cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6287831398687
Journal Mail Official
peshum.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
PESHUM
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28288017     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora menerbitkan artikel bidang: (1) Pendidikan: Pendidikan dan Pembelajaran, Pendidikan Karakter, Pendidikan Inklusi, Kurikulum Pendidikan. (2) Sosial: Ekonomi, Sosiologi, Psikologi, Sosial, Budaya, Antropologi. (3) Humaniora: Sastra, Sejarah, Bahasa, Seni, Filsafat, Agama, Hukum. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora terbit setiap 6 kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 2,033 Documents
 121   122   123   124   125 
Upaya Paksa Penahanan pada Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan Tatas, Juang Tatas; Bastianto Nugroho; Mohammad Roesli
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11818

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai upaya paksa penahanan dalam perkara pidana pada tingkat penyidikan, yang merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum acara pidana di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari dilema antara kepentingan penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengingat penahanan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan seseorang yang sangat sensitif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal, melalui studi literatur terhadap KUHAP, undang-undang terkait, serta pandangan para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait penahanan, dalam praktiknya sering muncul permasalahan seperti penyalahgunaan kewenangan, ketidakjelasan syarat subyektif penahanan, hingga potensi perpanjangan penahanan yang merugikan tersangka. Pembahasan menegaskan bahwa upaya paksa penahanan harus memenuhi syarat-syarat hukum yang obyektif maupun subyektif, dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta memperhatikan masa waktu yang diatur undang-undang agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menekankan perlunya koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk meminimalisir potensi penyimpangan dalam praktik penahanan.
Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Difabel Ayu, Fira Nindia Adela Shinta Ayu A; Bastianto Nugroho; Sri Anggraini Kusuma Dewi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11827

Abstract

Tindak pidana perkosaan terhadap anak difabel merupakan kejahatan yang memiliki dampak serius, tidak hanya terhadap korban yang mengalami trauma fisik maupun psikis, tetapi juga terhadap keadilan dan moralitas masyarakat. Anak difabel, sebagai kelompok rentan, membutuhkan perlindungan hukum khusus karena keterbatasan fisik maupun mental menjadikan mereka lebih mudah menjadi sasaran kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, yang menitikberatkan pada analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta literatur hukum pidana dan viktimologi. Pembahasan difokuskan pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku perkosaan anak difabel, serta perbedaan putusan jika dibandingkan dengan kasus perkosaan terhadap anak non-difabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai upaya pembinaan pelaku, pemulihan korban, dan perlindungan masyarakat. Namun, terdapat disparitas putusan hakim yang dipengaruhi faktor subjektif maupun pembuktian di persidangan, khususnya ketika korban mengalami keterbatasan komunikasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan hukum, perlindungan khusus bagi anak difabel, serta peningkatan peran hakim dalam memberikan rasa keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Moral Generasi Z Ani Sulianti
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11832

Abstract

Perkembangan teknologi informasi terutama media sosial dan akses daring telah menimbulkan fenomena moral pada Generasi Z. Penelitian ini memaparkan bagaimana intensitas penggunaan TI mempengaruhi moral, penalaran etis, dan tanggung jawab sosial mereka. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap 10 jurnal/artikel dari dekade terakhir. Hasil menunjukkan: (1) peningkatan perilaku prososial online dikaitkan dengan penalaran moral tinggi, (2) penggunaan media sosial intens berpotensi menurunkan integritas moral. Studi ini merekomendasikan penguatan pendidikan karakter, digital ethics, dan literasi informasi sebagai strategi mitigasi.
Pengaruh Emotional Branding, Brand Trust dan Brand Awarenees Terhadap Loyalitas Konsumen pada Produk Huawei Authorized Experience Store Plasa Marina Surabaya Mochammad Fajar Al Mubarok; M. Sulhan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11833

