cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rusdial Marta
Contact Email
edpdial@gmail.com
Phone
+6281266432727
Journal Mail Official
edpdial@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28412
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Journal of Exploratory Dynamic Problems
Published by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN : 30321867     EISSN : 30318521     DOI : https://doi.org/10.31004/edp.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Journal of Exploratory Dynamic Problems adalah jurnal yang menerbitkan artikel penelitian yang mencangkup multidisiplin, yang meliputi : Humaniora dan ilmu sosial, ilmu politik kontemporer, ilmu pendidikan, ilmu agama dan filsafat, ilmu teknik, bisnis dan ekonomi, Koperasi, teknologi, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, pengembangan SDM, ilmu seni desain dan media. jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, yang diterbitkan dalam 4 kali dalam setahun yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 421 Documents
 39   40   41   42   43 
Urgensi Rukhsah Dalam Pelaksanaan Ibadah Shalat Bagi Musafir Yang Melakukan Perjalanan Jauh Nazarmanto Nazarmanto; Rahmanda Rahmanda; Nina Seftiana; Mutia Nuraini; Nurfebrianti Nurfebrianti; Valencia Valencia; Amanda Riskia Putri; Fatiah Alhanny; Safa Al Faizah; Julianti Julianti; Siti Robahiatul Jannah
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.492

Abstract

Rukhsah merupakan bentuk keringanan dalam hukum Islam yang diberikan kepada umat Islam ketika menghadapi kondisi tertentu, termasuk saat melakukan perjalanan jauh. Perjalanan yang membutuhkan waktu lama sering kali menimbulkan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah salat, seperti kesulitan menemukan tempat ibadah, keterbatasan waktu, dan kondisi fisik yang melelahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rukhsah dalam pelaksanaan ibadah salat bagi musafir, bentuk-bentuk keringanan yang diberikan, serta ketentuan penerapannya berdasarkan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui pengumpulan dan analisis data dari Al-Qur'an, hadis, buku fikih, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rukhsah dalam pelaksanaan salat bagi musafir diwujudkan melalui salat jamak dan qasar. Keduanya memberikan kemudahan bagi musafir untuk tetap menjalankan kewajiban salat meskipun menghadapi berbagai keterbatasan selama perjalanan. Rukhsah juga memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi ibadah, memperhatikan keselamatan fisik, serta mencerminkan kemudahan dan kasih sayang Allah Swt. kepada umat-Nya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai rukhsah sangat diperlukan agar keringanan tersebut dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Implikasi Hukum Pemenuhan Kewajiban Konsumen Terhadap Hak Retur Barang Tidak Sesuai di Marketplace Silvia Nursabila; Nida Zaqiyya Meilinda Widianto; Dewi Mutiara; Putri Diah Ayu Kesmawati; Adinda Maylanie Putri; Hannyda Rahma Putri; Aline Rasya Irwanto
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.493

Abstract

Transaksi melalui marketplace sangat memudahkan konsumen akan tetapi barang yang diterima kerap tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan, sehingga konsumen perlu melakukan retur dengan syarat pemenuhan prosedur tertentu seperti video unboxing. Dalam praktiknya pemenuhan prosedur tersebut tidak selalu diikuti terpenuhinya kebijakan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara pemenuhan kewajiban konsumen dalam prosedur retur membebaskan pelaku usaha dari kewajiban ganti rugi menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban konsumen berfungsi sebagai sarana pembuktian dan langkah administratif guna mendapatkan klaim bukan sumber hak konsumen. Hak atas ganti rugi bersumber langsung dari Pasal 4, Pasal 8 ayat (1) huruf f, dan Pasal 19 ayat (1) UUPK, sehingga klausula yang menolak retur semata-mata karena tidak ada video unboxing berpotensi batal demi hukum. Kelalaian konsumen tidak langsung membebaskan pelaku usha karena adanya beban pembuktian bahwa keruigan dapat timbul dari kesalahana konsumen yang berada pada pelaku usaha.
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Dalam Perspektif Asas Legalitas Pasca Kuhap 2025 Nur Aulia Azzahra; Fajar Ari Sudewo; Imam Asmarudin
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.497

