cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 196 Documents
 15   16   17   18   19 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENILAI PUBLIK: PERSPEKTIF HUKUM PROFESI DI INDONESIA Fauzan Ananda; Salmon Ginting; Roni Pandiangan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1831

Abstract

Perkembangan sektor ekonomi dan pembangunan di Indonesia mempengaruhi kebutuhan akan jasa penilai publik yang semakin vital. Meskipun profesi ini memiliki peran strategis, perlindungan hukum yang ada masih belum cukup memadai, mengingat ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh penilai publik dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum bagi penilai publik dan bagaimana perspektif hukum profesi dapat mempertegas hak bagi profesi penilai publik untuk mendapatkan perhatian yang setara dengan profesi lainnya sesuai apa yang merupakan hak dasar yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis peraturan yang ada dan membandingkannya dengan pengaturan di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada saat ini tidak cukup memberikan perlindungan terhadap penilai publik, mengakibatkan ketidakpastian dan risiko hukum yang besar. Kesimpulannya, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur profesi penilai publik untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan komprehensif, serta untuk menjaga independensi dan akuntabilitas profesi ini dalam mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN OLEH PEKERJA SOSIAL DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DI SENTRA NIPOTOWE PALU Resky Fitrasari; Aqib; Anisa Hilda Rosania; Edison Bonartua Hutapea
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1835

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis komunikasi pemberdayaan yang dilakukan pekerja sosial dalam membangun kemandirian penyandang disabilitas intelektual di Sentra Nipotowe Palu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya komunikasi dalam proses rehabilitasi sosial untuk meningkatkan kemampuan adaptasi, kepercayaan diri, dan keterampilan hidup mandiri penyandang disabilitas intelektual. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri atas pekerja sosial, pengelola sentra, dan penerima manfaat yang dipilih melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan metode untuk menguji validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemberdayaan dilakukan melalui interaksi interpersonal yang intensif, penggunaan bahasa sederhana dan adaptif, pemberian motivasi berulang, penguatan positif, serta keterlibatan aktif penerima manfaat dalam kegiatan pembinaan. Strategi tersebut mampu meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan interaksi sosial, dan perilaku mandiri penerima manfaat. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan daya tangkap, perbedaan karakter individu, kurangnya dukungan keluarga, dan stigma sosial masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi pemberdayaan berperan penting dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual.
INTEGRASI NILAI ISLAH DALAM SISTEM RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Muhammad Salman Alfarizqi; Mohammad Ariel Nirwandana; Andrian Hayyun Ramadhan; Muhammad Chaesar
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1850

Abstract

Perkembangan penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun demikian, implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti belum adanya landasan filosofis yang kuat dan masih dominannya orientasi pemidanaan konvensional. Di sisi lain, hukum Islam mengenal konsep islah yang menekankan perdamaian, penyelesaian sengketa secara musyawarah, serta pemulihan hubungan sosial sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai islah dalam sistem restorative justice sebagai upaya pembaruan hukum pidana nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, serta kajian hukum Islam yang berkaitan dengan konsep islah dan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai islah memiliki relevansi substansial dengan prinsip restorative justice, terutama dalam aspek perdamaian, pemaafan, pemulihan kerugian korban, dan terciptanya kemaslahatan sosial. Integrasi nilai islah dapat memperkuat legitimasi filosofis restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia sekaligus menjadi alternatif dalam pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan. Dengan demikian, konsep islah tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga dapat dijadikan landasan normatif dalam pengembangan kebijakan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan restoratif.
IMPLEMENTASI INOVASI DIGITAL FERIZY DALAM PEMBELIAN TIKET KAPAL DI PELABUHAN BOLOK KUPANG Gyscha Dianchristy Takain; Hendrik Toda; Rouwland A Benyamin; I Putu Yoga Bumi Pradana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1856

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi digital Ferizy dalam pembelian tiket kapal di Pelabuhan Bolok Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi di Pelabuhan Bolok Kupang dan Kantor PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Ferizy memberikan kemudahan pelayanan melalui sistem pembelian tiket secara online yang lebih praktis dan mendukung digitalisasi pelayanan publik. Namun, implementasi Ferizy masih menghadapi kendala pada aspek kesesuaian dan kerumitan penggunaan sistem. Penumpang yang terbiasa menggunakan teknologi digital cenderung mudah beradaptasi, sedangkan penumpang dengan literasi digital rendah, khususnya generasi usia lanjut dan masyarakat dari wilayah yang masih menggunakan sistem manual, mengalami kesulitan dalam registrasi akun, pengisian data, serta pembayaran digital. Selain itu, implementasi Ferizy baru optimal pada tahap pemesanan tiket secara daring, namun pada tahap operasional masih ditemukan kendala seperti antrean, keterbatasan literasi digital masyarakat, ketergantungan pada layanan manual dan praktik perantara informal (Calo). Dalam mendukung implementasi inovasi Ferizy, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang melakukan penguatan melalui kepemimpinan, pembelajaran organisasi, jejaring kerjasama organisasi, serta penyesuaian fasilitas sarana prasarana pelayanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi digital pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur digital, dukungan kelembagaan dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan sistem pelayanan berbasis digital.
ANTARA NORMA SYARIAH DAN PRAKTIK PASAR MODAL ANALISIS KRITIS FATWA DSN–MUI SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN PERDAGANGAN SAHAM SYARIAH DI INDONESIA Hanafi; Intan Muthoharoh
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1867

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat dijadikan pedoman normatif yang efektif dalam mengatasi kesenjangan antara regulasi pasar modal syariah dan praktik pasar yang ada, serta implikasinya terhadap kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah di Indonesia. Pasar modal syariah di Indonesia berkembang pesat, namun sering kali terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan fatwa DSN-MUI dengan praktik yang terjadi di lapangan, seperti adanya unsur riba, maysir, dan gharar dalam produk-produk pasar modal syariah. Melalui pendekatan penelitian normatif, penelitian ini mengkaji keterkaitan antara Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan lainnya yang mengatur pasar modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman yang jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini menyarankan pentingnya harmonisasi antara regulasi pasar modal syariah dengan fatwa DSN-MUI serta penguatan pengawasan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi pasar modal syariah.
PENGELOLAAN PENGADUAN MAHASISWA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI DI FISIP UPR Nama Khairina Nor Hafifah; Delia Putri Maharani; Safitri Muflikhah; Anis Wulandari; Ripana Wulandari; Fitriana Selvia; Nurul Hikmah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1813

Abstract

Pengelolaan pengaduan mahasiswa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pengaduan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya berdasarkan dimensi responsiveness, assurance, dan empathy dalam teori SERVQUAL. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pengaduan mahasiswa telah tersedia melalui mekanisme langsung dan daring, namun pelaksanaannya belum optimal karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem pelacakan pengaduan, mekanisme monitoring yang terstruktur, serta sosialisasi layanan yang masih terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya responsivitas dan kepastian layanan sehingga transparansi penanganan pengaduan belum maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan tata kelola layanan melalui penyusunan SOP, pengembangan sistem pelacakan digital, dan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi.
PADANG: TANTANGAN DAN PELUANG USAHA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK: Digital Leadership in the Diskominfo Institution of Padang City Government: Challenges and Opportunities in Public Service Transformation Amanda Ratu Hamizah; Fani Permata Gusni Gusni; Sisri Nadia Adha; Amanda Febriani Putri; Zaitul Ikhlas; Sinta Wulandari; Syamsir
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1844

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintahan daerah melaksanakan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan transparansi layanan publik; penelitian ini menelaah peran kepemimpinan digital di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang dalam transformasi pelayanan publik. Penelitian bertujuan mendeskripsikan kompetensi kepemimpinan digital, mendokumentasikan implementasi inovasi layanan digital, serta menilai dampaknya terhadap penyelenggaraan layanan publik. Penelitian deskriptif kualitatif dengan purposive sampling ini melibatkan populasi pegawai Diskominfo dan pemangku kepentingan terkait serta sampel informan kunci yang dipilih secara purposive; instrumen meliputi panduan wawancara semi terstruktur, lembar observasi, dan kajian dokumen. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan disertai triangulasi untuk validitas. Temuan empiris menunjukkan bahwa kepemimpinan berorientasi visi strategis, adaptasi teknologi, pengambilan keputusan berbasis data, dan pembentukan budaya digital mendorong terwujudnya Padang Mobile, administrasi tanpa kertas, presensi digital, dan dashboard kinerja real time; inovasi ini meningkatkan akses, efisiensi, transparansi, dan peluang ekonomi lokal sementara kendala meliputi literasi digital, cakupan infrastruktur, dan reliabilitas sistem. Kepemimpinan digital merupakan penggerak utama transformasi digital yang berkelanjutan dan agar manfaat maksimal diperlukan penguatan kapasitas, kebijakan inklusif, dan peningkatan infrastruktur. Hasil memaparkan observasi empiris sedangkan kesimpulan menarik implikasi dan rekomendasi tindak lanjut.
DAMPAK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA ULUBELU KABUPATEN NGADA Laurensius Bai; Urbanus Ola; Rodriques Servatius
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1851

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak sosial-ekonomi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Daratei terhadap masyarakat Desa Ulubelu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan 12 narasumber, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan dampak yang bersifat dualistis. Dampak positif ekonomi meliputi terbukanya 252 lapangan kerja lokal, munculnya usaha baru (kontrakan, kios, jasa transportasi), dan peningkatan pendapatan bagi sebagian warga. Dampak positif sosial mencakup pembangunan jalan 8 km, distribusi meteran listrik gratis, dan interaksi sosial baru. Di sisi lain, dampak negatif ekonomi meliputi konversi lahan pertanian seluas 12 hektar, penurunan produktivitas pertanian hingga 100% (vanili), dan ketidakmerataan distribusi manfaat ekonomi. Dampak negatif sosial mencakup kecemburuan sosial antarwarga, polarisasi komunitas, dan ketegangan antara warga dengan pemerintah yang memuncak pada aksi demonstrasi Maret 2025. Evaluasi menggunakan Model CIPP menyimpulkan bahwa program memiliki justifikasi konteks yang kuat namun menghadapi kelemahan serius pada proses dan hasil, di mana listrik komersial belum terwujud setelah lebih dari dua dekade. Program memerlukan reformasi pada mekanisme kompensasi, transparansi, dan distribusi manfaat yang lebih inklusif.
PROBLEMATIKA INTEGRASI DATA DALAM SISTEM E-WELFARE: IMPLIKASINYA TERHADAP AKURASI DTKS DAN TRANSPARANSI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI INDONESIA Annasya Regina Sitio; Hana Fathimah; Sarah Diba; Fatkhuri; Reja
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1858

Abstract

Penelitian ini mengkaji integrasi data dalam sistem E-Welfare serta implikasinya terhadap akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan transparansi penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh integrasi data terhadap kualitas data dan transparansi kebijakan dalam program perlindungan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Populasi penelitian mencakup artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan terkait DTKS dan sistem kesejahteraan digital, sedangkan sampel dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi data dalam sistem E-Welfare masih belum optimal akibat lemahnya koordinasi antar instansi, data yang tidak mutakhir, dan fragmentasi sistem informasi. Kondisi ini menyebabkan rendahnya akurasi DTKS serta munculnya kesalahan inclusion dan exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan integrasi data, tata kelola data yang lebih baik, dan peningkatan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan akurasi DTKS dan transparansi penyaluran bantuan sosial
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PAJAK DAN HUKUM TATA USAHA NEGARA Muamar Kubes
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1870

Abstract

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan instrumen pengawasan perpajakan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam sistem self-assessment. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis SP2DK dari aspek hukum pajak formil dan materil, serta hukum tata usaha negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP2DK memiliki dasar hukum yang bersumber dari UU KUP, namun pelaksanaan teknisnya diatur melalui Surat Edaran (SE) yang secara hierarki hukum hanya merupakan beleidsregel (peraturan kebijakan) dan tidak mengikat secara eksternal. SP2DK bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena tidak bersifat final, namun Laporan Hasil P2DK (LHP2DK) dapat berpotensi menjadi objek sengketa di PTUN jika menimbulkan akibat hukum yang merugikan Wajib Pajak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan status landasan hukum SP2DK dari Surat Edaran menjadi Peraturan Menteri, serta penguatan pendekatan kooperatif dalam implementasinya.

Page 17 of 20 | Total Record : 196

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023