cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnalsainmikum@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnalsainmikum@gmail.com
Editorial Address
Lumbung Pare Cendekia Jl. Raya Praya-Mantang KM.07 Aik Mual, Lombok Tengah - NTB 83511 email : jurnalsainmikum@gmail.com
Location
Kab. lombok tengah,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum
Published by Lumbung Pare Cendekia
ISSN : 3025650X     EISSN : 3025650X     DOI : https://doi.org/10.60126/sainmikum
Core Subject : Economy, Science, Social,
Chemistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SAINMIKUM : Jurnal Riset Ilmiah is a peer-review journal that could be access to the public, published by Lumbung Pare Cendekia. This journal is published six issue a year, every month with online version of E-ISSN: 3025-650X. SAINMIKUM provides a platform for researchers, academics, professionals, practitioners and students to embed and share knowledge in the form of empirical and theoretical research papers, case studies, literature reviews and book reviews related to multidisciplinary research. SAINMIKUM welcomes and recognizes high quality theoretical and empirical research papers, case studies, review papers, literature reviews, book reviews, conceptual frameworks, analysis and simulation models, technical notes related to research from researchers, academics, professionals, practitioners, and students.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 53 Documents
 1   2   3   4   5 
Implikasi Pengaturan Sendiri Undang-Undang Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 Fauzi, Ahmad
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i1.816

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan peraturan perundang-undangan yang berbentuk omnibus law yang mengatur beberapa subjek salah satunya yaitu ketenagakerjaan. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja dirasa merugikan para pekerja, sehingga diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan permohon. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum menyatakan mengenai ketenagakerjaan untuk dibuat aturan sendiri. Pertimbangan ini di luar dari permohonan pemohon, sehingga putusan Mahkamah tersebut tergolong Ultra Petita. Namun dalam praktik Putusan Mahkamah Konstitusi telah melakukan Ultra Petita. Ultra Petita dibatasi tidak memasuki ranah lembaga legislatif. Selain itu, Undang-Undang yang bersifat umum dan universal menjadi alasan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan di luar pemohonan jika berkaitan dengan undang-undang yang dimohonkan.
Kepastian Status Hukum Atas Kegiatan Komersial di Ruang Angkasa oleh Pihak Swasta dan Bentuk Tanggung Jawabnya Purisza, Alfian; Mau, Hedwig A; Ismail, Ismail
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i1.821

Abstract

Semenjak suksesnya penerbangan ke ruang angkasa pertama oleh Rusia pada Tahun 1957 dan didukung dengan semakin berkembangnya teknologi terutama di bidang keanatriksaan, hal tersebut memberikan stimulus terhadap pembentukan pengaturan mengenai pemanfaatan ruang angkasa secara internasional. Space Treaty 1967 mengatur seluruh negara atas seluruh kegiatan pemanfaatan ruang angkasa negara dan tanggung jawabnya. Tidak diaturnya secara jelas untuk keterlibatan pihak swasta dalam melakukan pemanfaatan ruang angkasa pada Space Treaty 1967 menimbulkan banyaknya perdebatan mengenai status hukumnya kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta yang bersifat komersial di ruang angkasa. Penulis menggunakan tiga bentuk pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen (documentary study) dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Space Treaty 1967 telah mengatur prinsip-prinsip eksplorasi ruang angkasa beserta tanggung jawab yang harus diemban oleh para pihak yang melakukan eksplorasi. Pengaturan mengenai tanggung jawab selanjutnya diatur dengan Liability Convention 1972 yang mengatur lebih detail mengenai mekanisme dan bentuk tanggung jawab dari kerugian yang timbul dari kegiatan di ruang angkasa. Demikian juga pada hukum nasional Indonesia yang mengabungkan prinsip dari kedua konvensi di atas ke dalam satu pengaturan yakni Undang-Undang Keantariksaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi hukum internasional serta pembentukan mekanisme tanggung jawab yang lebih jelas untuk mengatur aktivitas komersial ruang angkasa oleh pihak swasta khususnya yang bertujuan untuk tujuan komersial.
Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Damanhury, Ardhy; Candra, Mardi; Sagala, Rotua Valentina
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i1.825

Abstract

Penerapan metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi hukum di sektor kesehatan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yakni Bagaimana Bentuk Penyederhanaan Regulasi Melalui Metode Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan? Dan Bagaimana Konsep Penyederhanaan Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Masa Mendatang? Dengan menggunakan Teori Negara Hukum dan Teori Perundang-undangan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis yang diambil dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedang Teknik Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif dengan Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini Penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil Penelitian ini bahwa dalam Penerapan Metode Omnibus Law sebagai Penyederhanaan Regulasi, Metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan perwujudan dari konsep penyederhanaan regulasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Metode ini memungkinkan penyusunan peraturan dengan menggabungkan, mengubah, atau mencabut beberapa regulasi dalam satu undang-undang guna menciptakan sistem hukum yang lebih terpadu dan efisien dan dalam Asas Legalitas dan Implikasi dalam Sistem Hukum Indonesia, Penggunaan Omnibus Law dalam UU Kesehatan telah memenuhi asas legalitas yang menjadi dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Namun, penerapannya lebih umum di negara dengan sistem Common Law, sedangkan Indonesia yang menganut Civil Law lebih dikenal dengan kodifikasi dan unifikasi hukum. Oleh karena itu, Omnibus Law dapat berfungsi sebagai Undang-Undang Payung (Umbrella Act) untuk menciptakan keselarasan hukum dan mencegah tumpang tindih regulasi.
Pemberatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI) Gunawan, Indra; Maryano, Maryano; Mau, Hedwig A
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i1.826

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (UU PTPK), memiliki perbedaan mencolok dengan tindak pidana lainnya. Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi berdampak luas, merusak tatanan kehidupan bangsa, serta merampas hak ekonomi dan sosial masyarakat. Tindak pidana korupsi apabila dilihat dari subjeknya selain pegawai negeri, pegawai swasta atau non-pegawai negeri dapat menjadi subjek dari UU PTPK. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Penyalahgunaan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penafsiran hukum, teori kepastian hukum. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI, pemberatan terhadap pelaku korupsi didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan mempertimbangkan unsur memperkaya diri, penyalahgunaan jabatan, dan kerugian negara, serta faktor pemberat seperti besarnya kerugian negara, peran terdakwa, dampak terhadap masyarakat, dan keadaan tertentu yang memperburuk keadaan. Meskipun memenuhi syarat untuk dikenai pidana mati sesuai Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Atas Akibat Tidak Tercatatnya Dalam Surat Keterangan Waris Indrawati, Dini Ayu; Franciska, Wira; Koto, Zulkarnain
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i2.840

Abstract

Ahli waris merupakan seorang yang menerima harta peninggalan dari orang yang meninggal baik sebagian ataupun seluruhnya karena memang undang-undang menentukan demikian berdasarkan hubungan darah ahli waris ab intestato. Perlunya tercantum dalam surat keterangan waris agar Pembagian waris tidak merugikan bagian mutlak ahli waris menurut undang-undang serta Hak waris anak luar kawin timbul jika pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin tersebut. Dalam penelitian ini membahas bagaimana akibat hukum surat keterangan waris apabila haknya waris anak luar kawin tidak tercatat serta bagaimana perlindungan hukum bagi anak luar kawin apabila hak warisnya tidak mendapat bagian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analis dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Serta teknik analisa bahan hukum dilakukan Penafsiran Gramatikal, dan Penafsiran Sistematis. Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat hukum para ahli waris atas pembagian hak waris terhadap anak luar kawin berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata maka berakibat sengketa hukum bagi legiteme portie yang menghasilkan pembagian tidak merata secara aturan yang berlaku serta Perlindungan Hukum bagi anak luar kawin terhadap pembagian waris tersebut dengan dibuktikannya perkawinan orangtuanya secara undang-undang yang berlaku serta pengakuan dari ayah biologis anak tersebut.
Pengaruh Sistem Otorisasi dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Klien di Kantor Akuntan Publik Boy Febrian Habiby, Muhammad; Iskandar, Asnawi
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i2.850

Abstract

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif merupakan kunci keberlangsungan suatu organisasi. Namun, banyak organisasi, terutama klien Kantor Akuntan Publik (KAP), masih mengandalkan pencatatan manual dan memiliki kelemahan dalam mekanisme otorisasi. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, risiko penyalahgunaan wewenang, dan laporan keuangan yang tidak akurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam persepsi manajemen dan staf akuntansi mengenai sistem pengendalian internal (SPI) pada klien Kantor Akuntan Publik (KAP). Melalui wawancara mendalam dan studi kasus, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SPI, termasuk penggunaan sistem informasi akuntansi dan mekanisme otorisasi.
Pengembangan Produk Tabungan dan Deposito di PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Bengkalis Anisa, Novianti; Julia, Julia
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i2.852

Abstract

Pengembangan produk tabungan dan deposito di PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Bengkalis adalah upaya bank dalam menciptakan dan menyesuaikan produk simpanan sesuai prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan meningkatkan daya saing. Proses ini mencakup inovasi fitur, kepatuhan terhadap regulasi syariah, serta strategi pemasaran yang efektif. Penelitian ini membahas pengembangan produk tabungan dan deposito di PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Bengkalis berdasarkan prinsip perbankan syariah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami proses pengembangan produk tabungan dan deposito, mengidentifikasi jenis-jenis produk yang ditawarkan, serta menganalisis peran dan tugas karyawan dalam pengelolaannya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan produk tersebut, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi pengembangan produk perbankan syariah dan kontribusinya terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah, khususnya di wilayah Bengkalis.
Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembatalan Isbat Nikah Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby Rahma, Mawaddatur; Ahmad, Moh Jufri
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i2.916

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan isbat nikah, khususnya pada Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2022/PA.Sby, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap Pengadilan Agama. Pembatalan isbat nikah merupakan isu yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, dan moral dalam konteks masyarakat Indonesia yang kental dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam pembatalan isbat nikah, dampaknya terhadap hak-hak anak, serta implikasinya terhadap persepsi masyarakat terkait keadilan dan moralitas Pengadilan Agama. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan telaah pustaka dari berbagai sumber hukum Islam dan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam pembatalan isbat nikah tidak hanya berfokus pada legalitas formal, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang mempertimbangkan kesejahteraan anak, stabilitas keluarga, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, keputusan yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, yang berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap integritas Pengadilan Agama sebagai institusi keagamaan yang menjaga nilai-nilai Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan moral sangat penting bagi hakim dalam memutuskan kasus pembatalan isbat nikah, agar keputusan yang diambil tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama.
Kepastian Hukum Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sibarani, Bertoni; Mau, Hedwig Adianto; Chandra, Mardi
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Juni 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i3.958

Abstract

Tahap pemungutan suara ulang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemilihan umum dapat berlangsung dengan baik dan berintegritas. Tahap ini sangat rentan terhadap praktik politik uang oleh peserta pemilu yang ingin meraup suara dari pemilih. Undang-Undang Pemilu belum mengatur norma sanksi dalam tahap pemungutan suara ulang, sehingga menimbulkan kendala dalam penegakan hukum. Analisis kesenjangan hukum dalam Undang-Undang Pemilu ini menggunakan pendekatan teori kepastian hukum, teori sistem hukum, dan teori kewenangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis Undang-Undang Pemilu. Penelitian ini melibatkan kajian teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan hukum untuk mengidentifikasi dan menafsirkan permasalahan hukum yang mendasarinya terkait dengan belum adanya pedoman normatif yang jelas. Ketidakpastian hukum dapat timbul akibat belum adanya pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu dalam rangka penegakan hukum pemilu, bahkan dalam kasus yang diduga terjadi pelanggaran pemilu. Tujuan mendasar hukum adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan menciptakan kedamaian masyarakat; oleh karena itu, pemberian sanksi yang tegas dan konsisten sangat penting. Sanksi yang tegas akan menegakkan kepatuhan dan kewibawaan hukum, apalagi masyarakat cenderung lebih mengutamakan apa yang dianggap lebih relevan atau bermanfaat dalam situasi ketidakpastian hukum. Peran Bawaslu sangat penting dalam menegakkan hukum, khususnya pada tahap pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu. Penguatan Bawaslu melalui revisi UU Pemilu sangat penting untuk mewujudkan penegakan hukum pemilu yang efektif dan berkeadilan, sesuai dengan asas hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).
Kepastian Hukum Terhadap Debitur Leasing Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lating, Muhamad Irwan; Widodo, Gatut Hendro Tri; Pandiyangan, Roni
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Juni 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i3.964

Abstract

Pengaturan jaminan fidusia di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan hak eksekusi kepada kreditur. Akan tetapi, eksekusi sering kali dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan debitur sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama atau melalui pengadilan untuk melindungi hak debitur dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi, pelaksanaan putusan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan kreditur dan terbatasnya pemahaman hukum, sehingga diperlukan kajian yang mendalam untuk menjamin perlindungan hak debitur dan kepastian hukum bagi kreditur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah data dianalisis secara gramatikal dan sistematis, langkah selanjutnya adalah mengolah data secara deskriptif dengan cara mengorganisasikan dan menganalisisnya secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat dilakukan melalui titel eksekutorial, penjualan agunan, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan perjanjian. Namun, tidak adanya sanksi bagi kreditor yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sering kali mengakibatkan eksekusi sepihak tanpa dasar hukum, merugikan debitur, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan melalui pengadilan kecuali debitur secara sukarela menyerahkan agunan berdasarkan perjanjian sebelumnya.

Page 2 of 6 | Total Record : 53

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 5 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Juni 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, April 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202 Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Sains, Ekonomi Dan Hukum (SAINMIKUM)