cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sumardi Efendi
Contact Email
fanshurinstitute@gmail.com
Phone
+6285260083890
Journal Mail Official
fanshurinstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daud Dariah Komplek Perumahan Cinta Kasih Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat – Indonesia, Kode Pos 23687
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by FANSHUR INSTITUTE
ISSN : 30468949     EISSN : 30468957     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora merupakan Jurnal yang diterbitkan 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober oleh FANSHUR INSTITUTE: Research and Knowledge Sharing in Aceh. Sebagai jurnal multidisiplin nasional yang mencakup berbagai isu dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora, menerima tulisan hasil kajian dan penelitian dari para peneliti, dosen dan mahasiswa dalam bidang kajian meliputi: 1. Hukum, 2. Ekonomi, 3. Psikologi, 4. Komunikasi, 5. Seni dan Budaya, 6. Sosial dan Politik, 7. Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 115 Documents
 8   9   10   11   12 
Transformasi Relasi Sosial Remaja Kalimantan Barat di Era Digital Amalia Irfani; Azkiya Ramadani
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i3.636

Abstract

Transformasi digital telah mengubah cara remaja membangun, memelihara, dan memaknai hubungan sosial. Perubahan tersebut berlangsung secara beragam karena dipengaruhi oleh kondisi keluarga, akses terhadap teknologi, karakteristik lingkungan, serta intensitas penggunaan media digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi relasi sosial remaja di Kalimantan Barat pada era digital melalui desain studi kasus. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan membandingkan pengalaman remaja yang tinggal di wilayah perkotaan, khususnya Kota Pontianak, dengan remaja yang berasal dari wilayah pinggiran dan perdesaan. Partisipan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria remaja berusia 15–19 tahun, berdomisili di Kalimantan Barat, aktif menggunakan telepon pintar dan media sosial, serta memiliki pengalaman membangun dan mempertahankan persahabatan melalui platform digital. Sebanyak 25–35 remaja dilibatkan dalam wawancara mendalam dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform permainan daring telah memperluas jaringan pertemanan serta memungkinkan hubungan sosial berlangsung melampaui batas geografis. Namun, pengalaman digital remaja berbeda berdasarkan lokasi tempat tinggal, akses internet, kondisi keluarga, dan kekuatan komunitas lokal. Remaja perkotaan cenderung memiliki jaringan digital yang lebih luas, sedangkan remaja di wilayah pinggiran dan perdesaan lebih mempertahankan keterhubungan antara persahabatan daring dan interaksi tatap muka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi menghasilkan bentuk persahabatan hibrida yang menghubungkan ruang domestik, komunitas lokal, dan jaringan virtual.
Pengaturan Cyberstalking Dalam Tinjauan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Putri Jannatul Husna
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i3.645

Abstract

Cyberstalking merupakan bentuk penguntitan melalui media digital yang hingga saat ini belum dirumuskan sebagai tindak pidana tersendiri (sui generis) dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun berbagai perbuatan yang memiliki karakteristik cyberstalking dapat dijerat melalui ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturannya masih bersifat terfragmentasi karena masing-masing ketentuan menjangkau perbuatan konkret yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam konstruksi hukum dan penerapan ketentuan pidana serta memengaruhi kepastian hukum dan perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan cyberstalking dalam hukum positif Indonesia, mengkaji implikasi belum adanya pengaturan khusus terhadap kepastian hukum, serta menganalisis cyberstalking dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberstalking belum memiliki rumusan delik mandiri dalam hukum positif Indonesia, sehingga penanganannya masih bergantung pada kualifikasi perbuatan konkret berdasarkan ketentuan pidana yang tersedia. Karakteristik berupa pengulangan, persistensi, sifat tidak dikehendaki, dan tingkat intrusi terhadap privasi dapat digunakan sebagai parameter analitis untuk mengidentifikasi pola cyberstalking, tetapi tidak dengan sendirinya merupakan unsur tindak pidana yang berdiri sendiri. Studi komparatif menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengembangkan pengaturan yang lebih khusus terhadap cyberstalking dengan menekankan pola perilaku dan perlindungan korban. Dalam perspektif hukum pidana Islam, cyberstalking dapat dianalisis melalui konsep jarīmah ta‘zīr karena bentuk perbuatannya dapat berkaitan dengan perlindungan kehormatan, privasi, ketenteraman, dan kemaslahatan korban. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan pengaturan khusus cyberstalking yang mampu mengakomodasi karakteristik pola perilaku berulang sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.
Penyelesaian Konflik Pertambangan Pertambangan melalui Jalur Non-Litigasi di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah Alfianda Reza; Misran Misran; Riza Afrian Mustaqim
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i3.646

Abstract

Konflik pertambangan merupakan salah satu permasalahan yang dapat muncul dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya ketika terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah, mengkaji mekanisme penyelesaian konflik melalui jalur non-litigasi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif yang didukung oleh data lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pertambangan disebabkan oleh keterlambatan pembayaran kompensasi kepada masyarakat, belum terpenuhinya beberapa kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan mengedepankan komunikasi, musyawarah, negosiasi, dan pencapaian kesepakatan bersama yang melibatkan pemerintah desa, koperasi, tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak perusahaan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Adapun kendala yang dihadapi meliputi kurangnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, munculnya kesalahpahaman yang berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya, serta proses pencapaian kesepakatan yang membutuhkan waktu karena melibatkan berbagai pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah dan menjaga hubungan sosial, dengan nilai-nilai adat dan keterlibatan tokoh adat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian di tingkat masyarakat.
Problematika Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik Raja Aulia; Edi Yuhermansyah; Amrullah Amrullah; Badrun Munir
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i3.647

Abstract

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong peningkatan signifikan transaksi elektronik, namun secara simultan memicu eskalasi tindak pidana penipuan berbasis elektronik. Di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, fenomena ini ditandai oleh tingginya jumlah laporan masyarakat yang tidak berbanding lurus dengan penyelesaian perkara, di mana tidak ada pelaku yang sampai pada tahap penangkapan. Dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian cenderung menerapkan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan konvensional, dibandingkan menggunakan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pola penanganan perkara penipuan berbasis elektronik oleh Polresta Banda Aceh sehingga perkara cenderung stagnan, serta bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam konteks tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap data normatif dan data empiris yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara oleh Polresta Banda Aceh menghadapi hambatan serius berupa keterbatasan kewenangan penyidikan, prosedur birokratis yang berlapis, serta ketergantungan pada akses data keuangan yang tidak sepenuhnya berada dalam kontrol kepolisian. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan menjalankan peran penyelidikan mandiri terhadap dugaan pelanggaran di sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 49 ayat (5), tanpa bersifat mengintervensi proses penyidikan pidana. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa belum selesainya perkara penipuan berbasis elektronik mencerminkan lemahnya integrasi kelembagaan, sehingga diperlukan penguatan koordinasi fungsional antara kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana cyber.
Pseudo-Awareness Qanun Jinayat: Diskrepansi Data Statistik dan Realitas Sosiologis Siswa SMA di Aceh Singkil Kurniawati Kurniawati
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i3.648

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran hukum siswa SMA sederajat terhadap Qanun Jinayat di Aceh Singkil serta mengidentifikasi fenomena pseudo-awareness. Pseudo-awareness merujuk pada kondisi ketika kesadaran hukum tampak tinggi secara statistik, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan pemahaman hukum yang substantif dalam realitas sosial. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods melalui analisis kuantitatif dengan IBM SPSS Statistics dan data kualitatif melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian statistik dan pemahaman empiris siswa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan peran sekolah sebagai sumber edukasi dasar dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap peraturan daerah (Perda) di Aceh, khususnya Qanun Jinayat, sehingga kesadaran hukum tidak berhenti pada pengenalan normatif, tetapi dapat berkembang menjadi pemahaman yang substantif.
Strategi Komunikasi  Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Dalam Membangun Kepercayaan Publik Mengikuti Program KB Pria Ratna Juita Razak; Yunita Sari; Hendri Prasetya
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i3.650

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam membangun kepercayaan publik untuk mendorong partisipasi pria dalam program KB Pria melalui momentum pemecahan rekor MURI pelayanan MOP/Vasektomi serentak yang melibatkan lebih dari 2.000 akseptor di 190 kabupaten/kota pada April 2025. Fenomena ini dirancang bertepatan dengan Hari Kartini melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), menandai pergeseran paradigma dari pembatasan kelahiran menuju keadilan gender dan kasih sayang keluarga. Penelitian menggunakan paradigma post-positivisme dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan kunci dan tujuh informan utama, observasi non-partisipan, serta studi dokumentasi, dan diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman serta kerangka Excellence Theory, 4 Steps Public Relations, dan prinsip 7Cs Communication. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKKBN mengimplementasikan special event secara sistematis mulai dari fact-finding hingga evaluation dengan komunikasi dua arah yang simetris. Hambatan multidimensional yang dihadapi mencakup stigma budaya patriarki, ketakutan psikologis atas penurunan maskulinitas, serta maraknya misinformasi seputar vitalitas dan hukum agama. BKKBN memitigasi hambatan tersebut melalui reframing narasi maskulinitas, pemetaan berlapis, pelibatan tokoh agama dan adat, konseling pasangan, serta narasi edukatif multikanal.
Analisis Hasil Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Muhammad Thariq Aufar; Mizaj Iskandar; Mumtazinur Mumtazinur
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i3.653

Abstract

Penyalahgunaan narkotika oleh anak menimbulkan persoalan dalam menyeimbangkan perlindungan anak dan penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), dengan sumber data primer berupa putusan pengadilan dan sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya kepentingan terbaik bagi anak, serta mengakomodasi aspek pembinaan dan edukasi melalui pelatihan kerja. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penerapan sanksi terhadap anak lebih tepat diarahkan pada konsep ta’dīb yang berorientasi pada pendidikan, pembinaan, dan perbaikan perilaku, sedangkan secara substansial memiliki keterkaitan dengan prinsip ta‘zīr. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap anak melalui pendekatan korektif dan edukatif.
Analisis Dampak Penggunaan Media Sosial Tiktok Terhadap Gaya Hidup Remaja Dilingkungan RW 09 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat Sifa Nurpadilah; Cut Dhien Nourwahida; Yusran Ilyas
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i3.656

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penggunaan media sosial TikTok terhadap gaya hidup remaja di RW 09 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 12 informan remaja pengguna aktif TikTok yang dipilih dengan purposive sampling. Analisis dilakukan berdasarkan tiga indikator gaya hidup menurut Kotler dan Keller, yaitu aktivitas, minat, dan opini, dikaji menggunakan Teori Ekologi Media Marshall McLuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek aktivitas, media sosial TikTok telah menyatu dengan rutinitas harian remaja melalui intensitas penggunaan tinggi, memengaruhi aktivitas nyata seperti olahraga dan mendaki gunung, memunculkan bahasa slang, memicu prokrastinasi, serta mendorong perilaku konsumtif melalui TikTok Shop. Pada aspek minat, TikTok membentuk minat baru melalui algoritma For Your Page dan Fear of Missing Out, terutama pada tren berpakaian dan gaya hidup aktif, dengan preferensi konten dipengaruhi gender serta keinginan membeli impulsif. Pada aspek opini, TikTok memengaruhi cara berkomunikasi dan interaksi sosial remaja, membentuk pola pikir lebih terbuka namun instan, serta mendorong gaya hidup konsumtif dan berorientasi estetika. Dampak penggunaan media sosial TikTok bersifat dua arah, sejalan dengan tiga asumsi McLuhan mengenai peran media membentuk tindakan, mengatur pengalaman, dan mengikat individu ke dalam pengalaman kolektif.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja UPP Labuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Di Daerah Dandi Zikruh Hart
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i3.659

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kinerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Labuhan sebagai satuan kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap 78 pengguna jasa yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis melalui regresi linear sederhana, korelasi, determinasi, serta uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UPP Labuhan, dengan nilai korelasi (R) sebesar 0,904 dan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,817. Artinya, kualitas pelayanan berkontribusi sebesar 81,7% terhadap variasi kinerja, sedangkan 18,3% dipengaruhi faktor lain. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan optimalisasi proses pelayanan diperlukan untuk memperkuat kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Analisis Kualitas Website SIPONGI+ sebagai Media Informasi Pemerintah dalam Perspektif E-Government dan Good Governance Utami Nur; Adila Puspa Hestiantini; Dita Purnama
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v3i3.673

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang membutuhkan ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat. Sistem Monitoring Karhutla (SIPONGI+) merupakan platform digital pemerintah yang menyediakan informasi mengenai kondisi karhutla, termasuk titik panas (hotspot). Oleh karena itu, kualitas teknis website menjadi penting untuk mendukung akses masyarakat terhadap informasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas teknis website SIPONGI+ sebagai media informasi pemerintah mengenai karhutla serta melihat keterkaitannya dengan pemanfaatan E-Government dan prinsip Good Governance. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi hasil audit teknis website menggunakan PageSpeed melalui https://web.dev/measure/. Pengukuran dilakukan berdasarkan empat aspek, yaitu Performance, Accessibility, Best Practices, dan Search Engine Optimization (SEO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa website SIPONGI+ memperoleh nilai rata-rata 80,5 dengan kategori baik. Nilai Performance sebesar 60, Accessibility sebesar 87, Best Practices sebesar 92, dan SEO sebesar 83. Capaian tersebut menunjukkan bahwa SIPONGI+ secara umum memiliki kualitas teknis yang cukup baik sebagai media informasi digital pemerintah, terutama pada aspek Best Practices, Accessibility, dan SEO. Namun, aspek Performance masih memerlukan peningkatan. Dalam perspektif E-Government dan Good Governance, SIPONGI+ mendukung penyediaan dan keterbukaan akses informasi publik mengenai karhutla. Optimalisasi performa website diperlukan agar penyampaian informasi dapat berlangsung secara lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Page 11 of 12 | Total Record : 115

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 3 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2026): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER