Articles
269 Documents
<![CDATA[Elections: Between The Realization Of The People's Will And The Threat Of Oligarchy ]]>
<![CDATA[Hermawan Prasojo]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 5, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.3.14204
<![CDATA[General elections are one means to realize the people's will in a democratic country. However, realizing the people's will takes work, one of which is the threat of oligarchy in the political process through elections. This research examines the extent to which the people's will has been realized through existing laws and regulations and how the threat of oligarchy occurs in the political process. This research uses a normative, legislative, and conceptual method. Based on the results of the research, it is found that the election arrangements in the existing laws and regulations have generally supported the realization of the will of the people. However, gaps in the regulation of political party recruitment and political party funding can lead to oligarchic practices. Therefore, further study is needed to find a model for regulating political recruitment and funding of political parties.]]>
<![CDATA[PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR VIDEO PENGANCAMAN TERHADAP JOKOWI (Tinjauan Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Shafira Gunawan]]>;
<![CDATA[Hibnu Nugroho]]>;
<![CDATA[Dessi Perdani Yuris Puspita Sari]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.139
<![CDATA[Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikitmungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampaidengan adanya kecakapan teknik dalam putusannya. Pada kasus ini,terdakwa Ina Yuniati sebagai pelaku penyebar video pengancaman terhadapJokowi yang direkam oleh terdakwa pada saat unjuk rasa di depan GedungBawaslu pada bulan Mei 2019 silam, didakwa dengan dakwaan Tunggal yaituMelanggar Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada persidangan terakhir Hakimmemvonis bebas terdakwa Ina Yuniarti, hakim menjatuhkan putusan bahwaterdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa. Padapenelitian ini membahas permasalahan mengenai pertimbangan hukumhakim yang menjatuhkan putusan bebas terdakwa Ina Yuniarti sudah sesuaidengan surat dakwaan dan akibat hukum dengan dijatuhkannya putusanbebas bagi terdakwa dalam Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif denganspesifikasi penelitian preskriptif, sumber data yang digunakan data sekunderyang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumenter serta diuraikan secarasistematis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian danpembahasan didapati bahwa pertimbangan hukum hakim sudah sesuaidengan surat dakwaan dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dakwaan.Dan akibat hukumnya adalah dalam hal penahanan, banding sertarehabilitasi.Kata Kunci : Putusan Bebas, Akibat Hukum, Tindak Pidana ITE]]>
<![CDATA[Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dan India (Studi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia dan India Centre for Victimology and Psychological Studies) ]]>
<![CDATA[Anang Riyan Ramadianto]]>;
<![CDATA[Angkasa Angkasa]]>;
<![CDATA[Rani Hendriana]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.72
<![CDATA[Terorisme merupakan kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari penderitaan korban tindak pidana terorisme yang membutuhkan perlindungan hukum dari negara. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam tatanan normatif dan empiris yang diberikan kepada korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Jakarta dan India Centre for Victimology and Psychological Studies, New Delhi. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, display data, katagorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian teks naratif, dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di kedua negara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, adapun perlindungan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut mengenai bantuan medis, hal lain yaitu pengajuan hak-hak korban tindak pidana terorisme masa lalu terbatas tanggal 22 Juni 2021 sedangkan di India tidak karena akan merugikan korban. Adapun terdapat faktor-faktor penghambat perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India dilihat dari (1) substansi hukum (2) struktur hukum, dan (3) kultur hukum.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN PASAR TANAH ABANG PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM ]]>
<![CDATA[Selvia Mutiara Agita]]>;
<![CDATA[Kadar Pamuji]]>;
<![CDATA[Supriyanto Supriyanto]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.4.105
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya pertumbuhan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta yang banyak menimbulkan permasalahan bagi lingkungan sekitar khususnya di Tanah Abang yang merupakan pasar tekstil terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Namun, banyaknya keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum seperti trotoar sehingga sangat diperlukan penegakan hukum agar terciptanya keindahan dan ketertiban kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum serta faktor yang menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah analisis Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Hasil penelitian ini menunjukan cara penegakan hukum pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat sebagai instansi yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan prosedur dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan Hukum dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban umum dan mempertimbangkan Hak pedagang kaki lima. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima faktor penghambat sangat mempengaruhi terciptanya Penegakan Hukum terhadap pedagang kaki lima.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima, dan Ketertiban Umum]]>
<![CDATA[Pengangkatan Tenaga Honorer Eks Kategori 2 (K-Ii) Berdasarkan Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Marwanto Rolasta]]>;
<![CDATA[Tedi Sudrajat]]>;
<![CDATA[Sri Hartini]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.1.3
<![CDATA[Tenaga honorer menjadi salah satu masalah kepegawaian di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Banyumas. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kedudukan tenaga honorer tetap berkedudukan sebagai tenaga honorer, tidak semua tenaga honorer dapat diangkat menjadi CPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Tenaga honorer yang saat ini menjadi permasalahan adalah bekas tenaga honorer jenis kedua. Dengan ini Pemerintah membuat suatu tindakan dengan merekrut tenaga honorer eks kategori 2 melalui Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akibat dari tenaga honorer eks kategori 2 yang tidak bisa masuk melalui CPNS. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah kriteria dan prosedur yang digunakan di Kabupaten Banyumas dalam perekrutan tenaga honorer eks kategori 2 menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan Normatif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan tenaga honorer eks kategori 2 menjadi calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyumas mempunyai 3 kriteria, yaitu kriteria perencanaan, kriteria perekrutan, dan kriteria pada pengangkatan. Dan prosedur pengangkatannya mempertimbangkan kriteria yang telah dibuat. Prosedur pengangkatan tenaga honorer eks kategori 2 menjadi pppk dilalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelamaran, tahap pendaftaran, tahap seleksi dan pengumuman seleksi serta tahap pengangkatan berupa penetapan. Di Kabupaten Banyumas, tahap yang dilakukan hanya sampai pengumuman seleksi, hal ini disebabkan pada sistem penganalisisan jabatan yang tidak sempurna yang dilakukan BKDD Banyumas sebelum melakukan perekrutan dan belum ada aturan mengenai skala gaji untuk PPPK. Kata kunci: Pengangkatan, Tenaga Honorer eks kategori 2, Manajemen PPPK]]>
<![CDATA[Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia ]]>
<![CDATA[Maharani Mustika Rahayu]]>;
<![CDATA[Tri Lisiani Prihatinah]]>;
<![CDATA[Pramono Suko Legowo]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.2.176
<![CDATA[Kekerasan seksual merupakan isu yang menyebabkan kekhawatiran dalam masyarakat, setidaknya dalam dua dasawarsa terakhir, kasus kekerasan seksual konsisten mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang ini diharapkan mampu menjadi payung hukum perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perlindungan hukum perempuan terhadap kekerasan seksual di Indonesia serta untuk mengetahui apa urgensi disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual terus berjalan ke arah yang lebih baik seiring dengan dibentuknya lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, serta perbaikan substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memiliki nilai urgensi yang penting sebab terdapat terobosan-terobosan hukum baru yang dapat mengakomodasi perlindungan hukum perempuan yang selama ini belum dapat dipenuhi peraturan perundang-undangan sebelumnya.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 DI KOTA TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Azmi Yasmin]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.123
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan pengelolaan sampah sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 di Kota Tasikmalaya. Karena di kota tasikmalaya volume sampah yang dihasilkan semakin tahun semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang kurang efisien karena perilaku dan pola hidup masyarakat yang masih kurang peduli sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan timbulnya sampah serta ditambah karena kurangnya sumber daya yang ada, sehingga pengelolaan kebersihan belum mampu untuk dikendalikan agar tidak terjadinya timbunan sampah, fenomena ini menarik untuk dikaji adalah bagaimana penerapan kebijakan pengelolaan sampah sampah di kota tasikmlaya, apakah penerapannya sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku serta dilaksanakan atau tidaknya pengelolaan sampah itu sendiri dan faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, data-data sekunder yang terkumpul diolah, disajikan dalam bentuk teks naratif dan dianalisis dengan metode kuantitatif. Bedasarkan hasil penelitian, pada dasarnya pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya sebagai dasar hukum dan acuan dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah di kota tasikmalaya sesuai dengan tugas serta wewenang yang dipangku oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Meski fakta di lapangan ditemukan adanya perrmasalahan- permasalahan yang sudah sampai tahap kritis seperti yang sudah diuraikan di atas, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap remeh dan membiarkan masalah sampah ini terjadi Kota Tasikmalaya baik karena pengelolaan yang belum optimal dikarenakan berbagai faktor yang menghambat seperti perilaku kebiasaan masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) yang membuat masyarakat masih membuang sampah sembarangan, kurangnya tambahan sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang keadaannya sudah dibawah standar operasional dikarenakan intensitas dari pemakaian tanpa ada tambahan sarana prasarana yang baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya masih belum optimal penerapannya.Kata Kunci : Penerapan, Kebijakan, Pengelolaan Sampah]]>
<![CDATA[PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Miftah Nur Affuah]]>;
<![CDATA[Setya Wahyudi]]>;
<![CDATA[Rani Hendriana]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.65
<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan patologi social (penyakit sosial) yang sangat berbahaya mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya penegakan emansipasi membuat perempuan dapat ikut berperan aktif dalam berbagai bidang termasuk dalam birokrasi pemerintahan namun tidak sedikit juga dari mereka yang akhirnya menjadi pelaku atau memainkan peran utama dalam ragam praktik tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi yakni dengan melakukan pembinaan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, termasuk narapidana perempuan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan dan faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis (social legal approach) dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperolah langsung dari narasumber dan data sekunder yaitu studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung terhadap narapidana perempuan tindak pidana korupsi disamakan dengan narapidana tindak pidana lainnya, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, sehingga pembinaan tidak berjalan dengan optimal. Adapun faktor penghambat dari aspek komponen struktur hukum yaitu tidak adanya dokter spesialis penyakit khusus, tidak adanya Psikolog atau Psikiater, tidak adanya tempat untuk beribadah, terjadinya over population dan tidak adanya pelatihan atau pembekalan terhadap petugas lapas yang melaksanakan pembinaan terkait bidang tertentu. Aspek komponen substansi hukum, yakni tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai pembinaan khusus terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan dari aspek komponen budaya yakni adanya pola perilaku narapidana perempuan tindak pidana korupsi yang cenderung menolak pembinaan terhadapnya dan adanya labeling negative dari masyarakat terhadap narapidana perempuan tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Pembinaan Perempuan, Korupsi, Tindak Pidana]]>
<![CDATA[PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA PT. MULIA AGRO PERMAI ]]>
<![CDATA[Nico Ibrahim]]>;
<![CDATA[Sukirman Sukirman]]>;
<![CDATA[Ulil Afwa]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.168
<![CDATA[Perkembangan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh para pelaku ekonomi, baik yang dilakukan secara perorangan maupun badan usaha. Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki beberapa peranan seperti, penciptaan lapangan pekerjaan, produksi barang dan/atau jasa, sumber pendapatan negara. Berdasarkan peran tersebut perusahaan harus melaksanakan kewajiban suatu tanggung jawab sosial dan lingkungan atau disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) yang selanjutnya diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas guna ikut berperan dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat maupun lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif serta menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori hukum serta data primer melalui wawancara di kantor pusat PT. Mulia Agro Permai, dengan model penyajian data menggunakan bentuk teks naratif dan model analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perspektif masyarakat mengenai perusahaan kelapa sawit merusak lingkungan adalah salah, karena PT. Mulia Agro Permai telah melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pelaksanaan program CSR ini dilakukan pada beberapa sektor yaitu, education, community, environment, dan employees.Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR), Perseroan Terbatas, Perusahaan Kelapa Sawit, PT. Mulia Agro Permai]]>
<![CDATA[PENERAPAN PASAL 263 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DALAM ASURANSI KEBAKARAN ]]>
<![CDATA[Hasrat Fitmy]]>;
<![CDATA[Eti Purwiyantiningsih]]>;
<![CDATA[Ulil Afwa]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.101
<![CDATA[Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat mengenai asuransi juga ikut mengalami perkembangan. Pada dasarnya setiap manusia menghadapi risiko baik atas hidupnya maupun atas harta kekayaannya. Asuransi Kebakaran merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang menjamin harta kekayaan manusia. Harta kekayaan yang sudah diasuransikan dapat dijual dan atau berpindah hak miliknya kepada orang baru. Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam asuransi kebakaran. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yakni berdasarkan studi kepustakaan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan serta buku buku, dan berdasarkan documenter berupa Polis Standar Asuransi Indonesia, yang disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak milik yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak diterapkan dalam Asuransi Kebakaran. Hal ini sudah diatur, dalam Pasal 4 ayat (2) Polis Standar Asuransi Kebakaran.Kata Kunci : Asuransi, Asuransi Kebakaran, Peralihan Hak Milik]]>
