cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elan Jaelani
Contact Email
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Phone
+628157000699
Journal Mail Official
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Editorial Address
Bandung Bandung kota
Location
Kab. bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Published by CV Widina Media Utama
ISSN : -     EISSN : 29645166     DOI : 10.59818/JPS
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences
Public Sphare: Jurnal Sosial, Politik dan Pemerintahan (Journal of Social Politics, Government & Law) is a peer-reviewed journal published by the Scientific Research and Publication Division of Widina Publishers since 2022. The Public Sphare Journal is an integrated media for continuous communication related to significant new research findings related to contemporary issues and developments. socio-political and governmental fields, both practical and theoretical. In general, the coverage of the Public Sphare Journal includes: Civil Society Movement, Community Welfare, Social Development, Society & Digital Disruption, Citizenship, Public Policy Innovation, National Security & Defense, Information & Literacy, Politics, and Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 109 Documents
 7   8   9   10   11 
PERAN MEDIA CETAK DAN DIGITAL HARIAN WASPADA MEDAN DALAM DISEMINASI INFORMASI BAGI KEPENTINGAN PUBLIK Delia Erwanto; Yani Mahara; Wulan Sari Gultom; Muhammad Syukri; Idhea Lisa Putri
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 1 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i1.3015

Abstract

Advances in information technology have shifted public information consumption patterns from print media to digital platforms, requiring mass media organizations to adapt in order to maintain their role in disseminating information for the public interest. This study aims to analyze the roles of Harian Waspada Medan’s print and digital media in public information dissemination and to identify its dissemination strategies using the 4P approach (product, place, promotion, and price). A qualitative descriptive method was employed, with data collected through observation, documentation, and literature review of both print and digital platforms. The findings indicate that digital media accelerates real-time information dissemination and broadens audience reach, while print media remains a highly credible source due to its rigorous editorial process. In conclusion, the integration of print and digital media through a media convergence strategy enhances the effectiveness of public information dissemination while supporting media sustainability in the digital era.  ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat dari media cetak ke media digital sehingga media massa perlu beradaptasi untuk tetap menjalankan fungsi diseminasi informasi bagi kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran media cetak dan media digital Harian Waspada Medan dalam diseminasi informasi publik serta mengidentifikasi strategi diseminasi informasi melalui pendekatan 4P (product, place, promotion, dan price). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, dokumentasi, dan studi literatur terhadap media cetak serta platform digital Harian Waspada Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital mempercepat penyebaran informasi secara real-time dan memperluas jangkauan audiens, sedangkan media cetak tetap menjadi sumber informasi yang kredibel melalui proses editorial yang ketat. Kesimpulannya, integrasi media cetak dan digital melalui strategi konvergensi media meningkatkan efektivitas diseminasi informasi publik sekaligus mendukung keberlanjutan media di era digital.
PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK DALAM PARTISIPASI POLITIK GENERASI Z DI KABUPATEN KENDAL DALAM PEMILU 2024 Titik Wahyuningsih; Ali Martin; Agus Riyanto
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3180

Abstract

TikTok has emerged as a political communication platform with the potential to influence Generation Z’s political awareness and participation during the 2024 General Election. This study aims to examine the role of TikTok in shaping political awareness and encouraging political participation among Generation Z in Kendal Regency. A descriptive-analytical qualitative approach was employed using purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews, digital observation, documentation, and literature review, and analyzed using Braun and Clarke’s thematic analysis. The findings reveal that TikTok enhances Generation Z’s access to political information, interest, and political awareness; however, digital engagement has not fully translated into offline political participation. From the perspectives of Almond and Verba, TikTok primarily strengthens cognitive and affective orientations, while McLuhan’s perspective suggests that the characteristics of the medium shape how Generation Z understands politics. Therefore, TikTok functions primarily as a gateway to political awareness rather than a direct driver of substantive political participation. ABSTRAKTikTok berkembang menjadi media komunikasi politik yang berpotensi memengaruhi kesadaran dan partisipasi politik Generasi Z pada Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran TikTok dalam membentuk kesadaran politik serta mendorong partisipasi politik Generasi Z di Kabupaten Kendal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi digital, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik Braun dan Clarke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok meningkatkan akses informasi, ketertarikan, dan kesadaran politik Generasi Z, tetapi keterlibatan digital belum sepenuhnya berkembang menjadi partisipasi politik offline. Perspektif Almond dan Verba menunjukkan bahwa TikTok lebih dominan membentuk orientasi kognitif dan afektif, sedangkan perspektif McLuhan menegaskan bahwa karakter media memengaruhi cara Generasi Z memahami politik. Dengan demikian, TikTok lebih berperan sebagai pintu masuk kesadaran politik daripada pendorong langsung partisipasi politik substantif.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA GURU DI SMP NEGERI 5 KOTA TASIKMALAYA Kiki Hartati; Arifah Rosmayudi; Astri Siti Fatimah
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.2835

