cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Haris Munandar
Contact Email
harismunandar@gmail.com
Phone
+6221-52921242
Journal Mail Official
legislasi@yahoo.com
Editorial Address
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Jakarta - Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legislasi Indonesia
Published by Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI
ISSN : 02161338     EISSN : 25795562     DOI : https://doi.org/10.54629/jli.v17i4
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para fungsional perancang peraturan perundang-undangan di seluruh kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia (Volume 1) diterbitkan Tahun 2004 berbentuk Media Cetak. Bulan April 2017 Jurnal Legislasi Indonesia mendapatkan ISSN Elektronik dari LIPI (ISSN : 2579-5562/ONLINE) dan mulai bulan Januari Tahun 2018 Jurnal Legislasi Indonesia dipublikasikan melalui elektronik.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 560 Documents
 45   46   47   48   49 
Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Perspektif Sistem Hukum di Indonesia dan Malaysia Syafrida, Syafrida; Gultom, Pardomuan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i1.1218

Abstract

Desa sebagai entitas hukum di Indonesia memiliki kewenangan lebih untuk mengatur dan mengelola urusan wilayahnya secara otonom, salah satunya membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan sosial dan menjalankan fungsi komersial dengan tujuan mencari keuntungan melalui penawaran barang dan jasa ke pasar. Penelitian ini mengkaji dua hal, pertama bagaimana pengaturan BUMDes dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan kedua bagaimana pengaturan unit usaha berbasis desa/kampung (Social Entreprise) menurut sistem hukum Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun BUMDes di Indonesia dan unit usaha berbasis desa/kampung di Malaysia secara prinsip memiliki tujuan yang sama, yaitu pemberdayaan perekonomian masyarakat desa, namun kedua unit usaha ini memiliki perbedaan secara legal formal. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum yang berbeda dari kedua negara, yakni Indonesia dengan sistem Civil Law dan Malaysia dengan sistem Common Law.
POLITIK HUKUM RESTRUKTURISASI PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH PASCA REFORMASI (SEKILAS TANGGAPAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH) Simarmata, Jorawati
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i4.133

Abstract

Pembentukan perangkat daerah menganut asas desentralisasi dalam penyelengaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Perintah Pusat. Dengan asas desentralisasi berarti ada pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas kepada tingkat bawahnya secara hirarkis. Tuntutan reformasi untuk mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokrasi, lebih transparan, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Menentang reformasi berarti menentang kehendak rakyat. Hanya saja dalam pelaksanaan reformasi kita harus tetap berjalan pada koridor konstitusi, agar reformasi tersebut dapat berlangsung secara damai[1]. Setelah hampir 2 (dua) dekade paska masa reformasi bergulir, telah terjadi perubahan pada urusan pemerintah daerah (otonomi daerah) termasuk format restrukturisasi perangkat daerah dari setiap rezim peraturan perundang-undangan. Tulisan ini merupakan analisis singkat dan kritis tentang politik hukum pembentukan perangkat daerah di Indonesia pasca reformasi. Secara khusus tulisan ini menyoroti beberapa aspek penting dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan restrukturisasi perangkat daerah paska bergulirnya reformasi dari 1999 sampai dengan sekarang. 
FORMALIN DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN; UNDANG-UNDANG PANGAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN FORMALIN IN HEALTH, FOOD AND CONSUMER PROTECTION LAWS STUDIES Budianto, Agus
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v8i1.353

Abstract

Aksi tindakan bisnis pencampuran bahan makanan dan atau minuman dengancampuran bahan berbahaya formalin adalah kejahatan sebagaimana telah diaturdalam Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, danpenerapkan peraturan Nomor 1168/Menkes/PER/X/1999. Kejahatan inidipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau denda sebesarUSD $ 600,000,000.00 (enam ratus juta rupiah). Demikian juga, dapat dilakukantuntutan terhadap badan usaha yang melakukan tindak pidana tersebut denganinstrumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen.
Bhinneka Tunggal Ika: Nilai Dan Formulasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Riyanto, Slamet -; Febrian, Febrian; Zanibar, Zen -
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i2.993

Abstract

Abstract Bhinneka Tunggal Ika becomes an important concern when the issue of national disintegration arises. Therefore, it is necessary to study the value contained in it and its formulation in the legislation. This normative legal research is carried out with a statutory, conceptual, historical and futuristic approach. The results of the research are: first, the value contained in Bhinneka Tunggal Ika, namely the value of unity-unitary must be actualized in the life of the state. Second, Bhinneka Tunggal Ika should be formulated in laws and regulations through: a) strict regulation as the state motto in constitution; and b) formulated in a law concerning the formation of laws and regulations, which are based on the principles of harmony and equality. Abstrak Bhinneka Tunggal Ika menjadi perhatian penting ketika muncul isu disintegrasi bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian tentang nilai yang terkandung di dalamnya dan formulasinya di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan futuristik. Hasil penelitian adalah: pertama, nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu nilai persatuan-kesatuan harus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara. Kedua, seharusnya Bhinneka Tunggal Ika diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan melalui: a) pengaturan secara tegas sebagai semboyan negara dalam Undang-Undang Dasar; dan b) diformulasikan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berlandaskan asas kerukunan dan kesetaraan. 
KONSEP KEADILAN TERHADAP VONIS PERADILAN SESAT: TINJAUAN HUKUM Kurniawaty, Yuniar
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i4.114

Abstract

Sejumlah kasus yang menimpa orang-orang ‘kecil’ belakangan ini menunjukkan bahwa persoalan hukum dan keadilan di Indonesia masih memprihatinkan. Hukum dan keadilan masyarakat telah menjadi seperti dua kutub yang bertentangan. Dari sejarah peradilan sesat di Indonesia setelah kemerdekaan yang terkuak ke permukaan, pada umumnya disebabkan oleh bahan mentah yang diperoleh kepolisian/penyidik bukan kebenaran sejati (materiële waarheid). Menjadi ironi, meski telah memasuki era reformasi namun penegakan hukum di Indonesia masih jalan di tempat, tidak lebih baik dari era dan masa sebelumnya. Bahkan dalam banyak kasus, orang-orang yang tidak bersalah ditangkap, bahkan kemudian divonis bersalah dan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan selama bertahun-tahun. . Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana gambaran umum sistem hukum di Indonesia, bagaimana peradilan sesat dapat terjadi, bagimana konsep keadilan yang sepatutnya terhadap  korban peradilan sesat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Analisis data yang dilakukan bersifat interpretatif. Hukum sudah waktunya dikembalikan pada fungsi semula, sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan. Para pemegang kekuasaan harus memberikan perlindungan kepada masyarakat  yang telah memberi mereka kekuasaan untuk menegakkan hukum. Setiap Warga Negara haruslah sama di hadapan hukum. Kekuasaan harus tunduk kepada pengaturan hukum yang mendasarinya. Hanya kekuasaan yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum dapat menjamin dan melindungi setiap warga Negara. 
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS Pohan, Amrul Partomuan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2009
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v6i2.321

Abstract

Through the development of Legal Theory that started fromthe period of Ancient Rome, when the legal concept ofCorporation was created and then admitted as “independent(separate) legal entity” that may conduct legal action similarto individual. The resemblance of Corporation with individualcontinued in Legal Theory with the concept of “CorporateCrime”, and further with the concept of “Good CorporateCitizen”, in which the Company is expected to also payattention to the interest of its surrounding community, and theenvironment (not only for its own interest).The Company Law uses the term TJSL instead of CSR toemphasize the important role of the Company in participatingin the environmental management. The Company Lawconsiders that the Company responsibility upon the naturalresources is fundamental. Therefore, the Company Lawprovides that the implementation of TJSL is compulsory forthe Company which manage or affect natural resources.The Company Law underlines the requirement for TJSL thathas been provided under certain prevailing laws, among others,laws on Industry, Environment, Prohibition on MonopolyPractices and Unfair Competition, Human Rights, Forestry,Employment, State Owned Company, Water Resources,Mineral Mining and Coal. The Company Law provides thatTJSL should be incorporated in the business plan and budget,and the budget should be determined by the Company withdue regard to the reasonableness and fairness. Theimplementation of which should be included in the AnnualReport.The Company which business activity does not manage noraffect to the natural resources may also implement the TJSL.Basically, the Company Law urges each Company tovoluntarily implement the TJSL, and for which the Companymay be awarded with an Award as appreciation from theauthority, provided further that the TJSL should be includedin the annual business plan and budget.
Pembenahan Muatan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Policy Screening Tool Terhadap Rancangan Undang-Undang Kholifah, Ayu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19 Nomor 2 - Juni 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i2.837

Abstract

Indonesia experienced a communication crisis in the legislative process that resulted in several laws being rejected by the public. The big demonstration against the ratification of the law began with the revision of the KPK Law, followed by the ratification of three other quite controversial laws, namely the amendment of Mineral and Coal Mining Law, the Constitutional Court Law, and the Job Creation Law. This condition is quite disturbing if it repeats itself in the future because it will be a ticking time bomb by continuously eroding public trust in the government. The law, which should be able to become social control, actually creates new problems and does not work effectively, because it does not accommodate the interests of the community, resulting in many rejections through demonstration actions. Representative democracy carried out by the legislature seems to need public assistance to make responsive laws that represent the public interests. This problem makes us aware that there must be improvements in the development of national laws by increasing public participation. This article is normative legal research that used qualitative analysis with a statute approach focused on procedures for the process of legislation. The results indicate that one of the efforts to optimize public participation in forming laws and regulations that do not get consensus from all the legislature’s members is by applying the Policy Screening Tool (PST). PST is a policy analysis tool that could be a parameter of whether a legal draft is feasible to be passed or not.Keywords: policy analysis, law development, screening tool, legal draft.
POLITIK HUKUM REGULASI PEMIIHAN UMUM DI INDONESIA: PROBLEM DAN TANTANGANNYA Diniyanto, Ayon
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i2.464

