cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 269 Documents
 18   19   20   21   22 
TINJAUAN YURIDIS PENYUSUNAN AMDAL PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Nixon Randy Sinaga; Abdul Aziz Nasihuddin; Sri Hartini
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.67

Abstract

Pertambangan batubara merupakan salah satu bentuk kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan sumber daya alam yang berada di bawah penguasaan negara. Hal ini menegaskan kegiatan pertambangan batubara tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Amdal sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan, wajib dimuat dalam setiap regulasi yang terkait dengan kegiatan pertambangan batubara, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hal ini pada gilirannya juga bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak asasi warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan yang telah termuat dalam konstitusi juga harus diturunkan pada peraturan perundang-undangan yang demokratis dan terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum serta perlindungan atas perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis ketentuan pengaturan penyusunan Amdal dalam peraturan perundang-undangan pada kegiatan pertambangan batubara serta menganalisis ketentuan serta penjaminan terhadap hak atas keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal dan dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan batubara. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan yang analitis, dan menggunakan spesifikasi deskriptif serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PermenLHK No.38 Tahun 2019 memiliki muatan yang bertentangan dengan UUPPLH maupun UU Minerba terkait kewajiban penyusunan Amdal pada kegiatan eksplorasi pertambangan. Jaminan hak atas keterlibatan masyarakat dalam kontrol lingkungan hidup yang telah diatur dalam UUPPLH, pada kegiatan pertambangan batubara justru diciderai oleh ketentuan dalam UU Minerba.Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Pertambangan Batubara, Amdal
PERALIHAN STATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) (Studi di Perum BULOG Cabang Banyumas) Yudhy Setyo Haryono; Siti Kunarti; Tedi Sudrajat
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.152

Abstract

Penelitian dengan judul Peralihan Status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) (studi di Perum BULOG Cabang Banyumas) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang peralihan status pegawai negeri sipil menjadi pegawai perusahaan umum (Perum) serta implikasi hukum terhadap peralihan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analisis (Analytical Approach), pendekatan historis (Historical Approach), dan pendekatan komparatif (Comparative Approach). Data bersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat peralihan status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG diatur dalam Keputusan Direksi Perum BULOG nomor : Kep-262/DIR/12/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Ketentuan Penyelesaian dan Hak Kepegawaian PNS LPND BULOG Serta Pengangkatan Pegawai Perum BULOG dan Pegawai Negeri Sipil yang memilih untuk menjadi pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang semula diatur dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan kepegawaian saat menjadi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Non Departemen (LPND) Bulog berubah dengan mengikuti peraturan yang diatur dalam aturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PKB) sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan penulis menyarankan agar peralihan status pegawai negeri sipil LPND Bulog menjadi Pegawai Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebaiknya disertai dengan ketentuan peralihan (overgang bepalingen) dalam pelaksanaannya.Kata Kunci : Hukum Administrasi Negara, Kepegawaian, Ketenagakerjaan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM PELAYANAN TELEMEDICINE Sherly Primavita; Nayla Alawiya; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk-bentuk tanggung jawab hukun dokter dalam pelayanan telemedicine pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan  metode penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan  (statue approach) dan pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi  peraturan perundang-undangan (hukum positif), sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.  Metode pengolahan data dengan reduksi data, display data dan klasifikasi data. Penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis data secara kualitatif menggunakan analisis isi dan analisis perbandingan.  Berdasarkan hasil penelitian,  diketahui bahwa pengaturan tanggung jawab hukum dokter dalam  pelayanan telemedicine sudah menunjukkan taraf sinkronisasi secara vertikal. Artinya, peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan telemedicine yang memiliki derajat lebih rendah tidak saling bertentangan dengan peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi menjadi dasar atau sumber dibentuknya peraturan yang memiliki derajat lebih rendah. Bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan telemedicine dapat dijelaskan dalam tiga hal, meliputi: tanggung jawab hukum perdata  berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 38 dan 39  Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; tanggung jawab hukum pidana berdasarkan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 48, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; tanggung jawab hukum administrasi berdasarkan Pasal 31, Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/XII/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Kata Kunci: Dokter, Pelayanan Telemedicine, Tanggung Jawab Hukum
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH KARENA KESALAHAN BERAT (Studi Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-PHI/2019/PN.Amb) Laeli Elviyani Marsanti; Siti Kunarti; Supriyanto Supriyanto
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.55