Abstract

This study was motivated by various obstacles to educational transformation, including a lack of proficiency in project-based learning techniques, limited resources, and resistance to adopting new teaching methods. The purpose of this study was to analyze the impact of curriculum policy implementation and teacher competencies on teacher performance at SMP Negeri Lima in Tasikmalaya City using a quantitative approach. The results of the study reveal that the implementation of curriculum policies and teacher competencies falls into the “very good” category and is functionally integrated with local values and adequate technological support. Partially, curriculum policies have proven to be the primary driving force that provides a clear operational foundation, while teacher competencies serve as crucial internal capital in producing high-quality educational interactions. Simultaneously, the combination of a structured policy system and individual teacher quality exerts a very strong and dominant influence on improving teacher performance. The synergy between these two variables is the key to optimizing educator productivity and school organizational effectiveness, while other factors outside the scope of this study continue to make a minor contribution to overall performance outcomes. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kendala transformasi pendidikan, termasuk rendahnya penguasaan teknik pembelajaran berbasis proyek, keterbatasan sarana, serta resistensi dalam mengadopsi metode pengajaran baru. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan kurikulum dan kompetensi terhadap kinerja guru di SMP Negeri Lima Kota Tasikmalaya melalui pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum dan kompetensi guru berada pada kategori sangat baik serta terintegrasi secara fungsional dengan nilai lokal dan dukungan teknologi yang memadai. Secara parsial, kebijakan kurikulum terbukti menjadi instrumen penggerak utama yang memberikan landasan operasional jelas, sementara kompetensi guru menjadi modal internal krusial dalam menghasilkan interaksi edukatif yang berkualitas. Secara simultan, kombinasi antara sistem kebijakan yang terstruktur dan kualitas individu guru memberikan pengaruh yang sangat kuat dan dominan terhadap peningkatan kinerja guru. Sinergi kedua variabel tersebut menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan produktivitas tenaga pendidik dan efektivitas organisasi sekolah, sedangkan faktor lain di luar penelitian ini tetap memberikan kontribusi kecil terhadap capaian kinerja secara keseluruhan.
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH DALAM IMPLEMENTASI REGULASI PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Maudi Debita Rusanah; Iskandar Syukur; Ahmad Fauzi Furqon
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3030

Abstract

This study aims to analyze the controversy surrounding alleged pollution from Hazardous and Toxic Substances (B3) resulting from the mining activities of PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) in Ogan Komering Ulu Regency. The analysis was conducted from the perspectives of Siyasah Tanfidziyyah and positive environmental law using a juridical-empirical method. Data were collected through field interviews with affected communities and activists from the NGO Pemuda Hijau Sumsel. The results of the study indicate a significant gap between formal-administrative aspects and the empirical reality on the ground. Although an inspection by the Environmental Agency (DLH) in October 2025 indicated normal parameters, residents confirmed that pollution from mining sludge sediment in the Lempaung and Wal Rivers continues. Overflow from the Sludge Retention Pond (KPL) during the rainy season triggers a health crisis in the form of skin disease outbreaks and mass fish deaths. Viewed through the lens of Siyasah Tanfidziyyah and Maqashid asy-Syariah, this situation violates the principles of Hifdzun Nafs (preservation of life) and Hifdzul Maal (preservation of property). PT AOC’s current relief assistance scheme is merely curative and temporary, failing to address the root causes of the problem in a preventive and solution-oriented manner. Based on the fiqh principle of Adh-Dhararu Yuzalu, local executive authorities are required to maximize their oversight functions and enforce strict sanctions to uphold the public interest. The novelty of this research lies in the integration of positive environmental law and a critical reconstruction of Siyasah Tanfidziyyah to develop a sustainable model for mitigating ecological conflicts at the site level. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis polemik dugaan pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akibat aktivitas penambangan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Analisis dilakukan melalui perspektif Siyasah Tanfidziyyah dan hukum lingkungan positif menggunakan metode yuridis-empiris. Data dihimpun melalui wawancara lapangan bersama masyarakat terdampak serta aktivis LSM Pemuda Hijau Sumsel. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah (gap) signifikan antara aspek formal-administratif dengan realitas empiris di lapangan. Meskipun pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Oktober 2025 menunjukkan parameter normal, warga mengonfirmasi bahwa pencemaran sedimen lumpur sisa tambang di Sungai Lempaung dan Sungai Wal tetap berlanjut. Luapan Kolam Penampungan Lumpur (KPL) saat musim hujan memicu krisis kesehatan berupa wabah penyakit kulit dan kematian massal ikan. Ditinjau dari Siyasah Tanfidziyyah dan Maqashid asy-Syariah, kondisi ini mencederai prinsip Hifdzun Nafs (menjaga jiwa) dan Hifdzul Maal (menjaga harta). Skema dispensasi bantuan dari PT AOC baru bersifat kuratif-sementara dan belum menyentuh akar permasalahan yang preventif-solutif. Berdasarkan kaidah fikih Adh-Dhararu Yuzalu, pemegang otoritas eksekutif daerah dituntut memaksimalkan fungsi pengawasan dan ketegasan sanksi demi menegakkan kemaslahatan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi hukum lingkungan positif dan rekonstruksi kritis Siyasah Tanfidziyyah untuk menghasilkan model mitigasi konflik ekologis di tingkat tapak secara berkelanjutan.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Anggota Koperasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Di Koperasi Berkat Jaya Mandiri Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Amalia Aguso; Nirwan Junus; Fitran Amrain
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3064

Abstract

This study was motivated by the high number of cases of breach of contract by cooperative members in loan agreements, which has disrupted legal certainty and the financial stability of the cooperative. This study aims to analyze the forms of breach of contract by cooperative members and to assess the effectiveness of dispute resolution regarding such breaches at the Berkat Jaya Mandiri Cooperative in Tilongkabila Subdistrict, Bone Bolango Regency. The method used is empirical legal research employing both a statutory approach and a sociological-legal approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed qualitatively. The results indicate that the forms of default include complete failure to fulfill obligations, fulfillment of obligations that do not conform to the agreement, and fulfillment of obligations that is delayed. Of the 77 members who received loans in 2025, 35 members defaulted. Dispute resolution is generally conducted through non-litigation channels using a family-oriented approach, negotiation, and informal warnings. Although this method is considered more cost-effective and helps maintain good relations between the cooperative and its members, its effectiveness has not been optimal because it does not fully provide legal certainty and has not been able to prevent repeated defaults. Thus, there is a need to strengthen the enforcement of rules, increase members’ legal awareness, and establish more rigorous dispute resolution mechanisms to ensure the proper implementation of agreements. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus wanprestasi anggota koperasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang berdampak pada terganggunya kepastian hukum dan stabilitas keuangan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi anggota koperasi serta menilai efektivitas penyelesaian sengketa wanprestasi pada Koperasi Berkat Jaya Mandiri Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi meliputi tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, dan memenuhi prestasi tetapi terlambat. Dari 77 anggota yang menerima pinjaman pada tahun 2025, sebanyak 35 anggota mengalami wanprestasi. Penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan pendekatan kekeluargaan, negosiasi, dan peringatan nonformal. Meskipun cara ini dinilai lebih hemat biaya dan menjaga hubungan baik antara koperasi dan anggota, efektivitasnya belum optimal karena belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan belum mampu mencegah terjadinya wanprestasi berulang. Dengan demikian, diperlukan penguatan penegakan aturan, peningkatan kesadaran hukum anggota, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih tegas agar pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di koperasi dapat berjalan lebih efektif.
ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM DARI STATUS KEPEMILIKAN DAN PELAKSANAAN DALAM PINJAMAN ILEGAL Adis Dwi Artamevia Udjulu; Dolot Alhasni Bakung; Fitran Amrain
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3042

Abstract

Illegal lending practices in Pinolosian Subdistrict raise legal issues concerning the validity of loan agreements and their consequences for contractual performance, collateral ownership, and debt collection. This study aims to analyze the invalidity of illegal loan agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code and examine their legal consequences for loan principal, collateral, and the creditor’s civil liability. The research employs an empirical legal method with a socio-legal approach using interviews, observations, document analysis, and legal materials. The findings show that illegal loan agreements fail to satisfy the objective requirement of a lawful cause and are therefore null and void. Nevertheless, the principal amount received by the debtor remains repayable as actual performance, whereas interest, penalties, and additional charges have no binding legal effect. The collateral remains the debtor’s property, while debt collection through intimidation or unilateral seizure may constitute an unlawful act that gives rise to civil liability for the creditor. ABSTRAKPraktik pinjaman ilegal yang berkembang di Kecamatan Pinolosian menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perjanjian dan konsekuensi hukumnya terhadap pelaksanaan prestasi, status barang jaminan, serta tindakan penagihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksahan perjanjian pinjaman ilegal berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta mengkaji akibat hukumnya terhadap uang pinjaman, barang jaminan, dan tanggung jawab perdata kreditur. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman ilegal tidak memenuhi syarat objektif berupa sebab yang halal sehingga batal demi hukum. Meskipun demikian, pokok pinjaman tetap wajib dikembalikan sebagai prestasi nyata, sedangkan bunga, denda, dan biaya tambahan tidak memiliki kekuatan mengikat. Barang jaminan tetap menjadi milik debitur, sementara penagihan melalui intimidasi atau penguasaan sepihak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata bagi kreditur.
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA rulli sumual; Suraji Suraji; Nawawi Nawawi
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.2919

Abstract

This study was conducted to determine the effectiveness of poverty alleviation among poor communities in Manado City, as well as to identify the inhibiting factors and the efforts made in overcoming them. This research employed a qualitative descriptive method to collect and analyze data describing the actual conditions in the field. The study involved 9 informants. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The results of the study, based on Duncan’s effectiveness theory consisting of: 1) Goal Achievement, 2) Integration, and 3) Adaptation, indicate that the effectiveness of poverty alleviation for poor communities in Manado City can be categorized as fairly effective. This condition is influenced by supporting and inhibiting factors in the implementation of the program. Efforts undertaken to overcome these obstacles include improving the competence of human resources through training programs, conducting continuous socialization, and increasing the budget allocation for poor communities. ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Pada Masyarakat Miskin Di Kota Manado , untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif guna mengumpulkan dan menganalisis data yang menggambarkan fakta di lapangan. Jumlah informan berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi sangat relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian berdasarkan teori efektivitas oleh Duncan, yaitu: 1) Pencapaian Tujuan; 2) Integrasi; dan 3) Adaptasi menunjukkan bahwa : Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Pada Masyarakat Miskin Di Kota Manado cukup efektif. Hal ini disebabkan adanya faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program ini. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ialah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, mengadakan sosialisas secara berkelanjutan serta peningkatan anggaran untuk masyarakat miskin.
PERAN ABDUL KHOLIK (ANGGOTA DPD RI DAPIL JAWA TENGAH PERIODE 2019-2024) DALAM PEMBANGUNAN JAWA TENGAH Ali Mushon; Ali Martin; Agus Riyanto
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3137

Abstract

This study is motivated by the suboptimal distribution of development in Central Java, as reflected in issues of poverty, regional disparities, human resource quality, unemployment, connectivity, and local economic empowerment. The study aims to analyze the role of Abdul Kholik as a Regional Representative Council (DPD RI) member representing Central Java for the 2019–2024 term in advocating regional development. This research employs a phenomenological approach using an intellectual biography research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The findings indicate that Abdul Kholik played an active role as a regional representative by accommodating public aspirations, advocating policies, monitoring development, and serving as a liaison between regional interests and the central government. His efforts focused on equitable development, strengthening connectivity, empowering villages, promoting micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and optimizing regional potential through the Three Economic Corridors initiative. These contributions have reinforced area-based development that is more inclusive, integrated, equitable, and sustainable, while enhancing Central Java’s bargaining position in national policymaking. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemerataan pembangunan di Jawa Tengah yang ditandai dengan persoalan kemiskinan, ketimpangan wilayah, kualitas sumber daya manusia, pengangguran, konektivitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Kajian ini bertujuan menganalisis peran Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah periode 2019–2024 dalam memperjuangkan pembangunan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian intellectual biography. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdul Kholik berperan aktif sebagai representasi daerah melalui penyerapan aspirasi, advokasi kebijakan, pengawasan pembangunan, dan penghubung kepentingan daerah dengan pemerintah pusat. Fokus perjuangannya mencakup pemerataan pembangunan, penguatan konektivitas, pemberdayaan desa, pengembangan UMKM, serta optimalisasi potensi wilayah melalui gagasan tiga poros ekonomi. Peran tersebut berimplikasi pada penguatan pembangunan berbasis kawasan yang lebih inklusif, terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan
EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ORGANISASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TASIKMALAYA icha restika; Rozeries Agri Saerity; Widi Maulida Latifah; Siti Syalwa Nurfitriyani; Desi Guniati Putri; Robby Agny El-Varessy Bachtiar
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3128

Abstract

Organizational communication plays an important role in supporting the effectiveness of task implementation in disaster management institutions because it is related to coordination, information delivery, and decision-making during emergency situations. This study aimed to determine the effectiveness of organizational communication at the Regional Disaster Management Agency of Tasikmalaya City in supporting organizational duties and functions. This study employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through interviews and documentation involving two informants selected using a purposive sampling technique. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that organizational communication at the Regional Disaster Management Agency of Tasikmalaya City had been implemented effectively through a structured communication system supported by various communication media in disaster management activities. The communication process was carried out through a clear flow, starting from receiving information, coordinating activities, to implementing actions in the field. Although several obstacles were identified, such as network disruptions, panic situations, and differences in work priorities among institutions, various efforts had been made to overcome these challenges. Therefore, effective organizational communication plays an important role in supporting coordination and disaster management implementation.
NEW SOUTHBOUND POLICY 2.0 TAIWAN TERHADAP PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ANALISIS KONSTRUKTIFISME STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN TAIWAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 -2025 jumiat jumiat; Ali Martin; Sugiarto Pramono
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3158

Abstract

This Studi is motivated by the implementation of the New Southbound Policy 2.0, which has increased the placement of Indonesian migrant workers in Taiwan, including those from Kendal Regency. However, migrant worker placement remains concentrated in the caregiving and domestic sectors, which are vulnerable to wage-related issues, contract violations, and inadequate legal protection. Studies examining the implementation of this policy at the local level also remain limited. Therefore, this Studi analyzes the implementation of the New Southbound Policy 2.0 in relation to the placement of migrant workers from Kendal Regency in Taiwan during the 2023–2025 period through a constructivist perspective. This research employs a qualitative method with a case Studi approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed through data collection, reduction, presentation, and conclusion-drawing stages. The findings indicate that the implementation of the New Southbound Policy 2.0 has increased the placement of migrant workers from Kendal Regency in Taiwan. Nevertheless, their employment remains dominated by the caregiving and domestic sectors, which are vulnerable to problems related to wages, employment contracts, and legal protection. Research on the implementation of this policy at the local level also remains limited. Therefore, this Studi examines the implementation of the New Southbound Policy 2.0 in the placement of migrant workers from Kendal Regency in Taiwan from 2023 to 2025 using a constructivist perspective.   ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh Implementasi New Southbound Policy 2.0 telah meningkatkan penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan, termasuk dari Kabupaten Kendal. Namun, penempatan masih didominasi sektor caregiver dan domestik yang rentan terhadap persoalan upah, kontrak, dan perlindungan hukum. Kajian pada tingkat daerah juga masih terbatas. Karena itu, penelitian ini menganalisis implementasi NSP 2.0 terhadap penempatan pekerja migran asal Kendal ke Taiwan pada 2023–2025 melalui perspektif konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi New Southbound Policy 2.0 telah meningkatkan penempatan pekerja migran asal Kabupaten Kendal ke Taiwan, tetapi masih didominasi sektor caregiver dan domestik yang rentan terhadap persoalan upah, kontrak, serta perlindungan hukum. Kajian mengenai penerapan kebijakan tersebut pada tingkat daerah juga masih terbatas, sehingga penelitian ini menganalisis implementasi NSP 2.0 terhadap penempatan pekerja migran Kendal ke Taiwan periode 2023–2025 melalui perspektif konstruktivisme.

Page 10 of 11 | Total Record : 109

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 5, No 1 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) More Issue