Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum (JRHCES) sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum. Diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli, oleh Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo. Redaksi menerima sumbangan naskah artikel hasil penelitian, artikel ilmiah konseptual, tinjauan kepustakaan dan resensi buku baru, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Nomor ISSN: 2614-5987 (media online), 2599-3364 (media cetak) Focus and Scope
Articles
88 Documents
<![CDATA[HERMENEUTIC PRINCIPLES OF GENERAL JUSTICE IN CIVIL CASES ]]>
<![CDATA[Fajar Rachmad Dwi Miarsa]]>;
<![CDATA[M. Zamroni]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 1 No. 2 (2018): Juli 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v1i2.246
<![CDATA[In the dispute of civil cases filed to the judiciary, the justice seekers seeking justice through the court hope to be able to do it quickly and lawfully. However, in reality the process through the judiciary is not as hopeful, as the principle of justice should be done simply, quickly and costly. The purpose of this paper is to understand the application of the principle of justice done with a simple, quick and light cost with the method of approach used in this study is the normative-empirical law research is a combination of normative legal research with empirical law research. The principle of the judiciary set forth in Article 2 paragraph (4) of Act Number 48 of 2009 on Judicial Power, should be done simply, quickly and lightly and efficiently and effectively and not ruling out precision and accuracy in seeking truth and justice. The application of the principle of justice depends to a great extent on the legal officers of such bodies, especially in the courts and the supreme court of the administrative authorities as well as of the judges handling cases.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN ]]>
<![CDATA[ANNY ADIBAH MUBAROROH]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.872
<![CDATA[Terkait kejahatan dalam rana pidana yang diperbuat oleh anak, dalam hal ini anak dalam kedudukan hukum sebagai pelaku kejahatan yaitu anak yang telah disangkakan, dalam dakwaan dan diputuskan telah bersalah melanggar hukum serta diperlukan suatu perlindungan yuridis. Penelitian yang dilakukan dengan yuridis normatif artinya suatu tinjauan yuridis dalam penelitian yang menggunakan konsep ke perpustakaan, data yang diperoleh dari putusan pengadilan sehingga datanya berbentuk data sekunder.Hasil dari penelitian ini didapatkan dalam UU No. 11/2012 Ayat (1) ke-3 yaitu mengenai pembatasan usia seorang anak yang disebut nakal dan dapat dilakukan pengajuan sidang selambatnya 12 tahun (dua belas) dan usianya belum 18 tahun serta tidak memiliki status kawin. Kebebasan Hakim dalam melakukan penentuan lingkup kejahatan pidananya, serta suatu kebebasan dalam hal memberikan keringanan tentang pemidanaan, dikarenakan dalam regulasi menyatakan tentang suatu batas minimum serta maksimalnya, maka terdapat perbedaan antara beberapa tindak pidana yang sama dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim, hal ini dirasakan sebagai suatu permasalahan karena akan menyebatkan adanya rasa tidak adil antara terpidana ataupun publik sebagai korban, yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki rasa menghargai hukum.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mengenai seorang anak yang melakukan pencurian, maka secara legalitas dalam PN Mojokerto berdasarkan UU No. 3/1997 mengenai pengadilan Anak. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah telah bertindak sesuai peraturan perUU-an dalam hal ini KUHPidana dan UU No. 3/1997 mengenai pengadilan anak.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KARYAWAN YANG MENGALAMI PENGAKHIRAN KERJA AKIBAT PELANGGARAN BERAT ]]>
<![CDATA[FAIZATUL LAILY]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.878
