cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedi Sufriadi
Contact Email
dedisufriadi@gmail.com
Phone
+6285260082672
Journal Mail Official
jurnal@indopublishing.or.id
Editorial Address
Jln. Malahayati KM. 9 No. 14 Desa Kajhu Kabupaten Aceh Besar, Indonesia 23373
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Indo Publishing
ISSN : 30901367     EISSN : 3090174X     DOI : https://doi.org/10.1063822/jisoh
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Merupakan Jurnal Ilmiah Nasional yang diterbitkan oleh Indo Publishing menerbitkan artikel hasil penelitian dan gagasan ilmiah dari Dosen, Peneliti, Praktisi dan Mahasiswa dengan fokus dan ruang lingkup terdiri dari; ILMU SOSIAL (Sosiologi, Antropologi, Ilmu ekonomi, Sejarah, Ilmu politik, Ilmu komunikasi, Psikologi sosial) dan HUMANIORA (Filsafat, Sejarah, Bahasa, Sastra, Seni, Agama, Sosiologi, Antropologi Studi media)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 279 Documents
 15   16   17   18   19 
Hak Milik dan Pengelolaan Harta Benda dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia Risman Setiawan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/7t3ph749

Abstract

Property rights and property management are essential human rights guaranteed by the Indonesian Constitution. In the Indonesian context, property rights are regulated in Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution and Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, which emphasizes that ownership must have a social function. This study examines the theory and implementation of property rights by examining the balance between individual and public interests. The analysis shows that although property rights protection has been regulated normatively, in practice there is still inequality in access to resources and weak law enforcement. Strengthening policies that guarantee justice and sustainability in property management in Indonesia is needed.
Strategi Penguatan Kompetensi Pengurus dalam Mewujudkan Keberlanjutan Koperasi Merah Putih di Desa Talabiu Sahrul Akbar; Chaerul Anam; Muhammad Rimawan; Muhammad Badar
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/arjm5373

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penguatan kompetensi pengurus dalam rangka mewujudkan keberlanjutan Koperasi Merah Putih di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Koperasi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan, namun keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada kapasitas manajerial dan kepemimpinan para pengurusnya. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi yang melibatkan pengurus koperasi, anggota, serta pemangku kepentingan eksternal yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi koperasi meliputi keterbatasan keterampilan manajerial, ketiadaan sistem evaluasi kinerja yang terstruktur, dan rendahnya kualitas pelayanan kepada anggota. Minimnya pelatihan dan dukungan kelembagaan turut menghambat kinerja koperasi dan partisipasi anggota. Studi ini merekomendasikan strategi yang bersifat kontekstual dan partisipatif, meliputi pelatihan berbasis kebutuhan, pendampingan kelembagaan, serta penyusunan sistem penilaian kinerja secara berkala. Penguatan kompetensi pengurus koperasi tidak hanya meningkatkan tata kelola organisasi, tetapi juga mendorong keberlanjutan jangka panjang dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia koperasi serta menawarkan model bagi koperasi desa lainnya yang menghadapi tantangan serupa.
Analisis Tanggung Jawab Perdata dalam  Kebocoran Data: Sinkronisasi UU Perlindungan Data Pribadi  dan KUH Perdata Yanti, Musrika
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/n9bwps44

Abstract

Personal data breaches in the digital era require synchronization between the Personal Data Protection Law and the Indonesian Civil Code to ensure effective civil liability and the protection of individual rights.This article aims to analyze the civil liability arising from personal data breaches, examine the existing disharmony between the UU PDP and KUHPer, and propose solutions for a more progressive and adaptive synchronization of civil law. The research method used is a normative approach with a juridical-comparative analysis. The study results indicate that while the UU PDP has regulated the right to compensation, the mechanisms and standards for proving claims remain ambiguous and heavily rely on the accountability system in KUHPer, which is less responsive to the dynamics of digital issues. These findings highlight the need for a reformulation of the legal framework to more effectively address the challenges of personal data protection.
Hubungan Self-Compassion dan Burnout pada Tenaga Kesehatan Pasca Pandemi Arishanti, Klara Innata
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hmydy936

