Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum (JRHCES) sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum. Diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli, oleh Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo. Redaksi menerima sumbangan naskah artikel hasil penelitian, artikel ilmiah konseptual, tinjauan kepustakaan dan resensi buku baru, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Nomor ISSN: 2614-5987 (media online), 2599-3364 (media cetak) Focus and Scope
Articles
88 Documents
<![CDATA[FORM OF LEGAL PROTECTION FOR EMPLOYERS AND WORKERS DURING THE PROCESS OF RESOLVING DISPUTES TERMINATION OF EMPLOYMENT ]]>
<![CDATA[Syafii Syafii]]>;
<![CDATA[M. Zamroni]]>;
<![CDATA[Sudjiono Sudjiono]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v3i1.989
<![CDATA[This research was created to determine the form of legal protection for employers and workers during the process of resolving disputes termination of employment. This study uses a positive legal literature study on employment using a deductive-inductive approach and emphasizes on reality (law in action). The results showed a form of legal protection for employers and workers during the process of termination of employment consists of prevention (preventive) which in the context of the process of resolving disputes termination of employment is a concrete effort of the state in providing guarantees to human rights in the right of association and the right to negotiate together by providing opportunities to the parties who are disputing in terms of termination of employment relationships to conduct bipartite negotiations aimed at preventing the termination of employment in ways that can be agreed by both parties and can be carried out without anyone feeling harmed and justified by the law and repressive settlement in the process of resolving termination of employment disputes is the arrangement of settlement procedures arranged in such a way as to ensure equal opportunities upfront in law and fair treatment in employment relationships, whose concrete form is termination of employment without or not obtaining determination from the institution of settlement of industrial relations disputes is null and void, which results in the deletion of all or part of the matter related to termination of employment so that the employment relationship continues and all rights and obligations for the parties remain in force that must remain in force as long as it has not obtained a determination from the institution of settlement of industrial relations disputes until the decision or determination of a permanent legal force (inkraht van gewijsde)]]>
<![CDATA[PENGAKUAN PUTUSAN PERADILAN ADAT KUTAI BARAT DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lukman Efendi]]>;
<![CDATA[Bambang Panji Gunawan]]>;
<![CDATA[Agung Supangkat]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v3i1.1507
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan hukum adat dalam hukum nasional yang berkembang di masyarakat saat ini secara keseluruhan mengatur undang-undang dan bagaimana membentengi perlindungan kualitas standar dalam hukum. Melalui pemeriksaan legitimasi standardisasi, dikemukakan 1. Hukum baku ialah asas tidak tertulis yang hidup dalam standar wilayah lokal suatu ruang dan akan tetap hidup selama wilayah lokal tersebut benar-benar memenuhi standar hukum yang telah diturunkan kepadanya. dari nenek moyang mereka sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum baku dan situasinya dalam tatanan hukum umum masyarakat tidak dapat disangkal meskipun hukum baku tidak disusun dan dilihat dari pedoman legitimasinya merupakan hukum yang disalahpahami. Standar hukum akan secara konsisten ada dan hidup di arena publik. 2. Hukum baku ialah hukum yang benar-benar hidup dalam kesunyian, suara kecil penduduk setempat yang tercermin dalam contoh-contoh kegiatan mereka sesuai tradisi dan contoh-contoh sosial-sosial yang tidak bergumul dengan kepentingan umum. Waktu saat ini dapat dipastikan dapat disebut sebagai masa kebangkitan kelompok masyarakat asli yang dicirikan oleh pengenalan pendekatan dan pilihan yang berbeda. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya pemeriksaan dan penyempurnaan tambahan dengan saran-saran bagi penataan hukum publik dan upaya pelaksanaan hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN LIQUEFIED PETROLEUM GAS ATAS PENGGUNAAN KARET PERAPAT YANG TIDAK BERSTANDAR NASIONAL ]]>
<![CDATA[YUANDRI IKA ADITYA]]>;
<![CDATA[Bambang Panji Gunawan]]>;
<![CDATA[Nur Qoilun]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 2 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v3i2.1720
<![CDATA[Dalam penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan tujuan bernegara, tentunya aspek pemenuhan perlindungan hukum wajib diberikan kepada setiap warga negara, termasuk dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Salah satu konsumen yang patut diberi perlindungan hukum adalah konsumen tabung liquefied petroleum gas (LPG). Dengan maraknya penggunaan tabung LPG oleh masyarakat tentunya beriringan juga dengan masalah yang kemudian timbul, dikarenakan setiap proses giat usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dari proses pengisian, pendistribusian, hingga tabung LPG tersebut sampai ke tangan masyarakat seringkali masih ditemukan banyak kecurangan. Seperti menggunakan rubber seal atau karet perapat yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh serangkaian peraturan yang ada. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang Undang No 8 Tahun 1999 telah jelas melarang setiap pelaku usaha menggunakan produk yang tidak sebagaimana mestinya standar yang telah diperintahkan oleh ketentuan Perundang-undangan. Mengenai kaitannya dengan perlindungan konsumen LPG pemerintah telah mewajibkan penggunaan karet perapat oleh setiap pelaku usaha SPPBE dimana landasannya ialah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2012 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mentri Perindustrian No. 84 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasoinal Indonesia Karet Perapat atau bisa juga disebut karet perekat untuk tabung LPG dengan Wajib. Esensinya dari pemberlakuan perundang-undangan tersebut untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, dan agar terhindar dari kecelakaan konsumen LPG.]]>
<![CDATA[LANGKAH HUKUM DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE ]]>
<![CDATA[ADIB MUKHTAR FANANI]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>;
<![CDATA[HARIADI SASONGKO]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v5i1.1912
<![CDATA[Fenomena perjudian akhir-akhir ini semakin marak dilakukan, bahkan telah memasuki semua usia. Tidak hanya masyarakat dewasa, kini banyak anak-anak dibawah umur yang juga ikut dalam permainan judi. Dan tidak hanya itu banyaknya orang yang bermainan judi karena besarnya nominal hadiah yang didapatkan apabila beruntung. Dan seiring berkembangnya zaman maka teknologi juga semakin berkembang. Namun tak banyak orang yang melakukan penyalahgunaan, contohnya dengan melakukan tindak pidana perjudian online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penegakan tindak pidana perjudian online ditinjau dari Undang-Undang ITE (2) upaya pencegahan tindak pidana perjudian online. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian. Pengumpulan data dari Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hasil tindak pidana perjudian dirumuskan pada Pasal 303 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun, atau denda Rp 25 juta.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH BAGI PEKARANGAN YANG TERTUTUP ]]>
<![CDATA[DWI VIKY FERNANDES]]>;
<![CDATA[SUYATNO SUYATNO]]>;
<![CDATA[FAJAR RACHMAD DWI MIARSA]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v5i1.1913
<![CDATA[Bagaimana “bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang akses jalannya tertutup oleh bangunan rumah tetangga nya.”“Pemilik sebidang tanah atau pekarangan, yang demikian terjepit letaknya antara tanah – tanah orang lain, sehingga ia tak mempunyai pintu keluar kejalan atau parit umum, berhak menuntut kepada pemilk – pemilik pekarangan tetangganya supaya memberikan jalan kepadanya melalui pekarangan pemilik tetangga itu, dengan mengganti rugi yang seimbang jalan keluar itu harus diadakan pada sisi pekarangan atau tanah yang terdekat dengan jalan atau parit umum, namun dalam satu jurusan demikian sehingga menimbulkan kerugian yang sekecil-kecilnya, bagi pemilik tanah yang dilalui.”Keberadaan sertifikat yang mampu menunjukkan adanya hak bagi pemilik tempat tinggal untuk mendapatkan jalan dapat menjadi pembuktian hak yang kuat. Apabila terjadi perselisihan antara pihak pemilik tempat tinggal yang tidak mendapatkan jalan karna terjepit oleh hunian tetangga nya, “maka perlindungan hukum diserahkan kepada hakim dengan mengacu kepada asas bahwa hak milik atas tanah berfungsi sosial. Pemilik rumah atau pekarangan yang akses jalan nya tertutup berhak mengajukan gugatan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAKAM JUAL BELI MELALUI MEKANISME ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[AYU DWI MURSIDAH]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>;
<![CDATA[SUYATNO SUYATNO]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v5i1.1914
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi merupakan suatu globalisasi yang dapat memunculkan industry baru yang berupa transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah suatu kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan computer berupa internet. Dalam perkembangan teknologi informasi antara lain adanya website guna melakukan perbuatan jual beli yang dilakukan secara elektronik. berbelanja melalui elektronik mengakibatkan kerugian yang sering terjadi dialami oleh konsumen. Kerugian tersebut muncul akibat tidak berlangsungnya proses transaksi yang dilakukan. Perkembangan teknologi informasi inilah yang memunculkan dasar hukum dalam perlindungan konsumen dalam transaksi elektrinuk yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[MOCHAMAD IMAM HARIYANTO]]>;
<![CDATA[AGUNG SUPANGKAT]]>;
<![CDATA[HARIADI SASONGKO]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v5i1.1916
<![CDATA[Klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Ker ja sangat menyita perhatian publik. Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani per nah bersepakat untuk menunda pembahasan materi mengenai klaster ketenagakerjaan agar dibahas di akhir persidangan DPR. Konstelasi pen”olakan UU sedikit berubah setelah pertemuan beberapa perwakilan serikat pekerja dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan UU Cipta Kerja pada Agustus 2020. Dalam pertem uan itu, serikat pekerja bersama perwakilan Panja RUU Cipta Kerja menyepakati beberapa hal yang rencananya akan diadopsi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja. Penelitian ini mengg unakan metode metode yuridis normatif dan deskriptif anali”tik yaitu penel itian yang menekankan pada studi literatur dengan menggunakan bahan-bahan primer perundang-undangan, buku, literarur, internet atau sumber-sumber hukum yang masih ada kaitan nya dengan penelitian ini, kemudian disajikan dengan sistematis yang menjelaskan suatu keadaan hingga dapat ditarik suatu kesim”pulan yang relevan. Permasalahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Und ang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 13 tah”un 2003 dimana UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan batas waktu PKWT yang sebelumnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Und”ang No. 13 tahun 2003 dimana implikasi dari hilangnya ayat-ayat ini sangatlah serius. Selain menghilangkan jangka waktu maksimal dan batasan perpanjangan, ketentuan baru ini juga menghilangkan kesempatan pekerja untuk berubah status dari pekerja ko ntrak menjadi pekerja tetap. Padahal, posisi pekerja dalam status kerja kontrak jauh lebih rawan dibanding deng an pekerja tetap. Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Tenaga Kerja di Ind onesia Pasca Putu san Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yakni: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terla lu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU ABORSI YANG KORBANNYA DIBAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[KIREY DIAN PUSPITARANI]]>;
<![CDATA[BAMBANG PANJI GUNAWAN]]>;
<![CDATA[AGUNG SUPANGKAT]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v5i1.1917
