cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6288270875130
Journal Mail Official
jurnal.ittc@gmail.com
Editorial Address
Jl. Veteran dalam no.24d, Kota Padang, Sumatera Barat 25112
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Published by CV ITTC Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30318882     DOI : https://doi.org/10.47233/jkhkp
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik (JKHKP)(E-ISSN : 3031-8882 ) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh CV.ITTC INDONESIA. Jurnal ini berfokus kepada kajian Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik. Jurnal ini berbahasa Indonesia dan sifatnya terbuka. Semua makalah yang diterbitkan secara online oleh JKHKP terbuka untuk pembaca dan siapapun dapat mendownload atau membaca jurnal tanpa melanggan maupun membayar. JKHKP diterbitkan Dua Kali dalam Setahun; yaitu pada bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 315 Documents
 15   16   17   18   19 
Keberadaan Undeclared Pre-Existing Conditions Dalam Hubungan Hukum Perasuransian Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 Gunawan Widjaja; Songga Aurora Abadi; Novi Rizky Ramadhani
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/4xdk4v57

Abstract

The legal relation in insurance law, both in theory and in practice, has undergone changes following the Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024, which conditionally declared Article 251 of the Indonesian Commercial Code (KUHD) unconstitutional. The aforementioned decision has had significant implications, not only in practical terms for the insurance business practices in Indonesia but also indirectly by altering the foundational concept of contractual obligations as recognized within the Indonesian legal system. The existence of undeclared pre-existing conditions, which has long served as the basis for the annulment of health insurance contract, can no longer be used by insurance companies as grounds to terminate their coverage relationship with policyholders. This normative legal research will elaborate on the implications of the enforceability of Article 251 of the Commercial Code following the Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024. In practice, the Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 has had a positive impact on the protection of health insurance policyholders' rights. However, it also gives rise to legal inconsistencies when confronted with the concept of contractual law as recognized in the Indonesian legal system.
Implementasi Peraturan Presiden (PERPRES) No. 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Najicha, Fatma Ulfatun; Manumayoso, Bambang; Waluyo, Waluyo; Adi, Elizabeth Ayu Puspita; Permatasari, Wulan; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/hqpd7f91

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagai kebijakan strategis untuk mencapai ketahanan energi dan mempromosikan energi terbarukan. RUEN menetapkan target ambisius meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional hingga 23% pada tahun 2025. Melalui analisis komprehensif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi strategis. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, resistensi industri energi konvensional, kompleksitas regulasi, dan ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar fosil. Temuan menunjukkan bahwa meskipun RUEN memberikan kerangka kerja yang jelas, implementasinya memerlukan strategi yang lebih efektif dan koordinasi antar sektor untuk mencapai target. Penelitian ini berkontribusi pada upaya Indonesia mewujudkan ketahanan energi berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Tantangan Dan Perubahan Terkini Dalam Hukum Ketenagakerjaan: Analisis Dinamika Peraturan Dan Perlindungan kholis, Riadhi; Dimas Pramudya
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/1gp1te50

Abstract

Perkembangan ekonomi,teknologi, dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia Ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaaan sebagai instrumen pengatur hubungan industrial harus mampu beradaptasi dengan dinamika tersebut agar tetap relavan dan memberikan perlindungan optimal bagi pekerja.
Peran Hukum dalam Mengatur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia Parningotan Malau; Dhenis A. Depari; Sunarto Poniman; Danu Setiawan Eko Wardana
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/ngnc0387

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran hukum sebagai instrumen fundamental dalam pengaturan dan pengembangan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Hukum berfungsi sebagai kerangka regulasi yang tidak hanya menjamin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan tercapainya keadilan sosial dan perlindungan lingkungan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Fokus kajian ini adalah analisis terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ayat (1), (2), (3), (4), yang menjadi landasan hukum yang kokoh untuk mengatur pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan dalam implementasi norma hukum yang ada di lapangan, yang berdampak negatif pada efektivitas hukum dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem hukum melalui harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Walinagari Koto Gadang Guguak Terhadap Pembakaran Terbuka Limbah Padi Oleh Petani Tri Agustiani; Zalva Zahlia kairaini; Fatima Zahra Noer Hermansyah; Putri Alya Thahira; Arya Langgara Zai; Dafa Anelda Saputra; Elwidarifa Marwenny
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/yddwp694

Abstract

Nagari Koto Gadang Guguak is located in Gunung Talang District, Solok Regency, is one of the areas with high agricultural activity, especially rice and shallots. In this region, straw burning is still widely done as a quick and cheap way to clean the land. However, the environmental impact caused is quite significant, ranging from air pollution to the threat of land fires in the dry season. So far, there has been a regulation that regulates it, namely the Solok Regency Regional Regulation Number 2 of 2024 regarding the Environmental Protection and Management Plan. The existence of this Regional Regulation is important because it can provide legal certainty in the implementation of environmental protection and management in Solok Regency. The limitations of the problems in writing include: 1) Implementation of the Regional Regulation of Solok Regency Number 2 of 2024 concerning the Environmental Protection and Management Plan by the Regent of Koto Gadang Guguak against the practice of open-burning straw by farmers; and 2) Obstacles faced by the Governor of Nagari Koto Gadang Guguak in implementing the Regional Regulation, especially in overcoming the habit of burning straw. To analyze the Limits of the problem, an empirical type of legal research is used using a case approach and a statute approach. So that the conclusion was obtained: 1) The Regional Regulation of Solok Regency Number 2 of 2024 regarding the Environmental Protection and Management Plan by the Regent of Nagari Koto Gadang Guguak against the practice of open straw burning by farmers, and 2) Factors that hinder the implementation of the Regional Regulation of Solok Regency Number 2 of 2024 regarding the Environmental Protection and Management Plan by the Governor of Nagari Koto Gadang Guguak against the practice of open straw burning by farmers.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Hukum Ketenagakerjaan Rifqy Tombak Matahari; Dimas Pramodya Dwipayana
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/6h3ba061

Abstract

A Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) is a form of employment relationship specifically regulated by Indonesian labor law. PKWT is used for temporary work as stipulated in the Manpower Law and other regulations. However, in practice, PKWT often raises legal issues, particularly related to abuse by employers to avoid obligations that should be given to permanent workers. The purpose of this study is to examine the legal concept of PKWT and the legal requirements and protections for workers in a fixed-term employment relationship. The method used is a normative approach by examining relevant laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results of the study indicate that although PKWT has a clear legal basis, its implementation in the field still often violates the principles of justice and protection for workers. Therefore, strict supervision and law enforcement are needed to ensure that the implementation of PKWT does not harm workers.
Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Lombok Utara Mira Andani; Abdurrahman; Hidayatullah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/85a7aa24

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Utara. Fokus penelitian mencakup proses identifikasi masalah, analisis kebijakan, pengembangan kebijakan, serta implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Bappeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Lombok Utara memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan data primer dan sekunder dalam proses perencanaan. Identifikasi permasalahan dilakukan melalui Musrenbang, survei lapangan, serta pemanfaatan data dari BPS dan portal Satu Data Lombok Utara. Dalam analisis kebijakan, Bappeda menyesuaikan regulasi nasional dengan kebutuhan lokal, serta mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada tahap implementasi, Bappeda mengoordinasikan pelaksanaan program melalui rapat koordinasi mingguan bersama OPD dan melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan ketercapaian indikator pembangunan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bappeda memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat. Upaya integratif dan kolaboratif yang dilakukan oleh Bappeda menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara.
Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Berkelanjutan Neksidin, Neksidin; Mardiana, Mardiana; Khoiril Ardian; Gebril, Gebril; Derta Hariyansah; Biara Novelisa
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/gk0zg375

Abstract

Kajian ini membahas pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia serta usaha menuju tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum normatif dan menggunakan teknik studi pustaka untuk mengkaji literatur sekunder yang relevan mengenai hukum lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian mengindikasikan bahwa walaupun Indonesia telah memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurang optimalnya penegakan hukum, maraknya praktik korupsi, keterbatasan kapasitas sumber daya, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Nilai-nilai dasar dalam pembangunan berkelanjutan, seperti pendekatan multidisipliner, orientasi jangka panjang, perhatian terhadap pelestarian hayati, dan keadilan sosial ekonomi, dikaji sebagai pijakan dalam manajemen lingkungan. Contoh nyata seperti kasus kebakaran hutan dan penyebaran asap menunjukkan lemahnya respons dan kebijakan yang diterapkan, sehingga diperlukan langkah yang lebih menyeluruh dan terkoordinasi yang melibatkan peran aktif negara, masyarakat, serta sektor usaha untuk mendukung tercapainya pembangunan yang ramah lingkungan. Kesimpulan dari studi ini menegaskan pentingnya meningkatkan partisipasi publik, memperkuat kebijakan hukum, serta membangun kapasitas institusi penegak hukum untuk mengatasi berbagai kendala dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.
Membedah Peran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Dalam Mengawal Hak Pekerja Di Era Modern Aurellya Ramadhani Syainda Putri; Tasya Amanda Putri; Amanda Fathona Fadhila; Khansa Athaya Nurul Kamila
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/mpzzwz95

Abstract

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengawal hak-hak pekerja, terutama di era modern saat ini yang ditandai dengan perubahan cepat dalam dunia kerja. Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa berbagai tantangan baru seperti munculnya jenis pekerjaan fleksibel, penggunaan platform digital, serta perubahan pola kerja yang memerlukan penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan. Artikel ini membahas peran strategis Kementerian dalam menyesuaikan berbagai kebijakan dan program agar tetap relevan dengan kebutuhan pekerja dan pengusaha. Lalu arrikel ini juga menyoroti bagaimana Kementerian meningkatkan akses perlindungan hukum dan layanan pengaduan bagi pekerja agar hak mereka tidak terabaikan. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini menggambarkan upaya dan langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan kondisi kerja yang adil dan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa langkah-langkah adaptif dan inovatif dari Kementerian sangat diperlukan agar perlindungan hak pekerja dapat berjalan efektif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia di tengah perubahan era digital.
Efektivitas Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia Berdasarkan Asas Keadilan) Aulia Syafikra Nur Izza; Ismunarno, Ismunarno
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/zydcm850

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan asas keadilan (retributif, restoratif, dan prosedural) sebagai kerangka evaluatif. Metode yang digunakan adalah studi yuridis normatif dan perbandingan hukum terhadap UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 di Indonesia dan Malaysian Anti-Corruption Commission Act (Act 694) khususnya Section 17A di Malaysia. Analisis mengkaji desain normatif, kapasitas implementasi, dan outcome keadilan, serta menyajikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan antikorupsi yang berkeadilan. Temuan menunjukkan bahwa Malaysia lebih progresif dalam mekanisme pertanggungjawaban korporasi dengan pembelaan 'adequate procedures', sementara Indonesia menunjukkan contoh kekuatan institusional (KPK) yang dipengaruhi oleh perubahan kelembagaan pasca-revisi UU KPK sehingga berdampak pada efektivitas penegakan.  

Page 17 of 32 | Total Record : 315

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik