cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rohani
Contact Email
prodiilmuhukum46@gmail.com
Phone
+6282185454102
Journal Mail Official
Prodiilmuhukum46@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang dipublikasikan di Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum meliputi berbagai topik, diantaranya : - Hukum Pidana - Hukum Perdata - Hukum Ekonomi dan bisnis - HKI - Hukum Administrasi Negara - Hukum Internasional - Hukum Tata Negara - Hukum Lingkungan - Hukum Kesehatan - Hukum Ketenagakerjaan - Hukum Adat - Hukum Islam
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 150 Documents
 11   12   13   14   15 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAKTIK KEFARMASIAN ILEGAL DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO) Luluk Widyaningtiyas; Tri Astuti Handayani; Bukhari Yasin
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/sw7spa41

Abstract

Praktik kefarmasian ilegal merupakan permasalahan serius yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu sistem pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan dalam pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap praktik kefarmasian ilegal dibandingkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku praktik kefarmasian ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Bjn dengan ketentuan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, komparatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur pertanggungjawaban pidana praktik kefarmasian ilegal secara lebih komprehensif melalui pengelompokan jenis pelanggaran dan gradasi sanksi pidana, serta menganut sistem pertanggungjawaban pidana dualistis yang menuntut pembuktian unsur objektif dan subjektif. Pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun masih terdapat kelemahan dalam pendalaman aspek pemilihan dakwaan, pembuktian unsur tidak memenuhi standar, dan analisis kesengajaan. Putusan pidana yang dijatuhkan dinilai proporsional menurut teori pemidanaan, meskipun relatif ringan dari perspektif kebijakan kriminal dalam penanggulangan praktik kefarmasian ilegal. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Praktik Kefarmasian Ilegal, Penegakan Hukum, Kesehatan, Putusan Pengadilan
CYBER CHILD GROOMING DALAM GAME ONLINE SEBAGAI KEJAHATAN SIBER TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Nadillah Maudi Cahyani; Rida Kherin Oktavianty
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/436rgq40

Abstract

Perkembangan game online sebagai ruang interaksi digital anak membuka risiko terjadinya cyber child grooming, yaitu proses pendekatan bertahap dan manipulatif untuk membangun kepercayaan anak menuju eksploitasi seksual. Isu ini penting karena karakteristik game online yang imersif dan berkelanjutan belum diimbangi dengan pengaturan hukum pidana yang eksplisit di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum pidana yang berlaku serta pertanggungjawaban pidana pelaku cyber child grooming dalam game online menurut hukum pidana Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan KUHP 2023, dengan analisis kualitatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ada masih bersifat parsial dan berorientasi pada akibat, sehingga belum mampu menjangkau perbuatan grooming yang masih berada pada tahap persiapan. Kebaruan tulisan ini terletak pada penempatan cyber child grooming sebagai process crime yang telah membahayakan kepentingan hukum anak sejak tahap interaksi digital. Temuan ini menegaskan urgensi pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih preventif dan adaptif untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kata Kunci: Cyber Child Grooming, Game Online, Kejahatan Siber, Perlindungan Anak, Hukum Pidana  
PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT HUKUM CAMBUK LIDI TERHADAP PELAKU PENGHINAAN SUKU REJANG DI MASYARAKAT ADAT REJANG LEBONG Muhammad Edwar; Sutra Oktaviani; Elsa Ramadhana; M. Alfarrel zuhri; Mardhatillah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/bv786f79

