cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Akhmad Iqbal
Contact Email
iqbal230395@gmail.com
Phone
+6281225199266
Journal Mail Official
el-baitjurnal@iaiq.ac.id
Editorial Address
Jl. Manggar No.139-A, Gebang Poreng, Gebang, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember
ISSN : 28280652     EISSN : 28277996     DOI : https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i1
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
FOCUS The focus of eL-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam is to provide scientific article of islamic family law that developed in attendance through the article publications, research reports, and book reviews. SCOPE eL-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam journal welcome papers from academicians on theories, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as religion practices. In particular, papers which consider the following general topics are invited. Marriage Inheritance Testament (washiah) Divorce Property in marriage Childcare, Women and children rights The rights and obligations of family Endowments (wakaf) Marriage and Gender
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Beda Agama: Studi tentang Stereotip, Prasangka, dan Dukungan Sosial dalam Konteks Multireligius Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Diana Farid; Iffah Fathiah; Hendriana
el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2023): Juli-Desember
Publisher : Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam IAI Al- Qodiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persepsi masyarakat terhadap pernikahan beda agama merupakan isu kompleks dalam konteks multireligius. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki stereotip, prasangka, dan dukungan sosial yang dialami oleh individu dalam pernikahan beda agama melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan sekelompok individu yang berpengalaman dalam pernikahan beda agama. Analisis data menunjukkan adanya stereotip yang kuat terhadap pernikahan beda agama, seperti persepsi bahwa pernikahan semacam itu tidak stabil atau konflik agama yang tak terhindarkan. Prasangka juga terungkap, dengan individu menghadapi diskriminasi sosial dan penolakan dari keluarga dan masyarakat luas. Meskipun demikian, temuan juga mengungkapkan adanya dukungan sosial yang signifikan dari individu atau kelompok yang memahami dan menerima pernikahan beda agama. Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan beda agama dalam masyarakat multireligius. Dukungan sosial yang kuat juga penting dalam mengatasi stereotip dan prasangka yang ada. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman individu dalam pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap masyarakat multireligius.
A Peran Sosial Seorang Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Rudi Adi Rudi; Fenita Ayuning Fenita
el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2023): Juli-Desember
Publisher : Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam IAI Al- Qodiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perempuan dan laki-laki mempunyai derajat yang sama dalam Islam, namun pada kenyataannya pandangan masyarakat terhadap perempuan terjadi ketimpangan yang sering merugikan, khususnya dalam pembagian peran dalam keluarga. Sehingga perlu adanya sebuah kajian khusus untuk mendekonstruksi pemahaman negatif yang terbangun di masyarakat terhadap perempuan. Peneliti melakukan analisis mendalam terkait dua hal; pertama, mengkaji kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perspektif Hukum Islam. Kedua, peran sosial terhadap perempuan dalam Hukum Keluarga Islam dengan analisis gender. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan berupa literatur Hukum Keluarga Islam dan Analisis Gender untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam artikel ini. Metode pengumpulan data diperoleh melalui telaah literatur terkait dengan peran sosial terhadap perempuan dalam Hukum Keluarga Islam. Artikel ini berargumentasi bahwa Islam mempunyai konsep kesetaraan yang adil dalam memandang kedudukan laki-laki dan perempuan. Peran sosial yang muncul di masyarakat disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap penafsiran ayat Alqur’an secara tekstual, sehingga perlu adanya pemahaman secara komprehensif dan kontekstual terhadap ayat Alqur’an untuk memberi edukasi kepada masyarakat.
Konsep Keadilan Poligami Dalam Nikah Misyar Perspektif Syekh Abdul Aziz Bin Baaz Nur Kamilia
el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): Januari-Juli
