cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
ariffiandi03@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
admin@jicnusantara.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Insan Cendikia
Published by PT Intelek Cendikiawan Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30477824     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Science, Education, Social,
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC) adalah jurnal MULTI DISIPLIN ILMU. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dari seluruh bidang ilmu, seperti : keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, hukum, manajemen, dan seluruh bidang keilmuan lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,975 Documents
 91   92   93   94   95 
ANALISIS HUKUM PENARIKAN KEMBALI BARANG WAKAF DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Mursyida Mursyida; M. Ilham Muchtar; Ahmad Muntazar
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wakaf, sebagai salah satu amal jariyah yang dianjurkan dalam Islam, memiliki prinsip permanensi, di mana harta yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali, dijual, diwariskan, atau dijadikan jaminan, sebagaimana diatur dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, dalam kondisi tertentu, perubahan status harta wakaf diperbolehkan melalui prosedur dan persetujuan yang ketat, seperti yang diatur dalam Pasal 225 KHI dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hukum wakaf di Indonesia, khususnya mengenai prinsip permanennya. Peneliti akan menganalisis aturan hukum kompilasi Islam  (KHI) di Indonesia dan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memungkinkan perubahan status harta wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kepemilikan barang wakaf dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta menganalisis hukum yang mengatur penarikan kembali barang wakaf dalam konteks yang sama. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) dan pendekatan normatif-teologis. Data yang dikumpulkan mencakup sumber primer seperti KHI dan undang-undang terkait, serta sumber sekunder berupa literatur dari kitab fiqh dan kajian akademik lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan isu penarikan kembali barang wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki kedudukan hukum yang final, di mana kepemilikan harta wakaf berpindah dari wakif kepada nazhir untuk dikelola demi kemaslahatan umat. Dalam aturan yang tertuang dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ditegaskan bahwa penarikan kembali barang wakaf dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang harus mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Prinsip ini sejalan dengan maqasid syariah, yang menitikberatkan pada keberlanjutan manfaat bagi umat secara jangka panjang. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya musyawarah sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan wakaf, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan hukum nasional.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Ekonomi: Tinjauan Normatif Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tota Roganda Siahaan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia Menjadi Isu Yang Semakin Mendesak, Terutama Di Tengah Perkembangan Teknologi Dan Globalisasi Yang Mempengaruhi Cara Transaksi Dan Interaksi Ekonomi. Tindak Pidana Ekonomi, Seperti Penipuan, Penggelapan, Dan Praktik Bisnis Yang Tidak Etis, Telah Merugikan Banyak Individu Dan Kelompok, Menciptakan Dampak Yang Luas Tidak Hanya Pada Aspek Finansial Tetapi Juga Pada Aspek Sosial Dan Psikologis. Korban Dari Tindak Pidana Ini Sering Kali Mengalami Kerugian Yang Signifikan, Yang Dapat Mengakibatkan Stres, Kehilangan Kepercayaan Diri, Dan Ketidakpastian Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Dalam Konteks Ini, Penting Untuk Mengeksplorasi Bagaimana Sistem Hukum Yang Ada Dapat Memberikan Perlindungan Yang Memadai Bagi Korban, Serta Peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Keadilan Bagi Mereka Yang Dirugikan. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Berbagai Aspek Perlindungan Hukum Yang Tersedia, Mengidentifikasi Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasinya, Dan Memberikan Rekomendasi Untuk Perbaikan Di Masa Depan. Dengan Pendekatan Yang Komprehensif, Diharapkan Penelitian Ini Dapat Memberikan Wawasan Yang Lebih Dalam Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Ekonomi Dan Mendorong Upaya Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Hukum Yang Ada.
ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN HUKUM PIDANA EKONOMI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Tota Roganda Siahaan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan Hukum Pidana Ekonomi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Merupakan Isu Yang Sangat Krusial Dan Mendesak, Mengingat Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Oleh Korupsi Terhadap Pembangunan Sosial Dan Ekonomi. Korupsi Tidak Hanya Merugikan Keuangan Negara, Tetapi Juga Menghambat Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel. Dalam Konteks Ini, Analisis Normatif Terhadap Penerapan Hukum Pidana Ekonomi Menjadi Sangat Penting Untuk Mengevaluasi Efektivitas Dan Keadilan Dalam Penanganan Kasus-Kasus Korupsi. Meskipun Terdapat Berbagai Upaya Penegakan Hukum, Hasil Yang Dicapai Sering Kali Tidak Memuaskan, Dengan Banyak Pelaku Korupsi Yang Tidak Mendapatkan Hukuman Yang Setimpal. Oleh Karena Itu, Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengidentifikasi Tantangan Dan Hambatan Dalam Penerapan Hukum Pidana Ekonomi Serta Merumuskan Rekomendasi Yang Dapat Meningkatkan Kinerja Penegakan Hukum Di Indonesia. Dengan Pendekatan Yang Komprehensif, Diharapkan Dapat Ditemukan Solusi Yang Efektif Untuk Mengatasi Masalah Korupsi Yang Telah Mengakar Di Masyarakat.
DAMPAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI: KASUS PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI Tota Roganda Siahaan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Ekonomi Dalam Penjualan Pupuk Bersubsidi Di Indonesia Merupakan Isu Yang Sangat Penting Dan Kompleks, Yang Tidak Hanya Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Tetapi Juga Berdampak Pada Ketahanan Pangan Nasional. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengidentifikasi Berbagai Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi Dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi, Serta Mengevaluasi Dampaknya Terhadap Petani Dan Masyarakat Secara Keseluruhan. Selain Itu, Penelitian Ini Juga Menganalisis Peran Penegakan Hukum Dalam Mencegah Praktik Ilegal Yang Merugikan. Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Pendekatan Kualitatif Dengan Desain Studi Kasus, Yang Memungkinkan Peneliti Untuk Menggali Fenomena Sosial Yang Kompleks Dan Mendapatkan Pemahaman Yang Lebih Mendalam. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Ketidakjelasan Regulasi, Lemahnya Pengawasan Dari Pihak Berwenang, Dan Motivasi Ekonomi Pelaku Berkontribusi Terhadap Praktik Ilegal Dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi. Oleh Karena Itu, Penegakan Hukum Yang Efektif Dan Transparan Sangat Penting Untuk Menciptakan Sistem Distribusi Yang Adil Dan Memastikan Bahwa Semua Petani, Terutama Yang Kecil Dan Rentan, Mendapatkan Akses Yang Layak Terhadap Pupuk Bersubsidi Yang Mereka Butuhkan. Kesimpulan Dari Penelitian Ini Menegaskan Bahwa Diperlukan Langkah-Langkah Konkret Untuk Memperbaiki Regulasi Dan Meningkatkan Pengawasan Agar Praktik Ilegal Dapat Diminimalisir.
TINDAK PIDANA EKONOMI DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM Tota Roganda Siahaan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Ekonomi Di Era Digital Merupakan Isu Yang Semakin Kompleks Dan Menantang, Terutama Dengan Berkembangnya Teknologi Informasi Yang Memfasilitasi Berbagai Bentuk Kejahatan Seperti Penipuan Online, Penggelapan, Dan Pencucian Uang. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Karakteristik Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Digital, Serta Merumuskan Solusi Yang Efektif Untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut. Dengan Pendekatan Kualitatif Yang Mendalam, Penelitian Ini Mengidentifikasi Berbagai Bentuk Tindak Pidana Ekonomi Yang Muncul Akibat Kemajuan Teknologi, Tantangan Regulasi Yang Belum Sepenuhnya Mampu Mengakomodasi Perkembangan Tersebut, Serta Pentingnya Edukasi Masyarakat Dalam Memahami Risiko Dan Dampak Dari Kejahatan Ekonomi. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pemahaman Yang Mendalam Tentang Fenomena Ini Sangat Penting Untuk Merumuskan Kebijakan Dan Strategi Penegakan Hukum Yang Responsif Terhadap Perkembangan Zaman, Sehingga Dapat Menciptakan Lingkungan Yang Lebih Aman Bagi Masyarakat. Dengan Demikian, Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Signifikan Dalam Pengembangan Kebijakan Hukum Yang Lebih Adaptif Dan Efektif Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Digital.
EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN ULUMUL HADITS DI MADRASAH IBTIDAIYAH Jenal Mutaqin; Nur Zakiah; Ilham Amirudin; Sahrul Nurul; Ja’far Amirudin
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ulumul Hadits memainkan peran penting dalam pendidikan Islam karena hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ilmu ini berfungsi untuk memverifikasi keaslian hadits sekaligus memahami konteks sosial, budaya, dan politik pada masa Nabi, sehingga memperkaya pemahaman terhadap ajaran Islam. Dalam pendidikan formal, Ulumul Hadits mengajarkan keterampilan analisis sanad dan matan, serta memperkuat kurikulum dengan nilai-nilai moral dan etika guna membentuk karakter peserta didik. Adapun dalam pendidikan nonformal seperti di pesantren, Ulumul Hadits menjadi dasar pembentukan sikap dan perilaku Islami, serta menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan kerja sama. Dengan integrasi Ulumul Hadits dalam kurikulum, diharapkan lahir generasi berakhlak mulia yang mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
PENGARUH PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK TERHADAP PENGEMBANGAN KARAKTER SANTRI Cakra Sastra Sukma Sejati; Masripah Masripah; Anton Anton
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter santri pondok pesantren islamic center Limbangan, mengetahui pembelajaran Akidah Akhlak di Pondok Pesantren Islamic Center Limbangan, dan mengetahui pengaruh  akidah akhlak dalam mengembangkan karakter santri pondok pesantren islamic center limbangan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan subjek dalam penelitian ini yaitu: Guru Aqidah Akhlaq dan Santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) pembelajaran Akidah Akhlak di Pondok Pesantren Islamic Center Limbangan telah terlaksana dengan baik. Karena adanya kolaborasi antara Asatidz, Pengurus dan Santri sehingga terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan. Serta didukung beberapa faktor diantaranya: lingkungan Pesantren yang kondusif, metode pembelajaran yang inovatif dan modern, pembiasaan yang terkontrol 24 jam, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Meskipun ada catatan-catatan kecil untuk perbaikan; (2) karakter Santri Pondok Pesantren Islamic Center Limbangan secara keseluruhan baik. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan karakter antara Santri KMI I yang rata-rata manja, kurang percaya diri, KMI II yang rata-rata karakternya sudah mandiri dan lebih percaya diri, KMI III karakternya rata-rata lebih dewasa dan tumbuhnya kesadaran diri. (3) Pengaruh pembelajaran akidah akhlak memberikan dampak positif terhadap karakter Santri. Terbukti dengan kesadaran santri untuk melaksanakan solat berjamaah, puasa sunnah, jujur, saling menghormati dan bersikap sopan kepada guru. Dari hasil wawancara dengan guru aqidah akhlak bahwa santri begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran aqidah akhlak ini sehingga para santri mampu mengimplementasikannya dalam keseharian mereka baik dalam lingkungan pesantren maupun di luar lingkungan pesantren.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS: STUDI KASUS DAN ANALISIS Nathania Pattipeilohy; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum kesehatan merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang kesehatan. Salah satu isu krusial dalam hukum kesehatan adalah sengketa medik. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai hukum kesehatan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sengketa medik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis berbagai sumber hukum, artikel ilmiah, dan laporan kasus terkait sengketa medik. Diskusi akan mencakup dasar hukum yang mengatur praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan, hak-hak pasien, serta mekanisme penyelesaian sengketa medik. Selain itu, tulisan ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa medik dan upaya-upaya pencegahannya.
ANALISIS TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM PUTUSAN NOMOR 589/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT: IMPLIKASI HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL Marusaha Simarmata; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Ini Mengkaji Putusan Nomor 589/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt, Yang Berfokus Pada Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Ekonomi, Serta Dampak Sosial Dan Ekonominya. Dengan Pendekatan Empiris, Studi Ini Mengeksplorasi Dinamika Hukum Dan Keadilan Sosial Yang Terwujud Melalui Proses Peradilan. Analisis Menunjukkan Bahwa Tantangan Utama Dalam Kasus Ini Mencakup Kompleksitas Bukti, Kurangnya Sumber Daya Hukum, Dan Interpretasi Undang-Undang Yang Berbeda. Penelitian Ini Juga Menyoroti Pentingnya Pengadilan Untuk Tidak Hanya Menegakkan Hukum, Tetapi Juga Memastikan Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat. Hasilnya Memberikan Rekomendasi Strategis Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Hukum Dalam Menangani Kasus Ekonomi Yang Semakin Kompleks Di Era Globalisasi.
Analisis Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pencatatan Palsu Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Di BPD NTT Marusaha Simarmata; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik pencatatan palsu dalam pemberian fasilitas kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT merupakan tindak pidana yang serius dan berpotensi merugikan banyak pihak, baik bank itu sendiri maupun nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang dilanggar dalam praktik tersebut, serta mengevaluasi penerapan hukum dan sanksi terhadap pelaku. Melalui pendekatan normatif dan analisis kasus, penelitian ini menemukan bahwa pencatatan palsu sering kali melibatkan kolusi antara pegawai bank dan debitur, yang mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi lembaga perbankan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam bertransaksi dengan bank. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, diharapkan praktik pencatatan palsu dapat diminimalisir, sehingga sektor perbankan dapat beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel.

Page 93 of 298 | Total Record : 2975

 91   92   93   94   95 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026 Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025 Vol. 2 No. 11 (2025): November 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): OKTOBER 2025 Vol. 2 No. 9 (2025): September 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): AGUSTUS 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): JULI 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): JUNI 2025 Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): APRIL 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): MARET 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): Februari 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 1 No. 10 (2024): Desember 2024 Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): Oktober 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): Agustus 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): JULI 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): JUNI 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): Mei 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): Maret 2024 More Issue