Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Articles
93 Documents
<![CDATA[PENGATURAN TENTANG AKIBAT HUKUM CERAI GUGAT TERHADAP MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH (Studi Terhadap Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) ]]>
<![CDATA[Malik Ibrahim, Maulana]]>;
<![CDATA[Hidayati , Annisa]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71456/sultan.v2i1.731
<![CDATA[Tujuan Penelitian: Untuk Cerai talak dan cerai gugat merupakan salah satu putusnya perkawinan. Menurut pasal 149 KHI bahwa akibat hukum cerai talak adalah bekas suami wajib memberikan mut’ah dan nafkah iddah kepada bekas istrinya dengan syarat tertentu. Dengan adanya SEMA nomor 2 tahun 2019, maka bekas istri berhak mut’ah dan nafkah iddah menurut hukum islam dan akibat hukum cerai gugat terhadap mut’ah dan nafkah iddah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Kemudian data yang telah terkumpul diatas dan dianalisis serta kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan mut’ah dan nafkah iddah akibat perceraian adalah hak bekas istri dan kewajiban suami untuk memilihnya. Dengan terjadinya cerai gugat, bekas istri tetap berhak mut’ah dan nafkah iddah dan bekas suaminya melalui penerapan hak ex officio hukum pengadilan agama.]]>
<![CDATA[KONSEP PEMIDANAAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT ATAS RESIKO MEDIK PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Heriani, Istiani]]>;
<![CDATA[Dewi Megasari, Indah]]>;
<![CDATA[Maksum]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dasar pembenaran rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit, yaitu dengan adanya doktrin respondeat superior, doktrin rumah sakit bertanggung jawab terhadap kualitas perawatan (duty to care); dan doktrin vicarious liability, hospital liability, corporate liability. Adapun permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab rumah sakit berdasar Pasal 46 UU Rumah Sakit; dan apa implikasi dengan adanya ketentuan rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian pada seseorang yang diakibatkan karena kelalaian tenaga kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, pemecahan masalah dari sudut pandang legal issue untuk perlindungan hukum terhadap pasien berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pasien sebagai konsumen yang dirugikan karena kesalahan dan kelalaian tenaga medis (dokter). Hasil dari penelitian adalah bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Implikasi dari ketentuan itu ternyata tidak mudah bagi masyarakat/pasien untuk melakukan gugatan ganti kerugian kepada rumah sakit, karena ternyata terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan tidak semua tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. Alasan-alasan tersebut, seperti: tenaga kesehatan tersebut bukan pekerja di rumah sakit; tidak diketahui bagian mana yang termasuk dalam perjanjian terapeutik dengan dokter dan bagian mana yang termasuk ke dalam ke dalam kontrak dengan rumah sakit.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN METERAI ELEKTRONIK PADA AKTA OTENTIK DI NOTARIS ]]>
<![CDATA[Hasanah, Uswatun]]>;
<![CDATA[Husna, Hidayatul]]>;
<![CDATA[Haris, Muhammad]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Semakin maju pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia maka semakin banyak perubahan yang berdampak pada kehidupan masyrakat salah satunya dalam perjanjian yang adanya meterai elektronik atau disebut e-meterai. Namun pada penerapannya saat ini meterai elektronik kurang diketahui oleh masyarakat dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahuinya. Pada hal ini masyarakat umum juga kurang yakin terhadap keabsahan meterai elektronik karena dianggap bisa dipalsukan. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengumpulkan sumber data dari bahan literatur. Hasil analisa yang diperoleh pada penelitian ini ialah sebuah dokumen yang diletakkan meterai elektronik juga memiliki keabsahan, karena pemerintah sudah mengeluarkan meterai elektronik yang tentu saja itu sudah sah dimata hukum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MEREK KOLEKTIF MENURUT UNDANG UNDANG MEREK ]]>
<![CDATA[Zakariya, Hafid]]>;
<![CDATA[Yuni Afsari, Findi]]>;
<![CDATA[Nisa Arum, Margaretha]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Merek mempunyai peranan dan fungsi penting dalam ekonomi.Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa sejenis, merek juga dapat digunakan sebagai alat promosi bagi pengusaha pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa.Dari banyaknya manfaat dari merek tersebutdan untuk mengurangi peniruan dan penjiplakan maka perlu adanya perlindungan mengenai merek, karenasaat ini banyak peniruan atas merek yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan.Maka dengan banyaknya permasalahan mengenai merek tersebut terdapat rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana perlindungan hukum hak merek kolektif menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek. (2) Apakah merek kolektif dapat dijadikan alternative perlindungan merek di Indonesia?. Dari penulisan ini menunjukkan bahwaMerek kolektif memperoleh pelindungan hukum karena ia mencangkup hal-hal yang terdapat dalam pasal 2 ayat 3, pelindungan hukum tersebut untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Dan jangka waktu pelindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang samadan merek kolektif dapat dijadikan sebagai alternatif dalam melindungi merek di Indonesia karena dengan mendaftarkan merek itu sebagai merek kolektif dapat melindungi secara hukum para pengusaha dari tindak penjiplakan atau peniruan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA FASILITAS INTERNET BANKING TERHADAP KEJAHATAN CYBERCRIME DI PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Safrinadiya Rahman , Yulianis Safrinadiya Rahman]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sub sektor ekonomi yang memobilisasi dana masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi perbankan serta memberikan dampak efisien dan ektivitas yang luar biasa. Salah satu inovasinya yaitu bank menciptakan produk dan jasa. Di balik kemudahan yang didapat dari penggunaan internet banking, ada juga resiko yang di dapat dalam penggunaanya layanan ini, antara lain banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai resiko finasial yang diderita oleh nasabah bank dalam penggunaan internet banking karena ulah para pelaku kejahatan tersebut menyebabkan industri perbankan harus mampu menyiapkan security features yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bahwa transaksi elektronik aman. Sehubungan dengan hal tersebut, perlunya perlindungan hukum diberikan kepada nasabah pengguna Internet Banking diperlukan dalam rangka melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen dalam jasa perbankan, mengingat juga hukum itu memadu dan melayani masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normative, dimana metode ini mengkaji permasalahan dari beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta beberapa literatur hukum serta pendapat-pendapat hukum dari para ahli hukum. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam undang-undang perbankan tidak menyebutkan terkait perlindungan hukum nasabah terhadap cybercrime secara eksplisit, maka jalan yang dapat diambil oleh bank adalah melakukan pencegahan (preventif) terhadap bahaya-bahaya cybercrime. Motif pelaku cybercrime dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Motif Intelektual bertujuan mendapatkan kepuasan pribadi atau intelektual dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan ilmu bidang teknologi informasi. Motif ekonomi, politik dan criminal bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi khususnya bidang ekonomi dan politik. Kejahatan dengan motif ini bersifat individu dan kelompok (korporasi). Diperbankan motif ini disebut motif ekonomi karena hacker bertujuan mencuri identitas nasabah guna menguras dana nasabah.]]>
<![CDATA[PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR PADA “KEADAAN TERTENTU” ]]>
<![CDATA[Hardayanti Adismana, Oktaviana]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kategori kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, karena telah memberikan kerugian besar kepada negara bahkan seluruh rakyat Indonesia. Penerapan pidana sanksi pada keadaan tertentu, setidaknya dapat diterapkan sesuai dengan isi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini perlu dilakukan agar tiga tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud dengan baik. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu peraturan sanksi pidana mati bagi koruptor dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan penerapan sanksi pidana mati bagi koruptor di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peraturan sanksi pidana mati bagi koruptor diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi isi pasal tersebut yaitu: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Penjelasan “keadaan tertentu” diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”. Penerapan sanksi pidana mati bagi koruptor di Indonesia, nampaknya tidak diterapkan secara maksimal. Dalam prakteknya, penjatuhan pidana mati hanya pernah dilakukan dalam mengadili kasus-kasus lain selain kasus korupsi, seperti kasus narkotika dan terorisme. Belum ada satupun koruptor yang dijatuhi pidana mati, meskipun memenuhi kualifikasi “keadaan tertentu”. Vonis terberat yang pernah dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi adalah pidana penjara seumur hidup.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM REGULASI PEMILIHAN UMUM 2024 ]]>
<![CDATA[Herlina , Sri]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh negara demokrasi termasuk Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia selalu dipayungi dengan instrumen hukum. Menyongsong Pemilu 2024 instrumen hukum yang memayungi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Instrumen hukum tersebut dalam keadaanya ternyata mempunyai isu dan permasalahan sehingga menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Isu dan permasalahan tersebut meliputi presidential threshold, parliamentary threshold, sistem Pemilu, dan calon presiden dan wakil presiden. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggali data melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, dan dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Problem dan Tantangan Pemilihan Umum di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu terletak pada lima isu atau permasalahan yang harus dihadapi. Pertama, terkait dengan permasalahan adanya presidential threshold 20% sampai dengan 25%. Kedua, berkaitan dengan parliamentary threshold sebesar 4% dari suara sah nasional. Ketiga, tentang sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Keempat, Putusan mahkamah konstitusi melalui putusan 90/PUU-XXI/2023 telah menambah norma pengalaman keterpilihan dari pemilu, dalam syarat pencalonan presiden-wakil presiden berdasar UU 7/2017. Putusan yang menciptakan polemik berkelanjutan ini digunakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (Kelahiran 1/10/1987) untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUANYA BERDASARKAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Nurpahsari]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini sebagai jawaban terhadap permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini ialah penelitian Kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan metode analisis normatif empiris, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersumber dari perundangan dan pendekatan yang berkaitan dengan data empiris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch dan teori Perlindungan hukum dari Christine S.T.Kansil. Merujuk dari Pasal 82 ayat 1 UU Perlindungan Anak (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak., dan Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan, dukungan finansial, dan lingkungan yang aman bagi anak-anak mereka sesuai prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival and development).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU DALAM SISTEM ADOPSI MENURUT REGULASI YANG BERLAKU ]]>
<![CDATA[Bina Fatma Apriliana]]>;
<![CDATA[Andreas Andrie Djamiko]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengangkatan anak dilakukan karena beberapa faktor yang menjadi alasan beberapa orang tua melakukan pengadopsian. Pengadopsian ini harus mengikuti beberapa prosedur yang kemudian diajukan/dimohonkan ke pengadilan guna mendapatkan penetapan/putusan. Mengingat penetapan ini harus mempertimbangkan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya pengembangan dan unfikasi hukum mengingat kebutuhan praktis yang harus bersifat nasional. Jadi apakah perundang-undangan tersebut masih berlaku dan sesuai dengan pengimplementasiannya. Jenis penelitian ini menggunakan jenis studi doktrinal/pustaka yaitu dengan pendekatan melalui studi dokumen-dokumen yaitu mengkaji dan menganalisis melalui pertimbangan hukum dan sinkronsasi hukum yang tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan dua perbandingan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Dari hasil analisis diketahui bahwa implementasi pengangkatan anak sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang alasan pemohon untuk mengajukan pengadopsian, sesuai dengan syarat-syarat yang tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam penetapan 424/Pdt.P/2023/PA.TA dan penetapan 480/Pdt.P/2023/PA.TA disini pemohon mengangkat anak karena dalam lima tahun pernikahannya masih belum dikaruniai anak dan anak yang diangkatnya tersebut orang tuanya tidak mampu menafkahi dan masih memiliki anak lain yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu adanya faktor kesaksian dari saksi juga memperkuat alasan pemohon. Peranan hakim juga paling penting yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai fakta berdasarkan alasan pemohon serta saksi-saksinya agar tidak terjadi konflik hukum dikemudian hari.]]>
<![CDATA[STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024 ]]>
<![CDATA[Rosana Febryanti Putri]]>;
<![CDATA[Data Wardana]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research aims to find out the strategies the General Election Commission has taken to increase the participation of novice voters and the obstacle of the General Election Commission has faced to provide information to novice voters to not be abstain in the 2024 general election in Riau Province. This research is using a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study shown that the General Election Commission of Riau Provinceo carries out its strategy by socializing to novice voters, especially among high schools and University’s Students held by the General Election Commission of Riau Province and conduct voting simulation directly by students so that they know the flow of voting steps. The General Election Commission of Riau Provinse also provides socializatiob through their social media so the public can reach the latest information about general election in 2024.]]>