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya terjadi ketidakjelasan alasan pengakhiran kerja yang dilakukan pengusaha dengan cara sepihak sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi pekerja/buruh yang kekuatannya lemah. Segala jenis argument yang digunakan pihak pengusaha dalam mengakhiri hubungan kerja antar pegawainya, diantaranya saat pekerja telah melakukan kesalahan yang bersifat berat, diatur pada pasal 158 ayat (1) UU No. 13/2003. Terkait karyawan berbuat kesalahan bersifat berat,majikan seringkali mengakhiri Hubungan hokum berupa Kerjasama dengan cara satu pihak, berdasar pada putusan MK No. 012/PUU-I/2003, (28 Oktober 2004) pasal 158 adanya pertentangan dengan UUD RI 1945 serta tidak berlandas hukum mengikat. Dalam pelanggaran berat telah tercantum di pasal 158 UU No. 13/2003 membahas terkait lingkup perilaku pelanggaran yuridis / kejahatan sesuai buku ke-2 KUHP. Maka bentuk untuk menyelesaikannya Pengakhiran Kerja akibat pelanggaran tingkat berat mesti melihat dari 2 sisi . Yaitu, pemutusan dalam hubungan kerja bisa dilaksanakan jika telah jatuh putusan yang memiiki permanent legal force atau jika karyawan ditahan dan tidak bisa bekerja berlakulah pasal UU No. 13 / 2003 terkait Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PETOK D DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH ]]>
<![CDATA[MARIA ULFAH]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>;
<![CDATA[NURUL ROHMAH]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.879
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan Petok D ketika melakukan proses mendaftarkan tanah, dan bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah yang kaitannya dengan Petok D.Tujuan penelitian untuk mencoba membahas proses pendaftaran tanah atas dasar Petok D yang kenyataannya zaman sekarang, pelaksanaan belum efektif dan belum merata di Indonesia, termasuk di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.Artikel ini diteliti dengan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologi/empiris agar memperoleh hasil yang maksimal. penelitian dengan menggunakan yuridis normative merupakan suatu bentuk penelaan hukum dengan menggunakan sumber kepustakaan yang digunakan untuk landasan dalam meneliti melalui penelusuran mengenai regulasi serta literat terkait problematika yang ditelaah. Kajian sosioligi/empiris, adalah suatu kajian mengenai lingkungan public/ masyarakat guna untuk dapat memunculkan kenyataan, dan melakukan suatu identifikasi yang akan mendapatkan penyelesaian.Hasil penelitian ini adalah Kedudukan SPPT-PBB sendiri adalah tanda bayar pajak bumi yang dipergunakan untuk bukti administrasi perpajakan, melainkan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah akan tetapi sebagai Dasar perhitungan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak), sedangkan kaitannya dengan PBB merupakan sambungan dari iuran PBB melalui Surat Petok D yang akan berganti. Proses pengurusan sebidang tanah merupakan hal pokok dalam untuk tercapainya kepastian hak terhadap tanah dan hukum. ]]>
<![CDATA[KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI TERHADAP SENGKETA PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[BUCHORI MUSLIM]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.880
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kembali sengketa pertanahan yang merupakan bagian dari perbuatan hukum yang dapat menimbulkan dampak pada kerugian formil maupun metriil pada suatu kasus pertanahan secara serempak yang mempunyai aspek yuridis dalam hukum terkait TUN serta lingkungan hokum tentang perdata, disini banyak masyarakat dilema akan pengajuan perkara pertanahan ini di ajukan terhadap PN ( Pengadilan Negeri) atau PTUN. Studi kasus ini menganalisa Putusan pada PN Sidoarjo Nomor: 59/Pdt.G/2016/PN.Sda. (terkait kasus sengketa pertanahan). Perkara tersebut bermula dari akan diadakan pembebasan lahan seluas 6440 meter persegi bergua dalam mendirikan jalan tol SUMO terletak di Kel. Sepanjang, Kec. Taman serta bertempat di Kab. Sidoarjo, yang dimana ada yang mengklaim bahwa tanah yang akan di bangun jalan tol tersebut adalah milik Yayasan Dharma Provinsi JATIM yang dimana disebutkan dalam bukti seluas 22.320 meter persegi. Penulis dalam hal ini menganalisa kembali putusan pengadilan negeri sidoarjo terhadap sengketa pembatalan sertipikat hak atas tanah yayasan Dharma Provinsi Jawa Timur yang dimana sertipikat adalah produk hukum yang diterbitkan oleh pjabat TUN yaitu BPN kabupaten sidoarjo, maka seharusnya untuk pembatal sertipikat tanah tersebut adalah wewenang dari pengadilan TUN dan hal itu merupakan kompetensi absolut PTUN.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS DALAM PENERAPAN CONCURSUS (PERBARENGAN) TERHADAP TINDAK PIDANA KEDOKTERAN DAN KEFARMASIAN ]]>
<![CDATA[Muhamad Bahrul Ilmi]]>;
<![CDATA[M. Zamroni]]>;
<![CDATA[Bambang Panji Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.881
<![CDATA[Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan Consursus (Perbarengan) Terhadap Tindak Pidana Kedokteran dan Kefarmasian”, Bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisa Penerapan Concursus (perbarengan) termuat pada putusan No. 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT perkaranya mengenai Praktik Pidana Kedokteran dan Pidana Farmasi.Metode ini menggunakan penelitian hukum kasus (case study) yaitu studi penerapan azaz-azaz dan/atau norma hukum dalam putusan pengadilan dalam menangani kasus/perkara tertentu. Dalam penelitian ini di fokuskan untuk meneliti fallacy/kesesatan pertimbangan hukum hakim dalam putusanya.. Serta menggunakan metode pendekatan kasus, yang dilakukan dengan menelaah hasil putusan dari sebuah kasus yang sudah ada guna mendapatkan makna atau informasi tersebut benar – benar terjadi dilapangan.Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa dari sekian pelanggaran yang dilakukan dr. Ester, majellis hakim penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana dengan hukuman penjara pada kurung waktu 5 bulan, 15 hari serta pembebanan denda Rp. 5.000.000,00 apabila denda tidak di bayar maka akan di pidana kurungan 2 bulan. Seharusnya majelis hakim memberikan hasil putusan lebih berat dari putusan yang diberikan pada putusan No. 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT. di karenakan pelanggaran yang di lakukan oleh dr. Ester telah memenuhi unsur – unsur pada pasal 80 ayat (1) UU No. 29/2004 juncto dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana serta dalam pasal 198 UU No. 36/2009 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. pada pasal tersebut juga mengadopsi ketentuan mengenai concursus berlanjut yang dalam teori penerapanya, ancaman terberatlah yang harus diberikan kepada pelaku concursus berlanjut. Jika dalam perkara ini yang diterapkan ketentuan mengenai concursus realis oleh penuntut umum,maka ancaman hukuman pidana pokok yang di berikan oleh penuntut umum adalah tidak boleh melebihi 13 tahun 4 bulan /denda sampai Rp 300.000.000.]]>
<![CDATA[PERANAN KETERANGAN SAKSI YANG MEMBERATKAN (A CHARGE) DALAM DELIK SUSILA SEBAGAI SALAH SATU BUKTI DALAM PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[MUHAMMAD NOFAN NOFRIZAL]]>;
<![CDATA[AGAM SULAKSONO]]>;
<![CDATA[AGUNG SUPANGKAT]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.882
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penyelesaian suatu tindak pidana Penyelesaian suatu tindak pidana sebagai perkara pidana merupakan rangkaian proses, akan tetapi selesai tidaknya suatu kasus pidana, sangat bergantung pada hasil Pemeriksaan Hakim di persidangan Pengadilan Negeri, Dalam acara pidana, sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Tujuan dari penelitian ini adalah agar supaya bisa mengerti dan memahami kenapa menghadirkan saksi yang yang bersifat memberatkan di dalam persidangan atau agar supaya bisa mengerti seberapa kuat kekuatan dari pembuktian keterangan seorang saksi di dalam persidangan dalam perkara Tindak Pidana Perbuatan Susila Nomor 353/PidB/2011/PN.Bangil serta Putusan Mahkamah Agung No. 355K/PidSus/2012. Sebagaimana bunyi pasal 184 KUHP diatas, ada lima (5) terkait penggunaan bukti-bukti dalam persidangan yang digunakan untuk menyelesaikan tindak Pidana. Dalam hal keterangan dari saksi ialah bagian dari alat bukti dan memiliki kekuatan untuk membuktikan bersifat kuat, terlebih utamanya dialami usaha untuk membuktikan perbuatan materiil pelaku tindak pidana. Kapasitas dari pembuktian oleh keterangan saksi yang memberatkan atau A Charge dalam ranah Tindak Pidana Perbuatan Susila adalah sebuah bukti sah serta dalam pemeriksaan yang dilakukan hakim bersifat bebas dalam membuat pertimbangkan lebih dalam substansi daripada penjelasan dari pihak saksi yang memberatkan dengan memberikannya di persidangan agar landasan dari suatu pertimbangan yuridis yang dibuat hakim tentang melabuhkan suatu penyelesaian perkara pidana melalui hukuman penjara selama 3 tahun kepada pelakunya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS ANGGOTA TNI AL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[IMAM SARONI]]>;
<![CDATA[DJASIM SISWOJO]]>;
<![CDATA[Bambang Panji GUNAWAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i1.883
