cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 269 Documents
 9   10   11   12   13 
TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA LEBIH SINGKAT DARI MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI KEBENCIAN (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/PN. Bnr) Diego Zinedine; Dwi Hapsari Retnaningrum; Weda Kupita
Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim, seta implikasi yuridis dari putusan hakim mengenai tetap ditahanya seorang terpidana yang telah menjalani masa tahanan lebih lama dari putusan pidananya pada Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2018/PN. Bnr tentang diputusnya terdakwa Ahlidin Raharjo bersalah menyebarkan informasi kebencian yang dapat menimbulkan keresahan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang kemudian dianalisis dengan metode analis kualitatif. Data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dasar pertimbangan hukum hakim adalah terpenuhinya unsur-unsur pada pasal yang didakwakan, dan terpenuhinya asas minimum pembuktian pada pasal 183 KUHAP serta oleh karena itu timbul keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Implikasi yuridis dari putusan tersebut yang pertama adalah batal demi hukumnya putusan, kedua dapat diajukanya ganti kerugian oleh terpidana, ketiga dapat diajukan sebagai alasan banding, dan keempat adalah dapat dilaporkanya Hakim ke Komisi Yudisial atas pelanggaran kode etik.Kata Kunci: Masa Penahanan; Putusan Pidana; Penyebaran Informasi Kebencian.
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY(CSR) BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. MITRA ABADI HANDAL CILACAP Febrina Quratuaina Hafid; Krisnhoe Kartika W; Mr Sukirman
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.53

Abstract

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan dan memberikan hak-hak masyarakat sebagai rasa taggung jawab sosial dan lingkungan atas manfaat yang telah diambil dari lingkungan tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang pada perusahaan. Objek penelitian penulis adalah PT. Mitra Abadi Handal Cilacap, perusahaan ini merupakan Perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam yang tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yuridis. Pelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder dan data primer. Dengan metode pengumpulan data yaitu kepustakaan dan wawancara, data disajikan dengan teks naratif berdasarkan analisis data dengan metode normatif kualitatif.Hasil penelitian Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT. Mitra Abadi Handal Cilacap yang telah melaksanakan kegiatan Corporate Social Responbility, berdasarkan Peraturan yang tercantum pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kata Kunci : Persereoan Terbatas, Corporate Social Responsibility, Penerapan
Tinjauan Yuridis Legalitas Intervensi atas Permintaan Pemerintah Irak untuk Membantu Melawan Islamic State of Iraq dan Syria 2014 Ahimsa Prima Rajasa; Noer Indriati
Soedirman Law Review Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.2.16047

Abstract

Intervensi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa secara kekerasan yang dilarang dalam Piagam PBB karena diselesaikan dengan ikut campur permasalahan dalam negeri negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan intervensi menurut hukum internasional dan menganalisis legalitas intervensi atas permintaan yang dilakukan oleh Irak untuk membantu melawan ISIS pada 2014. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan kasus. Data yang digunakan data sekunder serta dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi dengan cara paksa disertai kekerasan dilarang dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 dan ayat 7. Intervensi memiliki berbagai bentuk salah satunya intervensi atas permintaan. Pasal 51 Piagam PBB mengatur intervensi yang diperbolehkan dalam hukum internasional yaitu: intervensi kolektif, intervensi untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan jiwa warga negara di luar negeri. Intervensi atas permintaan diatur dalam Pasal 20 dan 26 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Amerika Serikat melakukan intervensi berdasarkan permintaan Irak melalui surat yang disampaikan langsung ke Dewan Keamanan PBB (UN Doc. S/2014/440) sekaligus diperkuat dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2170 (2014) dan Resolusi Dewan Keamanan 2178 (2014).
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt) Eris Rudipta; Setya Wahyudi; Budiyono Budiyono
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.154

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur - unsur tindak pidana tindak pidana pencurian, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt. Metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian deskriptif analisis, Sumber Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literature. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian, dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Majelis Hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian telah sesuai dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur berikut: Barangsiapa; Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah : Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan; Pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti dimaksud berupa : Keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa ; Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf  f  KUHAP. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; Menetapkan terdakwa tetap ditahan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Memberatkan
Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Pt. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Cabang Bobotsari Dengan Debitur (Studi Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2014/Pn.Pbg) Dea Bunga Afina Raena Putri; Nur Wakhid; Budiman Setyo Haryanto
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.41

Abstract

Kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebelum kredit diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Apabila kredit yang diberikan mengalami kemacetan atau dapat dikatan wanprestasi, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam, hal ini karena akan dilihat terlebih dahulu penyebab terjadinya kredit macet tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan prosedur eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan mengenai wanprestasi dan eksekusi hak tanggungan, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data sekunder dengan penyajian dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Diketahui hasil penelitian bahwa Eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional telah sesuai dengan syarat dan prosedur eksekusi hak tanggungan, yaitu parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Lelang. Kata Kunci : Wanprestasi; Parate Eksekusi; Hak Tanggungan.
SEBAB – SEBAB TERJADINYA PROSTITUSI ONLINE DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banyumas) Riko Sabam Setiawan; Budiyono Budiyono; Rani Hendriana
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.3488