Publisher : Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam IAI Al- Qodiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagi wanita yang berkedudukan tinggi atau mempunyai harta yang banyak namun belum menikah di saat usianya sudah sampai tahap untuk menikah, terkadang mereka memilih untuk melakukan nikah misyar, bentuk dari perkawinan tersebut, dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja. Bahkan tak jarang ada beberapa wanita yang mau menjadi istri ke dua dan seterusnya yang penting kebutuhan biologisnya terpenuhi walaupun harus menangguhkan haknya sebagai istri. Tulisan ini termasuk hasil penelitian kualitatif dengan sumber data dan dokumen yang dimuat dari berbagai sumber karya tulis ilmiah berupa buku dan artikel dan juga dari sumber data lain yang berhubungan dengan tulisan ini. Hasil dari penelitian ini adalah nikah misyar menurut Syekh Abdul Aziz bin Bazz diperbolehkan jika akad nikahnya terjadi dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syari’at, adanya wali, suami istri setuju, adanya dua orang saksi yang adil, suami istri terhindar dari semua penghalang bolehnya menikah. Dan juga terkait Perbuatan adil yang diperintahkan yaitu sesuai dengan kemampuan, yaitu adil dalam pembagian waktu bermalam juga nafkah jika dikaitkan dengan pernikahan misyar yang mana istri kedua, ketiga, dan keempat melepas haknya untuk mendapatkan nafkah juga tempat tinggal sekaligus pembagian waktu bermalam yang tidak terpenuhi menurut pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baaz tidak mengapa dilakukan, akan tetapi dengan syarat diantara suami dan istri-istrinya sudah terjadi kesepakatan sebelumnya.Bagi wanita yang berkedudukan tinggi atau mempunyai harta yang banyak namun belum menikah di saat usianya sudah sampai tahap untuk menikah, terkadang mereka memilih untuk melakukan nikah misyar, bentuk dari perkawinan tersebut, dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja. Bahkan tak jarang ada beberapa wanita yang mau menjadi istri ke dua dan seterusnya yang penting kebutuhan biologisnya terpenuhi walaupun harus menangguhkan haknya sebagai istri. Tulisan ini termasuk hasil penelitian kualitatif dengan sumber data dan dokumen yang dimuat dari berbagai sumber karya tulis ilmiah berupa buku dan artikel dan juga dari sumber data lain yang berhubungan dengan tulisan ini. Hasil dari penelitian ini adalah nikah misyar menurut Syekh Abdul Aziz bin Bazz diperbolehkan jika akad nikahnya terjadi dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syari’at, adanya wali, suami istri setuju, adanya dua orang saksi yang adil, suami istri terhindar dari semua penghalang bolehnya menikah. Dan juga terkait Perbuatan adil yang diperintahkan yaitu sesuai dengan kemampuan, yaitu adil dalam pembagian waktu bermalam juga nafkah jika dikaitkan dengan pernikahan misyar yang mana istri kedua, ketiga, dan keempat melepas haknya untuk mendapatkan nafkah juga tempat tinggal sekaligus pembagian waktu bermalam yang tidak terpenuhi menurut pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baaz tidak mengapa dilakukan, akan tetapi dengan syarat diantara suami dan istri-istrinya sudah terjadi kesepakatan sebelumnya.
TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA SERTA RELEVANSINYA DENGAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 233 Rudi Adi Rudi
el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): Januari-Juli
Publisher : Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam IAI Al- Qodiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era globalisasi ini dimana semakin maraknya kaum perempuan yang melakukan aktivitas di luar rumah, bahkan mereka kaum perempuan menjadi penentu bagi perekonomian keluarga yang membantu suami dalam hal mencari nafkah, meskipun masalah nafkah yang selama ini kita ketahui adalah kewajiban suami, maka dalam kondisi tertentu suami boleh tidak menunaikan kewajiban nafkah, misalnya dalam kondisi mu’sir (tidak mampu: suami miskin). Karena mereka (istri) mempunyai keterampilan dan memiliki akses dalam meraih peluang ekonomi sangat besar di bandingkan dengan suaminya.Seperti halnya banyak wanita yang keluar dari rumah dengan tujuan membantu serta menyelamatkan keluarga dari himpitan ekonomi yang begitu ganas menimpa mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan korelatif, yaitu mengkorelasikan dua elemen, yakni hukum positif dan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Library Researce, dalam arti semua sumber data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum positif istri yang berperan sebagai pencari nafkah untuk membantu suami dan memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak dilarang, karena pada hakikatnya keduanya memang harus bekerjasama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. tidak satu pun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah. Sementara korelasi antara hukum positif dengan Al-Qur’an surat al-baqarah ayat 233 terhadap peran istri yang berperan sebagai pencari nafkah secara substansial tidak bertentangan, hanya saja dalam Al-Qur’an surat al-baqarah ayat 233 menjelaskan tentang kewajiban suami memenuhi kebutuhan istri yang sedang menyusui anaknya. Bukan bearti istri tidak diperkenankan bekerja, Faktanya di zaman sekarang ini sekalipun istri sedang menyusui masih banyak dari mereka bekerja untuk membantu suaminya namun tidak mengurangi kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu. Sepanjang pekerjaan yang dilakukan oleh istri mendapat izin dari suami, tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, aman dari fitnah, menutup aurat dan tidak bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya.
Studi Komparasi Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Dan Hukum Islam Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Abdul Halim
el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): Januari-Juli
Publisher : Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam IAI Al- Qodiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inheritance is one of the most important world affairs, for Muslims themselves, because matters related to inheritance are one of the obligations that must be carried out as best as possible by Muslims themselves, because this shows faith and piety to Allah and His Messenger. Islam places great importance on the issue of "faraid" because inheritance is the cause of property ownership. Meanwhile, wealth is very necessary for every Muslim in this world, because wealth is one of the provisions for getting closer to Allah and is very important in household life. Talking about community or family problems certainly cannot be separated from the laws that apply in every rural area, because every village has rules or customs that have been agreed upon and implemented collectively. Pace village in dividing inheritance is not based on Islamic inheritance law, and chooses customary law in settling the distribution of inheritance, where there are many conflicts between the two laws. Therefore, it is very necessary to carry out careful research in order to know correctly about the inheritance laws that exist in Pace village, Silo sub-district, Jember Regency. The aim of this research is to find out what the inheritance distribution system is like in Pace village, Silo sub-district, Jember regency. and What is the impact of the customary inheritance distribution system in the perspective of Islamic law? For this purpose, researchers used qualitative methods to collect the required data, such as: observation, interviews and documentation. From the results of the research carried out, the distribution of inherited assets is generally carried out based on custom. Where the share of each child, whether male or female, is basically the same as agreed between the other heirs and the basis for the distribution is harmony and togetherness and taking into account the special circumstances of each heir. From the process of dividing inheritance, it turns out that it does not conflict with Islamic law, in the sense that it is permissible because it is considered a custom that does not conflict with Islamic law, because it is carried out using a system of principles of justice and balance as well as agreement and willingness in the sense of men and women getting their rights. rights that are commensurate with their respective obligations in family and community life.  
Ambivalensi Hukum Wasiat Wajibah Atas Anak Angkat (Paradoksial KHI dan Sistem Hukum Nasional dalam Prinsip Keadilan Wasiat Wajibah) Uzlah Wahidah
el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): Januari-Juli
Publisher : Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam IAI Al- Qodiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An adopted child is someone else's child who is officially considered their own child by the adoptive parents according to local customary law, because the aim is for the continuity of offspring and/or maintenance of household assets. In Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is stated that an adopted child is a child whose rights are transferred from the area of authority of the family of parents, legal guardians, or other people responsible for the care, education and raising of the child, into the local environment. adoptive parents' family based on a court decision or order. This research aims to find out the nature of the determination of the mandatory part of the will for adopted children, and to find that the principle of justice in the mandatory will for children has been fulfilled in the KHI. The method used in this research is qualitative with a type of library research using data content analysis methods. The results of the research show that the law on the inheritance rights of adopted children in wills is mandatory in Islam. The scholars have different opinions regarding the permissibility of bequests to adopted children, both adherents of the principle of bilateral inheritance and adherents of the patrilineal school of thought and law. Meanwhile, the principle of justice in obligatory wills for adopted children from the assets inherited from their adoptive parents, Indonesian law provides protection through Article 209 of the Compilation of Islamic Law.
Perspektif Hukum Islam Terhadap Zakat Inovatif Dalam Pemberdayaan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paluombo, Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2024 Fenita Ayuning Lestari Fenita Ayuning Lestari
el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): Januari-Juli
Publisher : Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam IAI Al- Qodiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/ebjhki.v3i1.51

Abstract

Zakat village 02 experiences several problems, including the large number of migrant workers and migrant workers in the hamlet, even the highest in Jember district and many children getting married at an early age. With the aim of researching Islamic legal perspectives on innovative zakat in empowering the Sakinah family. The method used is a qualitative approach with a descriptive type, data obtained by observation, interviews and documentation. The results of this research show very significant changes in the zakat village 02, Paluombo hamlet, including now 80% of the community prioritizes education, there are even many bachelor's degree graduates in the zakat village 02 and the people there are Sakinah families. This research has the implication that with the existence of zakat village 02 with various programs such as mothers' schools and fathers' schools and providing a lot of assistance and donations to the community, it will create a Sakinah family.
Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir dan Analisis Gender Nor Salam; Uzlah Wahidah Maulidiyah
el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam IAI Al- Qodiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/ebjhki.v3i2.112

Abstract

Kajian ini mengkaji aspek kepemimpinan dalam keluarga yang tertuang dalam Surat al-Nisa ayat 34 yang menyatakan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan sebab Allah telah memberikan kelebihan bagi seorang laki-laki. Melalui kajian tafsir dan analisis gender, kajian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepemimpinan dalam keluarga bukanlah bersifat taken for granted, atau dalam istilah gender bukanlah jenis kelamin yang bersifat kodrati, melainkan hasil dari konstruksi sosial. Oleh karenanya, kepemimpinan tidak dapat dibakukan pada jenis kelamin tertentu, melainkan didasarkan pada aspek kapabilitas yang dimiliki laki-laki maupun perempuan.
Hukum Islam dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Field Research di KUA Kalisat Jember) Afifah, Nurul Afifah; Abdul Halim
el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam IAI Al- Qodiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/ebjhki.v3i2.113

Abstract

A Sakinah family is a family formed based on a legal marriage, able to provide affection to its family members so that they have a sense of security, tranquility, peace and happiness in trying to achieve the welfare of the world hereafter. To realize a sakinah family is not an easy thing. There needs to be efforts that lead to the process. Among other things, the awareness of family members, socialization, guidance and encouragement to them to instill the values of forming a sakinah family. There are still many households that are plagued by conflict so that the impact on the destruction of the family order ranging from children to the environment. The context of this research is How is the concept of a sakinah family mawaddah warahmah from the perspective of Islamic law a study of the views of religious leaders and the head of the kalisat sub-district KUA?. The results of this study reveal the concept of a Sakinah Family Mawaddah Warahmah Perspective of Islamic Law, a study of the views of religious leaders and the head of the KUA of Kalisat District, namely that a sakinah family means tranquility, peace and tranquility.
Peran Kafa’ah dalam Pembentukan Keluarga Maslahah: Pendekatan Berbasis Solusi untuk Tantangan Aktual Hukum Keluarga Islam Rudi, Rudi Adi
el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam IAI Al- Qodiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/ebjhki.v3i2.118

Abstract

Dalam konteks kehidupan sosial, keluarga dianggap sebagai institusi sederhana yang mencakup berbagai pola interaksi antara suami dan istri. Keluarga juga dapat digambarkan sebagai struktur simbiosis-mutualisme, di mana terdapat saling ketergantungan antara pria dan wanita dalam ikatan keluarga untuk membangun hubungan sosial yang kuat. Relasi atau hubungan antara pria dan wanita diikat melalui proses upacara sakral yang dikenal sebagai pernikahan. Metode yang digunakan dalampeneliatianini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian library researce. Hasilnya adalah bahwa Kafa’ah dalam konteks pernikahan Islam, merujuk pada konsep kesetaraan antara pasangan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti agama, pendidikan, ekonomi, dan karakter pribadi. Konsep ini memiliki peran penting sebagai landasan fundamental dalam menciptakan keluarga maslahah, yaitu keluarga yang harmonis dan memberikan manfaat tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat luas. Kafa’ah berfungsi sebagai pedoman dalam memilih pasangan yang setara, baik dalam hal ketakwaan, latar belakang social, maupun kualitas pribadi, sehingga hubungan suami-istri dapat terjalin dengan penuh kasih sayang, saling pengertian, dan tanggung jawab. Melalui kafa’ah, pernikahan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan sejahtera, mendukung tercapainya tujuan hidup yang lebih baik, serta menghasilkan keturunan yang saleh. Oleh karena itu, kafa’ah bukan hanya faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi juga dalam mewujudkan keluarga yang memberikan kebaikan bagi umat manusia sesuai dengan ajaran Islam.

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2024): Juli-Desember Vol 3 No 1 (2024): Januari-Juli Vol 2 No 2 (2023): Juli-Desember Vol 2 No 1 (2023): Januari-Juni Vol 1 No 2 (2022): Juli-Desember Vol 1 No 1 (2022): Januari-Juni