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika pada negara Indonesia sudah pada tahap serius yang memerluka perhatian, sehingga keadaan darurat narkoba telah ditetapkan pemerintahan saat ini. Penyalagunaan mulai Masyarakat biasa sampai dengan Tentara Nasional Indonesia khususnya TNI AL, kedudukan dalam pemanfaatan narkoba sebagai pihak yang menggunakan narkoba dapat disebut pelaku kejahatan tersebut, pada UU No. 35/2009 dikatakan terkait penyalagunaan narkotika merupakan individu/orang dalam penggunaan narkoba yang tidak memiliki suatu hak serta bertentangan dengan hukum. Pecandu yaitu Orang pengguna narkoba yang melanggar hukum. Di institusi TNI khususnya TNI AL sulit diketahui terkait oknun TNI khususnya TNI AL berhubungan dengan narkoba, tetapi terdapat banyak kasus dalam rana narkotika yang telah diperiksa pengadilan khusus militer. Regulasi terkait pengaturan oditur militer dalam rana TNI belum diatur dan direalisasikan, tentang mengaplikasikan penghukuman terhadap para pelaku narkoba sesuai putusan hakim. Pelaksanaannya berupa rehabilitasi sosial serta medis dengan menunjuk RS. Tetapi kenyataan terkait pelaksanaan aturan itu lebih ditekankan pada penghukuman berupa hukuman penjara dan melakukan pemecatan dari Kasatuan TNI.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH LAYANAN OJEK ONLINE ]]>
<![CDATA[MUCH. AGUS SETIAWAN]]>;
<![CDATA[AGAM SULAKSONO]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 2 (2019): Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i2.884
<![CDATA[Makna transportasi adalah suatu alat yang digunakan untuk membawa manusia/barang, dimaan bentuk dari alat tersebut selalu berkembang sesuai perkembangan IPTEK. Alat pengangkut tersebut juga penting bagi masyarakat yang dinilai cukup efisiensi melakukan sebuah kegiatan sehari-hari dan terutamanya terhadap transportasi umum, dengan harga yang cukup murah masyarakat Indonesia memanfaatkan alternatif dalam menjalankan sebuah aktivitas bagi yang tidak memiliki sebuah kendaraan pribadi. Adanya kemajuan teknologi terciptalah transportasi umum dengan berbasis online salah satunya ojek online (GO-JEK) yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Penulis telah merumuskan sebuah masalah yaitu, pertama; bagaimana perlindungan terhadap pengguna jasa yang di rugikan oleh layanan transportasi online?, kedua; adalah bagaimana hukum perlindungan terhadap konsumen yang di rugikan oleh transportasi online? Metode yang dipergunakan dalam melakukan penelaah yuridis terkait bahan sekunder diantaranya menggunakan hukum untuk dasar system aturan, termasuk dalam moral, agama, etika, dan norma hukum. Menentukan referensi dengan menggunakan kepustakaan serta menanyai secara langsung terhadap orang yang terlibat serta bersangkutan di dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian berupa badan usaha dalam bidang transportasi online, harus bertanggung jawab dengan kelalaian yang telah dilakukan sehingga menyebabkann konsumen menjadi rugi, dan konsumen berhak melakukan permohonan gugatan terhadap suatu kerugian yang dialami badan usaha transportasi online dengan 3 aturan yang melandasi diantaranya hukum administratif, pidana, dan perdata.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TENTANG PENGGUNAAN PEKERJA ASING PADA NEGARA INDONESIA ]]>
<![CDATA[MOCHAMAD ALI MUSTOFA]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>;
<![CDATA[MUDJIB ALI MUDJIB]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 2 (2019): Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v2i2.886
<![CDATA[Setiap kehidupan manusia pasti memiliki suatu kebutuhan primer maupun sekunder, dengan kebutuhan primer ataupun sekunder manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidup agar selalu terpenuhi kebutuhannya dengan cara berkerja terhadap orang lain ataupun berusaha sendiri agar selalu tercukupi kebutuhan tersebut. Di Indonesia ini beberapa perusahaan telah memperkerjakan TKA (tenga kerja asing) yang belum mendapatkan izin yang berdasarkan regulasi UU Keimigrasian pada Pasal 71 dijelaskan terkait keberadaan semua orang warga negara asing di negara Indonesia.Pengusaha dalam mempekerjakan pekerja asing harus mempunyai RPTKA, utuk dapat dilakukan penerbitan Izin Mempekerjakan pekerja asing. Pihak yang memberikan pekerjaan kepada pekerja asing harus memiliki pekerja Indonesia untuk mendampingi guna alih teknologi dan alih keahlian.]]>
