cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
ariffiandi03@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
admin@jicnusantara.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Insan Cendikia
Published by PT Intelek Cendikiawan Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30477824     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Science, Education, Social,
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC) adalah jurnal MULTI DISIPLIN ILMU. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dari seluruh bidang ilmu, seperti : keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, hukum, manajemen, dan seluruh bidang keilmuan lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,975 Documents
 92   93   94   95   96 
Analisis Hukum Terhadap Penerapan Ajaran Prioritas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung: Studi Kasus Putusan 83/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Jkt Pst Andi Ahmad Munajat; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Ini Membahas Penerapan Ajaran Prioritas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung 83/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Jkt Pst, Yang Menjadi Studi Kasus Penting Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Ajaran Prioritas Hukum Berfungsi Sebagai Pedoman Dalam Menentukan Keadilan, Manfaat, Dan Kepastian Hukum Dalam Setiap Keputusan Yang Diambil Oleh Lembaga Peradilan. Melalui Analisis Normatif, Penelitian Ini Mengevaluasi Bagaimana Mahkamah Agung Menerapkan Prinsip-Prinsip Tersebut Dalam Putusannya, Serta Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasinya. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Meskipun Terdapat Upaya Untuk Mencapai Keadilan Sosial Dan Melindungi Kepentingan Publik, Masih Terdapat Kendala Dalam Penegakan Hukum Yang Efektif. Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia Dan Merekomendasikan Perbaikan Sistem Hukum Yang Ada.
ANALISIS TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM SEKTOR PERBANKAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: TUGAS DAN FUNGSI BARESKRIM POLRI Andi Ahmad Munajat; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Ini Mendalami Tindak Pidana Ekonomi Di Sektor Perbankan Indonesia, Yang Semakin Marak Di Tengah Perkembangan Teknologi Dan Globalisasi. Fokus Utama Adalah Pada Dampak Kejahatan Ini Terhadap Konsumen Dan Stabilitas Ekonomi Nasional, Serta Peran Bareskrim Polri Sebagai Institusi Penegak Hukum. Kejahatan Seperti Penipuan, Pencucian Uang, Dan Penggelapan Telah Merugikan Konsumen Secara Langsung, Mengganggu Likuiditas Perbankan, Dan Menurunkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan. Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif Melalui Analisis Regulasi Dan Strategi Hukum Untuk Mengevaluasi Efektivitas Perlindungan Konsumen Dan Upaya Pencegahan Kejahatan. Hasil Penelitian Mengungkapkan Bahwa Kolaborasi Antara Bareskrim Polri, Otoritas Jasa Keuangan (Ojk), Dan Masyarakat Diperlukan Untuk Menciptakan Ekosistem Perbankan Yang Lebih Aman, Transparan, Dan Berintegritas. Edukasi Publik Juga Menjadi Kunci Penting Untuk Meningkatkan Kesadaran Konsumen Akan Hak-Haknya
PENGEMBANGAN METODE PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA Rudi Salam Tarigan; Yasmirah Mandasari Saragih; Tamaulina Br Sembiring; Saptha Nugraha Isa; Servasius Edwin Telaumbanua
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan metode penelitian hukum di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, yang mengarah pada penggunaan pendekatan yang lebih multidisipliner dan integratif. Seiring dengan perkembangan ilmu hukum, metode penelitian hukum tidak lagi terbatas pada pendekatan normatif, melainkan mulai melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam penerapan hukum. Penggunaan teori-teori baru dan teknologi informasi dalam penelitian hukum juga turut mengubah paradigma penelitian ini, menciptakan ruang bagi penelitian berbasis data dan digitalisasi. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan ketergantungan pada pendekatan tradisional masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas penelitian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan metode penelitian hukum di Indonesia, dengan fokus pada perubahan paradigma dan pengaruh globalisasi terhadap praktik hukum di Indonesia, serta untuk memberikan rekomendasi tentang cara meningkatkan kualitas dan relevansi metode penelitian hukum yang ada. Diharapkan, penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya pemahaman dan aplikasi hukum yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang dinamis.
Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Haniv Aulia; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi In Bertujuan Untuk Mengkaji Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pasien Dan Dokter Dalam Kasus Dugaan Malpraktik Yang Terjadi Dalam Transaksi . Malpraktik Merupakan Isu Yang Signifikan Di Bidang Kedokteran Karena Dapat Menimbulkan Dampak Serius Terhadap Kesehatan Serta Hak-Hak Pasien, Sekaligus Memengaruhi Integritas Profesi Kedokteran. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif Dengan Mengumpulkan Data Dari Berbagai Sumber Hukum, Termasuk Undang-Undang Dan Literatur Terkait. Hasil Kajian Menunjukkan Bahwa Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Dalam Kasus Malpraktik Mencakup Berbagai Aspek Penting. Pasien Memiliki Hak Untuk Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Dengan Standar Medis Yang Berlaku, Sementara Dokter Memiliki Tanggung Jawab Etis Dan Hukum Untuk Memberikan Pelayanan Yang Profesional Dan Penuh Kehati-Hatian. Perlindungan Terhadap Praktik Kedokteran Juga Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Tanggung Jawab Atas Tindakan Malpraktik Dapat Ditinjau Melalui Jalur Hukum Perdata, Pidana, Maupun Administratif.
JUMLAH ISAPAN ASI PADA RADA’AH Fikri Ramadhan Munthe; Ibnu Ihsan
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini membahas mengenai jumlah isapan ASI dalam konteks rada’ah menurut perspektif Islam. Pemberian ASI memiliki nilai penting baik dari segi kesehatan maupun ajaran agama. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menekankan kewajiban ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan jumlah isapan yang dapat menyebabkan terjadinya hukum mahram. Makalah ini menguraikan definisi rada’ah, pandangan Imam Malik, pendapat jumhur ulama, serta penyebab terjadinya khilaf. Dengan memahami konsep ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pemberian ASI dan implikasi hukumnya dalam kehidupan sehari-hari
ANALISIS SEMIOTIKA LOGO THE PANTURAS: MEMBANGUN IDENTITAS DAN DAYA TARIK BAND SURF ROCK MELALUI DESAIN VISUAL Al D'pras Priyawan; Djoana Galuh Salsabila; Mochamad Reza Pratama; Mochamad Alwi Safarudin; Muhammad Irfan Zulkarnain; Citra Audi Puspitasari; Alvira Nurfadilah; Rahmadina Rahmadina; Sekar Aulia Zahara; Muhammad Farhanudin; Ilva Indriyani
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komunikasi merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, dengan berkomunikasi manusia dapat memberikan pemahaman antar satu sama lain. Pada saat ini media komunikasi yang populer digunakan salah satunya adalah logo. Logo merupakan suatu elemen grafis berupa ideogram, simbol, lambang, ikon, atau tanda yang digunakan sebagai lambang suatu merek. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kajian semiotika pada logo The Panturas bertujuan untuk memahami makna tersirat di balik elemen-elemen desainnya dan mengeksplorasi bagaimana logo tersebut berfungsi sebagai alat komunikasi yang strategis dalam memperkuat identitas dan daya tarik band kepada audiens. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa logo The Panturas berfungsi sebagai identitas visual dan media komunikasi strategis yang memperkuat citra dan nilai band. Elemen seperti tipografi melengkung, warna emas, dan bentuk ombak menyampaikan makna denotatif berupa identitas band yang kuat serta makna konotatif tentang kebebasan, eksplorasi, dan semangat musik surf rock. Selain memperkuat brand awareness melalui konsistensi penggunaannya, logo ini juga membangun hubungan emosional dengan audiens, menjadikannya alat pemasaran yang efektif dalam menjaga eksistensi band di industri musik.
Analisis Yuridis Pembagian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/Pa.Kdi) Delvi Widhia Astuti; Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib; Utary Maharany Barus; Yefrizawati Yefrizawati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran hibah dalam konteks warisan menjadi penting karena dapat memengaruhi hak dan kewajiban ahli waris. Salah satu putusan yang relevan dalam konteks ini adalah Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi, yang menjadi objek studi dalam analisis yuridis ini. Putusan ini mengangkat isu tentang pembagian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai bagian dari warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan hukum pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam hukum Islam, untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap ahli waris atas hibah oleh pewaris yang diperhitungkan sebagai warisan serta untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam hibah yang diperhitungkan warisan pada kasus Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan sumber data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam Hukum Islam dibatasi maksimal 1/3 dari total harta sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 dan hadits Rasulullah SAW. Perlindungan hukum terhadap ahli waris diwujudkan melalui beberapa mekanisme yaitu pembatasan jumlah hibah, hak mengajukan gugatan, kewenangan pengadilan untuk membatalkan/mengurangi hibah yang melebihi ketentuan, kewajiban mempertimbangkan asas keadilan, dan keharusan mendapat persetujuan ahli waris lainnya. Dalam Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi, hakim mengakui keabsahan hibah dari La Undu kepada cucunya (Tergugat) namun membatasinya maksimal 1/3 dari total harta, sedangkan sisanya ditetapkan sebagai warisan yang dibagi kepada seluruh ahli waris
Analisis Yuridis Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Kewajiban Jabatan Notaris Juita Osti Bulan Lumbantobing; Bismar Nasution; Suprayitno Suprayitno; Mahmul Siregar
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemanfaatan jasa notaris dalam membantu keberhasilan terlaksananya suatu tindak pidana pencucian uang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang  Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat “PP 43/2015”).Penelitian dilakukan untuk mengetahui jawaban dari perumusan masalah mengenai tanggung jawab hukum notaris terkait pelaksanaan kewajiban jabatan notaris, dasar dan prosedur hukum kewajiban notaris dalam pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, serta kendala hukum notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dalam kaitannya dengan kewajiban jabatan notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, , dengan metode pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dan untuk kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tanggungjawab hukum berupa sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris dapat berupa sanksi administratif, perdata maupun pidana. Notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan, diberikan 2 (dua) kewajiban oleh PP 43/2015 berkewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa  (Pasal 4 PP 43/2015) dan kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa (Pasal 12 Perka 11/2016). Kendala hukum notaris dalam menjalankan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan berupa kewajiban kerahasiaan jabatan notaris, dimana pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif, perdata dan pidana bagi notaris. Kewajiban pelaporan yang diatur dalam Pasal 8 PP 43/2015 akan berlaku, jika notaris secara aktif turut serta mengurus (sebagai pihak yang diberi kuasa) untuk melakukan suatu kegiatan di luar melaksanakan tugas kewajiban atau tidak sesuai dengan kewenangan selaku notaris yang ditentukan oleh UUJN.
Analisis Yuridis Pembatalan Akta Perjanjian Sewa Lahan Pembangunan Menara Telekomunikasi Pt Dayamitra Telekomunikasi Tbk Cabang Medan Di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Rentina Lucy Andriaini; Hasim Purba; Mahmul Siregar
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembatalan akta perjanjian sewa menyewa dengan pemilik lahan di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, terjadi karena tidak diperolehnya surat keterangan izin tetangga. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui, bagaimana prosedur pembatalan akta perjanjian sewa lahan, bagaimana tanggung jawab PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Cabang Medan, bagaimana penyelesaian hukum atas pembatalan akta perjanjian sewa lahan pembangunan Menara telekomunikasi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Cabang Medan dengan pemilik lahan di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris, bersifat deskriptif analitis, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dan lapangan. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara, dan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan metode berfikir secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembatalan Akta perjanjian sewa menyewa dilakukan guna kepentingan para pihak yang tersebut dalam akta agar dikemudian hari lepas dari tuntutan hukum yang mungkin timbul karena hal lain, adapun hal ini didasari pihak Perusahaan PT Dayamitra TBK cabang Medan tidak mendapatkan dukungan atau izin dari masyarakat sekitar lahan untuk pembangunan menara telekomunikasi yang merupakan salah satu persyaratan guna mendapatkan  Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota. Melalui proses komunikasi dengan pemilik lahan, maka kedua belah pihak bersepakat untuk membatalkan Akta perjanjian sewa menyewa lahan, yang dilakukan kedua belah pihak dengan menanda tangani surat pernyataan pembatalan perjanjian kerja sama sewa menyewa lahan, dengan dihadiri saksi-saksi dari para pihak, yang dilakukan secara bawah tangan. Adapun dengan pembatalan akta tersbut maka sejak saat itu terjadi  pemulihan  kepada keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian itu. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang disebutkan dalam akta perjanjian sewa menyewa tersebut.
PERAN DAN TANGUUNG JAWAB LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBANTU MASYARAKAT Muhammad Yusuf; Petrus Ruben Kolgigon; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat penting dalam menjamin bahwa setiap orang dalam masyarakat dapat memperoleh keadilan yang mereka butuhkan. Hal ini khususnya berlaku bagi kelompok kurang mampu yang menghadapi hambatan informasi dan/atau finansial. Seperti disebutkan dalam jurnal ini, Legal Borders Help (LBH) adalah organisasi yang melakukan banyak hal keren, seperti mempromosikan kebijakan, mendidik masyarakat tentang hukum, memberikan nasihat, dan membantu proses baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan menjadi mediator antara masyarakat dan sistem peradilan, LBH lebih jauh menjamin pemenuhan hak hukum masyarakat secara adil. Selain itu, LBH membantu membawa perubahan dalam hukum dengan secara aktif berkampanye untuk memperbaiki ketidakadilan sistematis dalam sistem peradilan. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang operasi LBH dalam hal ini, dengan tujuan akhir untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, responsif, dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Page 94 of 298 | Total Record : 2975

 92   93   94   95   96 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026 Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025 Vol. 2 No. 11 (2025): November 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): OKTOBER 2025 Vol. 2 No. 9 (2025): September 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): AGUSTUS 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): JULI 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): JUNI 2025 Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): APRIL 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): MARET 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): Februari 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 1 No. 10 (2024): Desember 2024 Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): Oktober 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): Agustus 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): JULI 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): JUNI 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): Mei 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): Maret 2024 More Issue