cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rohani
Contact Email
prodiilmuhukum46@gmail.com
Phone
+6282185454102
Journal Mail Official
Prodiilmuhukum46@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i2
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang dipublikasikan di Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum meliputi berbagai topik, diantaranya : - Hukum Pidana - Hukum Perdata - Hukum Ekonomi dan bisnis - HKI - Hukum Administrasi Negara - Hukum Internasional - Hukum Tata Negara - Hukum Lingkungan - Hukum Kesehatan - Hukum Ketenagakerjaan - Hukum Adat - Hukum Islam
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 165 Documents
 13   14   15   16   17 
ANALISIS  KETAHANAN KELUARGA TERHADAP  KEHARMONISAN KELUARGA (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung) Susilawati; Heri Kurniadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/b2ekdv66

Abstract

Keluarga merupakan satuan terkecil di dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu kuatnya ketahanan keluarga maka berdampak kepada kuatnya ketahanan masyarakat secara khusus dan ketahanan negara secara nasional. Ketahanan keluarga sangat penting dalam pembangunan   secara   nasional   untuk   mewujudkan   masyarakat   yang   sehat, sejahtera.   Ketahanan keluarga meliputi 5 dimensi yaitu landasan legalitas, dan keutuhan  keluarga,   ketahanan   fisik,   ketahanan   ekonomi,   ketahanan   sosial, psikologi dan ketahanan budaya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 6 Tahun 2013). Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan untuk: (1) mengkaji ketahanan keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung; (2) menganalisis implikasi ketahanan keluarga terhadap keharmonisan keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bagaimana ketahanan keluarga oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung dilakukan secara sistematis melalui pendekatan edukatif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat. Program-program seperti pelatihan pengasuhan, pendampingan korban KDRT, pelatihan konselor keluarga, serta penguatan ekonomi perempuan, telah mampu memperkuat fungsi komunikasi, ekonomi, dan pengasuhan dalam keluarga. (2) Bagaimana Implikasi ketahanan keluarga terhadap keharmonisan keluarga menunjukkan dampak positif berupa meningkatnya komunikasi dua arah, pembagian peran yang lebih adil, dan penurunan potensi konflik serta kekerasan dalam rumah tangga. Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Keharmonisan Keluarga 
ANALISIS YURIDIS PASAL 591 KUHP TERHADAP PENADAH KENDARAAN BERMOTOR YANG DIPERDAGANGKAN DI MEDIA SOSIAL Bayu Aidirizki; Ibrahim Fikma Edrisy
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/43s14m36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor menurut Pasal 591 KUHP serta bagaimana penerapan unsur-unsurnya terhadap praktik penadahan yang dilakukan melalui media sosial, isu ini penting karena meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor diikuti dengan peredaran hasil kejahatan melalui platform digital seperti Facebook dan WhatsApp yang mempermudah transaksi tanpa pengawasan langsung, kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pembuktian unsur “mengetahui atau patut menduga” serta perbuatan menerima, membeli, atau menjual dalam konteks digital, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 591 KUHP secara normatif telah mengatur penadahan secara luas dan fleksibel, namun dalam praktik terdapat kesenjangan antara norma dan penerapan karena keterbatasan pembuktian berbasis digital dan belum optimalnya adaptasi penegak hukum terhadap perkembangan teknologi, temuan utama penelitian ini terletak pada adanya kebutuhan pendekatan pembuktian yang adaptif berbasis bukti elektronik untuk menghubungkan pelaku dengan objek kejahatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan berbasis media sosial. Kata Kunci: penadahan kendaraan bermotor, Pasal 591 KUHP, media sosial, pembuktian pidana
KEABSAHAN KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK ELEKTRONIK E-COMMERCE PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Dianne eka rusmawati; Hamzah; Kasmawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/g98fv777

Abstract

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong meningkatnya penggunaan e-commerce sebagai sarana transaksi masyarakat, namun di sisi lain melahirkan persoalan hukum berupa penggunaan klausula baku dalam kontrak elektronik yang sering disusun sepihak oleh pelaku usaha dan berpotensi merugikan konsumen, penelitian ini bertujuan menjawab dua permasalahan utama yaitu kedudukan klausula baku dalam kontrak elektronik e-commerce menurut hukum Indonesia dan model perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula baku yang merugikan, isu ini penting dikaji karena kepercayaan konsumen merupakan fondasi utama pertumbuhan perdagangan digital yang berkelanjutan, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku pada prinsipnya sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan kontrak elektronik dalam peraturan perundang-undangan, namun klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas itikad baik, dan prinsip keseimbangan dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, novelty tulisan ini terletak pada formulasi model perlindungan hukum berbasis ekonomi digital melalui kombinasi transparansi kontrak, pengawasan administratif, penyelesaian sengketa daring, serta penguatan literasi konsumen, temuan ini diharapkan berkontribusi dalam memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong ekosistem e-commerce Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan. Kata Kunci: Klausula Baku, Kontrak Elektronik, Perlindungan Konsumen
REFORMULASI SANKSI ADMINISTRASI BERSIFAT PRIMUM REMEDIUM DALAM RANGKA MENJAMIN PEMBANGUNAN KEHUTANAN BERKELANJUTAN Fitri Setiyani Dwiarti; D. Novrian Syahputra; Ardian Hasibuan
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/vz1wkq20

Abstract

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan lebih mengedepankan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perusakan hutan. Sanksi pidana dirumuskan dalam Pasal 82 hingga Pasal 109 UU PPPH. Namun mengingat tindak pidana kehutanan tidak kunjung teratasi hingga saat ini, perlu dipikirkan gagasan lain selain penggunaan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana perusakan hutan. Gagasan tersebut berupa penggunaan sarana hukum administrasi sebagai primum remedium dengan mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis formulasi sanksi administrasi dalam penanggulangan tindak pidana kehutananan saat ini dan formulasi ideal sanksi administrasi bersifat primum remedium dalam rangka menjamin pembangunan kehutanan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, formulasi sanksi administrasi dalam penanggulangan tindak pidana kehutananan saat ini bersifat ultimum remedium. Selanjutnya reformulasi sanksi administrasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, meskipun menjadikan sanksi administrasi menjadi primum remedium, pada prinsipnya tetap memegang asas bahwa penjatuhan sanksi administrasi tidak menghapus kesalahan untuk dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Kata Kunci: Reformulasi, Sanksi Administrasi, Primum Remedium
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN Ahmad Ihsan; Adinda Akhsanal Viqria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ts1ymh11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji kesesuaian penerapan pidana penjara dalam praktik peradilan dengan teori pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan pencurian dengan pemberatan telah mencerminkan prinsip proporsionalitas melalui adanya unsur pemberatan. Namun, dalam praktiknya penerapan pidana penjara masih dominan dan belum konsisten sehingga menimbulkan disparitas putusan. Dalam perspektif teori pemidanaan, penerapan tersebut cenderung berorientasi pada pendekatan retributif dan belum menyeimbangkan aspek preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemidanaan yang lebih proporsional dan adaptif guna mewujudkan keadilan substantif Kata Kunci: pencurian berat, pemenjaraan, teori hukuman, hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Page 17 of 17 | Total Record : 165

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 2 (2026): Keadilan Vol 24 No 1 (2026): Keadilan Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue