cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elan Jaelani
Contact Email
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Phone
+628157000699
Journal Mail Official
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Editorial Address
Bandung Bandung kota
Location
Kab. bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Published by CV Widina Media Utama
ISSN : -     EISSN : 29645166     DOI : 10.59818/JPS
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences
Public Sphare: Jurnal Sosial, Politik dan Pemerintahan (Journal of Social Politics, Government & Law) is a peer-reviewed journal published by the Scientific Research and Publication Division of Widina Publishers since 2022. The Public Sphare Journal is an integrated media for continuous communication related to significant new research findings related to contemporary issues and developments. socio-political and governmental fields, both practical and theoretical. In general, the coverage of the Public Sphare Journal includes: Civil Society Movement, Community Welfare, Social Development, Society & Digital Disruption, Citizenship, Public Policy Innovation, National Security & Defense, Information & Literacy, Politics, and Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 109 Documents
 7   8   9   10   11 
PENGARUH PENGAWASAN DAN PENGKOORDINASIAN CAMAT TERHADAP KINERJA PERANGKAT DESA DI KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA Yayan Siswandi
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3215

Abstract

The performance of village officials determines the quality of public services at the village level. The Subdistrict Head (Camat) holds supervisory and coordinating functions that are expected to enhance such performance; however, field practices still reveal weaknesses in the measurement and evaluation of work outcomes. This study aims to analyze the effect of the Camat’s supervision and coordination on the performance of village officials in Cipatujah Subdistrict, Tasikmalaya Regency. The study employed an associative quantitative approach using a survey method. A Likert-scale questionnaire was distributed to 138 respondents selected through stratified random sampling from a population of 205 village officials. Data were analyzed using a continuum scale, multiple linear regression, and path analysis. The results indicate that supervision, coordination, and the performance of village officials are all categorized as moderate. The correlation coefficient between the independent and dependent variables was 0.896, with a coefficient of determination of 0.802. Supervision and coordination simultaneously affected the performance of village officials by 80.2%, with a significance value of 0.000. Path analysis shows that coordination made a greater direct contribution (50.6%) than supervision (29.6%) to the performance of village officials. This study recommends strengthening the Camat’s functions of evaluation and control of work outcomes, accompanied by stronger routine coordination with village officials to maintain the quality of village government services. ABSTRAKKinerja perangkat desa menentukan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Camat memegang fungsi pengawasan dan pengkoordinasian yang seharusnya mendorong kinerja tersebut, namun praktik di lapangan masih menunjukkan kelemahan pada tahap pengukuran dan evaluasi hasil kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengawasan dan pengkoordinasian Camat terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode survei. Peneliti menyebarkan kuesioner berskala Likert kepada 138 responden yang dipilih melalui teknik stratified random sampling dari populasi 205 perangkat desa. Data dianalisis menggunakan skala kontinum, regresi linear berganda, dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan, pengkoordinasian, dan kinerja perangkat desa berada pada kategori sedang. Koefisien korelasi antar variabel bebas dan variabel terikat sebesar 0,896 dengan koefisien determinasi sebesar 0,802. Pengawasan dan pengkoordinasian secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa sebesar 80,2%, dengan nilai signifikansi 0,000. Analisis jalur menunjukkan bahwa pengkoordinasian memberikan kontribusi langsung yang lebih besar (50,6%) dibandingkan pengawasan (29,6%) terhadap kinerja perangkat desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi evaluasi dan pengendalian hasil kerja oleh Camat, disertai penguatan koordinasi rutin dengan perangkat desa untuk menjaga mutu pelayanan pemerintahan desa.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangangi Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Polda Sumatera Utara) Yosua Prima Arihta Sitepu; Mahmud Mulyadi; Mohammad Ekaputra
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3186

Abstract

Permasalahan Penyebaran Berita Bohong/hoax hampir terjadi di seluruh negara didunia termasuk Indonesia. Salah satu kasus hoax yang terjadi di Indonesia adalah Penyebaran berita bohong yang terjadi di provinsi Sumatera Utara yang banyak melalui media sosial. Akibatnya penyebaran berita bohong (hoax) yang tersebar berdampak dapat merusak hubungan-hubungan antar manusia dalam bersosialisasi. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: Bagaimana Kebijakan formulasi hukum pidana tentang tindak pidana penyebaran berita hoax yang dilakukan di masa pandemic Covid-19 dalam sistem hukum di Indonesia; Bagaimana Penerapan Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (hoax) dimasa Pandemi Covid-19 di Kepolisian Polda Sumatera Utara; Bagaimana Hambatan dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (hoax) dimasa Pandemi Covid-19 yang di lakukan oleh kepolisian Polda Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma hukum dengan sumber data didapat dengan meneliti bahan pustaka guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan. Alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, serta dilakukan wawancara dengan Polisi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Hasil Penelitian Menunjukan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi tindak pidana berita bohong di masa pandemi covid-19 di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu, Dalam Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang- Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang no 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru.n Penerapan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana berita bohong atau hoax di masa pandemi covid- 19 di polda sumut menerapkan dasar hukum yang di atur dalam UU ITE yaitu Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat pemberantasan berita bohong (Hoax) di wilayah hukum Polda Sumut yaitu Faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya
STATUS HUKUM KARYA ILMIAH YANG DIHASILKAN OLEH GENERATOR TEKS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM UNDANG – UNDANG HAK CIPTA INDONESIA Alya Nanda Rayan Nagaring; Mutia Cherawaty Thalib; Nurul Fazri Elfikri
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.2882

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI), particularly text-generating systems, has introduced new challenges to copyright protection, especially regarding the use of written works as training data. This study aims to analyze the legal framework governing the use of written works in AI-based text generators and to examine its legal implications for the economic and moral rights of authors within the Indonesian copyright system. This research employs a normative legal method with statutory and case approaches, focusing on Law Number 28 of 2014 on Copyright and a comparative analysis of the OpenAI lawsuit in the United States. The findings indicate that Indonesian copyright law has not specifically regulated the use of copyrighted works in AI training, resulting in a legal vacuum and uncertainty. From a legal perspective, the use of works without authorization in training processes potentially infringes the economic rights of authors, particularly reproduction and commercial use rights. Furthermore, the absence of attribution and the risk of distortion of original works raise concerns regarding violations of moral rights. The complexity is further compounded by difficulties in proving infringement, the opaque nature of AI systems, and the potential overlap of liability among developers, platforms, and users. Therefore, adaptive regulatory reform and progressive legal interpretation are necessary to ensure a balance between copyright protection and technological innovation. ABSTRAKPerkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya generator teks, telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem perlindungan hak cipta, terutama terkait penggunaan karya tulis sebagai data pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penggunaan karya tulis dalam generator teks berbasis AI serta implikasi hukumnya terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta studi komparatif terhadap kasus gugatan OpenAI di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia belum secara spesifik mengakomodasi penggunaan karya tulis dalam pelatihan AI, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Secara yuridis, penggunaan karya tanpa izin dalam proses pelatihan berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta, terutama terkait hak penggandaan dan penggunaan secara komersial. Selain itu, penggunaan tanpa atribusi serta potensi distorsi karya juga berimplikasi pada pelanggaran hak moral pencipta. Kompleksitas semakin meningkat dengan adanya kesulitan pembuktian, sifat sistem AI yang tidak transparan, serta potensi tumpang tindih tanggung jawab antara pengembang, penyedia platform, dan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif serta penafsiran hukum yang progresif untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan perkembangan teknologi.
PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BERORIENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Muhammad Syahlan Samosir; Reyza Ayu Ramadani; Iyas Aufa; Saputra Saputra; Adithya Diar
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.2839

Abstract

Restorative Justice merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, masyarakat, serta pihak terkait lainnya guna mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip restorative justice dalam kebijakan hukum pidana pada sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mengkaji dan menjelaskan secara sistematis permasalahan hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip restorative justice dalam kebijakan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dalam praktik penegakan hukum merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (settlement outside of court) yang menekankan pada tercapainya kesepakatan antara para pihak guna memenuhi rasa keadilan, dengan berorientasi pada pemulihan keadaan semula (restorasi) dibandingkan dengan pendekatan pembalasan. Oleh karena itu, optimalisasi restorative justice memerlukan penguatan sistem pengawasan, kejelasan mekanisme terutama terkait kesepakatan dan kompensasi, serta peningkatan pemahaman seluruh pihak agar tujuan utama berupa keadilan yang berorientasi pada pemulihan dapat tercapai secara substantif
KONSTRUKSI HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU: KAJIAN TERHADAP KARAKTER LEX IMPERFECTA DAN REGULATORY GAP DALAM SISTEM PEMILU INDONESIA Riqqah Rifqah Raihannah Monoarfa; Zamroni Abdussamad; Mohamad Rivaldi Moha
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.2848

Abstract

Women’s representation in Indonesia’s electoral legal system has been recognized through a minimum quota of 30 percent for legislative candidates. However, the effectiveness of this provision is not determined solely by the existence of the norm, but also by how that norm is enforced in practice. Existing regulations, whether in Law No. 7 of 2017 or the KPU’s technical regulations, place greater emphasis on compliance with administrative procedures rather than on the consequences of noncompliance. As a result, this obligation tends to function as a flexible formal requirement. This situation reflects the nature of lex imperfecta—that is, norms that are not accompanied by strict sanctions—thereby creating a regulatory gap and weakening law enforcement. This phenomenon was evident in the 2024 General Election in Gorontalo Electoral District 6, where the provisions on women’s representation were not fully complied with but were nonetheless accepted in the electoral process. This study employs a normative legal method using a statutory approach and a case-based approach through an analysis of Constitutional Court Decision No. 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. The novelty of this study lies in the analysis of women’s representation not only as an affirmative action policy but as an issue concerning the nature of legal norms, examined through the concepts of lex imperfecta and regulatory gaps in the Indonesian electoral system. In addition, this study specifically examines the implications of the absence of sanctions for the authority and law enforcement practices of the General Elections Commission (KPU) following the Constitutional Court’s ruling. The results of the study indicate that the weakness of sanction mechanisms has caused the provisions on women’s representation to lose their enforceability and to rely more on political compliance by parties than on the effectiveness of the legal norms themselves. ABSTRAKKeterwakilan perempuan dalam sistem hukum pemilu Indonesia telah diakui melalui ketentuan kuota minimal 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif. Namun, efektivitas ketentuan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, melainkan juga oleh bagaimana norma tersebut ditegakkan dalam praktik. Pengaturan yang ada, baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun regulasi teknis KPU, lebih menekankan pada pemenuhan prosedur administratif dibandingkan dengan konsekuensi atas ketidakpatuhan. Akibatnya, kewajiban tersebut cenderung berfungsi sebagai persyaratan formal yang fleksibel. Kondisi ini menunjukkan karakter lex imperfecta, yaitu norma yang tidak disertai sanksi yang tegas, sehingga menimbulkan regulatory gap dan memperlemah penegakan hukum. Fenomena ini tampak dalam Pemilu 2024 di Dapil Gorontalo 6, di mana ketentuan keterwakilan perempuan tidak sepenuhnya dipatuhi namun tetap diterima dalam proses pemilu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis keterwakilan perempuan tidak hanya sebagai kebijakan afirmatif, tetapi sebagai persoalan karakter norma hukum yang dikaji melalui konsep lex imperfecta dan regulatory gap dalam sistem pemilu Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara spesifik implikasi kekosongan norma sanksi terhadap kewenangan dan praktik penegakan hukum oleh KPU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme sanksi menyebabkan ketentuan keterwakilan perempuan kehilangan daya paksa dan lebih bergantung pada kepatuhan politik partai dibandingkan efektivitas norma hukum itu sendiri.
Analisis Yuridis Normatif Legitimasi Kenaikan Tarif Pajak Dalam Dinamika Protes Publik: Perspektif Asas Legalitas dan Keadilan Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3069

Abstract

AbstrakPerubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan perluasan kewenangan fiskal daerah melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah memunculkan ketegangan antara keabsahan prosedural dan penerimaan sosial atas kebijakan pajak, sehingga menimbulkan resistensi publik yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi asas legalitas dalam hierarki regulasi perpajakan, mengevaluasi penerapan asas keadilan dalam kebijakan kenaikan tarif, serta merumuskan relasi dialektis antara legitimasi formal dan legitimasi substantif di tengah gejolak penolakan masyarakat. Kajian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berbasis library research, dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta literatur akademik pendukung melalui teknik deskriptif-analitis. Temuan menunjukkan bahwa kerangka regulasi telah memenuhi syarat keabsahan formal melalui prinsip kepastian dan ketegasan norma, namun implementasinya masih menyisakan ketimpangan beban pajak, sifat regresif Pajak Pertambahan Nilai, serta disparitas tarif antardaerah yang memicu ketidakpuasan publik. Disimpulkan bahwa keabsahan prosedural semata tidak cukup menjamin kepatuhan sukarela tanpa disertai transparansi, partisipasi bermakna, dan keadilan distributif. Disarankan adanya harmonisasi regulasi, kajian dampak sosial-ekonomi, serta mekanisme kompensasi bagi kelompok rentan guna memperkuat penerimaan kebijakan secara berkelanjutan. Kata Kunci: asas keadilan; asas legalitas; hierarki peraturan perundang-undangan; legitimasi kebijakan pajak; resistensi publik
EFEKTIVITAS PENDIDIKAN PEMILIH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA 2024 KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO Samsudin Gio Fandri Babunta; Erman I. Rahim; Janwar Hippy
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.2880

Abstract

This study aims to examine the level of effectiveness of voter education implemented by the General Elections Commission (KPU) of Boalemo Regency in enhancing community participation in the 2024 Regional Election (Pilkada) in Wonosari District, as well as to identify the barriers affecting its effectiveness. Employing an empirical legal approach with qualitative and descriptive-analytical methods, this study combines primary data gathered from in-depth interviews with 23 informants (KPU commissioners, sub-district election committees/PPK, village election committees/PPS, and community figures), questionnaires administered to 35 respondents from seven sample villages, and field observation. The data were analyzed using Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory through five factors: legal substance, law enforcement apparatus, facilities and infrastructure, society, and legal culture. The findings indicate that community participation in Wonosari District during the 2024 Pilkada reached 81.22% (Governor's Election) and 81.21% (Regent's Election), surpassing the high-category threshold of KPU RI's Pilkada Participation Index. Voter education can be categorized as procedurally effective, yet not fully effective in a substantive sense. The dominant barriers identified include community apathy, high mobility of migrant voters, and the strong culture of patronage and ethnic primordialism that shifts voter orientation from program-based choices toward material-incentive-based or personal-relationship-based decisions. These findings imply the need to transform the approach to voter education toward a more contextual and community-based model. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat efektivitas pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boalemo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 di Kecamatan Wonosari, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif dan deskriptif-analitis, penelitian ini menggabungkan data primer dari wawancara mendalam terhadap 23 narasumber (komisioner KPU, PPK, PPS, dan tokoh masyarakat), kuesioner terhadap 35 responden dari tujuh desa sampel, serta observasi lapangan. Data dianalisis menggunakan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto melalui lima faktor: substansi hukum, aparat/pelaksana, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Wonosari pada Pilkada 2024 mencapai 81,22% (Pilgub) dan 81,21% (Pilbub), melampaui ambang kategori tinggi IPP KPU RI. Pendidikan pemilih dapat dikategorikan efektif secara prosedural, namun belum sepenuhnya efektif secara substantif. Hambatan dominan yang ditemukan adalah apatisme masyarakat, mobilitas tinggi pemilih perantau, serta kuatnya budaya patronase dan primordialisme etnik yang menggeser orientasi pemilih dari pilihan berbasis program menuju pilihan berbasis insentif material atau kedekatan personal. Temuan ini mengimplikasikan perlunya transformasi pendekatan pendidikan pemilih menuju model yang lebih kontekstual dan berbasis komunitas.
HAK ASASI BERAGAMA PERSPEKTIF FILSAFAT ONTOLOGI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM Dede Yuda Wahyu Nurhuda; Fadil Ahmad Junaedi; Jeffri Nugraha
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3122

