cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 196 Documents
 16   17   18   19   20 
ANALISIS WORK FAMILY BALANCE PADA SINGLE PARENTS DI DESA WIAU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Trinity Excelsis Debora Wojongan; Harol R. Lumapow; Meike E. Hartati
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1871

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan single parent dalam menyeimbangkan perannya untuk keluarga maupun pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi serta perbandingan antara single parent wanita dan pria dalam menyeimbangkan peran sebagai orang tua dan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua subjek dalam menyeimbangkan waktu, keterlibatan dan kepuasan demi mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Pada penelitian ini ditemukan beberapa aspek tambahan yang mempengaruhi work family balance pada kedua subjek yaitu dukungan sosial, kepedulian emosional dan orientasi relasional, kelelahan, kesendirian dan kekhawatiran.
POLITIK HUKUM REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Siti Shofiah Shofi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1872

Abstract

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang disahkan DPR pada 2019 untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga sambil menambahkan Dewan Pengawas guna akuntabilitas. Revisi ini mengubah status, kewenangan, dan independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang selama ini memiliki legitimasi publik tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum yang melatarbelakangi revisi UU KPK serta menilai dampaknya terhadap sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, substansi revisi ini kontroversial karena mengubah KPK dari lembaga independen menjadi eksekutif di bawah Presiden, membatasi wewenang penyadapan (Pasal 12), penggeledahan, serta menjadikan pegawainya Aparatur Sipil Negara (ASN). Analisis lengkap ini membahas latar belakang politik hukum, perubahan substansial, proses legislasi, dampak implementasi, serta rekomendasi reformasi untuk menjaga prinsip negara hukum.
PENONAKTIFAN PBI-JKN: HILANGNYA HAK KONSTITUSI WARGA NEGARA Aulia Husnafa Navila; Annasya Regina Sitio; Tsania Syawalia; Adelyne Chandra Fayra; Hana Fathimah; Keysha Octarina Silaban; Feby Alya; Sarah Diba; Abdul Ghofur; Hendika Dwinanda Wicaksana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1875

Abstract

Pemerintah mengimplementasikan skema PBI-JKN dalam Jaminan Kesehatan Nasional untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas kesehatan, namun pada tahun 2025 terjadi peralihan basis data dari DTKS ke DTSEN yang berdampak pada penonaktifan sekitar 7,3 juta peserta sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadinya exclusion error serta melemahnya legitimasi negara kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab penonaktifan PBI-JKN serta dampaknya terhadap akses layanan kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder berupa kebijakan, regulasi, laporan, jurnal ilmiah, dan pemberitaan media yang dipilih secara purposif, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penonaktifan massal disebabkan oleh migrasi data administratif dari DTKS ke DTSEN yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga memunculkan exclusion error dan banyak masyarakat baru mengetahui status kepesertaannya saat membutuhkan layanan kesehatan. Kesimpulannya, kebijakan ini menyebabkan hilangnya akses layanan kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan serta menunjukkan kelemahan struktural dalam tata kelola data perlindungan sosial, sehingga diperlukan peningkatan verifikasi data, koordinasi antarlembaga, mekanisme pengaduan dan reaktivasi yang mudah diakses, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat.
IMPLEMENTASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO Deni Yuda Fatria; Tjitjik Rahaju; Indah Prabawati; M. Noer Falaq Al Amin
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1878

Abstract

Kualitas pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti keterlambatan pelayanan, penyimpangan prosedur, dan rendahnya kualitas layanan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP Mandiri) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling terhadap enam informan dari Bagian Organisasi dan Unit Pelayanan Publik. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PEKPPP Mandiri telah berjalan cukup efektif berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III. Komunikasi dilakukan melalui berbagai media dan bimbingan teknis, meskipun surat rekomendasi masih kurang rinci. Sumber daya, fasilitas, dan anggaran dinilai cukup memadai walaupun terdapat tantangan peningkatan beban kerja. Pelaksana menunjukkan komitmen yang baik melalui penugasan formal dan sistem insentif berbasis kinerja. Struktur birokrasi juga telah berjalan tertib meskipun SOP formal belum tersedia. Kesimpulannya, PEKPPP Mandiri berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo, namun masih memerlukan penguatan mekanisme tindak lanjut, kolaborasi kelembagaan, dan standardisasi SOP
EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI STRATEGI PENCAPAIAN SDGS TANPA KELAPARAN Anita Ayu Rahmawati; Faylla Apriliana Putri; Marini Muharwati; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1883

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi siswa serta mengurangi risiko kelaparan pada anak usia sekolah. Program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan kedua yaitu Tanpa Kelaparan (Zero Hunger). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis, kontribusinya terhadap pencapaian SDGs No. 2, serta tantangan pelaksanaan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan gizi siswa serta membantu mengurangi risiko kelaparan di sekolah. Program ini dapat dikatakan cukup tepat sasaran karena menjangkau siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, program juga membantu meningkatkan kehadiran dan konsentrasi belajar siswa. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala seperti distribusi makanan dan variasi menu yang terbatas.
KETIDAKSTABILAN HARGA BAWANG MERAH DAN KONDISI PENDAPATAN PETANI DI KABUPATEN NGANJUK Faylla Apriliana Putri; Anisa; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1884

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketidakstabilan harga bawang merah terhadap pendapatan petani di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu sentra produksi bawang merah di Provinsi Jawa Timur, sehingga komoditas ini menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar petani. Namun, harga bawang merah di tingkat pasar sering mengalami fluktuasi yang dapat memengaruhi tingkat pendapatan petani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sederhana. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan petani bawang merah serta dokumentasi dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara perubahan harga bawang merah, tingkat produksi, serta pendapatan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan harga bawang merah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan petani. Ketika harga bawang merah mengalami kenaikan, pendapatan petani cenderung meningkat karena penerimaan hasil penjualan dapat menutupi biaya produksi dan memberikan keuntungan. Sebaliknya, ketika harga mengalami penurunan, pendapatan petani ikut menurun dan dalam beberapa kondisi tidak mampu menutupi biaya produksi. Oleh karena itu, stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha tani dan meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk.
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KOPERASI: (Studi Kasus Koperasi Sari Sedana Luwih) Ida Ayu Eka Putri Yuliandari; Ni Putu Yuliana Kemalasari; I Putu Harry Suandana Putra; Ni Nyoman Putri Purnama Santhi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1891

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik perjanjian kredit dan wanprestasi di Koperasi Sari Sedana Luwih, Bali, dengan fokus pada efektivitas hukum dalam pelaksanaan jaminan. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit koperasi meskipun telah tersedia jaminan serta pengaturan hukum yang mengaturnya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kendala hukum dalam pelaksanaan jaminan berbasis kredit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang memadukan analisis hukum normatif dan observasi lapangan. Populasi penelitian adalah seluruh anggota koperasi yang terlibat dalam perjanjian kredit, sedangkan sampel terdiri dari pengurus koperasi, debitur, dan penjamin yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif yang menggabungkan interpretasi hukum dan analisis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi dalam empat bentuk, yaitu tidak melaksanakan prestasi, pelaksanaan tidak sesuai, keterlambatan pembayaran, dan pelanggaran klausul perjanjian. Penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi, sedangkan instrumen hukum formal seperti somasi, litigasi, dan eksekusi jaminan masih jarang digunakan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum serta dominasi budaya kekeluargaan, sehingga efektivitas pelaksanaan jaminan belum berjalan optimal
IMAJI DALAM ANTOLOGI PUISI “PAGAR RUMAHKU BERUBAH WARNA” KARYA AMA GASPAR Sri Rahayu; Amallia Wahyu Ningsih; Marsha Maulida; Najmi Zakkiyah; Refani Anggraeni; Rona Ayyasy; Sindi Kurniawati
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1897

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya imaji dalam puisi sebagai sarana menghadirkan gambaran konkret dan memperkuat pengalaman estetik pembaca. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mendeskripsikan jenis serta fungsi imaji dalam antologi puisi Pagar Rumahku Berubah Warna karya Ama Gaspar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik analisis isi. Populasi penelitian berupa seluruh puisi dalam antologi Pagar Rumahku Berubah Warna, sedangkan sampel penelitian berupa kutipan larik puisi yang mengandung unsur imaji. Instrumen penelitian menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dengan bantuan tabel klasifikasi data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui membaca, mencatat, dan menafsirkan data, sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-interpretatif berdasarkan teori imaji W.S. Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antologi puisi tersebut mengandung imaji visual, auditori, penciuman, perasaan, taktil, dan kinestetik, dengan imaji visual sebagai jenis yang paling dominan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan imaji mampu mengonkretkan gagasan abstrak serta memperkuat makna, suasana, kritik sosial, dan pengalaman batin dalam puisi.
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL Najma Alif Suaidi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1899

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik menuju sistem berbasis digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Meskipun digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, berbagai bentuk maladministrasi masih ditemukan, bahkan berkembang dalam bentuk baru seperti kesalahan sistem elektronik, kegagalan integrasi data, dan ketidakakuratan informasi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk maladministrasi dalam pelayanan publik digital serta perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik maladministrasi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui pengembangan konsep maladministrasi digital, peningkatan akuntabilitas sistem elektronik, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengaduan untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik digital.
ANALISIS KE-EKONOMIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH Mustaufiq; Parningotan Malau
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1902

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara ekonomis implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap pembangunan ekonomi daerah. UU ini merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui mekanisme distribusi keuangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU No. 33 Tahun 2004 memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Namun, terdapat beberapa kendala seperti ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, ketimpangan antar daerah yang masih terjadi, serta kurang optimalnya pengelolaan anggaran. Secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, namun memerlukan peningkatan efektivitas, pengawasan, serta optimalisasi pendapatan asli daerah agar tujuan kemandirian fiskal dapat tercapai.

Page 18 of 20 | Total Record : 196

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023