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh emotional branding, brand trust, dan brand awareness terhadap loyalitas konsumen produk Huawei di Authorized Experience Store Plasa Marina Surabaya. Metodologi kuantitatif dengan pendekatan survei diterapkan pada 135 responden menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner terstruktur dengan skala Likert lima poin yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emotional branding, brand trust, dan brand awareness secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen dengan nilai F hitung 1,125 (sig. 0,000 < 0,05). Koefisien determinasi sebesar 62,5% mengindikasikan ketiga variabel mampu menjelaskan varians loyalitas konsumen secara substansial. Emotional branding memiliki pengaruh paling dominan (β=0,094), diikuti brand trust (β=0,069), dan brand awareness (β=0,038). Temuan ini mengkonfirmasi pentingnya strategi pemasaran terintegrasi yang menggabungkan dimensi emosional, kepercayaan, dan kesadaran merek dalam membangun loyalitas konsumen berkelanjutan di industri teknologi.
Inovasi Pembelajaran Matematika Berkelanjutan: Pembuatan Tabel Perkalian dan Media Pengenalan Kantong Bilangan dari Kardus Bekas di SD Tualang Rosyada, Nur Kholidah; Putri Nadhilla Aribah Ulfa; Devi Devina; Marcella Oktavia; Cindy Agustia Maharani; Riska Ayu Syaputri; Anisa Rahma; Raja Widya Novchi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11845

Abstract

Pembelajaran matematika di sekolah dasar memerlukan media pembelajaran yang konkret dan menarik untuk membantu siswa memahami konsep abstrak seperti perkalian dan kantong bilangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran matematika berkelanjutan dengan memanfaatkan kardus bekas sebagai bahan utama pembuatan tabel perkalian dan alat peraga kantong bilangan di SD Tualang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran dari kardus bekas berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep perkalian dan kantong bilangan. Tabel perkalian berbahan kardus membantu siswa menghafalkan perkalian dengan lebih mudah melalui pendekatan visual dan taktil. Media nilai tempat dari kardus bekas memungkinkan siswa memahami konsep satuan, puluhan, dan ratusan secara konkret. Hasil tes menunjukkan peningkatan nilai rata-rata siswa sebesar 23,5% setelah menggunakan media pembelajaran inovatif ini. Selain meningkatkan hasil belajar, penelitian ini juga berkontribusi pada pendidikan lingkungan dengan mengajarkan siswa tentang pentingnya daur ulang dan pemanfaatan limbah. Media pembelajaran berkelanjutan ini terbukti efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan, sehingga dapat dijadikan alternatif solusi bagi sekolah dengan keterbatasan anggaran untuk pengadaan media pembelajaran.
Penyalahgunaan Kewenangan yang Dilakukan oleh Pejabat Oktakirana, Dhema Oktakirana; Mohammad Roesli; Bastianto Nugroho
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11859

Abstract

Judul penelitian "Penyalahgunaan Kewenangan Yang Dilakukan Oleh Pejabat" mengkaji masalah gratifikasi dan suap yang melibatkan pejabat di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh budaya "uang pelicin" yang masih marak di masyarakat, meskipun ancaman pidana bagi pejabat yang menerima hadiah telah diperberat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pasal 413 sampai 437 KUHP yang berkaitan dengan kejahatan jabatan telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, teori, dan asas hukum yang relevan. Pembahasan skripsi mencakup hubungan antara KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP, serta pengertian kejahatan dan pelanggaran jabatan. Analisis kasus Raden Sonson Natalegawa menyoroti bagaimana Pengadilan Negeri membebaskan terdakwa, sementara Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana korupsi. Berdasarkan analisis tersebut, skripsi ini menyimpulkan bahwa klasifikasi pasal 418 KUHP sebagai tindak pidana korupsi telah meningkatkan ancaman pidana secara signifikan. Skripsi ini juga menyarankan perlunya peningkatan kesejahteraan dan kesadaran mental pegawai negeri untuk mengurangi godaan menerima hadiah.
Pengembalian Barang Hasil Tindak Pidana Penggelapan Menurut Aturan Hukum Pidana Adlina, Adlina Ratri Maulidya; Bastianto Nugroho; Sri Anggraini K. Dewi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11861

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan yuridis dan konsekuensi hukum dari pengembalian barang atau uang hasil tindak pidana penggelapan di Indonesia. Latar belakangnya adalah adanya perbedaan dalam praktik penegakan hukum terkait pengembalian kerugian, meskipun secara hukum pidana formal perbuatan penggelapan telah selesai saat unsur-unsur pidana terpenuhi. Secara spesifik, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: hubungan pengembalian kerugian dengan penggelapan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan konsekuensi hukum dari pengembalian barang yang digelapkan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan hukum pidana positif dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jurnal hukum, dan kamus. Berdasarkan analisis, secara yuridis pengembalian barang hasil penggelapan tidak mengubah status pidana perbuatan tersebut. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pengembalian ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman bagi terdakwa, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Faktor-faktor seperti itikad baik terdakwa, nominal kerugian, kondisi psikis korban, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sangat memengaruhi keputusan jaksa dan hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembalian barang menjadi faktor pertimbangan penting, meskipun tidak menghapus tindak pidana itu sendiri, dan merekomendasikan adanya perbaikan KUHP untuk merinci batas nominal kerugian guna menghindari ketidakseragaman dalam penegakan hukum.
Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Handini, Handini Rahmayanti; Mohammad Roesli; M. Hidayat
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11863

Abstract

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada kasus gugat cerai yang diajukan istri terhadap suami yang sedang menjalani hukuman pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa keberlangsungan rumah tangga sering kali terganggu ketika salah satu pihak harus menjalani hukuman di penjara, sehingga memunculkan persoalan psikologis, sosial, dan ekonomi yang mendorong istri untuk mengakhiri pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung data sekunder dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dasar hukum gugat cerai istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 132 KHI. Secara sosiologis, fenomena ini mencerminkan pergeseran peran perempuan dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik ketika rumah tangga sudah tidak harmonis. Dengan demikian, gugat cerai istri karena suami dipidana memiliki legitimasi hukum sekaligus aspek sosial yang patut diperhatikan dalam praktik peradilan agama.
Tindak Pidana Penganiayaan dalam Keluarga Menurut UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT Miendi, Miendi Citra Avitama; Bastianto Nugroho; M. Hidayat
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11865

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk penganiayaan merupakan salah satu permasalahan hukum yang terus berkembang di masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penganiayaan secara umum, namun hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan pengaturan yang lebih khusus terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis tindak pidana penganiayaan dalam lingkup rumah tangga serta relevansinya dengan perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa KUHP dan UU PKDRT, serta bahan hukum sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PKDRT memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap korban dibandingkan KUHP, dengan mengatur berbagai bentuk kekerasan yang meliputi fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Meskipun demikian, terdapat kelemahan karena sebagian bentuk tindak pidana dalam UU PKDRT masih dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga bergantung pada pengaduan korban untuk diproses secara hukum. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan penerapan UU PKDRT guna mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Proses Penyidikan Tentang Perkara Kesaksian Palsu Menurut Pasal 242 KUHP Yuliana, Novita; Mohammad Roesli; Bastianto Nugroho
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11869

Abstract

Kesaksian palsu merupakan persoalan serius dalam proses peradilan pidana karena dapat mengaburkan fakta hukum serta menghambat terwujudnya keadilan. Pasal 242 KUHP telah mengatur ancaman pidana bagi saksi yang terbukti memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, namun praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya penyimpangan prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan terhadap saksi yang memberikan kesaksian palsu, mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum, serta kewenangan pihak-pihak terkait dalam penerapan sanksi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penyidikan perkara kesaksian palsu harus mengacu pada KUHP dan KUHAP, khususnya terkait pemeriksaan saksi, prosedur penahanan, serta peran hakim dalam mengeluarkan penetapan. Namun demikian, praktik di lapangan masih ditemukan pelanggaran, seperti penahanan saksi tanpa penetapan hakim, sebagaimana terjadi pada kasus Tommy Soeharto. Hal ini menegaskan pentingnya koordinasi fungsional antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam kerangka integrated criminal justice system. Profesionalisme aparat penegak hukum menjadi faktor utama untuk menjamin penyelesaian perkara kesaksian palsu sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Page 123 of 204 | Total Record : 2033

 121   122   123   124   125 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3: April 2026 Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue