cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
jurnalcendekiailmiah@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Cendekia Ilmiah
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28285271     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. J-CEKI terbit 6 kali dalam setahun atau tiap 2 bulan sekali. J-CEKI menerbitkan artikel bidang Humaniora dan Ilmu Sosial. Humaniora: Bahasa dan Linguistik, Sejarah, Sastra, Seni Pertunjukan, Filsafat, Agama, Seni Rupa. Ilmu Sosial: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan Seksualitas, Studi Area, Arkeologi, dan bidang terkait lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,880 Documents
 372   373   374   375   376 
Job Crafting dan Dukungan Organisasi dengan Komitmen Organisasi pada Karyawan Rosari, Amelia Putri; Diah Sofiah; Hikmah Husniyah Farhanindya
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15244

Abstract

Perkembangan lingkungan kerja yang semakin dinamis menuntut karyawan untuk mampu menyesuaikan diri melalui inisiatif pribadi dalam menjalankan peran kerjanya, sekaligus memerlukan adanya dukungan organisasi agar keterikatan kerja dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Namun, pada praktiknya, komitmen organisasi karyawan tidak selalu berada pada tingkat yang optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan antara job crafting dan dukungan organisasi terhadap komitmen organisasi karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Seluruh populasi dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh dengan jumlah responden sebanyak 107 karyawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa job crafting dan dukungan organisasi secara simultan berhubungan signifikan dengan komitmen organisasi (F = 82,426; p < 0,01). Secara parsial, job crafting terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan komitmen organisasi (t = 5,613; p < 0,01), sedangkan dukungan organisasi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (t = 0,599; p > 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi lebih dipengaruhi oleh inisiatif internal karyawan dalam membentuk pekerjaannya dibandingkan oleh persepsi terhadap dukungan organisasi.  
Peran Hukum Perikanan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan Siregar, Emiel Salim; Syah, Nisrina; Sharina, Sharina; Arjanis Syahfika; Hijrah Suci Utami; Dini Assyipah Aprillia
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15555

Abstract

Pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan merupakan mandat konstitusi untuk memastikan kedaulatan pangan dan kesejahteraan nelayan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum perikanan Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan (sustainable fisheries management). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, telah mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan internasional seperti Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Namun, implementasi hukum menghadapi tantangan, terutama terkait praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dan harmonisasi regulasi pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, integrasi perizinan berbasis risiko, dan penerapan sanksi yang memberikan efek jera guna menjamin keberlanjutan sumber daya laut.
Implikasi Yuridis Perjanjian di Bawah Tangan Antara Rumah Sakit dan Distributor Alat Kesehatan Septi Wahyuning Mekarsari; Ahmad Hadi Prayitno
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15747

Abstract

Pengadaan alat kesehatan merupakan bagian penting dalam menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam praktiknya, kerja sama antara rumah sakit dan distributor alat kesehatan sering dituangkan dalam bentuk perjanjian di bawah tangan tanpa melibatkan notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perjanjian di bawah tangan apabila terjadi wanprestasi antara rumah sakit dan distributor alat kesehatan, baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum kesehatan, serta memberikan rekomendasi hukum sebagai acuan penyelesaian sengketa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan studi kasus di RSAU dr. Yuniati Wisma Karyani Natuna. Spesifikasi penelitian deskriptif analis, jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, bahan hukum hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dengan tenaga Kesehatan di RSAU dr. Yuniati Wisma Karyani Natuna, dan metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di bawah tangan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, perjanjian tersebut memiliki keterbatasan dari segi kekuatan pembuktian dibandingkan dengan akta otentik. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun peralihan risiko. Dalam perspektif hukum kesehatan, wanprestasi berpotensi mengganggu mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, sehingga rumah sakit tetap memikul tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar perjanjian kerja sama dibuat dalam bentuk akta otentik atau setidaknya dilegalisasi.
Strategi Komunikasi Interpersonal Pengelola SPBU Shell Menteng Jakarta dalam Menjaga Loyalitas Pelanggan Ferry Aldiansyah; Emilianshah Banowo
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15775

Abstract

Peningkatan jumlah konsumsi BBM di Indonesia disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaran setiap tahunnya. Kasus BBM oplosan pada yang terjadi baru-baru ini mengakitbatkan kerugian pada masyarakat dan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada kualitas BBM tersebut. Meningkatnya persaingan di industri penyedia bahan bakar diiringi dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, ramah, dan berkualitas, membuat berbagi perusahaan penyedia BBM berlomba-lomba meningkatkan strategi komunikasi mereka. SPBU Shell menteng menjadi salah satu penyedia layanan yang memfokuskan perhatiannya pada kualitas interaksi langsung antara pengelola dan pelanggan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi interpersonal pengelola SPBU Shell Menteng dalam menjaga loyalitas pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori pertukaran sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi interpersonal pengelola SPBU Shell Menteng Jakarta berhasil menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan melalui keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Penerapan teori Pertukaran Sosial terlihat dari pemberian reward berupa pelayanan ramah, informatif, dan responsif, serta meminimalkan hambatan seperti antrian. Proses komunikasi dilakukan secara profesional dan interaktif, meliputi sambutan hangat, pemberian saran, solusi, dan informasi layanan secara jelas. Pola komunikasi yang digunakan menggabungkan pesan verbal yang sopan dan jelas dengan komunikasi nonverbal seperti senyuman ramah, kontak mata, gestur sopan, penampilan rapi, serta fasilitas yang nyaman dan bersih, sehingga menciptakan hubungan jangka panjang yang positif dengan pelanggan.
Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Hidup yang Terlama Terkait Hibah Wasiat yang Obyeknya Merupakan Harta Bersama Menurut Hukum Perdata Namira Nur Azzahra; Wira Franciska; Felicitas Sri Marniati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15854

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pasangan hidup yang terlama terhadap hibah wasiat dengan objek harta bersama menurut hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis menggunakan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis serta konstruksi hukum melalui analogi dan penghalusan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembagian waris terkait hibah wasiat atas harta bersama, terlebih dahulu harus dipisahkan bagian pasangan hidup terlama sebesar setengah dari keseluruhan harta bersama sebagai haknya, sedangkan sisanya menjadi harta peninggalan yang dibagikan kepada ahli waris sesuai legitime portie apabila terdapat tuntutan legitimaris. Perlindungan hukum bagi pasangan hidup terlama dapat ditempuh melalui gugatan di pengadilan apabila haknya tidak terpenuhi akibat tindakan pihak lain.
Bias Algoritma Artificial Intellegence (AI) Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Zubaidi, Zubaidi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15861

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mentransformasi berbagai sektor kehidupan, namun juga memunculkan persoalan serius berupa bias algoritma yang berpotensi menghasilkan diskriminasi sistemik. Fenomena ini menghadirkan tantangan normatif dalam perspektif hukum Islam, karena keputusan algoritmik dapat memengaruhi keadilan sosial, distribusi ekonomi, dan otonomi intelektual individu. Penelitian ini bertujuan menganalisis bias algoritma dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya prinsip ʿadl, maṣlaḥah, ḥifẓ al-ʿaql, dan ḥifẓ al-māl. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan mengenai etika AI dan teori maqāṣid, serta wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan AI. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola bias dan relevansinya terhadap prinsip syariah. Hasil menunjukkan adanya data bias, design bias, dan deployment bias yang mereproduksi ketidakadilan sosial-ekonomi. Bias tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta berdampak pada perlindungan akal dan harta. Penelitian ini merumuskan kerangka etika AI berbasis maqāṣid yang menekankan keadilan substantif, transparansi, dan akuntabilitas. Integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola AI memperkaya pengembangan hukum Islam kontemporer dan memberi implikasi praktis bagi regulator serta pengembang teknologi.
Perlindungan Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Kkpr Dilihat Dari Undang-Undang Cipta Kerja Qyan Hari Simartla Gudangga; Thalita Olga Zhafirah; Febrio Dosi Pratama; Diana Permata Hati; Wulandari, Wulandari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15925

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme perizinan berusaha, termasuk dalam penetapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat dalam proses penetapan KKPR serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif partisipasi masyarakat tetap diakui dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja melalui prinsip keterbukaan informasi dan hak masyarakat dalam penataan ruang, namun dalam praktiknya terjadi penyederhanaan prosedur yang berpotensi mengurangi ruang partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan serta mekanisme pengawasan agar partisipasi masyarakat tetap terlindungi secara optimal dalam penetapan KKPR.
Implikasi Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Indrastama, Mahogra; Rosmini, Rosmini; Alfian, Alfian
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15985

Abstract

Concurring opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan mekanisme yang memungkinkan hakim menyampaikan alasan hukum berbeda meskipun tetap menyetujui amar putusan mayoritas, sebagaimana diakomodasi dalam praktik MK sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menganalisis implikasi concurring opinion terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia melalui penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa concurring opinion pada umumnya memperkuat independensi hakim dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kebebasan dari pengaruh internal dan eksternal, sekaligus mendorong deliberasi terbuka dan memperkuat legitimasi putusan, seperti tercermin dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun, dalam konteks Indonesia, mekanisme ini juga berpotensi menimbulkan risiko berupa perpecahan internal, penurunan otoritas putusan, serta kerentanan terhadap pengaruh politik atau ideologi apabila tidak disertai pengaturan yang jelas dan ketat. Oleh karena itu, diperlukan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pedoman yang tegas mengenai concurring opinion, penguatan etika hakim, serta publikasi putusan secara komprehensif guna menjaga keseimbangan antara transparansi dan otoritas kekuasaan kehakiman.
Analisis Hukum Konservasi Pesisir Dan Perlindungan Penyu Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Muhammad Ghazy; Anggres Rahmat Fadila; Edra Satmaidi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15997

Abstract

Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah pesisir di Pulau Sumatera yang menjadi habitat peneluran penyu, khususnya penyu hijau (Chelonia mydas) dan penyu lekang (Lepidochelys olivacea). Keberadaan penyu sebagai satwa dilindungi menghadapi ancaman berupa perburuan telur, degradasi habitat, serta aktivitas pembangunan di wilayah pesisir yang tidak berbasis prinsip keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum konservasi pesisir serta efektivitas perlindungan penyu di Kabupaten Kaur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan penyu telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Diperlukan penguatan penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis konservasi untuk menjamin keberlanjutan ekosistem pesisir di Kabupaten Kaur.
The Role of Transfer Pricing, Financial Distress, Business Strategy and Institutional Ownership on Tax Avoidance Desi Jelanti; Muhammad Angga Wiajaya; Amanda Mardhiatul Maul
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16038

Abstract

This study aims to examine the effect of transfer pricing, financial distress, business strategy and institutional ownership on tax avoidance. This study uses a quantitative approach and uses an associative method. The type of data used in this study is secondary data. The data analysis method used in this study is Panel Data Regression Analysis using the Eviews version 10 application and Microsoft Excel. The population used in this study were companies included in the LQ45 Index with a research period of 2018-2023. The sampling technique used the purposive sampling method with 45 Company populations becoming 9 final research samples processed in this study. The results of the study show that simultaneously transfer pricing, financial distress, business strategy and institutional ownership have an effect on tax avoidance. Partially transfer pricing has an effect on tax avoidance, while financial distress, business strategy and institutional ownership have no effect on tax avoidance

Page 374 of 388 | Total Record : 3880

 372   373   374   375   376 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3: April 2026 Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue