cover
Contact Name
Muhammad Haris Munandar
Contact Email
harismunandar@gmail.com
Phone
+6221-52921242
Journal Mail Official
legislasi@yahoo.com
Editorial Address
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Jakarta - Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legislasi Indonesia
ISSN : 02161338     EISSN : 25795562     DOI : https://doi.org/10.54629/jli.v17i4
Core Subject : Social,
Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para fungsional perancang peraturan perundang-undangan di seluruh kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia (Volume 1) diterbitkan Tahun 2004 berbentuk Media Cetak. Bulan April 2017 Jurnal Legislasi Indonesia mendapatkan ISSN Elektronik dari LIPI (ISSN : 2579-5562/ONLINE) dan mulai bulan Januari Tahun 2018 Jurnal Legislasi Indonesia dipublikasikan melalui elektronik.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 590 Documents
Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja: Strategi Pembentukan Hukum yang Harmonis, Ramah Investasi, dan Demokratis Ayon Diniyanto; M. Zainal Arifin; M. Ainur Rofiq; Nasikhin Nasikhin
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 3 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i3.1632

Abstract

UU Cipta Kerja telah berjalan hampir lima tahun. UU Cipta Kerja lahir dengan alasan perlunya menyederhanakan regulasi dan mempermudah investasi. Walaupun Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan UU Cipta Kerja menabrak substansi demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran tesis dari alasan lahirnya UU Cipta Kerja. Rumusan masalah penelitian ini: (1) bagaimana politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja? dan (2) bagaimana pembentukan hukum yang harmonis, ramah investasi, dan demokratis? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal. Pendekatan penelitian dengan perundang-undangan, teori/konsep, dan kasus. Sumber bahan hukum yaitu  primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi. Analisis bahan hukum secara preskriptif. Politik hukum UU Cipta Kerja sudah ideal, yaitu menyederhanakan regulasi dan mempermudah investasi. Namun dalam faktanya terjadi paradoks. Penyederhanaan regulasi hanya sebatas formal/prosedural, bukan materil/substansial. Begitu juga dengan investasi yang hanya naik secara nominal rupiah tapi tidak memberikan lapangan pekerjaan yang tinggi. Perlu ada strategi pembentukan hukum yang harmonis, ramah investasi, dan demokratis. Strategi pembentukan hukum yang harmonis dengan strategi formal/prosedural dan materil/substansial. Strategi pembentukan hukum yang ramah investasi dengan pola memberikan equilibrium akses dan advokasi hukum kepada investor dan masyarakat secara luas dan berkeadilan. Strategi pembentukan hukum yang demokratis substansial dengan mengoptimalkan peran DPR untuk menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat.
Keadilan Anggaran dan Hak Warga Negara dalam Negara Kesejahteraan: Analisis Doktrinal atas Batas Intervensi Mahkamah Konstitusi terhadap Kebijakan Pensiun Pejabat Negara May Lim Charity
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 3 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i3.1786

Abstract

Perkembangan negara kesejahteraan telah mengubah kedudukan anggaran negara dari instrumen yang semata-mata bersifat fiskal menjadi instrumen konstitusional yang berkaitan erat dengan keadilan distributif dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Namun, dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal masih banyak dikaitkan dengan doktrin open legal policy yang dapat membatasi pengujian konstitusional secara substantif terhadap pilihan kebijakan anggaran pembentuk undang-undang. Artikel ini mengkaji batas konstitusional intervensi yudisial terhadap kebijakan fiskal melalui pengujian kebijakan pensiun pejabat negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi Mahkamah terutama berfokus pada ketidaksesuaian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dengan struktur ketatanegaraan pasca-amandemen UUD NRI Tahun 1945, dan belum mengembangkan kerangka substantif untuk menguji distribusi fiskal berdasarkan prinsip keadilan distributif, proporsionalitas, kesetaraan, dan dampak sosial kebijakan anggaran. Putusan tersebut dengan demikian belum membentuk kerangka constitutional budget review yang koheren dalam pengujian kebijakan fiskal. Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan constitutional budget justice sebagai paradigma analitis baru dalam pengujian konstitusional terhadap kebijakan fiskal dalam negara kesejahteraan. Konsep ini mengintegrasikan diskresi kebijakan fiskal, keadilan distributif, perlindungan hak konstitusional, dan judicial restraint, yang dioperasionalkan melalui model limited judicial intervention. Dalam model ini, Mahkamah Konstitusi tidak menentukan prioritas atau rincian alokasi anggaran, tetapi dapat menguji kebijakan fiskal ketika dampak distribusinya menimbulkan persoalan konstitusional yang dapat diidentifikasi berdasarkan rasionalitas, proporsionalitas, kesetaraan, hak sosial, dan kesejahteraan publik.
Dinamika Pengakuan dan Perlindungan Hak Maternitas Pekerja Perempuan dalam Legislasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Catur Nugraheni; I Gusti Kadek Agung Arka Yoga; Muhammad Reffarm Dwi Putra
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 3 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i3.1633

Abstract

Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) disusun untuk mendukung pemenuhan hak-hak maternitas dan untuk menjamin kesejahteraan menyeluruh bagi pekerja perempuan. Meski kesejahteraan perempuan telah diakomodir dalam hukum positif Indonesia, namun diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai cakupan keberlakuan jaminan pemenuhan hak tersebut agar lebih komprehensif dan implementatif. Tulisan ini pertama akan membahas mengenai kerangka konsep eksistensi dan perlindungan hak maternitas, Kedua membahas mengenai dinamika yang terjadi dalam proses awal pembentukan peraturan serta isu dan respon dari aktor pendukung maupun aktor kontra dari aspek yang terdapat dalam RUU KIA. Tulisan ini menggunakan metode penelitian gabungan, yaitu metode penelitian doktrinal terhadap isi RUU KIA dan metode penelitian sosio-legal. Hasil penelitian menyatakan bahwa hak maternitas merupakan hak dasar bagi perempuan yang menyangkut fungsi reproduksinya. Selanjutnya diperoleh fakta bahwa Mini Fraksi DPR bersuara bulat mendukung perpanjangan waktu cuti, organisasi pengusaha dan masyarakat menolak masa cuti yang lama karna akan berdampak pada pengusaha maupun pekerja perempuan itu sendiri, kementerian/Lembaga rata-rata mendukung proses legislasi RUU KIA, sedangkan kelompok akademisi memberi masukan berupa sinkronisasi dan pelibatan pemerintah dalam hal pembayaran upah cuti.
Rekonstruksi Efisiensi, Akuntabilitas, dan Legitimasi Demokratis melalui Artificial Intelligence Dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan Sutrisno S. Ade; Muhammad Rachmad Tahir
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 3 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i3.1753

Abstract

Transformasi global AI, ditandai pemberlakuan European Union Artificial Intelligence Act berbasis risiko, adopsi Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang sistem AI yang aman, terlindungi, dan tepercaya, serta perkembangan generative AI, telah menempatkan AI sebagai persoalan rule of law, demokrasi, hak fundamental, dan distribusi kewenangan publik. Penelitian ini mengkaji problem risiko konstitusional dan demokratis dalam integrasi AI ke dalam perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta merumuskan konsep tata kelola yang menjaga legitimasi pembentukan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi, harmonisasi, evidence-based regulation, deteksi konflik norma, dan pengolahan partisipasi publik, tetapi juga menimbulkan opacity, algorithmic bias, technocratic drift, distorsi partisipasi, delegation by technology, dan responsibility gap. Kontribusi ilmiah penelitian terletak pada formulasi konsep augmented constitutionalism yang menempatkan AI sebagai decision-support system, bukan legislator otonom. Implikasi kebijakan diwujudkan melalui roadmap tata kelola AI yang bertahap, berbasis risiko, transparan, dapat diaudit, menjamin human oversight, dan mempertahankan kewenangan normatif pada lembaga demokratis.
Studi Komparatif Terhadap Batasan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Melalui Analisis Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Ahmad Reihan Thoriq
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 3 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i3.1602

Abstract

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945 memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Dalam praktiknya, Mahkamah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai negative legislator yang membatalkan norma inkonstitusional, tetapi juga kerap membentuk norma hukum baru sebagai positive legislator. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang bukan hanya membatalkan norma, tetapi juga menetapkan ambang batas baru pencalonan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam putusan tersebut, serta menganalisisnya melalui pendekatan perbandingan dengan praktik di Jerman, Korea Selatan, dan Italia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut berpotensi melampaui kewenangan yudisial dan memasuki ranah legislatif, terutama karena tidak adanya kekosongan hukum dan ketidaksesuaian dengan petitum pemohon. Sementara di negara lain, peran pengadilan sebagai positive legislator dibatasi secara ketat hanya dalam kondisi kekosongan hukum atau keadaan mendesak. Oleh karena itu, dibutuhkan batasan yang tegas agar Mahkamah Konstitusi tetap berada dalam koridor kewenangan yudisial dan tidak menimbulkan konflik dengan kekuasaan legislatif.
Transformasi Konsep Keadaan Darurat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia The Transformation of the Concept of State of Emergency in the Indonesian Constitutional System Ahmad Haris Junaidi; Wicipto Setiadi; Indra Hendrawan; Rizki Bima Anggara; Risma Apriyanti
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 3 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i3.1668

Abstract

Keadaan darurat merupakan instrumen konstitusional yang memberikan kewenangan luar biasa kepada negara untuk merespons situasi krisis yang mengancam keselamatan negara dan masyarakat. Dinamika praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan adanya pergeseran makna keadaan darurat dalam sistem ketatanegaraan, dari instrumen legitimasi kekuasaan politik menuju mekanisme hukum administratif yang dilembagakan dalam kerangka negara hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi konsep dan praktik keadaan darurat di Indonesia serta merumuskan model transformasi yang lebih konstitusional dan akuntabel di masa depan. Kerangka analisis penelitian ini bertumpu pada pemikiran mengenai relasi antara hukum dan kekuasaan dalam keadaan darurat sebagaimana dikemukakan oleh Carl Schmitt dan Hans Kelsen, serta perkembangan teori hukum tata negara darurat dalam negara hukum modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif hukum dengan jenis penelitian doktrinal (yuridis-sosiologis), dengan tipe penelitian historis dan komparatif untuk menelusuri perkembangan pengaturan dan praktik keadaan darurat dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga periode kontemporer, sekaligus membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum darurat dalam negara demokrasi konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadaan darurat di Indonesia mengalami transformasi dari darurat politik yang berorientasi pada konsolidasi kekuasaan menuju darurat administratif yang berorientasi pada tata kelola krisis. Namun demikian, praktik penerapannya masih memperlihatkan dominasi kewenangan eksekutif serta belum optimalnya mekanisme pengawasan legislatif dan yudisial, sehingga berpotensi memperluas kewenangan darurat tanpa pembatasan konstitusional yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi hukum darurat di Indonesia belum sepenuhnya mencapai bentuk hukum darurat konstitusional yang demokratis dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan temporeritas dalam pengaturan keadaan darurat, disertai reformasi legislasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya serta perumusan model transformasi keadaan darurat yang menegaskan pergeseran paradigma dari kekuasaan luar biasa menuju tata kelola konstitusional yang menempatkan hukum darurat sebagai bagian dari sistem pengawasan demokratis.
Antinomi Hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Nazhif Ali Murtadho
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 3 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i3.1607

Abstract

Disharmoni antara rezim hukum korporasi dan pasar modal di Indonesia memunculkan urgensi yuridis akibat antinomi norma dalam Pasal 79 ayat (10) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketentuan a quo menciptakan ketidakpastian hukum dengan memberikan otoritas kepada regulasi teknis pasar modal untuk menyimpang dari undang-undang, yang secara empiris memicu sengketa dualisme kepengurusan dan corporate deadlock seperti pada kasus AISA dan CNKO. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi antinomi vertikal tersebut serta merumuskan model penyelesaian berbasis hierarki norma. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji penerapan asas preferensi hukum dalam perspektif teori Stufenbau Hans Kelsen. Temuan penelitian menegaskan bahwa Pasal 79 ayat (10) mengandung cacat logika hukum yang melanggar asas lex superior derogat legi inferiori karena menyejajarkan norma yang tidak setara. Sebagai solusi konkret, penelitian ini merekomendasikan novelti “Klasifikasi Normatif” berbasis sinkronisasi substansi. Konsep ini memisahkan kewenangan derogasi menjadi Kelompok Primer (level undang-undang) yang berlaku mutlak asas lex specialis, dan Kelompok Sekunder (aturan pelaksana) yang dilarang mereduksi hak substantif pemegang saham. Rekonstruksi ini mendesak revisi redaksional pasal guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan investor dalam tata kelola perusahaan terbuka.
Disharmoni Regulasi Terkait Dengan Pemberian Hak Atas Tanah Pada Perairan Pesisir Rikardo Simarmata
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 3 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i3.1719

Abstract

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah lama menyelenggarakan pemberian Hak Atas Tanah (HAT) pada perairan pesisir, sekalipun jumlahnya tidak sebanding dengan yang diberikan di daratan. Pemberian HAT tersebut dilakukan karena regulasi tata ruang dan pertanahan membolehkannya. Namun, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemberian HAT di perairan pesisir dipersoalkan dan bahkan ditolak oleh jajaran Kementerian Kelautan Perikanan, dan sejumlah akademisi. Alasannya, karena pemberian HAT bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 tahun 2007, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-VIII/2010, dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Ketiga produk hukum tersebut dianggap mempromosikan pesisir dan laut sebagai sumber daya bersama (common resources) atau bukan sumber daya siapapun (open access). Dengan mengandalkan data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) tulisan ini menemukan bahwa tidak terdapat ketentuan dalam regulasi di bidang pesisir dan perikanan yang secara eksplisit melarang pemberian HAT. Pandangan dan sikap menolak pemberian HAT lebih disebabkan oleh hasil menafsir atau menginterpretasi UU Nomor 27 tahun 2007, Putusan MK tahun 2010, dan UNCLOS. Tafsir-tafsir tersebut kurang berhasil menangkap maksud sebenanya (original intent) dari aturan hukum. Akibatnya, muncul disharmoni antar regulasi tata ruang dan pertanahan dengan perairan pesisir dan perikanan. Tulisan ini menawarkan tafsir-tafsir yang lebih mewakili original intent dari aturan-aturan hukum yang terkait dengan pemberian HAT di perairan pesisir.
Evaluasi Yuridis terhadap Pelaksanaan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Perspektif Partisipasi Publik Bermakna Bagas Fadhilah Ananta Jaya
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 3 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i3.1623

Abstract

Penelitian ini membahas evaluasi yuridis terhadap implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni jaminan normatif partisipasi publik yang seringkali hanya dipenuhi sebagai kewajiban formal semata. Kajian ini mengaitkan dinamika terkini dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang partisipasi publik yang bermakna. Penelitian juga menelaah peran Badan Keahlian DPR RI dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat secara substansial. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kontemporer, temuan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah merevisi Pasal 96 untuk memperluas hak partisipasi, praktik praktik pembentukan undang-undang di lapangan masih memerlukan banyak perbaikan. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan implementasi norma Pasal 96, optimalisasi peran DPR RI, dan pemanfaatan teknologi informasi agar akses publik semakin luas dan partisipasi masyarakat benar-benar bermakna.
Peran Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Baik Ahmad Yani; Dwi Putri Cahyawati; Merdiansa Paputungan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 3 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i3.1824

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal penting dalam membangun hukum nasional di Indonesia, dan hal ini hanya bisa tercapai dengan metode yang baik yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) mengalami 18 (delapan belas) perubahan pada pasal, ayat, dan pengertian. Perubahan ini penting karena terinspirasi oleh pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menekankan pentingnya partisipasi yang berarti dan pembentukan dasar hukum untuk pembentukan Undang-Undang (UU) dengan metode omnibus law. Tujuan perubahan ini adalah agar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur yang benar. Dalam perubahan kedua UU PPP, terdapat ketentuan mengenai Pemantauan dan Peninjauan serta Analisis dan Evaluasi yang diatur dalam Pasal 95A untuk pemantauan dan peninjauan, serta Pasal 97C untuk perintah melakukan analisis dan evaluasi yang berkaitan dengan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang. Ada tambahan pasal baru dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai keikutsertaan analis hukum dan analis legislatif. Pasal 98 ayat 1a dan Pasal 99 adalah pasal yang berhubungan. Perbedaan antara keduanya bukan hanya pada makna kata, tetapi juga pada kewenangannya. Adapun hasil analisis dan evaluasi hukum peraturan perundang-undangan, misalnya analisis dan evaluasi terhadap UU yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Evaluasi terhadap UU yang berkaitan dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan juga analisis dan evaluasi terhadap UU terkait dengan Desa. Dengan demikian, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan sangat perlu untuk menjaga supremasi hukum.

Filter by Year

2004 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 3 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2026 Vol 23, No 2 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2026 Vol 23, No 1 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2026 Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025 Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025 Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025 Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret (2025) Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024 Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024 Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024 Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2024 Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023 Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023 Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023 Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19 Nomor 2 - Juni 2022 Vol 19, No 4 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2022 Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022 Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022 Vol 18, No 4 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2021 Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021 Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021 Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2021 Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020 Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020 Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020 Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020 Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019 Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019 Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019 Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019 Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018 Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018 Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018 Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2018 Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017 Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017 Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2017 Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2017 Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016 Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2016 Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016 Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016 Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015 Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015 Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2015 Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2012 Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012 Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2011 Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011 Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2009 Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2009 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2009 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2009 Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2008 Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2008 Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008 Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2005 Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2004 Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2004 Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2004 More Issue