Abstract

Prostitusi online merupakan kegiatan yang dilakukan Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui media sosial untuk mempromosikan diri mereka secara bebas dalam bertransaksi, komunikasi dengan seseorang yang ingin menggunakan jasanya. PSK menggunakan aplikasi chat seperti Line atau Whatsapp setelah ada kesepakatan maka disepakati tempat dan waktu bertemu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor–faktor penyebab terjadinya prostitusi online di  Banyumas  dan untuk mengetahui penanggulangan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Polresta Banyumas. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian di wilayah hukum Polresta Banyumas. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian, data di analisis secara kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, faktor–faktor penyebab terjadinya prostitusi online di   Banyumas yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri wanita itu sendiri antara lain karena rasa frustasi yang disebabkan oleh kondisi keluarga yang tidak harmonis karena ekonomi yang tidak berkecukupan, serta akibat perceraian sehingga wanita menjadi korban yang rawan terjerumus dalam prostitusi. Faktor eksternal adalah faktor dari luar wanita yang mempengaruhinya untuk melakukan pelacuran, pengaruh lingkungan pergaulan, dan kegagalan kehidupan keluarga atau perceraian. Penanggulangan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Polresta Banyumas, yaitu penanggulangan secara preemtif, preventif, represif dan kuratif. Sedangkan hambatan yang dihadapai Polresta Banyumas dalam penanggulangan prostitusi online adalah dari aspek struktur, substansi, dan kultur.Kata Kunci: Prostitusi Online, Penanggulangannya, Perspektif Kriminologi.
HUKUMAN TAMBAHAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA (Tinjauan Putusan No.50-K/PM.II-11/AU/VII/2019) Andika Darmawan Ricco Permana; Hibnu Nugroho; Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.114

Abstract

Kekerasaan dalam Rumah Tangga tidak hanya dalam bentuk fisik melainkan bisa berupa Psikis, Menelantarkan rumah tangga, Kekerasaan Seksual dan lain-lain. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukuman tambahan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan dengan asas-asas Peradilan Militer dalam Putusan Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019 dan akibat hukum terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan berdasarkan asas-asas peradilan militer dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman tambahan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan berdasarkan asas-asas Peradilan Militer dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019 dan mengetahui akibat hukum terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan berdasarkan asas-asas Peradilan Militer dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman tambahan pidana dalam Putusan Nomor 50-K/PM.II- 11/AU/VII/2019 didasarkan atas surat dakwaan Oditur Militer serta dari hasil pembuktian selama pemeriksaan persidangan dan hakim telah memperoleh keyakinan atas pembuktian tersebut sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, putusan hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta asas kepentingan militer.Kata Kunci : Hukuman Tambahan Pidana, Anggota Militer, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY(CSR) BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. MITRA ABADI HANDAL CILACAP Febrina Quratuaina Hafid; Krisnhoe Kartika Wahyuningsih; Sukirman Sukirman
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.92

Abstract

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan dan memberikan hak-hak masyarakat sebagai rasa taggung jawab sosial dan lingkungan atas manfaat yang telah diambil dari lingkungan tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang pada perusahaan. Objek penelitian penulis adalah PT. Mitra Abadi Handal Cilacap, perusahaan ini merupakan Perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam yang tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yuridis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder dan data primer. Dengan metode pengumpulan data yaitu kepustakaan dan wawancara, data disajikan dengan teks naratif berdasarkan analisis data dengan metode normatif kualitatif Hasil penelitian Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT. Mitra Abadi Handal Cilacap yang telah melaksanakan kegiatan Corporate Social Responbility, berdasarkan Peraturan yang tercantum pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Kata Kunci: Persereoan Terbatas, Corporate Social Responsibility, Penerapan
EFEKTIVITAS HUKUM PELAYANAN GIZI BAGI PASIEN RAWAT INAP ANAK DI RUMAH SAKIT TENTARA WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO Shafira Dwinta; Alef Musyahadah Rahmah; Nurani Ajeng Tri Utami
Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.179

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak dan pengaruh faktor kepuasan pasien, sarana dan fasilitas, dan komunikasi terhadap efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Tentara  Wijayakusuma Purwokerto, dengan responden sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang responden. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan simple random sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode angket, dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah menggunakan teknik coding, editing, dan tabulasi serta dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi efektifnya pelaksanaan assesmen gizi, efektifnya pelaksanaan diagnosis gizi, efektifnya pelaksanaan intervensi gizi, dan efektifnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi gizi. Faktor kepuasan pasien, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor komunikasi cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat efektivitas hukum  pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pasien, semakin baik sarana dan fasilitas serta semakin baik tingkat komunikasi, maka semakin efektif pula tingkat efektivitas hukumpelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak.Kata kunci : Efektivitas Hukum Pelayanan Gizi; Pasien Rawat Inap Anak; kepuasan pasien; Sarana dan Fasilitas; Komunikasi
Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polres Banyumas) Zahra Zukhrufurrahmi Zephyr; Setya Wahyudi; Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Soedirman Law Review Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.1.14

Abstract

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah membawa dampak negatif terhadap anak, tetapi penerapan pidana yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diharapkan  dapat memberikan efek jera bagi pelaku, karena itu didalam penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diharapkan tidak terlepas dari perlindungan anak dan dan apa yang menjadi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur secara khusus bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan yang dikordinasikan oleh aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosilogis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, dan wawancara dengan informan. Hasil dari penelitian bahwa Penyidik Anak bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Banyumas dalam pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan sudah menerapkan upaya Diversi. Perkara pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahun 2017, 2018 dan 2019 terjadi 10 (sepuluh) perkara yang berhasil dilakukan diversi dengan hasil kesepakatan diversi yang berupa penyelesaian perdamaian dengan ganti kerugian dan selanjutnya Anak dikembalikan kepada orang tuanya dan 3 (tiga) gagal diupayakan divesi maka selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.Kata Kunci: Pencurian; Diversi; Penyidikan

Page 11 of 27 | Total Record : 269

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue