Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Articles
99 Documents
<![CDATA[DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PEMANASAN GLOBAL TERHADAP EKONOMI DUNIA ]]>
<![CDATA[Zakariya, Hafid]]>;
<![CDATA[Suparwi]]>;
<![CDATA[Setyowati , Riris]]>;
<![CDATA[Aditia , Rinto]]>;
<![CDATA[Nur Pratama , Habib Nur Pratama]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perubahan iklim dan pemanasan global yang terjadi sekarang ini adalah dua istilah yang kian hari kian terkenal. Karena merupakan perubahan yang signifikan pada iklim, seperti suhu udara atau curah hujan, selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yang berusaha memaparkan kondisi permasalahan lingkungan hidup, salah satunya yaitu pemanasan global. Hasil penelitian bahwa dampak yang akan terjadi seperti halnya, Cuaca ekstrim seperti hujan kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi sarangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak, sampai pada titik endemik. Sementara kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Sedangkan kemarau, akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran sejam dan hutan mencemari udara yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut akan sering ditemukan kasus-kasus seperti Infeksi Pernapasan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DALAM PERSPEKTIF ASAS “EQUALITY BEFORE THE LAW” ]]>
<![CDATA[Riswandie, Iwan]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71456/sultan.v1i2.545
<![CDATA[“Equality Befor The Law” atau persamaan di hadapan hukum” merupakan salah satu asas dasar dari sistem hukum yang menetapkan bahwa setiap individu, tanpa memandang asal-usul sosial, ekonomi, budaya atau identitas, berhak untuk menikmati keadilan dan kesetaraan yang sama di depan hukum. Prinsip ini berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada kelompok yang kurang beruntung, seperti masyarakat miskin, etnis minoritas, penyandang distabilitas dan kelompok lain yang sering terabaikan. Tulisan ini mengkaji Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang marginal dalam keranka asas hukum “equality Before The Law”. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada keseimpulan tulisan ini adalah usaha preventif perlindungan masyarakat marginal, peraturan harus melindungi hak mayoritas sambil memperhatikan hak masyarakat marginal. Akses terhadap perlindungan dimulai dari dimensi "hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat", termasuk penyelesaian sengketa sesuai tradisi budaya. Akses terhadap informasi hukum, pendidikan hukum, dan penyelesaian sengketa di luar peradilan formal juga penting. Dalam penegakan hukum, aparat harus menjamin perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi, serta memberikan akses yang sama pada sistem peradilan untuk masyarakat tertinggal.]]>
<![CDATA[PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TERKAIT PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT’AH PADA PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF GENDER ]]>
<![CDATA[Khadijah]]>;
<![CDATA[Luthfi, Fuad]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71456/sultan.v2i1.692
<![CDATA[Penelitian ini melibatkan PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru yang dilatarbelakangi adanya penolakan dari Hakim Pengadilan Agama Kotabaru terkait pemberian nafkah pasca perceraian perkara cerai gugat dalam perspektif gender. Walaupun menolak instansi tetap mempertimbangkan pemberian selagi memenuhi syarat, hanya tidak diedukasikan secara terbuka ke masyarakat setempat, dan ini berbanding terbalik dengan dua pengadilan lainnya yang bisa dikatakan welcome terhadap kasus seperti ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris di mana peneliti datang ke lapangan secara langsung. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Setelah itu data dikumpulkan kemudian penulis mengolah data tersebut dengan teknik editing, matriks dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga instansi ini memilik hal yang serupa, yakni tanpa memandang gender mereka tidak serta merta menolak akan pemberian ini, namun harus dilihat dulu apakah istri tersebut memang berhak untuk mendapatkan haknya atau tidak, dan dari 3 instansi ini yang membedakan hanya difasilitas dan edukasinya saja, dengan mengacu kepada dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2018 dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sekaligus menimbang dari segi maqasid al-syariah yang mementingkan kemaslahatan umat manusia, sebab mementingkan kemaslahatan umat juga termasuk kepentingan gender.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ATAS NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA ]]>
<![CDATA[Syahrani]]>;
<![CDATA[Aprilia , Siti Norriezka]]>;
<![CDATA[Haris, Muhammad]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71456/sultan.v2i1.693
<![CDATA[Notaris yaitu dewan publik nan berhak menandatangani dokumen-dokumen hukum. Akta asli adalah akta yang dijadikan dihadapan bagian yang berhubungan, dan dua orang saksi oleh atasan umum yang berwenang. Akta yang asli memiliki daya pembenaran yang besar dan diakui secara sah. Pemberhentian sementara merupakan salah satu tindakan disiplin yang dapat dikenakan kepada Notaris. Nasabah dapat menderita kerugian yang besar dan kecil apabila seorang Notaris diberhentikan sementara. Maka dari itu, butuh adanya perlindungan hukum terhadap konsumen Notaris yang diberhentikan sementara. Tujuan atas pengkajian ini adalah bakal mengenal penjagaan hukum yang ada terhadap klien Notaris yang dipecat sementara.Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dan strategi kajian pustaka. Studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil studi sebelumnya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Berdasarkan temuan penelitian, perlindungan hukum terhadap klien Notaris yang diberhentikan sementara diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Klien yang mengalami kerugian akibat pemberhentian sementara Notaris dapat mengajukan pengaduan hukum. terhadap Notaris yang bersangkutan atau meminta imbalan kepada Dewan Pengawas Notaris. Namun perlindungan hukum terhadap klien Notaris yang diberhentikan sementara harus diperkuat, terutama dari segi proses dan isi. Hal ini disebabkan karena pemberhentian sementara Notaris dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun immateriil bagi kliennya. Berdasarkan temuan penelitian ini, perlindungan hukum terhadap klien Notaris yang dipecat sementara masih harus ditingkatkan. Hal ini diperlukan agar klien merasa puas. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dengan baik.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNMENT DALAM PENGELOLAN DANA DESA ]]>
<![CDATA[Suwarji]]>;
<![CDATA[Sari, Ikka Puspita]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71456/sultan.v2i1.698
<![CDATA[Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah atau yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pemberian kesepakatan bersama menyangkut Pengaturan Proses Pemerintahan. Alokasi Dana Desa adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya Pendapatan Asli Desa. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa. Penerapan prinsip good governance adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Guna memaksimalkan penerapan prinsip good governance, maka diharapkan Kepala Desa perlu meningkatkan kompetensi aparat desa. Selain itu Kepala Desa perlu mendesign pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS BANK SAMPAH SEBAGAI INOVASI DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN: TINJAUAN PRINSIP SYARIAH ]]>
<![CDATA[May Syifa, Dian]]>;
<![CDATA[Noor Ridani, Muhammad]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banyaknya sampah yang terus menumpuk merupakan salah satu permasalahan setiap negara tak terkecuali Indonesia, pengelolaan sampah yang tidak terencana bisa menyebabkan bencana lainnya seperti banjir. Untuk itu perlu adanya inovasi sehingga banyaknya limbah sampah bisa menjadikan potensi peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai inovasi pengelolaan sampah melalui Bank Sampah untuk memberdayakan perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan. Sehingga inovasi ini membuka potensi yang sangat besar yaitu: pengelolaan limbah; meningkatkan perekonomian masyarakat; serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan, dan relevansinya terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang telah mengamanatkan pengelolaan bank sampah harus adanya perubahan paradigma masyarakat, pengendalian sampah harus dilakukan secara cerdas, efisien, dan terprogram. Dari segi Agama, Islam juga mengajarkan tentang kecintaannya terhadap kebersihan. Melalui tinjauan prinsip syariah Bank Sampah sangat mengimplementasikan nilai-nilai agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.]]>
<![CDATA[DINAMIKA POLITIK HUKUM ISLAM ERA ORDE BARU ]]>
<![CDATA[Fuad, Zainul]]>;
<![CDATA[Mahfuzah, Nandani Zahara]]>;
<![CDATA[Hasibuan, Fitri Hidayati]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di Indonesia politik islam berjalan seiring dengan lahirnya Negara Republik Indonesia, dari sejak masa orde lama hingga masa Refomasi. Namun sangat perlu diperhatikan bahwa islam mengalami hubungan yang cukup dramatis sejak orde lama dan baru, yang paling utama adalah pada masa orde baru. Penelitian ini menggunakan metode studi kombinasi yang menggabungkan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris Pada masa ini terjadi transisi paradigma kekuasaan yang bertolak belakang dari orde sebelumnya, dimana Soekarno masih bersikap persuasif dan cenderung mengakomodir berbagai ideologi yang ada, karenanya berpengaruh terhadap peraturan yang dikeluarkan, dan khususnya kaitan dengan Islam. Namun setelah orde lama tumbang, Soeharto memiliki pandangan berbeda, dan cenderung tidak ambil pusing mengenai peraturan ideologi, yang mempentingkan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dampaknya adalah kepada politik Islam yang cenderung stagnan di decade awal, namun berubah pada akhir orde ini. Dimana Makalah ini akan menggambarkan tentang bagaimana dinamika kebijakan politik hukum Islam dan hubungan Soeharto terhadap Islam kala itu.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI REMAJA DALAM ANALISIS KOMPARATIF HAK REMAJA, ANAK, DAN ORANG DEWASA TERHADAP KEPENTINGAN KHUSUS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Riswandie, Iwan]]>;
<![CDATA[Putri Maharani , Hening]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ketidakpedulian masyarakat terhadap kesadaran hukum menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap norma hukum. Tantangan dalam memperkenalkan kesadaran hukum semakin kompleks, terutama karena sifat ilmu hukum yang sui generis. Dalam tahap perkembangan remaja, pentingnya hukum perlindungan yang mempertimbangkan karakteristik unik remaja menjadi krusial dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif, menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Perbedaan perlakuan hukum terhadap remaja mencerminkan dinamika dan tantangan unik mereka. Dalam mengatasi ketidaksetaraan perlindungan hukum, diperlukan upaya bersama dari masyarakat dan pemerintah untuk mendorong perubahan menuju sistem hukum yang lebih inklusif. Perlindungan remaja harus diperluas, memastikan pengakuan hak dan kewajiban hukum mereka. Perbandingan perlindungan antara remaja, anak, dan orang dewasa harus mempertimbangkan kompleksitas dan kekhasan setiap kelompok. Pemahaman mendalam terhadap perkembangan psikososial remaja menunjukkan perlunya diferensiasi perlindungan remaja dari anak-anak dan orang dewasa. Melalui langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif remaja dan membangun fondasi bagi generasi yang tangguh dan bertanggung jawab dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI POLRES SELUMA ]]>
<![CDATA[Nedy, Mona Agustina]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Salah satu kejahatan yang sering kita jumpai di media cetak atau elektronik yaitu kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, khususnya tindak pidana pencabulan. Banyak sekali kasus kejahatan tindak pidana pencabulan dengan korbannya anak. Karena dengan hanya adanya suatu undang-undang tidaklah menjamin kejahatan dan kekerasan terhadap anak akan berkurang tanpa suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat yaitu berupa suatu upaya penanggulangan Adapun Metode Penelitian, jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian empiris. Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Seluma. Hasil Penelitian dan pembahasan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Seluma : Faktor rendahnya tingkat pendidikan formal.Faktor tempat lingkungan dan tempat tinggal. Faktor minuman beralkohol. Faktor teknologi, berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Faktor keluarga Upaya Hukum Yang Dilakukan Polres Seluma Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak, Upaya Preventif. Upaya represif.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PADA POLRESTA BANJARMASIN ]]>
<![CDATA[Wikan Nawang Sari, Safitri]]>;
<![CDATA[Sofyanoor, Andien]]>;
<![CDATA[Fitriani, Maulida]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat, bahkan secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan pembangunan dan masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur juga terjadi di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Terjadinya kasus ini tentu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di lingkungan hukum Polresta Banjarmasin, sehingga kedepannya Polresta Banjarmasin selaku penegak hukum dapat berupaya maksimal dalam mencegah dan menanggulangi pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian pada data primer yang didukung dengan data sekunder. Data primer dikumpulkan pada objek penelitian, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah Polres Banjarmasin diakibatkan oleh perselingkuhan bebas, penyalahgunaan teknologi informasi dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Kemudian bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Polresta Banjarmasin melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan melakukan kegiatan sosialisasi di tingkat desa yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Sedangkan upaya represif melalui pemberian hukuman maksimal terhadap pelaku.]]>
