cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochammad Khoirul Rosidin
Contact Email
mochkhoiru@staf.umaha.ac.id
Phone
+6285730047293
Journal Mail Official
reformasi@fh.umaha.ac.id
Editorial Address
JL. Ngelom Megare No. 30 Kelurahan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
Published by Universitas Maarif Hasyim Latif
ISSN : 25993364     EISSN : 26145987     DOI : https://doi.org/10.51804/jrhces.v8i1.16878
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum (JRHCES) sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum. Diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli, oleh Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo. Redaksi menerima sumbangan naskah artikel hasil penelitian, artikel ilmiah konseptual, tinjauan kepustakaan dan resensi buku baru, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Nomor ISSN: 2614-5987 (media online), 2599-3364 (media cetak) Focus and Scope
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 88 Documents
 5   6   7   8   9 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT YANG CACAT HUKUM ACH. BADRUT TAMAM; M. ZAMRONI; SUYATNO
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i1.16879

Abstract

Pembatalan sertipikat tanah dapat terjadi karena adanya kesalahan administrasi maupun cacat hukum sehingga mengakibatkan sertipikat tersebut tidak sah secara hukum. Dalam hal ini, PTUN berperan penting untuk memberikan kepastian hukum sebagai lembaga yang memeriksa dan memutuskan dalam pembatalan sertipikat yang cacat hukum. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dan hasil penyelesaian dari pembatalan terhadap serifikat hak atas tanah pada putusan No. 30/G/2022/PTUN.SBY. Adapun hasil dari penelitian ini: pertama, dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 30/G/2022/PTUN.SBY bahwa persoalan dalam perkara ini terkait dengan persoalan hukum perdata mengenai hak waris atas tanah, yang bukan permasalahan hukum tata usaha negara, maka PTUN tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan. Kedua, Penyelesaian dari pembatalan terhadap perkara serifikat hak atas tanah putusan No. 30/G/2022/PTUN.SBY yakni sengketa dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, maka gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian, sertipikat yang cacat secara hukum dapat dilakukan pembatalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENINDAKLANJUTI SENGKETA KEPERDATAAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019 NOVIANI INDRASARI; AGAM SULAKSONO; AHMAD HERU ROMADHON
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i1.16880

Abstract

Sebagai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang relatif baru, tentu ada beberapa hal terkait Tindakan Pemerintahan yang mesti dikaji lebih dalam agar terwujud kontrol yudisial yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat. Penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa sengketa Tindakan Pemerintahan merupakan sengketa publik yang pemeriksaannya harus menggunakan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Tindakan Pemerintahan adalah bestuurs handelingen, yaitu semua tindakan pemerintah yang meliputi tindakan hukum dan tindakan faktual. Tindakan hukum adalah tindak pemerintahan yang dimaksudkan menimbulkan akibat hukum. Daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN TONI HARTANTO; FAJAR RACHMAD DWI MIARSA; DJASIM SISWOJO
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i1.16881

Abstract

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah tugas utama kepolisian, akan tetapi undang-undang tersebut tidak dapat menjamin setiap anggota kepolisian akan bertugas secara professional, maka masih dimungkinkan terjadi banyak kecurangan terhadap penanganan perkara, Kecurangan-kecurangan tersebut dinamakan pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana. Proses penegakan hukum dilingkungan Polri diperlukan peran seorang atasan yang berhak menghukum (Ankum) sebagai salah satu cara untuk mengatasi palanggaran disiplin. Dalam ruang lingkup Polres yang bertindak selaku Ankum adalah Kapolres. Ini adalah penelitian tentang wewenang Kapolres sebagai Ankum dalam penegakan hukum terhadap anggota Polres yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kapolres menindak anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan bagaimana pelanggaran tersebut diselesaikan. Penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal atau penelitian sosio legal, yang berarti penelitian empiris untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja di masyarakat dan seberapa efektif masyarakat (anggota kepolisian) menghormati hukum. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang Kapolres dalam penegakan hukum terhadap anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kapolres melakukan tindakan terhadap anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan bagaimana pelanggaran tersebut diselesaikan.
SANKSI HUKUM BAGI PELAKU JUAL BELI MOBIL YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN KEPEMILIKAN YANG SAH : STUDI KASUS JUAL BELI MOBIL DENGAN BPKB DI LEASING DONY ADE ACHMADI; AGAM SULAKSONO; SUYATNO
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i1.16882

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum terhadap tindak pidana jual beli mobil yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan juga untuk mengetahui penerapan hukum jual beli mobil yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih ada dileasing.. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebudengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku denganapa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab tindak pidana jual beli kendaraan dengan BPKB masih berada dileasing. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh hasil kesimpulan bahwa : Permasalahan tindak pidana jual beli kendaraan dengan BPKB yang masih ada di leasing dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Menurut Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha yang melanggar aturan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Penerapan hukum dalam jual beli mobil yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)-nya masih di bawah kepemilikan leasing melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti untuk memastikan kelegalan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
PRINSIP THE PROVINCE OF ALL MANKIND DALAM PENDAFTARAN SPACE OBJECTS KE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION BERDASARKAN OUTER SPACE TREATY Fitrillah I. Hi. Subur; Sinar Aju Wulandari
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i1.16899

Abstract

Penggunaan ruang angkasa yang sesuai dengan Pasal 1 Outer Space Treaty adalah penggunaan ruang angkasa dengan memenuhi prinsip the province of all mankind. Akan tetapi, pengaturan-pengaturan mengenai ruang angkasa belum mencakupi semua permasalahan yang saat ini terjadi. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran space objects dalam pengaturannya di Registration Convention dan ITU Convention telah dilakukan berdasarkan prinsip the province of all mankind. ITU memastikan dengan benar negara-negara dapat melaksanakan pendaftaran dan peluncuran space objects nya sesuai dengan ketentuannya. Penyelesaian sengketa pendaftaran space objects yang dapat digunakan dalam ITU Convention juga sesuai dengan kesepakatan para pihak atau dengan melalui arbitrase.
KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM ATAS PENDIRIAN CHROMATIC FAMILY KARAOKE YANG MELANGGAR PERDA NO. 3 TAHUN 2002 DI PEKANBARU AESHA MENTARI PUTRIA; AFDELIA MUTIA FAHRANI; WIRANTO; VITO RADITYA; MUHAMMAD IKHSAN HABIBIE; NURAHIM RASUDIN; TENGKU ARIF HIDAYAT
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i2.16930

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendirian Taman Hiburan Malam Chromatic Family Karaoke di Pekanbaru yang merupakan salah satu konflik antara keberadaan Taman Hiburan Malam tersebut dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum yang mengatur jarak minimal adalah 1.000 meter antara tempat hiburan dan juga rumah ibadah maupun lembaga pendidikan. Chromatic Family karaoke yang berdekatan dengan masjid Paripurna Al-Muttaqin dan beberapa sekolah di Kecamatan Tuah Madani dan Binawidya dianggap melanggar peraturan daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang proses sosial hukum yang berkembang, termasuk bagaimana norma budaya dan kepercayaan warga lokal memperngaruhi persepsi warga terhadap legalitas dan keberadaan tempat hiburan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam dengan warga, karyawan, serta menganalisis dokumen Perda dan hasil mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketegangan antara aspek legal formal Chromatic Family Karaoke telah memenuhi persyaratan perizinan dan tuntutan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai sosial budaya dan Peraturan Daerah. Pada penelitian ini, sangat disarankan kepada pemerintah, pengelola usaha, dan juga masyarakat untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan mendiskusikan secara keberlanjutan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan norma sosial di Pekanbaru.
PERTANGGUNGJAWABAN PERJANJIAN JNE EXPRESS JALUR ANGKUTAN DARAT ATAS WANPRESTASI DI SIDOARJO MAPALUS, ELLYA TRIPUNGKAS; DHOFIRUL YAHYA; DWI MIARSA, FAJAR RACHMAD
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i2.17037

Abstract

Layanan kurir menjadi elemen vital dalam mendukung kegiatan perekonomian dan komunikasi di era digital. JNE Express sebagai salah satu perusahaan jasa ekspedisi ternama di Indonesia memiliki tanggung jawab hukum atas pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang yang dilakukan dengan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban JNE Express atas wanprestasi dalam pengiriman barang serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu perpaduan antara pendekatan hukum normatif dan fakta empiris melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JNE Express belum sepenuhnya memenuhi pertanggungjawaban atas wanprestasi seperti keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan barang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsumen terhadap klausul perjanjian, rendahnya penggunaan asuransi, lemahnya kualitas pelayanan pelanggan, serta kendala teknologi. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen meliputi jalur litigasi dan non-litigasi seperti mediasi dan pengaduan ke BPSK. Edukasi terhadap konsumen dan penguatan sistem manajemen mutu JNE Express menjadi kunci dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen.
PERBANDINGAN KEDUDUKAN HUKUM BAGI ASTRONOT DAN TURIS LUAR ANGKASA DALAM RUANG LINGKUP HUKUM ANGKASA INTERNASIONAL RAMADHAN, IDDO NOOR; WULANDARI, SINAR AJU
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i2.17048

Abstract

Hingga saat ini, masih belum ada perundang-undangan internasional yang secara khusus mengatur mengenai keberadaan turis luar angkasa. Hal tersebut secara langsung mengakibatkan penggolongan atas turis luar angkasa masih tidak jelas jika dibandingkan dengan astronot. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Rumusan masalah antara lain; Bagaimana kedudukan hukum astronot dalam perjanjian-perjanjian luar angkasa internasional dan Bagaimana status hukum turis luar angkasa melalui perjanjian-perjanjian luar angkasa internasional. Pengaturan atas turis luar angkasa masih belum diatur dalam perundang-undangan angkasa internasional, sedangkan untuk kedudukan hukum astronot telah diatur secara umum di dalam Outer Space Treaty pasal 5.

Page 9 of 9 | Total Record : 88

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025 Vol. 7 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 5 No. 2 (2022): Juli 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): Juli 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Januari 2021 Vol. 3 No. 2 (2020): Juli 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020 Vol. 2 No. 2 (2019): Juli 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Januari 2019 Vol. 1 No. 2 (2018): Juli 2018 Vol. 1 No. 1 (2018): Januari 2018 More Issue