Binamulia Hukum
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Articles
199 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Istri Dalam Kepailitan Suami: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2019/PN.Niaga.Smg. ]]>
<![CDATA[Munah, Fatma]]>;
<![CDATA[Deni, Fitra]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i1.834
<![CDATA[Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi istri dalam kasus kepailitan suami tanpa adanya perjanjian kawin. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya hak dasar manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta implikasi hukum yang muncul dari harta bersama dalam perkawinan. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi istri ketika suami mengalami kepailitan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis-deskriptif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa perjanjian kawin, harta bersama menjadi tanggung jawab bersama dalam kasus kepailitan, yang berpotensi merugikan istri. Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg untuk menggambarkan penerapan hukum dalam kasus nyata, serta menyoroti pentingnya perjanjian kawin sebagai langkah perlindungan hukum bagi pasangan.]]>
<![CDATA[Konsekuensi Hukum dan Tantangan Penggunaan Konten YouTube sebagai Jaminan Fidusia dalam Ekonomi Kreatif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Achmad, Akbar Adi Satria]]>;
<![CDATA[Budiman, Anwar]]>;
<![CDATA[Wiryadi, Uyan]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i2.850
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kendala dalam implementasi penggunaan konten YouTube sebagai jaminan fidusia serta konsekuensi hukumnya di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif, karya intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Namun, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai kendala, seperti ketiadaan lembaga yang dapat menilai nilai konten YouTube, ketidakjelasan bentuk akta notaris yang sesuai, dan keraguan lembaga keuangan dalam menerima konten sebagai jaminan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh wawancara lapangan dan data dari informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terbentuknya infrastruktur hukum dan kelembagaan yang memadai merupakan penghambat utama. Kesimpulannya, agar skema ini dapat terlaksana dengan baik, pemerintah perlu membentuk lembaga berwenang yang bertugas menilai konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Kesalahan Bank dalam Pembayaran Cek atas Tunjuk dengan Pendekatan Combined Process ]]>
<![CDATA[Junaidi, Junaidi]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i2.858
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi penerbit cek dalam menghadapi risiko kesalahan pembayaran oleh bank kepada pembawa cek yang tidak berhak. Mengingat meningkatnya risiko kejahatan dalam transaksi bisnis, cek sebagai alat pembayaran memiliki peran yang signifikan, tetapi juga rentan terhadap penyalahgunaan, terutama pada cek atas tunjuk yang dapat dicairkan oleh siapa saja yang membawanya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini menganalisis regulasi terkait, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cek atas tunjuk memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat karena sifatnya yang mudah dipindahtangankan. Rekomendasi yang diusulkan adalah agar bank meningkatkan kewaspadaan dalam proses pencairan cek dan agar otoritas terkait menetapkan peraturan yang lebih spesifik. Kesimpulannya, terdapat urgensi untuk memperbarui regulasi guna meningkatkan keamanan cek atas tunjuk sebagai instrumen pembayaran yang sah dan aman dalam transaksi bisnis.]]>
<![CDATA[Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Wahyu, Alifa Achmad]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i2.935
<![CDATA[Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pembiayaan kredit kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan jaminan fidusia di Indonesia dengan menyoroti skema pembiayaan kredit kendaraan serta dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap proses eksekusi fidusia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris yang memadukan analisis peraturan perundang-undangan dengan data kuantitatif dari kuesioner, penelitian ini menganalisis perubahan struktural dan fungsional lembaga pembiayaan, khususnya pada lembaga leasing, serta dinamika dalam penagihan kredit fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK 18/2019 memberikan dampak positif, yaitu menurunnya praktik pengambilan paksa kendaraan oleh debt collector dan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap lembaga pembiayaan. Temuan ini mengidentifikasi perubahan signifikan dalam praktik jaminan fidusia, yang berkontribusi pada peningkatan keamanan transaksi antara konsumen dan lembaga pembiayaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengembangan kebijakan hukum jaminan fidusia di Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap ]]>
<![CDATA[Khairunnisa, Adriana]]>;
<![CDATA[Suparji, Suparji]]>;
<![CDATA[Rifai, Anis]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i2.937
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengurus yayasan dalam kasus penyalahgunaan dana yang melanggar prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus penelitian adalah kasus dugaan pelanggaran pengelolaan dana hibah oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus untuk mengkaji penerapan hukum dalam konteks pengelolaan yayasan. Hasil penelitian mengungkapkan adanya pelanggaran serius, termasuk penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, serta kurangnya pengawasan terhadap organ yayasan. Berdasarkan teori tanggung jawab, pengurus yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban secara individu atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yayasan sebagai badan hukum.]]>
<![CDATA[Prisoner Exchange in the Russian-Ukraine Conflict: A Juridical Analysis Under International Law ]]>
<![CDATA[Kasyfil'Aziz, Muhammad]]>;
<![CDATA[Yusnita, Ummi]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i2.938
<![CDATA[The background of this research is rooted in the ongoing conflict between Russia and Ukraine, which has resulted in significant casualties on both sides, affecting both military personnel and civilians. The conflict has also led to the capture of numerous prisoners of war by each side. Given these circumstances, the potential for a prisoner exchange agreement between the two nations has become increasingly relevant. This research analyzes the principles of international law governing prisoner exchanges during active conflicts. Employing normative legal research methods, this study reviews the application of various international laws and conventions, specifically focusing on the Geneva Conventions of 1949. The findings of this research suggest that while the Geneva Conventions’ provisions on prisoner exchange remain applicable, their implementation in the current conflict is hindered by a lack of trust between the two countries. This distrust may necessitate reliance on extradition frameworks to address humanitarian law violations.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Muncikari: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bil dan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk ]]>
<![CDATA[Ritonga, Fani Holidayani]]>;
<![CDATA[Ekaputra, Mohammad]]>;
<![CDATA[Mulyadi, Mahmud]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i2.943
<![CDATA[Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang terus berkembang, termasuk yang melibatkan penyedia jasa Pekerja Seks Komersial (PSK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam kasus perdagangan orang yang melibatkan penyedia jasa PSK, dengan studi khusus pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bil dan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap dua putusan pengadilan yang mendasarkan hukum pada ketentuan yang berbeda, yaitu Pasal 296 KUHP lama sebagai lex generalis dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai lex specialis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas lex specialis derogat legi generali memberikan landasan hukum untuk memilih ketentuan khusus yang lebih relevan dalam upaya penegakan hukum secara efektif. Hakim yang memutus perkara dengan dasar lex specialis dinilai lebih mampu memberikan keadilan dan menciptakan efek jera yang signifikan bagi pelaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas hukum tersebut dalam membangun landasan hukum yang kuat untuk menangani kasus-kasus perdagangan orang secara efektif dan berkeadilan.]]>
<![CDATA[Studi Komprehensif Terhadap Penipuan Sebagai Predicate Crime Dalam Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Sirait, Rara Pitaloka]]>;
<![CDATA[Mulyadi, Mahmud]]>;
<![CDATA[Alsa, Abdul Aziz]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i2.944
<![CDATA[Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi tanpa adanya tindak pidana asal (predicate crime), karena objek dari tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal tersebut. Salah satu tindak pidana asal yang paling dominan melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana penipuan. Hal ini didasarkan pada hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa penipuan, berdasarkan Putusan Nomor 6053K/Pid.Sus/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yuridis dan non-yuridis dalam memutuskan perkara. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 1946) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Dengan terpenuhinya syarat-syarat penjatuhan pidana, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan: Studi Kasus Kejahatan Perbankan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Endrawati, Eka Ari]]>;
<![CDATA[Kaemirawati, Diah Turis]]>;
<![CDATA[Herawati, Susetya]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i2.945
<![CDATA[Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Kejahatan berbasis teknologi, termasuk pembobolan dana nasabah melalui modus penggandaan kartu ATM, semakin marak terjadi. Respons bank yang tidak memadai terhadap kasus-kasus tersebut telah mengurangi kepercayaan nasabah, yang merupakan modal penting bagi kelangsungan operasional bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap perlindungan hukum nasabah dan mengidentifikasi mekanisme penyelesaian tindak pidana pembobolan dana nasabah. Metodologi penelitian mencakup analisis peraturan perundang-undangan terkait, wawancara dengan nasabah, serta studi kasus beberapa kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah meliputi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian kerugian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi lainnya. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank, sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Simpulan dari penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang lebih tegas dalam perlindungan hukum bagi nasabah, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas institusi perbankan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.]]>
<![CDATA[Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Afda’u, Faisal]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Budi]]>;
<![CDATA[Saryana, Saryana]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i2.946
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pernikahan beda agama di Indonesia dalam kerangka hukum positif dan sanksi yang diberlakukan terhadap pasangan yang menikah beda agama. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Hukum pernikahan beda agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang mensyaratkan bahwa pernikahan sah jika dilakukan sesuai hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat 1). Larangan pernikahan antaragama tercantum dalam Pasal 8 huruf f UUP dan diperkuat oleh Pasal 35(a) UU Administrasi Kependudukan. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mengatur status hukum pernikahan antaragama yang belum dicatatkan secara resmi. Tanpa pencatatan di KUA atau Dukcapil, pasangan tidak mendapatkan akta nikah, yang berdampak pada status hukum anak dan akses terhadap hak administratif. Manipulasi data untuk mencatat pernikahan secara tidak sah dapat dikenakan sanksi pidana. Secara sosial, pasangan sering menghadapi stigma, pengucilan, dan tekanan dari keluarga atau masyarakat. Anak dari pernikahan beda agama juga berpotensi kehilangan hak waris jika berbeda agama dengan pewaris, menambah tantangan hukum dan emosional dalam keluarga.]]>