Abstract

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak psikologis yang signifikan terhadap tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan, salah satunya adalah munculnya burnout akibat tekanan kerja yang berkepanjangan. Burnout yang tidak tertangani dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatnya stres psikologis, serta tingginya intensi untuk meninggalkan profesi. Oleh karena itu, dibutuhkan faktor protektif internal yang mampu menjaga kesejahteraan mental tenaga kesehatan dalam jangka panjang. Self-compassion menjadi salah satu variabel psikologis yang dipercaya berperan dalam mengurangi burnout karena mendorong individu untuk menerima keterbatasan diri dengan lebih adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara self-compassion dan burnout pada tenaga kesehatan pasca pandemi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional yang melibatkan 120 responden tenaga kesehatan. Instrumen penelitian berupa skala Self-Compassion dan skala Burnout yang diberikan secara daring maupun luring. Data dianalisis menggunakan bantuan software EViews 12 melalui uji statistik deskriptif, uji normalitas, korelasi Pearson, dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self-compassion memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan burnout (r = -0.393; p < 0.001). Selain itu, self-compassion berpengaruh signifikan terhadap burnout dengan kontribusi sebesar 15,45% terhadap variasi burnout yang dialami tenaga kesehatan pasca pandemi. Temuan ini menunjukkan bahwa self-compassion merupakan faktor protektif yang efektif dalam meminimalkan kelelahan emosional akibat beban kerja tinggi dan tekanan psikologis yang berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya penerapan program pelatihan berbasis self-compassion dalam lingkungan kerja tenaga kesehatan guna meningkatkan ketahanan psikologis dan kesejahteraan mental pasca pandemi COVID-19.
Model Kolaboratif dalam Tata Kelola Pemerintahan Mukhlis Fataruba
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/6w73m997

Abstract

Collaborative governance is an approach gaining increasing attention in the context of public administration. This approach emphasizes the involvement of various stakeholders in the decision-making process to achieve more inclusive and effective outcomes. This article explores the concept, principles, and implementation of the collaborative governance model, along with its benefits and challenges. This research aims to provide a deeper understanding of the importance of multi-actor participation in public policy management. In the collaborative governance model, the main principles applied include inclusivity, active participation, transparency, accountability, and consensus. Inclusivity ensures that all relevant stakeholders are involved in decision-making. Active participation encourages significant contributions from all parties involved, while transparency ensures openness in decision-making processes and outcomes. Accountability maintains accountability for actions taken, and consensus helps reach agreements through constructive dialogue. Implementing the collaborative governance model involves several important steps, such as stakeholder identification, facilitating dialogue and communication, policy formulation, consensus-based decision-making, and policy implementation and monitoring. Each step aims to build structures and mechanisms that support active participation and collaboration among stakeholders. Case studies from various countries, including Indonesia's "Desa Mandiri" program, illustrate how collaboration can improve effectiveness and accountability in local resource management. While collaborative governance offers various benefits, such as increased legitimacy, better decision-making quality, and more efficient resource utilization, challenges such as coordination complexity, capacity gaps, and potential conflict require careful management. In conclusion, to achieve success in this model, it is crucial for all parties to commit to the principles of collaboration and openness, thus creating better governance that is responsive to community needs
Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami: Studi pada Putusan Nomor 0428/Pdt.G/2015 di Pengadilan Agama Jambi Iis Kartika; Imam Haramein
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/v8z4sd61

Abstract

The principle of Islam is monogamy open marriage, that a husband has only one wife at a time. However in certain circumstances (emergencies), for a man to practice polygamy. If likened to a door, then polygamy is an emergency exit that can only be opened when the situation was an emergency. Polygamy has been stipulated in laws and legislation. Islamic people who want to practice polygamy must obtain prior permission from the Religious Court authorities. If you do not get permission then the marriage has no legal force. Jambi Religious Court in 2015 has been granted a permit polygamy Case No. 0428 / Pdt.G / 2015.PA Jambi. The reasons put forward in the letter of application for a license applicant polygamy is the respondent (wife) can not produce offspring. The reason polygamy filed the applicant has been set explicitly in the legislation.  According to Law No. 1 of 1974 on marriage Article 4, paragraph 2, the reason for the permissibility of polygamy among others: a) the wife can not perform their duties as wives; b) there is a wife disability or illness can not be cured; and c) the wife can not give birth to offspring. Sehiningga subject matter is interesting to study how the consideration of the judge in deciding the license application polygamy case No. 0428 / Pdt.G / 2015.PA Jambi. This study used a qualitative approach to the type of normative-juridical studies, the approach by looking at the question of whether in accordance with the norms of society based on Islamic Hkum and existing legislation.  judge in deciding the case No. 0428 / Pdt.G / 2015.PA Jambi is the wife can not give birth to offspring that reason the applicant in accordance with Law No. 1 of 1974 on marriage Article 4 paragraph 2 (c). Besides the judges also consider, if not given the permission for polygamy, the applicant feared to commit acts prohibited by religion, for example zina.didasarkan to kaedah fiqhiyah that prevents damage precedence over putting welfare. While one goal is to get married in the reconciliation descent. Berdasaikan description above, if a wife can not give birth to offspring or infertile, the court may grant the petition of the husband to remarry or polygamy, with the fulfillment of the terms of alternatives and cumulative. 
Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Maulani Salsabila; Mia Amanatul Fitriyah; Abdal
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/jgz98k85

Abstract

Hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai norma ilahiah yang mengatur kegiatan ekonomi umat Islam, tetapi juga sebagai sistem sosial yang hidup dan berinteraksi dengan budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan memahami makna dan peran hukum ekonomi syariah melalui pendekatan sosiologi dan antropologi untuk melihat sejauh mana hukum ini beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai literatur dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif sosiologi, hukum ekonomi syariah berperan sebagai instrumen sosial yang mengatur perilaku ekonomi dan menjaga keseimbangan sosial, sedangkan dalam perspektif antropologi, hukum ini dipahami sebagai bagian dari kebudayaan yang mengalami lokalisasi dan akulturasi tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah. Keduanya menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah bersifat dinamis, adaptif, dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat modern. Kesimpulannya, integrasi kedua perspektif ini memperkuat hukum ekonomi syariah sebagai sistem hukum berorientasi kemaslahatan yang mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer.
Systematic Literature Review atas Penerapam Islamic Social Reporting (ISR) pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Maharani, Deli; Fitri Ramdani, Marwa; Juni Arsih, Fania; Natial Fatrisia, Intan; Ahmadi, Aprizal; FR, Nabil
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/8k70cx10

Abstract

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menuntut adanya sistem pelaporan yang tidak hanya menyoroti kinerja keuangan, tetapi juga tanggung jawab sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Islamic Social Reporting (ISR) hadir sebagai bentuk pelaporan sosial berlandaskan prinsip syariah dan konsep maqashid syariah, yang menyeimbangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi penerapan ISR pada lembaga keuangan syariah di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Artikel ilmiah yang dianalisis diperoleh dari basis data Scopus, Google Scholar, dan Emerald Insight periode 2014–2025, dengan proses seleksi menggunakan pedoman PRISMA melalui tahapan identification, screening, eligibility, dan inclusion. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan ISR dipengaruhi oleh kesadaran manajemen terhadap nilai-nilai syariah, dukungan regulasi dari OJK dan DSN-MUI, serta kesiapan sistem pelaporan internal. ISR terbukti berkontribusi dalam meningkatkan reputasi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, meskipun masih terdapat kendala pada aspek standarisasi dan konsistensi pengukuran kinerja sosial. Oleh karena itu, harmonisasi antara pedoman AAOIFI dan regulasi nasional diperlukan guna mewujudkan sistem pelaporan sosial syariah yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan.
Historiografi Hadis di Eropa Pada Abad ke-19 dan ke-20 Dandy Syauqy Muazar
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/ca7ma339

Abstract

The history of hadith in 19th and 20th century Europe is inseparable from the role and influence of orientalists who brought hadith studies to the West. One of the first orientalists to criticise hadith was Gustav Weil followed by Aloys Sprenger. This paper attempts to look at the history of the development of hadith in Europe in 19th and 20th century as well as examples of some of the thoughts of orientalists who studied hadith in Europe at that time. This research is qualitative-descriptive with literature study method. The result of this study is that the history of hadith in Europe began in the 19th  century with the main figures Ignaz Goldziher and Joseph Schacht. They argued that there is no authentic hadith and that hadith is a product of the scholars of the second or third centuries of the hijriyah.
Tumpang Tindih Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Tantangan dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas Cindy Amalia; Kurnia Ayu Agustin; Prastian Nur Huda; Herfita Ayu Nayla; Damar Arrya Akbar A
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/x2byrn05

Abstract

The judiciary plays an important role in upholding law and justice in Indonesia. To maintain the integrity of judges, two supervisory bodies were established: the Judicial Commission (KY) and the Supreme Court (MA). However, in practice, there is often an overlap of authority between the two institutions, especially in terms of overseeing the behavior of judges. This research aims to trace the root of the overlapping issues by reviewing the legal basis governing the authority of the Judicial Commission (KY) and the Supreme Court (MA), and its impact on the independence of the judiciary. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, as well as examining several Constitutional Court decisions related to this issue. The study results indicate that the overlap in oversight functions is caused by unclear boundaries of authority as stipulated in the law, leading to potential institutional conflict. Going forward, it is necessary to align regulations and improve coordination between the Judicial Commission (KY) and the Supreme Court (MA) so that the oversight function can operate more effectively without disrupting the independence of the judiciary.

Page 17 of 28 | Total Record : 279

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET Vol. 1 No. 2 (2025): APRIL-JUNI 2025 Vol. 1 No. 1 (2025): JANUARI-MARET 2025 Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol. 1 No. 3 (2025): JULI-SEPTEMBER