cover
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 295 Documents
PENGARUH INTERAKSI VIRTUAL DENGAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL BAGI MAHASISWA/I Fajar Sihaloho; Alexander Geraldy Tulus Nyahun; Silfania Niori
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1953

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas interaksi virtual di kalangan mahasiswa melalui media sosial dan platform komunikasi daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh interaksi virtual terhadap kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa/i Universitas Palangka Raya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Populasi penelitian adalah mahasiswa/i Universitas Palangka Raya yang aktif menggunakan media digital, dengan sampel sebanyak 30 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki intensitas penggunaan media digital yang tinggi serta lebih nyaman melakukan komunikasi melalui media virtual dibandingkan tatap muka. Interaksi virtual juga berpengaruh terhadap perubahan pola komunikasi interpersonal mahasiswa, baik dalam aspek komunikasi tertulis maupun interaksi sosial langsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa interaksi virtual memberikan dampak positif berupa kemudahan komunikasi dan perluasan jaringan sosial, namun juga berpotensi menurunkan kualitas komunikasi interpersonal secara langsung apabila digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara komunikasi virtual dan komunikasi tatap muka dalam kehidupan mahasiswa.
FRAGMENTASI TATA KELOLA PARIWISATA BALI: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERKELANJUTAN MELALUI MODEL GRINDLE Ni Made Hintya Mahayani
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1967

Abstract

Tata kelola pariwisata di Bali menghadapi krisis struktural intensifikasi pembangunan secara progresif menggerus fondasi ekologis dan sosial-budaya yang menjadi daya tarik utama destinasi global ini. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Bali melalui model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980), yang mendiagnosis kegagalan tata kelola melalui dua dimensi analitis: isi kebijakan (content of implementation) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data yang berasal dari dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan laporan institusional. Hasil penelitian mengungkap empat defisit tata kelola yang saling terkait: (1) fragmentasi kelembagaan dengan dinamika silo antar-instansi; (2) struktur kekuasaan asimetris yang memarjinalkan komunitas lokal; (3) kebutaan ekologis dalam konten kebijakan; dan (4) mekanisme kepatuhan yang lemah sehingga regulasi lingkungan hanya berfungsi secara nominal. Penelitian ini berargumen bahwa mengatasi hambatan struktural ini memerlukan pergeseran paradigma menuju tata kelola kolaboratif berbasis jaringan yang melembagakan partisipasi publik substantif, pemantauan berbasis komunitas, dan integrasi formal nilai Tri Hita Karana ke dalam kerangka perancangan serta penegakan kebijakan.
TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP REPATRIASI WARGA NEGARA INDONESIA EKS SCAMMER DARI LUAR NEGERI Happy Herlambang; Cinde Salsabiil
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1998

Abstract

Fenomena yang terjadi di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini membawa kita kepada suatu kondisi yang kompleks. Disatu sisi adanya perkembangan teknologi yang masif dapat mempermudah segala urusan manusia modern, tetapi disisi lain hal ini sering dimanfaatkan dalam pola dan modus kejahatan baru, seperti kejahatan transnasional seperti perdagangan orang yang terjadi pada sindikat penipuan daring (online scam) maupun judi online. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis tinjauan hukum serta menggunakan pendekatan hak asasi manusia dalam memahami situasi sulit terkait fenomena pemulangan WNI eks scammer dari luar negeri. Metode yang digunakan dalam membedah permasalahan yang terjadi yakni berupa metode yuridis normatif. Pemanfaatan data berupa peraturan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual dan berbasis studi kasus menjadi suatu yang dikedepankan dalam melakukan penelitian ini. Perlindungan terhadap Warga Negera Indonesia salah satunya meliputi proses pemulangan atau biasa dikenal dengan istilah repatriasi. Sehingga dapat dengan jelas dipahami bahwa upaya repatriasi terhadap para WNI eks scammer adalah wujud pemenuhan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Solusi yang tidak boleh dilupakan dan diabaikan setelah terlaksananya proses repatriasi terhadap para WNI eks scammer yakni perlu adanya perlindungan hukum khususnya bagi para korban perdagangan orang yang terjebak dalam sindikat penipuan online, pemulihan psikologis serta reintegrasi sosial terhadap para WNI eks scammer menjadi suatu langkah yang sangat penting. Sehingga pada akhirnya repatriasi terhadap WNI tidak hanya sekedar pemulangan yang bersifat administratif saja, melainkan perlu juga dipahami bahwa penanganan setelahnya harus memperhatikan asesmen individual sebagai upaya mengklasifikasikan antara eks scammer yang bertindak sebagai pelaku utama kejahatan siber dan eks scammer yang merupakan korban eksploitasi perdagangan orang. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN MELALUI QRIS SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA UMKM Krisfinata Yulfitri; Siti Komariyah; Resti Arista; Sulistya Ayu Anggraini; Aprilia Prasetya Wati
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2000

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan sistem pembayaran masyarakat dari transaksi tunai menuju pembayaran digital, salah satunya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS sebagai inovasi pelayanan publik pada UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 101 responden yang pernah menggunakan QRIS pada UMKM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner serta didukung oleh data sekunder dari jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap penggunaan QRIS karena dinilai mudah digunakan, praktis, cepat, dan mampu meningkatkan efisiensi transaksi. Penggunaan QRIS juga dinilai membantu meningkatkan kualitas pelayanan transaksi pada UMKM. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa gangguan jaringan internet dan belum meratanya penggunaan QRIS pada seluruh UMKM. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan dukungan infrastruktur teknologi agar implementasi QRIS dapat berjalan lebih optimal.
PENINGKATAN PERTAHANAN MARITIM DAN MODERNISASI ALUTSISTA FILIPINA MELALUI KEMITRAAN STRATEGIS DENGAN AUSTRALIA TAHUN 2022-2025 Desy Natalia Dorkas Fawan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2004

Abstract

Penelitian ini menganalisis upaya peningkatan pertahanan maritim Filipina melalui kemitraan strategis dengan Australia pada periode 2022-2025. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak kemitraan tersebut terhadap kapabilitas maritim Manila, dengan fokus pada program Joint Australian Training Team-Philippines (JATT-P). Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik studi pustaka dari dokumen perjanjian dan pernyataan resmi pemerintah, penelitian ini mengidentifikasi peningkatan interoperabilitas lintas matra Angkatan Bersenjata Filipina sebagai hasil konkrit dari kerja sama yang disepakati. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemitraan strategis ini memberikan dampak signifikan melalui pelatihan taktis, modernisasi alutsista, dan pelaksanaan patroli gabungan sebagai instrument daya tangkal (deterrence). Meskipun Filipina masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan kapasitas militer dengan Tiongkok serta hambatan struktural anggaran domestik, kolaborasi ini terbukti memperkuat arsitektur keamanan maritim dan mendukung stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang terbuka serta tangguh.
KUALITAS PELAYANAN PENYULUHAN PERTANIAN OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (DKPP) KABUPATEN SERANG Shindy Aulia Juliyana Putri
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2005

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kualitas pelayanan penyuluhan pertanian di Kabupaten Serang yang ditunjukkan oleh adanya kesenjangan antara harapan dan persepsi petani terhadap layanan yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan penyuluhan pertanian berdasarkan dimensi SERVQUAL serta mengidentifikasi prioritas perbaikan pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain explanatory sequential. Populasi penelitian adalah 2.124 kelompok tani di Kabupaten Serang, dengan sampel sebanyak 96 responden yang ditentukan melalui teknik multistage cluster sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner SERVQUAL, pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis SERVQUAL Gap untuk data kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif untuk memperdalam hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi pelayanan memiliki nilai gap negatif dengan nilai rata-rata Service Quality sebesar 0,590. Dimensi responsiveness memiliki kesenjangan terbesar, terutama pada aspek kehadiran penyuluh di lapangan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan penyuluhan pertanian belum memenuhi harapan petani sehingga diperlukan peningkatan jumlah penyuluh, penguatan pendampingan, pemerataan pelayanan, serta pengembangan literasi digital petani.
PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN OLEH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LEMBATA Marcelli Raffena; Josef Mario Monteiro; Jenny Ermalinda; Rafael Rape Tupen
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2008

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak daerah di Kabupaten Lembata yang berdampak pada belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pajak daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan konseptual. Populasi penelitian terdiri atas aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata serta wajib pajak, dengan sampel sebanyak 31 responden yang ditentukan melalui purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode yuridis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak daerah telah dilakukan melalui mekanisme administratif berupa surat teguran, penagihan aktif, dan penerapan sanksi administratif, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih dominannya pendekatan persuasif. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi wajib pajak, lemahnya pengawasan administratif, dan keterbatasan sumber daya aparatur menjadi faktor penghambat utama penegakan hukum pajak daerah. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pajak daerah di Kabupaten Lembata masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penerapan sanksi administratif yang lebih konsisten.
INTEGRASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN NILAI-NILAI PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA Cahyo Muliawan; Hamdanah; Normuslim
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2014

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam Pendidikan Agama Islam serta kontribusinya dalam membangun moderasi beragama. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen yang relevan dengan Pendidikan Agama Islam, pluralisme, multikulturalisme, dan moderasi beragama. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai pluralisme dan multikulturalisme memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, maupun praktik kehidupan Nabi Muhammad saw. Integrasi nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum, penerapan metode pembelajaran yang dialogis dan partisipatif, serta pembentukan budaya sekolah yang inklusif dan menghargai keberagaman. Implementasi Pendidikan Agama Islam yang terintegrasi dengan nilai pluralisme dan multikulturalisme mampu menumbuhkan sikap toleran, humanis, demokratis, dan anti kekerasan pada peserta didik. Selain itu, pendekatan ini berkontribusi dalam memperkuat moderasi beragama sehingga peserta didik mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, menghargai perbedaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan sosial. Dengan demikian, integrasi Pendidikan Agama Islam dengan nilai pluralisme dan multikulturalisme menjadi strategi penting dalam membangun generasi yang moderat, inklusif, dan berkomitmen terhadap persatuan bangsa di tengah masyarakat multikultural.
PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI SIX SENSES ULUWATU Made Carlos Fernando Agung Dwi Kora; Ida Ayu Kalpikawati; I Wayan Jata
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2033

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat stres kerja karyawan pada industri perhotelan yang berpotensi memengaruhi kinerja pelayanan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan departemen culinary di Hotel Six Senses Uluwatu. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Populasi penelitian berjumlah 49 karyawan departemen culinary dan seluruh populasi dijadikan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner skala Likert, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres kerja berada pada kategori cukup tinggi dengan rata-rata 3,32, sedangkan kinerja karyawan berada pada kategori cukup baik dengan rata-rata 3,31. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan koefisien regresi sebesar -0,732. Kesimpulan penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat stres kerja yang dialami karyawan, maka kinerja karyawan cenderung mengalami penurunan sehingga pengelolaan stres kerja perlu menjadi perhatian manajemen hotel.
DIGITAL DIVIDE DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT: STUDI KASUS PENGGUNAAN PEDULILINDUNGI OLEH MASYARAKAT RENTAN DI INDONESIA Adelyne Chandra Fayra; Aulia Husnafa Navila; Tsania Syawalia; Fatkhuri; Reja
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2035

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis digital divide dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai bentuk implementasi e-government di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Populasi penelitian adalah masyarakat rentan pengguna aplikasi PeduliLindungi, dengan sampel yang dikumpulkan melalui kuesioner semi-terstruktur secara online. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka, sedangkan data dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital divide terjadi pada aspek akses, kemampuan, dan penggunaan teknologi. Faktor utama yang mempengaruhi adalah pendidikan, ekonomi, usia, serta kurangnya sosialisasi pemerintah. Kesimpulannya, implementasi e-government melalui PeduliLindungi belum sepenuhnya inklusif karena masih terdapat kesenjangan digital yang menyebabkan eksklusi sosial bagi masyarakat rentan.