Abstract

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan kewenangan penuntut umum di Indonesia. Sejak 2020, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (PERJA 15/2020) menjadi dasar utama bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan melalui penyelesaian secara restoratif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, kini mengatur keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai Pasal 88, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan penyelesaian di luar proses peradilan sebagai salah satu alasan gugurnya kewenangan penuntutan. Artikel ini mengkaji dasar hukum penghentian penuntutan oleh Kejaksaan dari perspektif asas legalitas serta menganalisis kedudukan dan keberlakuan PERJA 15/2020 setelah KUHAP berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Perbandingan dilakukan terhadap substansi PERJA 15/2020 dan KUHAP, lalu keduanya dinilai berdasarkan asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PERJA 15/2020 masih dapat berlaku sebagai peraturan teknis berdasarkan Pasal 365 KUHAP sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun, kecukupannya sebagai satu-satunya dasar penghentian penuntutan masih dipertanyakan. Klausul “keadaan yang bersifat kasuistik”, belum adanya mekanisme penetapan pengadilan, dan rujukan Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP pada penyelesaian “sebagaimana diatur dalam undang-undang” menimbulkan keraguan. Artikel ini merekomendasikan agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam undang-undang dengan parameter dan prosedur yang jelas.
Pembuktian Unsur “Patut Diduga” Pada Pembeli Barang Hasil Tindak Pidana di Marketplace Hiyya Rahma Nilna Fauz; Kus Rizkianto; Fajar Dian Aryani
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.498

Abstract

Lokapasar daring memudahkan masyarakat membeli barang bekas, tetapi juga membuka risiko bagi pembeli untuk dituduh menerima barang hasil kejahatan. Berdasarkan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, setiap orang yang membeli benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana dapat dipidana. Penelitian hukum normatif ini mengkaji bagaimana unsur “patut diduga” dapat dibuktikan terhadap pembeli dalam transaksi lokapasar, yang tidak memiliki pertemuan fisik seperti yang menjadi dasar yurisprudensi konvensional. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan perhatian khusus pada bukti elektronik dan pembeli beritikad baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur tersebut bersifat batin, tetapi harus disimpulkan dari keadaan objektif seperti harga yang jauh di bawah pasar, tidak adanya dokumen kepemilikan, identitas penjual yang tidak jelas, dan pola transaksi yang janggal. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penguasaan fisik semata tidak cukup untuk membuktikan unsur tersebut. Penelitian ini mengembangkan model uji ketelitian (due diligence), yaitu menilai perilaku pembeli dengan ukuran kehati-hatian orang yang wajar dalam transaksi serupa. Penelitian ini merekomendasikan agar penyidik mengamankan data platform sejak awal, agar penuntut umum memisahkan pembuktian pengetahuan dari pembuktian kecurigaan, dan agar hakim menyebutkan indikator objektif yang menjadi dasar putusan.
Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Anak Pelaku Perundungan (Bullying) Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Putusan Pengadilan Setya Refy Firmansyah; Kus Rizkianto; Fajar Dian Aryani
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.499

Abstract

Perundungan oleh anak yang mengakibatkan luka berat menempatkan hukum pidana anak pada persoalan yang sulit. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan upaya diversi dan mengutamakan keadilan restoratif. Di sisi lain, akibat berupa luka berat umumnya dipandang menuntut respons yang tegas. Artikel ini menganalisis syarat dan mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku perundungan yang mengakibatkan luka berat, serta bagaimana penerapannya tampak dalam putusan pengadilan. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, kajian ini menunjukkan bahwa pilihan pasal dakwaan menentukan apakah diversi dapat diupayakan, karena Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi diversi pada tindak pidana yang diancam kurang dari tujuh tahun. Kesepakatan diversi juga memerlukan persetujuan korban, kecuali dalam kategori tertentu. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 melarang keadilan restoratif pada perkara yang terdapat relasi kuasa, dan relasi kuasa merupakan karakter yang kerap melekat pada perundungan. Artikel ini merekomendasikan konsistensi pemilihan pasal, pemetaan relasi kuasa sejak tahap penyidikan, dan kejelasan hubungan antara UU SPPA dengan ketentuan acara pidana baru.
Survei Aktivitas Fisik dan Kebugaran Jasmani Peserta Didik Smp Brawijaya Smart School Afifatun Nisa; Sapto Adi
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.501

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aktivitas fisik dan kebugaran jasmani peserta didik SMP Brawijaya Smart School. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Subjek penelitian berjumlah 32 peserta didik aktif kelas VII SMP Brawijaya Smart School. Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas fisik adalah Physical Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A) yang telah dimodifikasi sesuai dengan karakteristik aktivitas fisik peserta didik di Indonesia, sedangkan tingkat kebugaran jasmani diukur menggunakan Tes Kebugaran Siswa Indonesia (TKSI). Pengumpulan data aktivitas fisik dilakukan melalui Google Forms, sementara pengukuran kebugaran jasmani dilaksanakan melalui tes TKSI. Data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan disajikan dalam bentuk persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat aktivitas fisik peserta didik berada pada kategori kurang dengan persentase sebesar 47,65%. Sementara itu, tingkat kebugaran jasmani berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 60%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik peserta didik masih perlu ditingkatkan, meskipun tingkat kebugaran jasmaninya telah berada pada kategori sedang. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan aktivitas fisik melalui pembiasaan aktivitas gerak dalam kehidupan sehari-hari serta program latihan jasmani yang terencana, teratur, dan berkelanjutan guna mengoptimalkan kebugaran jasmani peserta didik.
Praktik Keilmuan ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran PAI Nailah Nur Azizah Miranda; Riana Puspa Sari; Intan Pratiwi; Dwi Noviani
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.502

Abstract

Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pengetahuan keagamaan, tetapi juga membutuhkan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh, memahami, mengklarifikasi, dan menyampaikan pengetahuan. Dalam konteks tersebut, praktik keilmuan tokoh dalam sejarah Islam dapat menjadi sumber refleksi bagi pembelajaran PAI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik keilmuan ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berdasarkan hadis serta mengkaji relevansinya terhadap pembelajaran PAI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Data utama berupa hadis-hadis dalam Sahih al-Bukhari, khususnya hadis nomor 1288, 3978, 4574, dan 4695, sedangkan data pendukung berupa artikel ilmiah yang berkaitan dengan ‘Aisyah dan pembelajaran PAI. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis tematik dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data berdasarkan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan tiga bentuk praktik keilmuan ‘Aisyah, yaitu memperdalam pemahaman melalui interaksi tanya jawab, melakukan klarifikasi pemahaman keagamaan dengan merujuk sumber keagamaan, serta menjelaskan dan menyampaikan pengetahuan. Ketiga praktik tersebut memiliki relevansi terhadap pembelajaran PAI, terutama dalam memberikan ruang kepada peserta didik untuk bertanya, memperjelas pemahaman, memperhatikan sumber keagamaan, dan menjelaskan kembali pengetahuan yang diperoleh. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik keilmuan ‘Aisyah dapat menjadi bahan refleksi dalam pengembangan pembelajaran PAI yang melibatkan peserta didik secara aktif.
Tinjauan Hukum terhadap Penolakan Permohonan Secara Tidak Langsung oleh Pejabat dalam Sangketa Pengadilan Tata Usaha Negara Zainab Ompu Jainah; Gusti Wahyu Triyadi; Vania Annisa Gunawan
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.505

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek hukum penolakan permohonan secara tidak langsung oleh pejabat pemerintahan dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan menitikberatkan pada kualifikasi hukum sikap diam pejabat dan implikasinya terhadap perlindungan hukum warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta pendapat para ahli hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap diam pejabat pemerintahan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan administrasi yang menimbulkan akibat hukum berupa keputusan fiktif negatif atau fiktif positif sehingga berpotensi menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Konsep keputusan fiktif memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak warga negara untuk memperoleh pelayanan administrasi pemerintahan yang semestinya.
Kepastian Hukum Masa Jabatan Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Bambang Sugiarto; Imawan Sugiharto; Imam Asmarudin
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.507

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 26 Juni 2025 memisahkan pemilihan umum nasional dari pemilihan daerah. Pemilihan daerah wajib diselenggarakan paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau Presiden dan Wakil Presiden. Akibatnya, masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan 27 November 2024 berakhir sebelum penggantinya dapat dipilih, sementara MK tidak menentukan cara mengisi jeda tersebut. Artikel ini mengkaji kepastian hukum masa jabatan kepala daerah pada masa transisi pemilu pasca putusan tersebut dan menilai dua konstruksi konstitusional yang tersedia, yaitu perpanjangan masa jabatan atau pengangkatan penjabat kepala daerah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan historis. Bahan yang dianalisis meliputi amar dan pertimbangan putusan, Pasal 201 ayat (9) sampai ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, serta pengalaman pengangkatan penjabat pada 2022 sampai 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum positif belum dirancang untuk situasi transisi ini sehingga terjadi kekosongan norma. Kedua pilihan konstruksi mengandung ketegangan konstitusional. Perpanjangan masa jabatan bertentangan dengan prinsip pembaruan mandat secara berkala, sedangkan pengangkatan penjabat melemahkan keterkaitan pemerintahan dengan mandat rakyat, terutama jika mencakup sebagian besar daerah dalam waktu lama. Artikel ini merekomendasikan kerangka transisi yang terbatas dalam undang-undang, dengan batas waktu yang eksplisit, mekanisme seleksi yang melibatkan DPRD, kriteria yang transparan, dan pembatasan kewenangan penjabat yang jelas.
Menuju Eco-Pesantren: Peningkatan Sanitasi Lingkungan Melalui Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Eco-Enzyme dan Produk Turunannya di Ponpes Matsaratul Huda Pamekasan Sudarmaji; Novi Arfiani; Retno Adriyani; Rita Parmawati; Yasa Palaguna Umar; Prisca Kiki Wulandari; Arie Dipareza Syafei; Achmad Muzakky; Abdu Fadli Assomadi; Hilmi Putra Pradana; Rastiti Puji Pratiwi
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.510

Abstract

Sanitasi lingkungan dan pengelolaan limbah organik merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan pondok pesantren yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pondok Pesantren Matsaratul Huda Pamekasan memiliki potensi timbulan limbah organik dari kegiatan sehari-hari, namun pemanfaatannya masih terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis peserta dalam hal sanitasi lingkungan, pengelolaan limbah organik, serta pemanfaatan limbah organik melalui teknologi eko-enzim sebagai salah satu pendekatan untuk mewujudkan *Eco-Pesantren* (pesantren ramah lingkungan). Materi dan metode. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Matsaratul Huda, Pamekasan, dengan melibatkan 35 peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, pemerintah desa, pengurus pesantren, serta santri putra dan putri. Kegiatan dilakukan melalui edukasi sanitasi lingkungan, diskusi interaktif, demonstrasi, dan praktik langsung dalam memproduksi eko-enzim beserta produk turunannya. Selain itu, disediakan pula mesin pencacah limbah organik untuk mendukung proses pengolahan limbah organik di pesantren. Evaluasi dilakukan menggunakan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta. Observasi langsung juga dilakukan selama kegiatan praktik untuk menilai kemampuan peserta dalam mengoperasikan mesin pencacah limbah organik dan memproduksi eko-enzim. Hasil. Hasil menunjukkan bahwa skor post-test secara umum lebih tinggi dibandingkan skor pre-test pada hampir seluruh peserta. Sebagian besar peserta memperoleh skor post-test di kisaran 70–80. Secara keseluruhan, perbandingan hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta dengan rata-rata sebesar 18,2%. Peserta juga memperoleh pengalaman praktis dalam mengoperasikan mesin pencacah limbah organik, memproduksi eko-enzim, serta memanfaatkan produk turunannya. Kesimpulan. Kegiatan edukasi, diskusi, demonstrasi, dan praktik langsung memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan serta kapasitas praktis peserta dalam pengelolaan limbah organik. Integrasi antara edukasi, teknologi tepat guna, dan praktik langsung dapat mendukung penerapan pengelolaan limbah organik yang berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada pengembangan Eco-Pesantren yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan di Pondok Pesantren Matsaratul Huda Pamekasan. Kata kunci: Eco-Pesantren, sanitasi lingkungan, limbah organik, eko-enzim, pemberdayaan masyarakat

Page 41 of 43 | Total Record : 421

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026 Vol. 3 No. 3 (2026): No.3 Vol.3 2026 Vol. 3 No. 2 (2026): Vol.3 No.2 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): Vol.3 No.1 2026 Vol. 2 No. 4 (2025): Vol.2 No.4 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): Vol 2 No.3 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): Vol.2 No.2 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025 Vol. 1 No. 4 (2024): Vol.1 No.4 2024 Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024) More Issue