<![CDATA[Suatu tindakan aborsi yang dilakukan anak dibawah umur dan pidana bagi orang yang memberikan bantuan atau turut serta dalam proses aborsi. Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja dapat berakibat fatal jika ditiru anak dibawah umur. Dengan meraka mengikuti adegan porno yang dapat diakses dengan mudah dan bebas dari unggahan jejaring sosial. Hal ini menyebabkan meningkatnya wanita hamil diluar nikah yang pada akhirnya melakukan aborsi, ditambah lagi aborsi bisa berdampak sangat buruk bagi kesehatan rahim wanita dan berujung kematian.Menurut Pasal 364 KUHP, seorang wanita atau orang yang mendukung dalam menggugurkan kandungan dengan sengaja dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang prinsipnya mengacu pada setiap perbuatan aborsi. Kehamilan yang disebabkan oleh kondisi genetik yang signifikan dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki yang membuat bayi tidak layak untuk hidup di luar kandungan, atau kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan, yang dapat mengakibatkan tekanan psikologis bagi korban perkosaan,]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN MELALUI MEDIASI ]]>
<![CDATA[BENI SAPUTRA]]>;
<![CDATA[AGAM SULAKSONO]]>;
<![CDATA[SUYATNO SUYATNO]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v5i1.1919
<![CDATA[Dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan dan konflik tanah pekarangan terkurung yang tidak memiliki akses jalan yang terjadi dalam masyarakat. Semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam penelitian Ilmu Hukum ini. Tanah sangat penting dalam kehidupan manusia, pemegang hak milik atas tanah salah satu kewajibaannya ialah memberi akses jalan sebidang tanah pekarangan yang tertutup atau terkurung. Tanah memiliki fungsi sosial hak atas tanah yang tertuang dalam pasal 6 UUPA. Tetapi dalam masyarakat sering terjadi konflik permasalahan yang berhubungan dengan sebidang tanah pekarangan yang terkurung tidak memiliki akses jalan, terjadi didesa jeruk legi kecamatan balong bendo kabupaten sidoarjo. Penelitian ini mengunakan studi kasus empiris yaitu dengan cara pengumpulkan data dari peninjauan lapangan, selanjutnta wawancara langsung dari pihak yang terkait yang memiliki sebidang tanah terkurung yang tidak memiliki akses jalan. Dalam penyelesaian permasalahan hal tersebut dapat melalui Mediasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase ialah sebuah proses kesepakatan dari kedua pihak yang berselisih, dalam kesepakatan dari para pihak yang bersangkutan tersebut, sehingga sertifikat hak milik kedua belah pihak yang terkait untuk direvisi perubahan data dan perubahan peta gambar sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional setempat. BPN memiliki wewenang dalam meyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan yang telah tercantum dalam pasal 24 ayat (3) Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 meyatakan bahwa keputusan Perubahan Data pada sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HAK MEWARISI OLEH ANAK ANGKAT ATAS ADANYA HIBAH WASIAT ]]>
<![CDATA[SULTHAN AL AKBAR]]>;
<![CDATA[M ZAMRONI]]>;
<![CDATA[SUYATNO SUYATNO]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51804/jrhces.v5i1.1921
<![CDATA[Studi Tinjauan Yuridis Hak Mewarisi Oleh Anak Angkat Atas Adanya Hibah Wasiat memiliki tujuan untuk mengetahui sebuah proses pengangkatan anak supaya anak tersebut mendapatkan kedudukan hukum yang sudah sah dan untuk megetahui pelaksanaan hibah wasiat anak angkat untuk memperoleh harta warisnya. Metode yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif dari segi hukum dan menggunakan informasi dari perpustakaan ataupun tulisan-tulisan yang bisa disebut dengan literatur. Yaitu cara penyelesaian suatu persoalan dengan mencari informasi dari sumber-sumber yang sudah pernah dibuat. Sebuah proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan lisan dan juga dihadiri dua orang saksi dan di hadapan notaris. Selain itu proses pengangkatan anak bisa dilakukan dengan cara pengajuan permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan negeri setempat dengan sayrat-sayarat atau berkas-berkas yang sudah ditentukan untuk proses tersebut, agar anak angkat tersebut memperoleh kepastian hukum yang sah. Status hukum perdata mengecualikan hak waris anak angkat. Anak angkat tetap memiliki status yang sama dengan anak kandung.. ]]>