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja/buruh karena kesalahan berat, pekerja/buruh akan melakuka penyelesaian perselisihan melalui non litigasi dan litigasi untuk mendapatkan hakhaknya sebagai akibat pemutusan hubungan kerja. Permasalahan skripsi ini tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan putusan tentang pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat dan implikasi hukum yang timbul dikeluarkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Amb. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan putusan tentang pekerja/ buruh dengan alasan kesalahan berat dan implikasi hukum yang timbul dikeluarkan Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2019/PN.Amb. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analisis, sumber bahan hukum bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan putusan tentang pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penggugat tidak ingin bekerja kembali maka berhak atas uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian hak, dikaitkan dengan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Implikasi hukum yang timbul dengan dikeluarkannya putusan tentang pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena kesalahan berat yaitu: Pihak yang mengakhiri pemutusan hubungan kerja harus membayarkan ganti rugi sesuai Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka penggugat mendapat hak-haknya terdiri uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Kesalahan Berat, HubunganIndustrial
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perumahan Atas Tidak Terpenuhinya Standar Mutu Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Bpsk/2020/PN Lht) Lia Azizah; Suyadi Suyadi; Wiwik Yuni Hastuti
Soedirman Law Review Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.2.16071

Abstract

Konsumen berpeluang besar mengalami kerugian dalam jual beli sehingga harus ada jaminan hukum perlindungan konsumen. Jual beli rumah antara Pelaku Usaha dengan Konsumen berpotensi menimbulkan kerugian Konsumen akibat standar mutu pembangunan yang tidak dipenuhi Pelaku Usaha. Konsumen berhak mendapat ganti rugi jika kerugiannya akibat kesalahan Pelaku Usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perumahan dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Lht berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah serta dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PT Lahat Maju Jaya selaku Pelaku Usaha melanggar kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7 huruf d dan f, Pasal 8 ayat (1), serta Pasal 25 ayat (1) UUPK, sehingga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK, dan sanksi administratif berdasarkan Pasal 60 UUPK. Berdasarkan Pasal 4 huruf h, Pasal 7 huruf f dan Pasal 19 UUPK, PT Lahat Maju Jaya wajib bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada Konsumen. Namun, Ira Agustriana selaku Konsumen belum mendapatkan haknya atas ganti rugi sebab Putusan BPSK Kota Lubuklinggau yang telah mengabulkan gugatan Konsumen dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, akibat tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 25 Tahun 2011.
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM OPTIMALISASI PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PADA ERA PANDEMI COVID-19 (Studi di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga) Rian Sulistio; Kadar Pamuji; Sri Hartini
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.156

Abstract

BUM Desa/BUM Desa Bersama di wilayah Kecamatan Karangreja yang selama ini memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian Desa, kondisinya akan semakin mengkhawatirkan apabila BUM Desa tidak mampu mempertahankan eksistensinya di tengah Pandemi COVID-19 ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah desa dan kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran BUM Desa pada era pandemi COVID-19. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumenter. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan BUM Desa pada era Pandemi COVID-19 diketahui melalui tiga pola hubungan yaitu: 1) Hubungan Susunan Organisasi; 2) Hubungan Kewenangan; 3) Hubungan Keuangan. Sementara itu, kendala yang dihadapi meliputi: a) Dinamika kesadaran Pemerintah Desa dan kepercayaan masyarakat desa terhadap usaha yang dijalankan BUM Desa; b) Pengaruh kebijakan supra struktur Pemerintah Desa; c) Akses permodalan dan kecenderungan egosentris kebijakan; d) kapasitas kemampuan sumber daya pengelola BUM Desa; e) Kurangnya kerja sama dan komunikasi yang dilakukan oleh BUM Desa.Kata Kunci : Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa, Pandemi COVID-19
Implementasi Prinsip-Prinsip Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Studi di Rsud Hj Anna Lasmanah Banjarnegara) Rachma Ekalia Maharani; Saryono Hanadi; Nayla Alawiya
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.43

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip informed consent dalam transasksi terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, kedisiplinan dan kerjasama terhadap implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yurudis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara dengan responden sebanyak 25 orang dokter. Pengambilan sampel penelitian menggunakan simple random sampling. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yg diperoleh dengan metode angket dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode coding, editing,dan tabulasi, kemudian disajikan secara naratif dan tabel. Analisi data kuantitafif menggunakan metode distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi efektifnya prinsip autonomi, efektifnya prinsip beneficentia, efektifnya prinsip nonmaleficentia dan efektifnya prinsip utilitas serta tingginya faktor kedisiplinan, tingginya faktor motivasi, dan baiknya faktor kerjasama yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip informed consent dalam transaksi terapeutik di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara.Kata Kunci : Implementasi Hukum; Prinsip-Prinsip Informed Consent; Ttransasksi Terapeutik; Rumah Sakit; Motivasi Dokter; Kedisiplinan Dokter; Kerjasama Dokter
ANALISIS YURIDIS PERGANTIAN JENIS KELAMIN DALAM HUKUM ISLAM (Tinjauan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt) Muhammad Irsyad Haryanto; Tri Lisiani Prihatinah; Haedah Faradz
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.3501

Abstract

Pada dasarnya manusia diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Realita atau kenyataan yang berkembang dalam masyarakat modern saat ini, telah banyak ditemui problematika pergantian kelamin. Pergantian jenis kelamin merupakan suatu hal baru yang ada di Indonesia dan mempunyai perdebatan. Penelitian ini menarik untuk dikaji dan dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN. Pwt terkait adanya permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yaitu Faqieh Al Amien mengenai permohonan pergantian jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjustifikasi unsur-unsur pergantian jenis kelamin dan untuk menganalisis akibat hukum dari adanya pergantian jenis kelamin.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menolak permohonan penggantian jenis kelamin pada penetapan pengadilan nomor 30/pdt.p/2022/PN.Pwt dan bagaimana akibat hukum bagi seseorang yang telah melakukan penggantian jenis kelamin menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan doktrinal, spesifikasi penelitian menggunakan perspektif analisis, sumber data menggunakan data sekunder dengan metode penyajian dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis dan rapih. Metode analisis yang digunakan yaitu normatif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa Pemohon melakukan pergantian jenis kelamin merupakan suatu hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, dalam pertimbangan hukum hakim itu sendiri tidak menjelaskan secara rinci peraturan apa yang dilanggar baik dari hukum positif di Indonesia sendiri maupun dari hukum Islam sehingga hakim dalam memutuskan hanya berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan. Akibat hukum dari adanya pergantian jenis kelamin juga berdampak pada hubungan Pemohon itu sendiri dengan masyarakat sekitar, keabsahan suatu perkawinan, dan dalam hal pembagian kewarisan itu sendiri.
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA PROSES PENYIDIKAN PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt Yasinta Damayanti; Hibnu Nugroho; Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.116

Abstract

Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak merupakan suatu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat. Anak yang berkedudukan sebagai korban pencabulan sangat di rugikan karena selama ini hak-hak korban kurang mendapatkan perhatian.. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaiman pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada proses penyidikan di dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Pwt dan juga untuk mmengetahui kendala penyidik dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana pencabulan pada proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman pemenuhan hak- hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada proses penyidikan di dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt dan juga untuk mengetahui kendala penyidik dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana pencabulan Pada Proses Penyidikan. Penelitian menggunakan metode yuridis Normatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal ilmiah dan situs internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pemenuhan hak-hak anak korban dalam tndak pidana pencabulan dalam proses penyidikan yang terkait dengan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pwt adalah penyidikan dengan suasana kekeluargaan, kerahasiaan identitas anak korban, pendampingan terhadap anak dalam membuat laporan, tidak menggunakan atribut kedinasan saat penyidikan, mendapat ruangan khusus, pemeriksaan korban di damping oleh orang tua, medapat bantuan pelayanan medis, melakukan konseling ke psikiater, mendapatkan informasi perkara. Adapun kendala yang di alami penyidik dalam pemenuhan hak anak korban yaitu edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesusiaaan karena dapat dilakukan pemenuhan di dalam masyarakat.Kata Kunci : Pemenuhan Hak-Hak Anak, Korban, Tindak Pidana Pencabulan, Penyidikan
PEMBUKTIAN SEDERHANA PADA PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Ma No. 489k/Pdt-Sus-Pailit/2015) Tita Oktaviani; Rahadi Wasi Bintoro; Sanyoto Sanyoto
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.94

Abstract

Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Hal tersebut berkaitan dengan ketetntuan yang terdapat dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2007 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst dengan pertimbangan hakim bahwa pembuktian adanya utang tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun tugas akhir penulisan hukum dengan judul Pembuktian Sederhana Pada Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Ma No. 489K/Pdt.Sus-Pailit/2015). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus (Case Approach). Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt-Sus Pailit/ 2015 yang membatalkan putusan No. 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN Niaga Jkt.Pst adalah tepat karena pembuktian adanya utang tidak bisa dibuktikan secara sederhana serta adanya klausul mengenai penyelesaian sengketa di BANI sehingga pailit atas PT Tangkuban Perahu Geothermal Power harus dibatalkan dan harta yang telah di eksekusi harus dikembalikan dalam keadaan.Kata Kunci: Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Eksekusi

Page 20 of 27 | Total Record : 269

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue