Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Articles
99 Documents
<![CDATA[Membangun Kebijakan Kinerja Prima Perencanaan Peningkatan Kinerja (Ppk) Dalam Pendekatan Perbaikan Peningkatan Kinerja Yang Manusiawi ]]>
<![CDATA[Mauricefle, Alfian]]>;
<![CDATA[Nugroho, Arif Ganda]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research is a type of literature that is carried out by collecting data, information, and various other data contained in the literature. This study describes the development of prime performance policies for performance improvement planning (PPK) in the performance improvement approach. The discussion is directed to how efforts are being made to improve performance. Meanwhile, research information is informants who understand efforts to improve performance and other information that can support explanations. Performance improvement brings together individual, team and organizational performance targets. Creating linkages between these targets is the first step of the performance planning model. The performance planning model presents a step-by-step process for producing individual work plans. First, it is done by gathering the information needed to produce an effective plan. Second, the at the team and individual levels, and reflects the new plan. Third, conceptualize the actual individual plan. Fourth, negotiate and finalize the plan.]]>
<![CDATA[Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam ]]>
<![CDATA[Latifah]]>;
<![CDATA[Karinda, Merlin]]>;
<![CDATA[Vaira, Rizky]]>;
<![CDATA[Daiyah, Isrowiyatun]]>;
<![CDATA[Tunggal, Tri]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The research method used is library research based on the Al-Quran, hadiths and decisions from MUI fatwas and laws related to legal sources regarding IVF laws in Islam. The sources taken are from several views of the law of artificial insemination in humans (IVF). One of them is according to the opinion of Prof. Dr. Masjfuk Zuhdi, Central MUI Decision. the decision of Nahdlatul Ulama was based on the results of the Alim Ulama National Conference Forum in Kaliurang Yogyakarta in 1981, the Muhammadiyah Tarjih Institute in 1980, the Islamic Fiqh Institute in 1986, which resulted in a conclusion with strengthened legal basis from the Al-Quran and Hadith. In the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) it is stated that if IVF with sperm and egg cells of a husband and wife is legal according to mubah law, it is permissible. This can happen because it enters into endeavors based on religious principles. However, the scholars forbid the use of IVF technology from married couples who use another woman's womb as a means and this is unlawful. The scholars emphasized that in the future, this might cause difficult problems related to inheritance. In their fatwa, the MUI scholars also made a decision if IVF derived from sperm that had been frozen from a deceased husband is also unlawful because it would cause problems related to determining lineage or inheritance. Meanwhile, the process of IVF originating from sperm and egg cells that do not originate from a legal husband and wife, the MUI fatwa has expressly stated that this is unlawful with the same status as opposite sex relations outside of legal marriage or adultery.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa ]]>
<![CDATA[Maksum]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tuntutan para kepala desa yang memperpanjang masa jabatannya dari enam tahun menjadi Sembilan tahun dengan alasan untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan desa telah menimbulkan polemik dikalangan akademisi dan elit politik. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi ratiolegis pembatasan kekuasaan negara dan urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum priemer, sekunder dan tersier data sekunder tersebut dikumpulkan dengan cara studi Pustaka. Selanjutnya data sekunder yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ratio legis pembatasan kekuasaan negara termasuk masa jabatan kepala desa adalah untuk mecegah terjadinya Tindakan sewenang-wenang dan penyelewengan keuangan desa, dan hal ini sesuai dengan paham konstitusionalisme. Kemudian tuntuttan para kepala desa yang memperpanjang masa jabatan dari enam tahu menjadi Sembilan tahun bahwa untuk kepentinan pembangunan desa adalah cukup urgen. Mengingat masa jabatan enam tahun tidak efektif bagi kepala desa untuk melaksanakan pembangunan desa.]]>
<![CDATA[Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bmt Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir ]]>
<![CDATA[Luthfi, Fuad]]>;
<![CDATA[Husna, khotimatul]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi adanya eksekusi jaminan yang diterapkan oleh BMT Darussalam atas pembiayaan akad murabahah kendaraan bermotor (roda dua) yang merupakan lembaga keuangan syariah yang satu-satunya bergerak berdasarkan prinsip syariah di Kecamatan Seruyan Hilir sehingga mekanisme dan ketentuan yang dilakukan oleh BMT Darussalam atas dasar kemaslahatan bersama sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Pendekatan penelitian ini yuridis-sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terhadap AO (Account Officer) Pembiayaan dan Kolektor Pembiayaan dari pihak BMT Darussalam serta nasabah BMT Darussalam yang barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua telah dieksekusi oleh pihak BMT Darussalam. Hasil penelitian yang dilakukan pada BMT Darussalam, eksekusi jaminan terhadap jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor roda dua) pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang dilakukan pihak BMT Darussalam sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily. BMT Darussalam akan melakukan eksekusi jaminan apabila telah diberikan keringanan kepada nasabah serta telah terjadi musyawarah antara pihak BMT Darussalam dan nasabah sesuai kesepakatan, maka pihak BMT Darussalam memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan sesuai kesepakatan pada awal pembiayaan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Poligami ]]>
<![CDATA[Munajah]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71456/sultan.v1i1.239
<![CDATA[Poligami dinilai sebagai permasalahan tersendiri khususnya bagi pihak perempuan dalam hal hak-haknya sebagai istri. Sementara itu para suami pelaku poligami kurang memahami bagaimana praktek poligami tersebut dilakukan. Pengabaian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan akan menimbulkan permasalahan dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu perlu adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap ketentuan poligami dan tuntunan prakteknya secara normatif. Penelitian ini difokuskan pada ketentuan perkawinan poligami menurut Hukum Positif Indonesia dan pemaknaan kata adil menurut Hukum Islam agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan poligami. Tinjauan dari aspek Hukum Islam diperlukan mengingat praktek poligami ini dilakukan oleh umat muslim dikarenakan poligami sendiri memiliki landasan kebolehan di dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat sehingga di harapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami yang membuka jalan poligami dengan sejumlah syarat yang bersifat kumulatif. Peraturan pelaksana Undang-undang Perkawinan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan harus adanya pencatatan perkawinan dari setiap perkawinan yang dilakukan termasuk dalam hal ini perkawinan poligami. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenai sanksi pidana dan dikategorikan sebagai pelanggaran. Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menekankan pada aspek pencatatan perkawinan atau dapat dipahami mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan. Adapun Hukum Islam yang tidak bermaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara normatif makna adil dan menjamin perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak dalam perkawinan.]]>
<![CDATA[Hukum Dan Konsep Sehat Dalam Hubungan Sosial ]]>
<![CDATA[Miha, Ainun]]>;
<![CDATA[Nabella, Fitria]]>;
<![CDATA[Akbar, Muhammad Ali]]>;
<![CDATA[Danan]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71456/sultan.v1i1.261
<![CDATA[Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kepustakaan (library research), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan menjadi serangkaian kegiatan yang berkenaan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca serta mencatat serta mengolah bahan penelitian. Adapun isi materi yang disajikan adalah konsep sehat sakit dalam hubungan sosial. Sehat dan sakit adalah dua kata yang saling berhubungan erat dan merupakan bahasa kita sehari-hari. Dalam sejarah kehidupan manusia istilah sehat dan sakit dikenal di semua kebudayaan. Sehat dan sakit adalah suatu kondisi yang seringkali sulit untuk kita artikan meskipun keadaan ini adalah suatu kondisi yang dapat kita rasakan dan kita amati dalam kehidupan sehari-hari hal ini kemudian akan mempengaruhi pemahaman dan pengertian seseorang terhadap konsep sehat sakit. Hubungan sosial adalah hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, antar orang dengan kelompok. Secara umum hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, saling memengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong.]]>
<![CDATA[PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG KEPALA NEGARA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERPOLITIKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Khasyi'in, Nuril]]>;
<![CDATA[Muthiah, Aulia]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71456/sultan.v1i2.410
<![CDATA[Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al- Ahkam As-Sulthaniyah menyebutkan tentang konsep kepala negara yang secara detail menyebutkan ada tujuh kriteria untuk menjadi kepala negara, yaitu: adil, berilmu, sehat inderawi, sehat organ tubuh, berwawasan, berani/tegas dan keturunan Quraisy. Kriteria ini dianggap sangat ideal untuk seorang kepala negara, selanjutnya konsep ini apakah dapat diterapkan di Indonesia secara maksimal. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan utamanya yaitu peraturan perundang undangan dan referensi yang terkait dengan konsep kepala negara baik dalam kajian hukum positif maupun hukum Islam. Hasil pembahasan menyatakan bahwa Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa kepala negara adalah imam yang dipilih oleh ahlul-Ikhtiyar (dewan pemilih). Konsep pemikiran Al-Mawardi tidak semua relevan dengan perpolitikan yang ada di Indonesia, seperti kriteria Imam tidak semuanya dapat diterapkan dalam perpolitikan di Indonesia. Konsep lain mempunyai kesamaan adalah wajibnya pengangkatan kepala negara dan adanya kontrak sosial berupa sumpah jabatan.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK SYARIAH DAN NASABAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG OBJEKNYA TANAH ]]>
<![CDATA[Fajarina , Mentari]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71456/sultan.v2i1.412
<![CDATA[Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis konsep murabahah di satu sisi, juknis yang ditetapkan oleh bank syariah syariah dan di sisi lain juga harus sesuai dengan hukum positif untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, maka hukum syariah dan hukum positif harus diikuti dengan konsistensi perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan murabahah. akad tersebut dibuat oleh notaris bank syariah. Secara hukum, mudharabah adalah akad dimana sebagian harta atau saham tertentu disediakan oleh pemilik atau pengurusnya kepada pihak lain dalam rangka membentuk persekutuan (joint partnership), dimana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan pihak lainnya saling berbagi keuntungan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan. Hasil pembahasan menyatakan bahwa jual beli menurut konsep pembiayaan murabahah dalam akad murabahah perbankan syariah yang dibuat oleh notaris dengan obyek rumah dan tanahnya yang dengan status sertifikad hak milik konsepnya adalah dimana barang yang menjadi obyek murabahah dalam hal ini rumah dan tanahnya yang berstatus sertifikat hak milik harus sudah tersedia dan dimiliki penjual pada waktu akad jual beli berlangsung.]]>
<![CDATA[KONSEP FIQIH SIYASAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 JO NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ]]>
<![CDATA[Yulianto, Eryck]]>;
<![CDATA[Hasan, Ahmadi]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71456/sultan.v1i2.414
<![CDATA[Fiqih siyasah merupakan pengaturan terkait tentang lembaga pemerintahan. Islam lembaga yang mempunyai tugas mengatur kehidupan masyarakat disebut dengan Ahl al-hall wa al- ‘aqd,sedangkan dalam hukum positif di Indonesia disebut dengan dewan perwakilan rakyat atau dikenal dengan nama lembaga legislatif. Lembaga ini bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan. Salah satunya tentang masalah perceraian yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Jika dilihat dari segi fisik maka Peraturan Pemerintah ini merupakan syarat tambahan bagi masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif dalam tulisan hukum ini adalah penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan berupa kajian fiqh siyasah dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan hukum perkawinan yang ada Indonesia. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa hukum perkawinan merupakan bagian dari kajian fiqh siyasah yang masuk dalam kategori siyasah dusturiyah yaitu kajian pemerintahan yang terkait dengan pembuatan kebijakan dan berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu lembaga peradilan dan kantor urusan agama. substansi dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990, poin-poin yang terdapat dalam beberapa pasalnya mengandung unsur maslahah yang tentunya kemaslahatan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kemaslahatan bagi masyarakat lainnya. Karena salah satu tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 adalah mencegah perceraian.]]>
<![CDATA[PENGARUH GERAKAN-GERAKAN ISLAM FUNDAMENTALISME, REVIVALISME, MODERNISME, DAN TRADISIONALISME ]]>
<![CDATA[Astuti , Laila]]>;
<![CDATA[Kiramy, Salma]]>;
<![CDATA[Aulia, Jannatul]]>
<![CDATA[ SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.71456/sultan.v1i2.416
<![CDATA[Banyak ideologi atau paham yang melandasi gerakan-gerakan Islam. Terutama pada masa kontemporer, banyak perubahan yang melatarbelakangi lahirnya gerakan-gerakan Islam yang ingin mengembalikan zaman seperti pada masa Rasulullah SAW dan refleksi dari gerakan yang satu dengan yang lainnya. Pada artikel ini, dipaparkan dan dijelaskan beberapa gerakan yang lahir dan muncul pada masa kontemporer ini. Melalui metode kualitatif atau pustaka peneliti berusaha menarik Penelitian ini termasuk dalam studi pustaka (library research), jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa literatur yang berkaitan dengan gerakan-gerakan Islam. Hasil penelitian dari beberapa sumber yang didapat, sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa : fundamentalisme, gerakan yang ingin mengembalikan etika dengan cara memperbaikinya secara positif menggunakan ajaran agama yang kembali pada keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, serta manusia dengan dirinya sendiri. Revivalisme, gerakan yang berupaya untuk pemurnian Islam supaya benar-benar kembali kepada sumbernya yang murni. Modernisme, gerakan yang meniru Barat atau mengikuti jejak masyarakat Barat. Tradisionalisme, gerakan yang memiliki orientasi ingin melestarikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah yang dipahami secara tekstual. Gerakan-gerakan tersebut sebenarnya mengandung makna ingin membawa kembali sikap dan pandangan Umat Islam agar tetap sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah.]]>