Abstract

ABSTRACTIndonesia is a nation rich in ethnic, cultural, and religious diversity that has coexisted since the Nusantara era. Following independence, religious values were officially accommodated by the country's founders, who affirmed that Indonesia is a religious nation, although it is not a religious state. As a state governed by law (negara hukum) as regulated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, Indonesia is obligated to provide legal protection for human rights, including the right to freedom of religion and worship. In reality, however, social friction resulting from differences in beliefs and past human rights violations involving state apparatus still pose challenges to national life. This study aims to examine the alignment of the principles of the human right to religion from the perspective of the ontological philosophy of Pancasila within the framework of the Indonesian legal state. The research method employed is a normative (doctrinal) legal research method with a descriptive-analytical nature. Legal materials were collected through library research and internet-based legal document searches. The analysis was conducted descriptively, qualitatively, and normatively using deductive reasoning, along with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that ontologically, the fundamental essence of Pancasila is the human being as the primary legal subject, characterized by a monopluralis nature (possessing a balanced structure, nature, and status of existence as an individual, social being, and creation of God). As the staatsfundamentalnorm (fundamental norm of the state), Pancasila serves as the primary source of validity and the direction for formulating national laws, giving rise to the concept of the "Pancasila Legal State". This concept integrates legal certainty with religious and humanitarian values. In the perspective of Pancasila ontology, freedom of religion is an inherent and sacred right (sacred rights) derived directly from God Almighty, rather than a mere political compromise. Nonetheless, this freedom is not absolute, as it is limited by the obligation to respect the beliefs of others to maintain social unity. The Pancasila legal state is mandated to actively provide statutory instruments to guarantee security in worship while anticipating state institutional policies that potentially undermine these spiritual rights. ABSTRAKIndonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama yang telah berkembang secara harmonis sejak masa Nusantara. Setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian integral dalam kehidupan bernegara, sehingga Indonesia ditegaskan sebagai negara yang berlandaskan nilai religius tanpa menganut bentuk negara agama. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah. Meskipun demikian, praktik kehidupan berbangsa masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan keyakinan serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prinsip kebebasan beragama berdasarkan perspektif ontologi Pancasila dalam kerangka negara hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran berbagai bahan hukum primer, sekunder, serta dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif melalui penalaran deduktif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis Pancasila menempatkan manusia sebagai hakikat pokok yang bersifat monopluralis, yaitu memiliki dimensi individu, sosial, dan religius yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai staatsfundamentalnorm, Pancasila menjadi landasan filosofis sekaligus sumber legitimasi bagi pembentukan sistem hukum nasional yang melahirkan konsep Negara Hukum Pancasila. Konsep tersebut mengintegrasikan prinsip kepastian hukum dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Dalam perspektif ontologi Pancasila, kebebasan beragama merupakan hak kodrati yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga memiliki sifat fundamental dan sakral. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus disertai tanggung jawab untuk menghormati hak dan keyakinan pihak lain guna menjaga ketertiban, kerukunan, dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, Negara Hukum Pancasila berkewajiban membangun sistem hukum yang mampu menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama, memberikan rasa aman dalam menjalankan ibadah, serta mencegah lahirnya kebijakan negara yang berpotensi membatasi atau melanggar hak-hak spiritual warga negara.
EFEKTIVITAS PROGRAM SOSIALISASI KPU KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024 Didin Riswanto; Agus Riyanto; Anna Yulia Hartati
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3179

Abstract

Voter participation is a key indicator of democratic quality; however, voter turnout in the 2024 Semarang Mayoral Election did not meet the target set by the Semarang City General Election Commission (KPU). This study aims to analyze the effectiveness of the KPU’s voter socialization program in increasing voter participation and to identify the factors influencing its effectiveness. The study employed a qualitative method with a phenomenological approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing, with validation through triangulation and member checking. The findings indicate that the planned, multi-channel, collaborative, and inclusive socialization program improved voters’ knowledge, awareness, and participation. Voter turnout increased from 68.62% in 2020 to 71.41% in 2024, although it remained below the 77% target. The study concludes that the KPU’s socialization program was reasonably effective but should be strengthened through more adaptive, data-driven, sustainable, and targeted strategies focusing on groups and areas with low voter participation. ABSTRAKPartisipasi pemilih merupakan indikator penting kualitas demokrasi, namun tingkat partisipasi pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2024 masih belum mencapai target KPU. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program sosialisasi KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan validasi triangulasi dan member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan secara terencana, multisaluran, kolaboratif, dan inklusif mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi meningkat dari 68,62% pada tahun 2020 menjadi 71,41% pada tahun 2024, meskipun belum mencapai target 77%. Penelitian menyimpulkan bahwa program sosialisasi KPU cukup efektif, tetapi perlu diperkuat melalui strategi yang lebih adaptif, berbasis data, berkelanjutan, dan berfokus pada kelompok serta wilayah dengan partisipasi rendah. 

Page 11 of 11 | Total Record : 109

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 5, No 1 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) More Issue