cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 198 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025" : 198 Documents clear
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pelanggaran Kontrak Jual Beli di Indonesia Elia, Elia; Kennardy, Lawrentiust; Kurniawan, MIchelle Heydee; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4555

Abstract

Artikel ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran kontrak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perspektif hukum perdata Indonesia berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun pelanggaran kontrak pada umumnya dianggap sebagai wanprestasi, terdapat kondisi tertentu di mana pelanggaran tersebut melampaui sekadar wanprestasi dan memenuhi unsur PMH. Faktor-faktor seperti niat buruk, kelalaian serius, pelanggaran terhadap hukum umum, dampak terhadap pihak ketiga, serta unsur penipuan atau penyalahgunaan kewenangan menjadi dasar penting dalam mengkategorikan pelanggaran kontrak sebagai PMH. Artikel ini juga membahas bagaimana penerapan PMH dalam pelanggaran kontrak di praktik peradilan Indonesia, di mana pengadilan mempertimbangkan secara hati-hati unsur-unsur PMH dalam menetapkan tanggung jawab hukum dan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Pada akhirnya, konsep PMH dalam pelanggaran kontrak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan serta menegakkan keadilan yang lebih luas.
Implementasi ROT13 sebagai Algoritma Enkripsi Sederhana dalam Python untuk Keamanan Komunikasi Digital Sitompul, Dicky Sambora; Lubis, Muhammad Ghafur Rahman; Indra, Zulfahmi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4030

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi algoritma enkripsi Caesar Cipher dengan pergeseran 13 huruf, atau ROT13, menggunakan Python. ROT13 berfungsi sebagai mekanisme enkripsi sederhana yang memutar setiap huruf dalam teks input sebanyak 13 posisi dalam alfabet, sehingga menghasilkan teks yang tidak dapat dengan mudah dipahami. Penelitian ini merinci langkah-langkah implementasi, disertai dengan kode dan contoh hasil enkripsi serta dekripsi. Analisis menunjukkan bahwa ROT13 merupakan metode yang efektif dan mudah diterapkan untuk meningkatkan keamanan komunikasi digital dalam konteks yang tidak terlalu sensitif.
Masalah Sistem Pengupahan Terhadap Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Borongan Silaban, Epafras; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4920

Abstract

Kelapa sawit memiliki peranan penting bagi perekonomian di Indonesia salah satu komoditas eksport teratas, dan penyumbang penyedian peluang pekerjaan paling tinggi. Pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang cukup pesat dalam hal peningkatan daya produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang meningkat sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadikannya lahan kelapa sawit sebagai salah satu unggulan dalam kesejahteraan ekonomi. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan berdasarkan besarnya jasa yang di berikan oleh buruh atau karyawan atas volume pekerjaan dan berapa lama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme sistem pengupahan borongan yang diterapkan di perkebunan kelapa sawit dan juga mengetahui tantangan yang dihadapi buruh dalam sistem pengupahan borongan di perkebunan kelapa sawit serta salah satu tugas mata kuliah di semester 7 dari fakultas untuk menyelesaikan praktek lapangan kerja. Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian adalah antara lain: Bagaimana mekanisme sistem pengupahan borongan yang diterapkan di perkebunan kelapa sawit, apa saja tantangan yang dihadapi buruh dalam sistem pengupahan borongan di perkebunan kelapa sawit? diharapkan dapat memberikan wawasan bagi buruh tentang kondisi pengupahan mereka, sehingga mereka dapat lebih memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam sistem yang ada dan dapat membantu buruh untuk menyuarakan harapan dan keluhan mereka, mendorong perubahan yang lebih baik dalam sistem pengupahan. Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dengan metode kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atas atau gejala yang yang bersifat alami yang sifatanya mendasar dan natural yang di dapat di lapangan. Hak-hak dalam bentuk fasilitas yang diberikan pihak perusahaan sangat kurang, adapun fasilitas yang diberikan hanya pada golongan karyawan tetap yang memiliki jabatan tinggi seperti manajer dan kepala divisi seperti tempat tinggal untuk pekerja yang diluar daerah, listrik, air bersih, beasiswa bagi anak-anak buruh yang kurang mampu, pelayanan kesehatan, Jamsostek, Jaminan Kesehatan, pensiun, peratalatan kerja dan Mekanisme umum sistem pengupahan borongan di perkebunan kelapa sawit: penetapan target atau volume kerja, beban kerja yang berat, pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja borongan, pencatatan hasil kerja, pembayaran upah, pengawasan dan evaluasi.
Analisa Dampak Beban Kendaraan dan Lalu-Lintas Harian Rata-RataTerhadap Kerusakan Jalan Portibi – Jalan Aloban Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus) Ilhamsyah, Ilhamsyah; Batubara, Hamidun; Lubis, Marwan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4764

Abstract

Beton Ruas Jalan Portibi – Jalan Aloan ini merupakan jalur yang sangat sibuk. Di sepanjang Jalan Portibi – Jalan Aloan banyak dilewati oleh kendaraan berat karena jalan ini merupakan salah satu jalan yang dibuka untuk dilintasi kendaraan berat yang membawa muatan seperti truck kelapa sawit. Ini juga yang menjadikan salah satu penyebab utama cepat rusaknya perkerasan jalan lentur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah lalu-lintas harian rata-rata beban sumbu yang melalui jalan perkerasan aspal di Jalan Portibi – Jalan Aloan Padang Lawas Utara, mengetahui pengaruh beban sumbu kendaraan terhadap tingkat kerusakan jalan pada ruas Jalan Portibi – Jalan Aloan Padang Lawas Utara.Metode penelitian ini menggunakan pedoman dari Bina Marga Pd T-14-2003. Penelitian ini dilakukan selama 7 hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu). Dengan metode survey dan pengamatan LHR dilokasi penelitian, hasil analisa lalu-lintas harian rata-rata pada kendaraan ringan seperti sedan dan pick up memiliki jumlah kendaraan sebanyak 13.615 unit, untuk bus berjumlah 372 unit, untuk truk 2 as berjumlah 746 unit, untuk truk 3 as berjumlah 156 unit, dan untuk truk 4 as berjumlah 101 unit. Total LHR dari hasil analisa kendaraan berjumlah 11.000. Berdasarkan perhitungan faktor lalu-lintas kendaraan didapat nilai ESAL total sebesar 12.35,61 dan total Volume Kendaraan Berat dari Truck 2 AS hingga truck 4 As adalah 1003 dari hasil survei lapangan dan hasil perhitungan Truck Factor 1,2 1 dimana nilai itu menunjukan bahwa kondisi kerusakan jalan yang ada dikarenakan beban kendaraan yang melintas pada ruas jalan Portibi – Jalan Aloan Padang Lawas Utara ini mengalami beban berlebih (Over load). mengacu pada Pedoman Bina Marga buku Petunjuk Perencanaan tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen No. SNI 1732-1989-F) Apabila nilai truck faktor lebih besar dari 1 (TF 1) berarti telah terjadi kerusakan akibat beban berlebih Faktor beban berlebih ini yang menjadi factor kerusakan Jalan Portibi – Jalan Aloan Padang Lawas Utara menyebabkan 4 jenis kerusakan yaitu Retak Buaya, Amblas, Alur dan Lubang dengan tingkat kerusakan sedikit.
Evaluasi Kondisi Bangunan Gedung Berdasarkan Metode Matriks Condition Survey Protocol 1 (CSP 1) (Studi Kasus: SMK Al- Fattah Medan) Gultom, Natalia Cindy Octavia; Angin, Santo Petrus Perangin; Yazid, Muhammad Habib; Siagian, Ilham Afandi; Lubis, Hesekiel
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4899

Abstract

Pemeriksaan terhadap Bangunan Gedung merupakan kegiatan periksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, sarana dan prasarana. Evaluasi kondisi fisik bangunan melibatkan berbagai metode untuk menilai dan menganalisis keadaan struktur bangunan .Untuk menentukan keandalan fisik bangunan gedung meliputi aspek kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan dan keserasian dengan lingkungan.Penelitian ini berkonsentrasi pada penyediaan kriteria pemeringkatan yang dapat digunakan untuk mendai cacat bangunan. Sistem ini mengumpulkan dua set data, yaitu kondisi bangunan dan tingkat keserasan cacat bangunan, yang dapat dianalisis untuk memberikan peringkat kondisi bangunan secara keseluruhan. Untuk melakukan evaluasi kondisi fisik bangunan gedung di SMK Al-Fattah Medan menggunakan metode Matriks Condition Survey Protocol 1 (CSP 1), teknik pengambilan data yang sistematis dan komprehensif sangat diperlukan. Berdasarkan hasil perhitungan, didapat skor total = 3,95 (diantara nilai 1-4 berdsarkan tabel 4.17) yang berarti peringkat bangunan secara keseluruhan dapat dikatakan baik yang artinya elemen dan struktural masih kuat dan stabil dan kerusakan/cacat hanya bagian luar.
Kajian Yuridis Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP yang Berkepastian Hukum Angelina, Jennifer; Sumanto, Listyowati
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4648

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 310-316 KUHP, yang bertujuan untuk melindungi kehormatan dan martabat setiap individu. Terdapat banyak elemen yang perlu dievaluasi kembali terkait kriteria untuk aktivitas yang dianggap sebagai perusakan reputasi. Interpretasi yang beragam di kalangan masyarakat menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, serta penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kesimpulannya adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik sebagai "inkonstitusional bersyarat," karena dianggap tidak sesuai dengan norma-norma UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 310 KUHP akan disesuaikan dengan Pasal 433 UU No.1 Tahun 2023 untuk memberikan realitas pidana dan mengisi kekosongan, mengurangi potensi terjadinya perlakuan diskriminatif, sekaligus memastikan bahwa penggunaannya tidak menimbulkan kerancuan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-2023, Pasal 310 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 433 Peraturan No. 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa tindakan hukum tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Oleh sebab itu, pihak penegak hukum perlu lebih waspada dan tidak terburu-buru dalam menentukan keputusan terkait kasus pencemaran nama baik dan harus disertai dengan pertimbangan penegakan hukum.
Penerapan Enterprise Architecture pada Sistem Penampungan Data Usulan Proyek Widodo, Aditya; Prianda, Agil; Putra, Raditya Abdillah; Fajrillah, Fajrillah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan enterprise architecture dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF dalam pengembangan sistem penampungan data usulan proyek berbasis web di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat. Sebelumnya, pengelolaan data usulan dilakukan secara manual dengan arsip kertas, yang menyebabkan berbagai kendala seperti keterlambatan pencarian data, risiko kehilangan, dan keamanan yang rendah. Dengan sistem baru berbasis digital, pencarian dan pengelolaan data menjadi lebih cepat dan akurat, serta memungkinkan akses lebih aman dengan kontrol berbasis peran. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan efisiensi dan kinerja operasional secara keseluruhan. Implementasi ini juga menghadirkan fleksibilitas bagi perkembangan sistem di masa depan sesuai dengan kebutuhan instansi. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan arsitektur enterprise di sektor pemerintahan lainnya dalam menghadapi tantangan serupa.
Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Serang Naisya, Afiya Hanunnia; Sihhabudin, M Maulana; Maulana, Fajri Hisyam; Sukmawati, Diana Ayu; Isnaini, Fadilah Yunita; Desmawan, Deris
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4872

Abstract

Ketahanan pangan merupakan isu krusial bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Serang, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan memiliki peranan penting dalam mencapai kestabilan pasokan pangan serta kesejahteraan penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah yang diterapkan di Kota Serang, mengevaluasi efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan, meskipun memiliki dampak positif, masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar instansi. Kesimpulan dan saran diharapkan dapat memberikan panduan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.
Perbandingan Hukum E-Commerce Indonesia Dengan Amerika Serikat Ndraha, Krisdian Rizki Havana; Purba, Masni; Hutagalung, Jordy William; Butar, Edgar Butar; Anggusti, Martono
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum e-commerce antara Indonesia, yang menggunakan sistem civil law, dan Amerika Serikat, yang menggunakan sistem common law. Perbedaan pendekatan hukum ini mempengaruhi perlindungan konsumen di kedua negara, khususnya dalam menghadapi tantangan transaksi digital. Di Indonesia, kerangka hukum e-commerce didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Peraturan ini mencakup hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi digital, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kesadaran hukum konsumen yang rendah dan lemahnya pengawasan hukum. Sebaliknya, Amerika Serikat mengatur perlindungan konsumen dalam e-commerce melalui Federal Trade Commission Act (FTC Act) dan Consumer Product Safety Act (CPSA). FTC diberikan otoritas untuk menindak pelanggaran hukum oleh pelaku usaha, termasuk penipuan dan kelalaian yang merugikan konsumen. CPSA juga memperkuat perlindungan konsumen dengan mengatur standar keamanan produk serta memberikan kewenangan kepada Consumer Product Safety Commission (CPSC) untuk melarang peredaran produk yang berisiko. Perbandingan ini menunjukkan bahwa regulasi di Amerika Serikat lebih terpadu dan tegas dalam menindak pelanggaran dan menjaga keamanan konsumen. Di sisi lain, Indonesia perlu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum e-commerce, terutama dalam pengawasan dan kesadaran konsumen, serta memperbaiki mekanisme pengaduan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerangka hukum e-commerce di Indonesia agar lebih komprehensif dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
Analisis Yuridis Posisi Kode Etik KPK Dalam Pelayanan Pajak Terhadap Kasus Rafael Alun Trisambodo Nathanael, Jeremy; Matondang, Matthew Mikha Sebastian; Sinaga, Efryando Stefen Andreas
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4368

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak di Indonesia. Jurnal ini dimaksudkan agar baik penulis maupun pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menghadapi kasus korupsi khususnya dalam pelayanan pajak. Jurnal ini ditulis dengan metode studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis referensi atau sumber-sumber tertulis dengan cara penyajian yang deskriptif, dengan maksud agar penulis dapat menggambarkan secara jelas posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak. Komisi Pemberantas Korupsi adalah suatu badan independen yang bertugas dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia. namun, pada dasarnya setiap Lembaga memiliki tata caranya masing-masing dalam menegakan kebenaran, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi tindak pidana korupsi dalam pelayanan pajak. Pada prinsipnya tata cara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi tindak pidana korupsi juga dapat menjadi salah satu pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi di masa yang akan dating.

Page 1 of 20 | Total Record : 198

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025 Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024 Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024