Abstract

The holding of general elections or elections is a consequence that must be carried out by democratic countries including Indonesia. Implementation election in Indonesia is always covered by legal instruments. Welcoming election in 2019 the overarching legal instrument is Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The legal instrumen in its situation turns out to have problems. Problem include presidential threshold, parliamentary threshold, electoral system, electoral district of magnitude, and result conversion method. The existence of these problems is certainly a challenge in the implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections wich must be faced. Before facing the challenge, it is better to know in advance the legal politics of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. It is very important to know the purpose of making regulations about elections. This article dicusses the legal politics of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections usin three criteria, namly (1) legal policies issued; (2) legal policy background; and(3) law enforcement from policies issued. This aricle also reviews the problem and substnace of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as mentioned.
PENGUATAN LEGALITAS CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN GUNA MENUMBUHKAN EKONOMI NASIONAL Kusumaputra, Ardhwinda; Winarno, Ronny; Retnowati, Endang
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i3.592

Abstract

Perkembangan teknologi informasi terus meningkat, yang mendorong terciptanya inovasi. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah dengan munculnya crowdfunding sebagai teknologi keuangan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis alasan urgensi penguatan crowdfunding, terutama jika diarahkan sebagai alternatif pembiayaan untuk pengembangan daerah pedesaan. Tulisan ini menggunakan metode normatif, yang dilakukan dengan pendekatan teoretis dan perundang-undangan. Data sekunder yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Pada dasarnya, crowdfunding adalah kegiatan untuk mengumpulkan dana yang dimaksudkan untuk merealisasikan dan mengembangkan ide, ide, atau proyek tertentu secara online. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam crowdfunding juga sejalan dengan karakter dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu gotong royong. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam crowdfunding membuktikan bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, crowdfunding juga bisa menjadi salah satu sarana dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat keberadaan crowdfunding ini, terutama sebagai alternatif pembiayaan. Pengembangan kegiatan crowdfunding diarahkan pada skema pendanaan untuk pengembangan daerah pedesaan. Penjabaran dua hal ini dimungkinkan untuk membantu meningkatkan perekonomian nasional. Ini karena keduanya juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan juga dilakukan melalui tiga pendekatan dasar, yaitu substansi, struktur dan budaya
QUO VADIS PENGATURAN PENATAAN RUANG HASIL REKLAMASI Yurista, Ananda Prima; Wicaksono, Dian Agung
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i2.182

Abstract

Reklamasi hampir selalu menjadi polemik di Indonesia karena diduga berdampak buruk pada lingkungan. Namun, reklamasi juga sebagai opsi untuk meningkatkan fungsi ruang. Terlepas dari masalah ini, penelitian ini mencoba untuk melihat dari perspektif lain, yaitu dari aspek hukum perencanaan tata ruang. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa “ruang” tidak hanya tentang ruang darat, tetapi juga ruang laut. Namun, dalam UU tersebut, penataan ruang laut tidak diatur. UU menegaskan bahwa tata ruang laut diatur dengan UU tersendiri. Kemudian, dasar penataan ruang laut diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini menunjukkan adanya dualisme pengaturan antara perencanaan tata ruang darat dan laut dalam UU yang berbeda. Ini menimbulkan pertanyaan yang menarik ketika dikaitkan dengan reklamasi, yaitu terkait dengan status ruang sebagai hasil dari reklamasi, apakah itu menjadi bagian dari tata ruang darat atau laut? Peneliti bermaksud untuk menjawab pertanyaan berikut: (a) bagaimana pengaturan tata ruang sebelum dan sesudah reklamasi? (b) bagaimana status hukum ruang yang dihasilkan dari reklamasi? Apakah tunduk pada peraturan tata ruang darat atau laut? Ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan tinjauan pustaka untuk membedah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dualisme mengenai peraturan tata ruang daratan dan laut membuat perencanaan tata ruang non-integratif, yang hampir selalu menyebabkan polemik reklamasi di Indonesia.

Page 47 of 56 | Total Record : 560

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025 Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025 Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025 Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - April (2025) Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024 Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024 Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024 Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2024 Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023 Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023 Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023 Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19 Nomor 2 - Juni 2022 Vol 19, No 4 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2022 Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022 Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022 Vol 18, No 4 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2021 Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021 Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021 Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2021 Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020 Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020 Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020 Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020 Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019 Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019 Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019 Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019 Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018 Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018 Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018 Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2018 Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017 Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017 Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2017 Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2017 Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016 Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2016 Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016 Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016 Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015 Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015 Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2015 Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2012 Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012 Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2011 Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011 Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2009 Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2009 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2009 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2009 Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2008 Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2008 Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008 Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2005 Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2004 Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2004 Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2004 More Issue