cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 196 Documents
 16   17   18   19   20 
KAIDAH POKOK AL-DHARURAT: TELAAH KONSEPTUAL TENTANG DHARAR-DHIRAR, MASYAQQAH, MASLAHAH-MAFSADAH, DAN CABANG-CABANGNYA DALAM FIKIH ISLAM Norhayati; Aulia Fitri; Hamdiah; Norfitria; Lahmudinur
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1906

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah pokok al-dharurat dalam hukum Islam beserta cabang-cabangnya dalam perspektif fikih Islam. Kajian ini meliputi konsep dharar dan dhirar, perbedaan antara masyaqqat dan dharurat, klasifikasi kebutuhan manusia, serta peran maslahah dan mafsadah sebagai dasar penetapan hukum dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber sekunder, seperti Al-Qur’an, hadis, kitab fikih dan ushul fikih klasik, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah al-dharurat mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi hukum Islam dalam merespons kondisi darurat manusia dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syariat. Kaidah ini melahirkan berbagai bentuk keringanan hukum, seperti kebolehan melakukan hal yang dilarang dalam keadaan tertentu serta prinsip bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Selain itu, konsep maslahah dan mafsadah menjadi pertimbangan penting dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan tujuan syariat Islam. Dengan demikian, kaidah darurat menegaskan bahwa hukum Islam bersifat kontekstual, adaptif, dan senantiasa berorientasi pada perlindungan kemaslahatan manusia serta pencegahan kemudaratan.
PERDA KHATAM AL-QUR’AN DI TENGAH DEGRADASI KEMAMPUAN MAKHARIJUL HURUF SISWA: SEBUAH PARADOKS PENDIDIKAN M. Masruni; Mahyuddin Barni
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1909

Abstract

Kabupaten Banjar, yang dijuluki "Serambi Mekkah", mengukuhkan tradisi keagamaan melalui Perda No. 4 Tahun 2004 yang mewajibkan syahadah khatam Al-Qur'an sebagai prasyarat kelulusan. Namun, setelah dua dekade berlaku, terdapat jurang paradoks antara kelimpahan sertifikat administratif dengan degradasi kualitas riil kemampuan membaca Al-Qur'an siswa. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap kompetensi linguistik-pedagogis, khususnya ketepatan makharijul huruf dan tajwid, di MTsN 2 Banjar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang diperkuat studi evaluatif CIPP dan analisis kebijakan publik, data dikumpulkan melalui tes performa baca Al-Qur'an serta wawancara mendalam dengan siswa dan orang tua. Hasil menunjukkan 51 dari 166 siswa baru (30,7%) yang secara legal-formal telah "khatam" justru dinyatakan lulus bersyarat akibat keliru artikulasi fonem Arab dan penguasaan tajwid dasar yang lemah. Paradoks ini diakibatkan oleh formalisme tekstual, sistem pengujian longgar tanpa rubrik objektif, serta melemahnya ekosistem pembelajaran dan pola asuh keluarga. Kesimpulannya, keberhasilan birokratis Perda harus dikritisi; diperlukan transformasi regulasi menuju standar kompetensi minimum tartil yang ketat, instrumen penilaian terstandar, serta keterlibatan penguji independen guna memulihkan sakralitas literasi Al-Qur'an secara substantif.
PERBANDINGAN PENGATURAN CUTI KEHAMILAN DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DAN FINLANDIA: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BURUH PEREMPUAN Jenifer Elisabet Grabriella Wijaya; Theresia Novita Pakpahan; Angela Widjadja; Agusmidah; Nita Nilan Sry Rezki Pulungan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1926

Abstract

Salah satu masalah penting dalam hukum ketenagakerjaan adalah perlindungan hukum bagi buruh perempuan dalam konteks kehamilan. Studi ini menggunakan yuridis normatif komparatif dan pendekatan perundang-undangan untuk mempelajari peraturan cuti kehamilan dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Finlandia dan Indonesia. Indonesia mengatur cuti kehamilan melalui Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan durasi tiga bulan dan pembiayaan sepenuhnya oleh pemberi kerja. Finlandia, berdasarkan Employment Contracts Act (Työsopimuslaki 55/2001) sebagaimana diubah oleh Reformasi Family Leave 2022 yang berlaku sejak 1 Agustus 2022, mengatur sistem cuti parental berbasis gender-neutral yang terdiri atas 40 hari kerja pregnancy leave dan 160 hari kerja parental leave per orang tua, yang ditopang oleh tunjangan dari Kela (Social Insurance Institution of Finland) berdasarkan Health Insurance Act (Sairausvakuutuslaki 1224/2004). Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan substantif antara kedua sistem, meliputi aspek durasi, mekanisme pembiayaan, kesetaraan gender, dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini merumuskan konstruksi ideal pengaturan cuti kehamilan di Indonesia yang mencakup integrasi tunjangan cuti kehamilan ke dalam sistem jaminan sosial, perpanjangan durasi cuti, adopsi prinsip gender-neutral, serta perluasan cakupan ke sektor informal.
PENINGKATAN KOMPETENSI HUKUM BAGI MAHASISWA MELALUI PROGRAM MAGANG MANDIRI KAMPUS BERDAMPAK DI PENGADILAN NEGERI PALU Moh. Ikbal; Karin Jovita Pea; Frylia Mamahit; Deby Cahyani; Demceria; Budi Arta Pradana; Moh. Iqbal; Indra
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1935

Abstract

Program Magang Mandiri Kampus Berdampak merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan menghubungkan pembelajaran di kampus dengan praktik hukum di lapangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palu dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum sebagai peserta magang aktif. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan hukum, mengenalkan cara proses sidang di pengadilan secara langsung, serta membangun hubungan kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan. Tahapan kegiatan terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil kegiatan ini membuat kemampuan mahasiswa lebih berkembang dalam memahami hukum acara, mengkaji dokumen, menjaga etika profesi, serta berkomunikasi hukum. Kendala yang muncul berupa masalah administrasi dan penyesuaian di lingkungan kerja. Hal ini diatasi dengan meningkatkan koordinasi antara kampus dan pengadilan serta memperbaiki pembekalan mahasiswa. Program ini terbukti efektif dalam memberdayakan mahasiswa dan membantu meningkatkan kinerja pengadilan.
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2022-2024 DI DESA NGINAMANU SELATAN KECAMATAN WOLOMEZE KABUPATEN NGADA Maria Helena Nelu; Ajis Salim Adang Djaha; Alfred Omri Ena Mau; Belandina Liliana Long
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1938

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di berbagai daerah, termasuk di Desa Nginamanu Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2022–2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian menggunakan indikator transparansi menurut Kirna, yaitu penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan kemitraan dengan pihak lain. Informan penelitian terdiri dari aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Nginamanu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan transparansi pengelolaan APBDes di Desa Nginamanu Selatan belum berjalan secara optimal melalui musyawarah desa, baliho APBDes, dan laporan pertanggungjawaban. Namun, transparansi tersebut belum optimal karena keterbatasan akses informasi, rendahnya pemanfaatan media digital, mekanisme pengaduan masyarakat belum berjalan efektif dan kerja sama dengan pihak lain dalam mendukung keterbukaan informasi masih minim. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan APBDes masih berada pada tingkat formal administratif dan belum mencapai transparansi substantif. Diperlukan agar pemerintah desa meningkatkan keterbukaan informasi melalui sosialisasi yang merata, memanfaatkan teknologi informasi seperti website desa, menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan pengelolaan APBDes yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENCEGAHAN MAL ADMINISTRASI DI PEMERINTAH DAERAH Ismet Sulila; Vivi Venti Vera Sulila
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1939

Abstract

Maladministrasi di pemerintah daerah Indonesia masih menjadi persoalan sistemik yang berulang meskipun kerangka Hukum Administrasi Negara telah tersedia secara normatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Hukum Administrasi Negara dalam mencegah maladministrasi di pemerintah daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan efektivitasnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan desain deskriptif-analitis. Informan dipilih secara purposif dari kalangan aparatur sipil negara, Inspektorat Daerah, perwakilan Ombudsman RI, akademisi, dan praktisi hukum publik hingga mencapai saturasi data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik berbantuan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen normatif Hukum Administrasi Negara, meliputi asas-asas umum pemerintahan yang baik, standar pelayanan minimal, dan mekanisme pengaduan, telah tersedia secara struktural, namun implementasinya tidak konsisten akibat lima faktor penghambat utama: rendahnya kapasitas aparatur, absennya budaya hukum, lemahnya pengawasan internal, rendahnya kepatuhan terhadap rekomendasi Ombudsman, dan minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas peran preventif Hukum Administrasi Negara bersifat kondisional dan memerlukan penguatan ekosistem kelembagaan secara simultan.
PEMETAAN DAYA DUKUNG PERMUKIMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 20/2007 DI KOTA BANJARMASIN Muhammad Haekal Haqiqi; Rosalina Kumalawati
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1943

Abstract

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Kota Banjarmasin meningkatkan tekanan terhadap lahan permukiman yang terbatas serta ekosistem lahan basah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan daya dukung permukiman dan mengidentifikasi kapasitas pengembangan ruang berbasis kemampuan lahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan spasial. Populasi penelitian adalah seluruh unit spasial di Kota Banjarmasin, dengan sampel berupa seluruh zona kemampuan lahan yang divalidasi melalui 25 titik ground check. Instrumen penelitian menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) ArcGIS 10.8, sedangkan analisis data dilakukan melalui overlay dan skoring sembilan Satuan Kemampuan Lahan berdasarkan Permen PU No. 20 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Banjarmasin berada pada kategori kemampuan pengembangan cukup dengan nilai daya dukung permukiman sebesar 2,06. Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki potensi pengembangan tertinggi, sedangkan Banjarmasin Tengah menunjukkan tekanan lahan paling tinggi. Kesimpulannya, Kota Banjarmasin masih memiliki kapasitas ruang untuk pengembangan permukiman, namun pengelolaan tata ruang dan infrastruktur lingkungan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan wilayah lahan basah.
DESKRIPSI PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA: (Studi Kasus di Desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang) Vania Tosi; Maria M. Lino; Ardy Y. Pandie; Ernestus Holivil
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1949

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan good governance yang belum optimal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, khususnya terkait rendahnya partisipasi masyarakat, transparansi yang belum optimal, kendala akuntabilitas, dan lemahnya pengawasan. Penelitian bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan ADD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Informan sebanyak 12 orang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala dusun, pendamping desa, dan perwakilan masyarakat, dipilih menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi; pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum telah diterapkan dalam pengelolaan ADD, namun pelaksanaannya belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya keterlibatan aktif masyarakat, keterbatasan pemahaman warga terhadap informasi keuangan desa, kapasitas administrasi aparatur desa yang terbatas, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Kesimpulannya, pelaksanaan good governance di Desa Nitneo berjalan cukup baik tetapi membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan transparansi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan mekanisme pengawasan untuk mewujudkan pengelolaan ADD yang lebih efektif dan akuntabel.
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN KESEHATAN ANAK DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN AKIBAT PNEUMONIA Nur Endah Sri Ningsih; Tinuk Dwi Cahyani; Rahayu Hartini
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1957

Abstract

Pneumonia masih menjadi penyebab utama kematian anak balita sehingga diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memperkuat perlindungan kesehatan anak dan meningkatkan efektivitas layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh harmonisasi regulasi terhadap akses dan efektivitas pencegahan serta penanganan pneumonia pada anak di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan mixed-method legal research melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Populasi penelitian meliputi peraturan perundang-undangan terkait kesehatan anak dan pneumonia, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta pemangku kebijakan kesehatan. Sampel dipilih secara purposive untuk dokumen dan informan kunci serta stratified random sampling untuk fasilitas kesehatan. Instrumen penelitian terdiri atas analisis dokumen, kuesioner, lembar observasi, dan wawancara semi terstruktur. Analisis data dilakukan melalui content analysis, analisis komparatif hukum, analisis statistik deskriptif dan inferensial, serta analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi berhubungan dengan peningkatan akses imunisasi, percepatan layanan pengobatan pneumonia, dan penurunan disparitas kesehatan anak. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sinkronisasi regulasi nasional dan daerah serta integrasi pedoman klinis internasional diperlukan untuk memperkuat perlindungan kesehatan anak dan menurunkan mortalitas pneumonia secara berkelanjutan.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: (KAJIAN YURIDIS FILM MIRACLE IN CELL NO. 7) Marine Susandi; Keisya Suci Ramadhina Koloay; Novembriana Athiyah Fahriyah; Hanindya Callysta Al Mahri; Rana Kinanti Hapsari; Taufiq Hidayat Pratama
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1968

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka penyandang disabilitas intelektual dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui analisis yuridis terhadap film Miracle in Cell No. 7. Kelompok ini sangat rentan dalam proses hukum: keterbatasan mereka dalam memahami prosedur peradilan, kerawanan terhadap tekanan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan, dan minimnya akses terhadap pendampingan hukum yang layak menjadikan mereka pihak yang paling mudah dirugikan oleh sistem. Penelitian ini menyoroti jarak antara ketentuan normatif, khususnya Pasal 44 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dengan praktik penegakan hukum yang sesungguhnya terjadi. Melalui pendekatan kualitatif-yuridis normatif, analisis dilakukan secara deskriptif terhadap adegan, dialog, dan alur cerita film guna mengungkap bagaimana praktik hukum dan konsep keadilan direpresentasikan. Hasil penelitian diharapkan memberi pemahaman yang lebih konkret tentang penerapan alasan pemaaf dalam kasus disabilitas, serta memperkuat argumen bahwa jaminan prosedural yang sensitif terhadap disabilitas adalah prasyarat dari prinsip due process of law, bukan sekadar pelengkapnya.

Page 19 of 20 | Total Record : 196

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023