cover
Contact Name
Dian Citaningtyas Ari kadi
Contact Email
rizalmanajemen@gmail.com
Phone
+6282139474255
Journal Mail Official
rizalmanajemen@gmail.com
Editorial Address
jl raya solo no 11 suratmajan Maospati, Magetan Jawa Timur
Location
Kab. magetan,
Jawa timur
INDONESIA
CITACONOMIA : Economic and Business Studies
ISSN : -     EISSN : 2963492x     DOI : https://doi.org/10.99075/citaconomia
Core Subject : Economy,
CITACONOMIA: Economic and Business Studies is a high quality open access peer reviewed research journal. providing a platform for the researchers, academicians, professional, practitioners and students to impart and share knowledge in the form of high quality empirical and theoretical research papers, case studies. This journal focuses on every research discipline related to social behavior science, entrepreneurship and business management such as human resource management, marketing management, financial management, production/operational management, strategic management, sharia business management, halal industry management, tourism management, banking management, industrial management, agribusiness management, business administration, entrepreneurial activities, micro, small and medium enterprises (MSMEs), consumer behavior, purchasing decisions, consumer satisfaction, consumer loyalty and several areas of business behavior
Articles 123 Documents
Kepatuhan Regulasi dan Implikasinya terhadap Kinerja Layanan Publik di Era Digital Putri, Cory Kartika; Ahmad Nuradi; Wachid Maulana; Andi Adri Agus; Agus Eko Setyawan; Mustofa Kamil
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 5 No. 02 (2026): April - Juni
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v5i02.3419

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepatuhan regulasi dan kinerja layanan publik di era digital. Transformasi digital dalam sektor publik telah mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru terkait kepatuhan terhadap regulasi, terutama dalam aspek perlindungan data, keamanan siber, dan standar operasional layanan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan publikasi akademik yang relevan dalam kurun waktu 10–15 tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan regulasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja layanan publik melalui standarisasi proses, peningkatan efisiensi, serta penguatan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti penurunan kualitas layanan, kebocoran data, dan berkurangnya legitimasi institusi publik. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, termasuk fragmentasi kebijakan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta ketegangan antara kepatuhan dan inovasi. Dengan demikian, diperlukan pendekatan regulasi yang adaptif dan kolaboratif untuk memastikan bahkan transformasi digital dapat berjalan secara efektif sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Desain Kebijakan dan Inklusi Sosial: Evaluasi Program Perlindungan Sosial Berbasis Komunitas Ilman , La; M. Umar Kelibia; Ide Raunas; Harmoko; Raden Giri; Mustofa Kamil
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 5 No. 02 (2026): April - Juni
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v5i02.3428

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan perlindungan sosial berbasis komunitas serta mengevaluasi kontribusinya terhadap inklusi sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber akademik dan laporan kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Partisipasi ini memungkinkan kebijakan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Tantangan seperti dominasi elite lokal, keterbatasan koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta kurangnya transparansi dapat menghambat tercapainya inklusi sosial yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang mengintegrasikan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan adaptivitas secara komprehensif. Selain itu, penggunaan data yang akurat dan pendekatan berbasis bukti menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program. Secara keseluruhan, perlindungan sosial berbasis komunitas dapat menjadi instrumen efektif dalam mendorong inklusi sosial apabila didukung oleh desain kebijakan yang tepat dan tata kelola yang baik.
Interaksi Politik, Regulasi Hukum Bisnis, dan Kebijakan Publik dalam Pengembangan Industri Properti Saputra, Adi; Ibrahim Aji; Mahfudlon; Yusfika Ely Nur Afifah; Dian Wibowo; Mustofa Kamil
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 5 No. 02 (2026): April - Juni
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v5i02.3429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara politik, regulasi hukum bisnis, dan kebijakan publik dalam pengembangan industri properti di Indonesia. Sektor properti memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun perkembangannya sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan dan stabilitas regulasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis yuridis normatif terhadap berbagai regulasi serta kajian ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik berperan penting dalam menentukan arah kebijakan publik dan pembentukan regulasi hukum bisnis, khususnya dalam hal pengadaan tanah, perizinan, dan investasi. Namun, dinamika politik sering kali menimbulkan ketidakkonsistenan regulasi yang berdampak pada rendahnya kepastian hukum. Di sisi lain, hukum bisnis berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi pelaku usaha, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan publik juga memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, namun sering kali dihadapkan pada konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan sinergi yang kuat antara politik, hukum bisnis, dan kebijakan publik melalui pendekatan governance yang kolaboratif untuk menciptakan industri properti yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Page 13 of 13 | Total Record : 123