cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 196 Documents
 14   15   16   17   18 
ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lailatus Syarifah; Khezia Aghata Fania Putri; Ravienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1786

Abstract

Penelitian ini melihat seberapa besar keungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini bergantung terhadap suntikan dana dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Masalah utamanya adalah tujuan awal desentralisasi ini sudah berjalan dengan waktu yang lama, daerah dengan kapasitas fiskal terbatas atau rendah seperti di daerah NTT nyatanya masih sangat mengandalkan transfer dana dari pusat kepada daerah tersebut untuk menjalankan roda pemerintahan. Dengan menggunanakan metode kuantitatif deskriptif, penelitian ini mengolah data seknder dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis penelitian ini berfokus pada perhitungan rasio ketergantungan dan kemandirian suatu daerah, serta melihat bagaimana transfer dana pemerintahan pusat ini bisa mempengaruhitotal pendapatan daerah dari tahun satu ke tahun yang lain. Hasilnya menunjukkan fiskal di NTT ini masih sangat dikuasai sama dana dari pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya masih rendah atau kemandirian fiskal didaerah NTT sendiri masih sangat rendah (bergantung) pada transfer dana dari pemerintah pusat dan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tergolong masih sangat membantu fiskal daerah NTT dalam hal pembangunan sektor penting, namun peran Dana Bagi Hasil (DBH) ini masih terlihat kurang. Dari penelitian yang ada ini perlu diketahi bahwa bagian dari Indonesia ini masih ada yang mempunyai PR besar untuk mengooptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya dan mengelola fiskal daerah secara lebih mandiri agar tidak bergantung terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.
KUALIFIKASI GENOSIDA TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: ANALISIS UNSUR DOLUS SPECIALIS Rafflie Julio Marcelino; Dendi Saputra; Elsa Ramadhana; Sutra Oktaviani; Sela Monika; Dwi Putri Lestarika
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1787

Abstract

Kasus etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu krisis kemanusiaan paling serius abad ke-21 yang mengundang perdebatan hukum internasional mengenai kualifikasinya sebagai genosida. Penelitian ini bertujuan menganalisis dua persoalan pokok yakni apakah tindakan militer Myanmar terhadap Rohingya memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948 (Konvensi Genosida) dan bagaimana pembuktian unsur dolus specialis sebagai mens rea khusus genosida dapat dikonstruksi secara yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang didukung dengan perundang-undangan dan konseptual. Analisis didasarkan pada instrumen hukum internasional, putusan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR), dan laporan investigatif PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur actus reus genosida terpenuhi secara substansial melalui pola pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, dan pengusiran paksa. Pembuktian dolus specialis, meskipun tidak tersedia dalam bentuk bukti doktrinal langsung, dapat diinferensi secara sah melalui metode pattern of conduct, skala dan sistematisitas kekerasan, serta keterlibatan aparatur negara. Penelitian ini berkesimpulan bahwa tindakan terhadap Rohingya memenuhi ambang batas kualifikasi genosida dan merekomendasikan penguatan mekanisme akuntabilitas hukum internasional terhadap pelaku.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS SESUAI PRINSIP GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) Fadia Arumning Puspitasari; Fendi Setyawan; Ermanto Fahamsyah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1789

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan hak pemegang saham minoritas dalam struktur perusahaan serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum mereka sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam konteks perusahaan terbuka di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum normatif‑kualitatif, menggunakan metode kualitatif deskriptif‑analitis terhadap undang‑undang, peraturan OJK, putusan pengadilan, serta kajian akademik terkini. Populasi dan sampel bersifat normatif, meliputi ketentuan UU Perseroan Terbatas terkait hak pemegang saham minoritas, sementara instrumen penelitian berupa kisi kisi analisis hukum yang mengidentifikasi hak partisipasi, informasi, keluar, tuntutan, serta mekanisme GCG. Data dianalisis melalui tahap reduksi, kategorisasi, dan interpretasi kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas memiliki hak yang cukup kuat secara formal, namun praktiknya masih lemah akibat dominasi pemegang saham mayoritas, ketimpangan akses informasi, serta rendahnya implementasi prinsip keadilan dan transparansi dalam RUPS dan peran direksi. Meskipun ketentuan seperti gugatan per Pasal 61, hak pembelian kembali Pasal 62, serta hak mengusulkan RUPS Pasal 79 tersedia, mekanisme hukum tersebut belum dijamin secara efektif tanpa penguatan GCG dan pengawasan regulator. Simpulan utama menyiratkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum bagi pemegang saham minoritas, serta penerapan GCG yang lebih konsisten demi menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN USAHA PETERNAKAN DI KAWASAN PEMUKIMAN ROWOBELANG KABUPATEN BATANG Muhammad Tegar; Wahyu Widodo; Nurul Fatimatus Sholihah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1793

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait prosedur perizinan dan zonasi usaha peternakan di kawasan permukiman serta mengkaji bentuk penegakan hukum administrasi terhadap usaha peternakan yang menimbulkan pencemaran lingkungan, khususnya polusi udara berupa bau di Desa Rowobelang, Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta dianalisis secara kualitatif menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai usaha peternakan telah diatur secara komprehensif melalui berbagai aturan, seperti Undang- UU No. 18 Thn 2009, UU 32 Thn 2009, dan penataan ruang, serta sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS. Implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesadaran hukum pelaku usaha yang rendah, pengawasan yang lemah, dan ketidaksesuaian dengan zonasi wilayah. Kasus di Desa Rowobelang menunjukkan dampak nyata berupa pencemaran bau dan gangguan kesehatan masyarakat akibat usaha peternakan yang berada di kawasan permukiman. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum administrasi melalui mekanisme preventif, represif, dan restoratif, seperti pengawasan, memberikan sanksi administratif, serta kewajiban pemulihan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya implementasi aturan, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna mewujudkan pengelolaan usaha peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
ANALISIS KE-EKONOMIAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TERHADAP PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI Berman Sitorus; Parningotan Malau
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1794

Abstract

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menghadapi tantangan krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika normatif dan struktural regulasi tersebut serta merumuskan pembaruan hukum yang adaptif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmoni antara norma perkoperasian dan tujuan konstitusional negara akibat ketiadaan indikator operasional serta kekakuan sistem permodalan. Hal ini memicu ketidakefisienan dan rendahnya daya saing koperasi di tengah dinamika pasar global. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya reformasi hukum melalui pengesahan regulasi baru yang mengintegrasikan mekanisme hybrid governance dan fleksibilitas permodalan digital untuk mentransformasi koperasi menjadi pilar ekonomi yang kompetitif dan inklusif.
KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP HAK RETUR BARANG PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI KOTA PAREPARE Nurasizah; Asrul Hidayat; wahyu Rasyid
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1806

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia, khususnya di Kota Parepare, telah memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait hak retur barang. Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lemah dan mengalami kesulitan dalam menuntut haknya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum konsumen terhadap hak retur barang berdasarkan Undang-Undang Urutan 8 Masa 1999 berkaitan Perlindungan Pengunjung serta dampak-dampak mempengaruhinya. Penulisan ini memanfaatkan metode empiris dan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner Untuk 30 responden pengguna e-commerce di Bagian Parepare serta wawancara dan pengunjung, pelaku usaha, dan Dinas Perdagangan Bagian Parepare. Data diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman aturan pengunjung berada Untuk tahap appreciative, yaitu pengunjung telah mengetahui dan menghargai adanya aturan hukum, namun belum sepenuhnya menerapkannya bagian tindakan nyata (internalized). Hal ini terlihat dari tingginya aspek pengetahuan dan sikap hukum, tetapi masih rendah Untuk aspek pemahaman dan perilaku hukum. Selain itu, masih ditemukan praktik klausula baku melarang retur barang, berberkaitanan dan ketentuan aturan berlaku. Kesimpulannya, pemahaman aturan pengunjung di Bagian Parepare masih perlu ditingkatkan. Dampak-dampak mempengaruhi meliputi tingkat pendidikan, pengetahuan hukum, akses informasi, budaya masyarakat, praktik pelaku usaha, serta pengalaman pengunjung. Diperlukan upaya sosialisasi, edukasi hukum, dan pengawasan lebih efektif agar memajukan perlindungan pengunjung bagian pembayaran e-commerce.
PRINSIP GOOD MINING PRACTICE DALAM SKEMA WIUP PRIORITAS: STUDI KASUS PT VALE INDONESIA TBK DALAM PERSPEKTIF UU MINERBA 2025 Ivan Christian Wijaya; Fendi Setyawan; Ermanto Fahamsyah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1807

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good mining practice dalam skema WIUP prioritas melalui studi kasus PT Vale Indonesia Tbk di Kolaka berdasarkan perspektif UU Minerba 2025. Tujuannya adalah menilai tanggung jawab hukum perusahaan atas dugaan pencemaran Sungai Hakatutobu serta kesesuaian aktivitas konstruksi dan operasionalnya dengan standar pertambangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif dengan desain studi kasus, berdasarkan pemilihan purposif atas teks hukum, regulasi lingkungan, pernyataan perusahaan, laporan media, laporan lembaga swadaya masyarakat, dan literatur ilmiah terkait. Data dianalisis melalui analisis isi kualitatif dengan membandingkan kewajiban normatif dan kondisi lapangan yang dilaporkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Vale telah secara formal memenuhi sejumlah persyaratan prosedural, seperti AMDAL, studi geohidrologi, kolam sedimentasi, dan pemantauan kualitas air; namun keluhan masyarakat mengenai sedimentasi, rusaknya sumber air, dan menurunnya produktivitas pertanian menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan normatif dan efektivitas pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa good mining practice pada wilayah WIUP prioritas memerlukan audit independen yang lebih kuat, keterbukaan data lingkungan, dan partisipasi masyarakat yang bermakna untuk menjamin akuntabilitas hukum dan perlindungan ekologis.
PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA KUPANG DALAM PENERAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) Yulita I. Kapitan; Cataryn V. Adam; Rowland A. Benyamin
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1809

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap penerapan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Kupang meskipun nilai UMK terus mengalami peningkatan setiap tahun. Penelitian bertujuan menganalisis peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang dalam penerapan UMK melalui dimensi fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis menurut teori Ife dan Tesoriero. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitian meliputi pihak Disnakertrans, serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pekerja di Kota Kupang, sedangkan sampel ditentukan secara purposive. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disnakertrans Kota Kupang telah menjalankan fungsi fasilitatif melalui Tripartit dan mediasi, namun peran edukatif, pengawasan, dan evaluasi masih lemah akibat keterbatasan anggaran, minimnya pengawasan lapangan, serta rendahnya keberanian pekerja untuk melapor. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa peran Disnakertrans dalam penerapan UMK belum optimal karena masih bersifat administratif dan reaktif sehingga belum mampu menjamin kepatuhan UMK secara menyeluruh di Kota Kupang
MANAJEMEN PASAR TRADISIONAL BERBASIS FUNGSI MANAJEMEN HENRY FAYOL : (STUDI DI PASAR PADA, KECAMATAN NUBATUKAN, KABUPATEN LEMBATA) Kostantinus Afred Bussi; Ajis Salim Adang Djaha; Ardy Yosafat Pandie; Aspri B. Oktavianto
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1811

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan Pasar Pada yang terlihat dari keterbatasan fasilitas, kelemahan organisasi, dan pengawasan yang belum terintegrasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis manajemen pasar tradisional berdasarkan fungsi manajemen Henry Fayol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Populasi penelitian mencakup pihak dinas, pengelola pasar, pedagang, dan pengunjung, sedangkan sampel dipilih secara purposive dan accidental sebanyak 13 informan. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan bantuan pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan di Pasar Pada sudah berjalan, tetapi belum optimal karena masih terdapat kekurangan fasilitas, pembagian tugas yang belum jelas, koordinasi yang belum konsisten, dan pengawasan yang masih reaktif. Kesimpulannya, pengelolaan Pasar Pada memerlukan penguatan manajemen partisipatif, struktur organisasi yang formal, dan pengawasan preventif agar pasar lebih tertib, bersih, dan berdaya guna.
IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUKSI KOPI ARABIKA YANG TIDAK SESUAI STANDAR LABELISASI DI KABUPATEN ENREKANG Kiki Wahyuni; Wahyu Rasyid; Asrul Hidayat
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hukum perlindungan konsumen konsumen terhadap produksi kopi arabika yang tidak sesuai standar labelisasi di kabupaten enrekang, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan Deskriftif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara di kabupaten enrekang. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi hukum perlindungan konsumen pada produksi kopi arabika masih belum optimal, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, serta belum terintegrasinya koordinasi lintas sektor dalam pembinaan UMKM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan fungsi pengawasan preventif oleh pemerintah daerah, peningkatan literasi hukum bagi produsen, serta pengembangan sistem pelaporan partisipasif bagi masyarakat untuk memastikan terciptanya usaha kopi yang adil, transparan, berkelanjutan di kabupaten Enrekang.

Page 16 of 20 | Total Record : 196

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023