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana adat berupa cambuk lidi terhadap pelaku penghinaan Suku Rejang di masyarakat adat Rejang Lebong. Permasalahan muncul dari adanya ketegangan antara pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam sistem hukum pluralistik Indonesia dengan pembatasan konstitusional terkait perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan dan legitimasi sanksi cambuk lidi dalam kerangka living law berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagaimana relevansinya dengan prinsip keadilan restoratif. Penelitian bertujuan menganalisis eksistensi pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional serta hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, serta analisis kualitatif deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi cambuk lidi memiliki legitimasi sosiologis dalam paradigma living law, namun penerapannya bersifat kondisional dan harus selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta nilai keadilan restoratif. Kata Kunci: living law, pidana adat, keadilan restoratif, hak asasi manusia, masyarakat Rejang  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DI EKSPLOITASI SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA I Gusti Agung Yuri Anindha; I Made Arjaya; Ni Made Sukaryati Karma
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/zqp43995

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah yang menantang di Indonesia, sebuah negara berkembang. Kemiskinan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap eksploitasi anak. Di antara pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan adalah eksploitasi, yaitu memanfaatkan seseorang untuk keuntungan pribadi. Tujuan dari proyek penelitian ini adalah: 1. Mengenali dan menilai kebijakan yang mencegah keluarga menggunakan anak untuk keuntungan finansial. 2. Memahami dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak yang telah dieksploitasi untuk terpenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Pendekatan konseptual dan legislatif digunakan dalam proses penelitian, yang didasarkan pada hukum normatif. Menurut temuan penelitian, Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menetapkan peraturan perundang-undangan tentang eksploitasi anak dan mengkriminalisasi praktik tersebut. Terwujudnya hak-hak dasar anak dan terjaganya martabat mereka dijamin oleh perlindungan hukum. Ada dua jenis perlindungan hukum: preventif dan represif. Tujuan dari pemberlakuan perlindungan legislatif preventif adalah untuk mendidik masyarakat dan dengan demikian mengurangi prevalensi eksploitasi anak. Sanksi hukum yang ketat digunakan untuk menegakkan perlindungan hukum represif. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak, Ekonomi Keluarga
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 701/Pid.B/2025/PN Bdg TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM alfi alfi munawar djoharuddin; Deden Deden Najmudin; Tia Tia Ludiana
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/2qqskj54

Abstract

Pemalsuan surat adalah kejahatan serius yang merusak kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan kepercayaan publik terhadap catatan resmi, yang menjadi dasar bagi konsekuensi hukum, artikel ini disusun untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 701/Pid.B/2025/PN Bdg serta mengkajikualifikasi dan sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam perspektif hukum pidana Islam, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan legislatif, studi kasusu, serta analisis perbandingan terhadap ketentukan hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi unsur formil dan materil Pasal 263 KUHP khususnya terkait pembuktian perbuatan, kesengajaan, dan penggunaan surat palsu yang menimbulkan akibat hukum, namun masih cenderung bersifat formalis dan belum mengelaborasi dimensi kerugian non-materiil, dampak sosial, serta fungsi preventif pemidanaan, dalam perspektif hukum pidana Islam pemalsuan surat dikualifikasikan sebagai jarīmah ta‘zīr karena mengandung unsur qaṣd, ḍarar, dan mengganggu kemaslahatan umum, artikel ini menawarkan konstruksi sanksi ideal berbasis prinsip ta‘zīr yang diklasifikasikan ke dalam sanksi ringan, sedang, dan berat berdasarkan tingkat bahaya dan dampak sosial, yang berkontribusi pada pengembangan hukum pidana nasional yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan. Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Pemalsuan Surat, Hukum Pidana Islam.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH TERHADAP KEPAILITAN DEVELOPER DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (STUDI PUTUSAN NO. 24 K/PDT.SUS-PAILIT/2025) Winston Su; Stefanie Vernica Soetedjo; Glendies Dior Hummerson; Moody Rizqi Syailendra P
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/b3nmtf22

Abstract

Transaksi properti di Indonesia sering melibatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakannya Akta Jual Beli (AJB). Meskipun pembeli telah memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan PPJB, perjanjian tersebut belum memindahkan hak kebendaan atas properti. Akibatnya, ketidakpastian hukum dapat timbul apabila developer mengalami kesulitan keuangan atau dinyatakan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli properti dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam situasi ketika developer dinyatakan pailit. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum pembeli dalam transaksi PPJB serta membandingkan pengaturan hukum di Indonesia dengan sistem transaksi properti di Belanda guna mengidentifikasi mekanisme yang dapat meningkatkan perlindungan bagi pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengkaji perlindungan konsumen, transaksi properti melalui PPJB, serta pengaturan kepailitan developer dalam hukum Indonesia dan membandingkannya dengan mekanisme perlindungan pembeli dalam sistem hukum Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pembeli properti di Indonesia masih bersifat represif karena pembeli yang melakukan transaksi melalui PPJB umumnya tidak memiliki jaminan kebendaan dan berpotensi diposisikan sebagai kreditur konkuren dalam proses kepailitan. Sebaliknya, sistem hukum Belanda memberikan perlindungan yang lebih preventif melalui mekanisme escrow notaris (derdenrekening) dan sistem penjaminan perumahan Woningborg.
ANALISIS KOMPARATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA TAKSI MOTOR ONLINE DI INDONESIA DAN INGGRIS Natania Kayla Tanujaya; Janice Arivi Puji; Rieven Yehezkiel Nasari; Moody Rizqy Syailendra
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/nbtnzg48

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya model transportasi berbasis platform yang mengubah hubungan kerja di sektor transportasi. Di Indonesia, pengemudi transportasi online dikategorikan sebagai mitra perusahaan platform melalui perjanjian kemitraan, sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum sebagai pekerja dalam hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terkait ketidakpastian pendapatan, ketiadaan jaminan sosial, serta lemahnya perlindungan tenaga kerja bagi pengemudi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan hukum antara pengemudi transportasi online dan perusahaan platform dari perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia, mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi mitra pengemudi, serta membandingkannya dengan pengaturan yang berlaku di Inggris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara pengemudi dan perusahaan platform diklasifikasikan sebagai hubungan kemitraan, sehingga tidak memenuhi unsur hubungan kerja seperti upah dan subordinasi. Sebaliknya, di Inggris, pengemudi transportasi online dikategorikan sebagai pekerja sebagaimana ditegaskan dalam putusan Uber BV v Aslam, sehingga memperoleh perlindungan dasar seperti upah minimum, cuti berbayar, dan pembatasan jam kerja. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kerangka regulasi di Indonesia guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih memadai bagi pengemudi transportasi berbasis platform.
URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET DALAM MENCEGAH NORMALISASI PENJARAHAN PEJABAT Salsabila Mareta Rizal; Tian Terina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/hk04a869

Abstract

Penelitian ini menganalisis pentingnya mendesak ratifikasi RUU Perampasan Aset untuk mencegah normalisasi penjarahan terhadap pejabat serta mencapai keseimbangan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat dan pejabat publik. Penelitian ini dipicu oleh insiden penjarahan di rumah kediaman pejabat publik pada Agustus 2025. Insiden ini adalah gambaran dari tren semakin berkembangnya demokrasi yang berubah menjadi vigilantisme radikal karena erosi kepercayaan terhadap hukum. Peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini. Peneliti memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun ada hukum positif, masih terdapat pembatasan terhadap penjarahan terhadap properti milik umum, pembatasan terhadap hak untuk berunjuk rasa, dan perampasan aset. Semua pembatasan ini bergantung pada mekanisme kriminalisasi, dan dalam kasus ini, penyitaan aset tidak efektif, maupun terlihat oleh masyarakat. Kondisi ini, oleh karena itu, menciptakan kesenjangan antara tuntutan masyarakat untuk keadilan dan penegakan hukum, yang melegalkan tindakan di luar hukum. Kontribusi paling penting dari penelitian ini adalah integrasi mekanisme penyitaan aset, normalisasi fenomena penjarahan, dan penggunaan kekuasaan darurat dalam sistem hukum. Peneliti berpendapat bahwa prioritas ratifikasi RUU Perampasan Aset adalah cara paling efektif untuk meningkatkan mekanisme pemulihan aset, mencegah kembali aksi main hakim sendiri (vigilantisme) dengan menjarah rumah pejabat publik, dan menjaga keseimbangan aturan hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Kata Kunci: perampasan aset, penjarahan terhadap pejabat, main hakim sendiri.      
TUMPANG TINDIH PERIZINAN SEKTOR PERTAMBANGAN DAN KEHUTANAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: IMPLIKASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KETIDAKPASTIAN HUKUM Iskan Habibi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/13n6ng88

