cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 99 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP PERLINDUNGAN PRIVASI DALAM HUKUM PERDATA Abdullah Pakarti, Muhammad Husni; Farid , Diana; Hendriana; Saepullah, Usep; Sucipto, Imam
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan mengakses informasi. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam hal melindungi privasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan teknologi terhadap perlindungan privasi dalam hukum perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis isi untuk mengumpulkan data dan menganalisis argumen yang berkaitan dengan perlindungan privasi dalam hukum perdata. Beberapa aspek yang dibahas dalam penelitian ini meliputi definisi privasi, evolusi teknologi informasi dan komunikasi, perubahan hukum perdata terkait perlindungan privasi, dan tantangan yang dihadapi dalam mengadaptasi hukum perdata dengan perkembangan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah lanskap privasi dalam konteks hukum perdata. Munculnya internet, media sosial, dan perangkat mobile telah memperluas kemampuan individu untuk berbagi informasi secara luas, yang pada gilirannya meningkatkan risiko pelanggaran privasi. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan peluang baru untuk melindungi privasi, seperti enkripsi data dan keamanan siber. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam melindungi privasi dalam hukum perdata di era teknologi yang semakin maju. Beberapa tantangan utama meliputi kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kebijakan hukum, masalah keamanan data, dan ketidakjelasan batas privasi dalam lingkungan digital.
PEMIDANAAN TERHADAP ADVOKAT SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 176PK/PID.SUS/2017) Prawira, M. Denny; Wikan, Safitri; Muchtar, Masrudi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui mengenai pemidanaan terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana suap. Kemudian status hukum advokat yang melakukan tindak pidana suap. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab persoalan hukum yang dihadapi dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan studi kepustakaan, kemudian bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap dalam proses penanganan perkara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian advokat yang berstatus hukum sebagai terpidana tindak pidana suap diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENGEMBANGAN KAJIAN ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Sanjaya, Muhammad Iqbal; Khasyi'in, Nuril
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Realitas mengenai pemahaman demokrasi oleh para tokoh-tokoh politik di Indonesia mengalami perbedaan pendapat pada ada atau tidak ada hubungan Islam dan demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah ada tiga pandangan yang dianut oleh para intelektual dan cendekiawan muslim di seluruh dunia mengenai adanya keterkaitan antara ajaran Islam dan demokrasi. Pertama, menurut sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman konservatif berpandangan bahwa Islam dan negara adalah entitas yang terpisah karena menurut pandangan mereka Islam telah mengatur sistem sosial secara lengkap. Di antara mereka yang mengikuti pertemuan ini adalah kaum konservatif yang benar-benar mengikuti kebiasaan ide dan praktik politik Islam tradisional atau abad pertengahan. Kedua, menurut sebagian kelompok modernis berpendapat bahwa Islam pada dasarnya berasal dari sistem lain, khususnya sistem Barat, yang telah menampakkan keunggulannya, dan bahwa Islam hanya mengatur masalah-masalah duniawi (masyarakat) pada tataran fundamental. Ketiga, kelompok sekuler yang ingin memisahkan Islam dari pemerintah.
MEMAHAMI INTERNALISASI NILAI-NILAI AGAMA DALAM PANCASILA Pakaya, Salahudin; Dumalangi , Kelvin; Aprilia , Nurhasana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Membandingkan antara Agama dan Pancasila dalam diskurus kebangsaan dan kenegaraan akan kontraproduktif dengan upaya merawat keIndonesiaan, karena bisa mengarah pada konflik antar anak bangsa yang dipicu oleh perbedaan pandangan dan keyakinan atas Agama dan Pancasila. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa materi tentang nilai-nilai keagamaan dan pancasila. Hasil penelitian menunjukan bahwa diskursus yang seakan memperhadapkan dua kutub yang berbeda antara ekstrim Agama dan ekstrim Pancasila seringkali mengemuka dalam dinamika dan kontestasi politik Indonesia sebagai dampak dari upaya kapitalisasi dukungan politik. Fenomena ini harus diwaspadai dan dicegah, karena bisa berdampak pada polarisasi Agama dan Pancasila yang gilirannya membentuk pola pikir dan sikap masyarakat terutama para generasi muda pewaris dan penerus kepemimpinan bangsa. Generasi muda yang diorientasikan menjadi bonus demografi, jika tidak dikelola dengan baik, hanya akan menjadi “bom waktu” bagi eksistensi keIndonesiaan yang meledak pada waktunya menghancurkan tatanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang dicita-citakan dan diperjuangkan para pendiri bangsa the founding person.
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS PASAR TUNGGANGRI MENURUT PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN Wahyuni, Rita Tri; Djatmiko, Andreas Andrie
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian yang telah diatur oleh hukum perundang-undangan, seperti sewa menyewa. Sebagai sebuah perjanjian, maka perjanjian harus mengikuti prinsip-prinsip hukum perjanjian. Objek dalam perjanjian sewa menyewa salah satunya ialah kios pasar. Perjanjian sewa menyewa kios pasar dilakukan oleh Pihak BUMDes Srikandi dengan Pihak Pedagang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif, melakukan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Data tersebut diolah dengan metode reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Selain itu pengecekan keabsahan data menggunakan kredibilitas, transferability, dependability, dan konfirmability. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa kios pasar yang dilakukan Pihak BUMDes dan Pihak Pedagang dilakukan tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan serta prinsip-prinsip perjanjian yang berlaku. Pada perjanjian sewa menyewa kios pasar ini, telah ditentukan apabila terjadi permasalahan saat perjanjian berlangsung diselesaikan dengan cara melalui jalur non litigasi yakni penyelesaian bermusyawarah secara kekeluargaan dari kedua belah pihak sampai adanya kata mufakat.
PERJANJIAN JUAL-BELI MENGGUNAKAN PECAHAN RUPIAH YANG TIDAK BERLAKU BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Ramadhan , Rizal; Hidayati , Annisa
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual belinya dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang menjunjung hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh para pelaku usaha. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap KUHPerdata dan UUPK sebagai bahan hukum yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian jual-beli pada produk yang menggunakan nominal rupiah yang tidak berlaku dianggap sebagai perjanjian yang cacat, karena terdapat cidera kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha. KUHPerdata dengan segala ketentuannya telah mengatur bahwa setiap perjanjian harus didasarkan dengan iktikad baik serta UUPK yang sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Namun Peraturan Mentri Perdagangan No.35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan hanya mengatur mengenai tata cara penetapan harga oleh pelaku usaha, tanpa ada pengaturan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar.
PERAN HUMAS HIMPUNAN PETERNAK DOMBA KAMBING INDONESIA (HPDKI) LAMPUNG DALAM MEMPROMOSIKAN PLATFORM SIDOKA GUNA MENINGKATKAN JUAL BELI ONLINE PADA PETERNAK Yulina; Daud , Rosy Febriani
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu program kerja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) Lampung adalah membantu mensejahterakan perekonomian para peternak di Lampung dengan menggunakan platform SiDoka yang merupakan aplikasi untuk kegiatan jual beli ternak domba kambing dan hasil produk olahan ternak domba kambing. Dalam struktur kepengurusan DPD HPDKI Lampung terdapat bidang Humas. Peran Humas DPD HPDKI Lampung adalah mengedukasikan dan mempromosikan platform SiDoka kepada para peternak domba kambing seluruh Kabupaten dan Kota di Lampung. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran Humas DPD HPDKI Lampung dalam mempromosikan platform SiDoka guna meningkatkan jual beli online pada peternak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membahas peran Humas DPD HPDKI Lampung memegang peranan yang sangat penting dan strategis terhadap pengoptimalan penggunaan media digital sebagai sarana komunikasi global dan promosi produk terhadap konsumen melalui media sosial. Bentuk promosi yang dilakukan oleh seorang Humas DPD HPDKI Lampung yaitu mensosialisasikan platform SiDoka dalam even kontes kambing.
HARMONISASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT SIMAH NIKAH ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH Rais , Sasli
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum adat dan hukum Islam dapat disatukan dengan ketentuan bahwa belum ada pengauturannya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Begitupun dengan adat-adat perkawinan beragam jenisnya. Berlakulah ketentuan yang menyatakan bahwa adat perkawinan boleh dilakukan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti bahwa bahan hukum sekendur sebagai bahan utama untuk menyelesaikan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dilaksanakan oleh umat muslim. Namun jika ketentuan adat ini bertentangan dengan ajaran islam maka orang Islam wajib meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan norma Islam. Adat perkawinan Simah tidak bertentangan dengan ajaran Islam dengan ketentuan bahwa calon laki-laki yang membayar denda karena menikahi anak gadis Dayak, setelah denda dibayarkan barulah diselenggarakan pernikahan. jika pembayaran ini bertujuan untuk menikahi dan sekaligus mengislamkannya, maka adat ini dapat digunakan oleh umat Islam
PERBUATAN CABUL SESAMA PRIA DEWASA (HOMO SEKSUAL) DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NASIONAL Utami, Wahyu; Wijaya , Afriyadi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legalitas merupakan salah satu asas hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu setiap perbuatan dapat dipidana apabila di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya tidak semua perbuatan yang terjadi di dalam kehidupan telah ada pengaturan hukumnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum untuk menentukan status hukum perbuatan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kategori hukum perbuatan cabul sesama pria dewasa dan kebijakan hukum pidana mengenai perbuatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi Pustaka. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan cabul sesama pria dewasa (homoseksual) dalam perspektif Pasal 292 KUHP bukan tindak pidana. Karena Pasal 292 KUHP hanya mengatur perbuatan cabul antara pria dewasa dengan anak yang belum dewasa. Perbuatan cabul sesame pria dewasa dalam perspektif kebijakan hukum pidana adalah cukup urgen dikriminalisasi sebagai tindak pidana, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan.
KETERSEDIAAN INFORMASI PRODUK OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KONSUMEN PRODUK KOSMETIK DI BANJARMASIN) Rahamaniah, Siti Rahamaniah1*; Adawiyah, Rabiatul; Haris, Muhammad; Syarif Hidayatullah, Muhammad
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang ketersediaan infomasi produk bagi konsumen yang menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur pada pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pada produk kosmetik di Banjarmasin dan menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian hukum empiris yang mengaplikasikan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dari 5 informan terdapat 2 informan yang pelaku usaha mengimplementasikan pasal 7 UUPK dan 3 informan lainnya pelaku usaha belum mengimplementasikan pasal 7 UUPK. Jika dilihat dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan tranparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan maka Islam memberikan ruang bagi konsumen dan pelaku usaha untuk mempertahankan hak haknya yang dikenal dengan isilah khiyar. Kendala yang terjadi yaitu konsumen mudah tergiur dengan penawaran atau informasi yang pelaku usaha bagikan di sosial media tanpa mengetahui lebih jelasnya tentang produk tersebut, ketidaktahuan konsumen dengan pelaku usahanya karena tidak membeli secara langsung dan kepercayaan konsumen dengan informasi atau penawaran yang diberikan pelaku usaha tanpa mengetahui kebenaran dan kejujuran pelaku usaha tersebut.

Page 3 of 10 | Total Record : 99

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023