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan kewenangan perizinan pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang memusatkan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Kementerian ESDM dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) pada Kementerian LHK, yang dalam praktiknya menimbulkan tumpang tindih karena kedua izin diproses melalui mekanisme yang tidak terkoordinasi. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu bagaimana sentralisasi kewenangan atas IUP dan PPKH menimbulkan ketidaksinkronan prosedur yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta bagaimana tumpang tindih perizinan tersebut berkontribusi langsung pada kerusakan lingkungan ketika kegiatan pertambangan tetap berjalan tanpa kepastian status kawasan hutan dan tanpa pengawasan berbasis instrumen lingkungan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar disharmoni kewenangan, menilai implikasi yuridis dan ekologis yang ditimbulkan, serta mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang berlaku dalam mencegah dan menangani dampak tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis kualitatif berbasis interpretasi sistematis dan gramatikal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sentralisasi kewenangan tidak menciptakan penyederhanaan, melainkan memperkuat ego sektoral, melemahkan integrasi perizinan, dan meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. Kata Kunci: Sentralisasi, Izing Lingkungan, Tumpang Tindih Kewenangan, Kepastian Hukum.
PENEGAKAN DUE PROCESS OF LAW BERDASARKAN TEORI SECONDARY RULES DAN THE MORALITY OF LAW TERHADAP SENGKETA KONSUMEN (PUTUSAN BPSK 553 K/PDT.SUS-BPSK/2025)PENEGAKAN DUE PROCESS OF LAW BERDASARKAN TEORI SECONDARY RULES DAN THE MORALITY OF LAW TERHADAP SENGKETA KONSUMEN (PUTUSAN BPSK 553 K/PDT.SUS-BPSK/2025) Vinsen Kho Sanjaya; Vincent Daniel Christian; Imelda Martinelli
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/9y6yd327

Abstract

Perkembangan transaksi elektronik melalui platform e-commerce semakin memperluas potensi timbulnya sengketa konsumen, khususnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam lingkup digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan asas due process of law dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, serta implikasi cacat prosedural terhadap legitimasi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan menerapkan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa oleh BPSK tercemar cacat prosedural, di antaranya pengabaian tahapan mediasi atau konsiliasi serta penerapan mekanisme arbitrase tanpa persetujuan para pihak, yang mengakibatkan pembatalan putusan oleh pengadilan. Dalam kerangka teori H.L.A. Hart, kondisi tersebut mencerminkan kelemahan secondary rules, terutama rules of adjudication, sedangkan perspektif Lon L. Fuller mengidentifikasikannya sebagai pelanggaran prinsip inner morality of law. Perbandingan dengan sistem Federal Trade Commission (FTC) di Amerika Serikat menggarisbawahi bahwa pendekatan enforcement-based yang didukung prosedur terstruktur lebih efektif dalam menjaga legitimasi hukum. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi hukum acara BPSK guna memastikan perlindungan konsumen tidak hanya efektif secara normatif, melainkan juga legitimate secara prosedural. Kata kunci: Asas Due Process Of Law, Perlindungan Konsumen, Secondary Rules, Federal Trade Commission (FTC), Penegakan Hukum.

Page 14 of 15 | Total Record : 150

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 2 (2026): Keadilan Vol 24 No 1 (2026): Keadilan Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue