cover
Contact Name
Dedi Sufriadi
Contact Email
dedisufriadi@gmail.com
Phone
+6285260082672
Journal Mail Official
jurnal@indopublishing.or.id
Editorial Address
Jln. Malahayati KM. 9 No. 14 Desa Kajhu Kabupaten Aceh Besar, Indonesia 23373
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Indo Publishing
ISSN : 30901367     EISSN : 3090174X     DOI : https://doi.org/10.1063822/jisoh
Merupakan Jurnal Ilmiah Nasional yang diterbitkan oleh Indo Publishing menerbitkan artikel hasil penelitian dan gagasan ilmiah dari Dosen, Peneliti, Praktisi dan Mahasiswa dengan fokus dan ruang lingkup terdiri dari; ILMU SOSIAL (Sosiologi, Antropologi, Ilmu ekonomi, Sejarah, Ilmu politik, Ilmu komunikasi, Psikologi sosial) dan HUMANIORA (Filsafat, Sejarah, Bahasa, Sastra, Seni, Agama, Sosiologi, Antropologi Studi media)
Articles 279 Documents
Pandangan Etika Kristen Tentang Hukuman Mati: Dilematis Antara Keadilan atau Kekejaman Theofany, Shekinah; Wahyu Wijiati
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/j1r9sy58

Abstract

Hukuman mati merupakan isu yang terus diperdebatkan karena berkaitan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan hak untuk hidup sebagai hak asasi yang bersifat kodrati. Indonesia masih mempertahankan pidana mati untuk kejahatan tertentu, sehingga menimbulkan ketegangan antara penghormatan terhadap martabat manusia dan kewenangan negara dalam menegakkan hukum. Dalam perspektif iman Kristen, persoalan ini semakin kompleks karena setiap tindakan penghukuman harus dilihat dalam terang kasih, pengampunan, dan nilai manusia sebagai gambar Allah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan untuk menelaah dasar moral dan teologis hukuman mati menurut etika Kristen. Analisis dilakukan dengan menafsirkan teks Alkitab, prinsip etika Kristen, serta realitas hukum Indonesia yang masih menyediakan ruang bagi pidana mati. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perjanjian Lama memberlakukan hukuman mati secara ketat sebagai bagian dari keadilan tertib, sedangkan Perjanjian Baru menekankan kasih, pertobatan, dan pemulihan. Berbagai pendekatan etika Kristen, seperti rehabilitasionisme, rekonstruksionisme, dan retribusionisme menjelaskan bahwa keadilan dan kasih merupakan dua prinsip yang harus dipertimbangkan bersama. Penelitian menyimpulkan bahwa etika Kristen tidak menolak atau mendukung hukuman mati secara mutlak. Penerapannya hanya dapat dipahami sebagai pilihan terakhir yang menuntut kehati-hatian, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Dinamika Tradisi Islam dari Periode Klasik Menuju Era Modern Devia Awaliah Zahrani, Devia; Achmad Maftuh Sujana, Maftuh; Alifa Nayla Alfarafisyah, Nayla; Dwi Rachmi Ramadhani, Dwi; Muhammad Ilham Fani, Ilham
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/rzrd7g94

Abstract

Perkembangan tradisi Islam dari periode klasik menuju era modern menunjukkan dinamika yang kompleks, melibatkan transformasi intelektual, sosial, dan budaya dalam menjawab tantangan zaman. Tradisi Islam klasik yang kuat secara spiritual dan intelektual mengalami adaptasi melalui pembaharuan tanpa meninggalkan esensi ajaran dasarnya. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk menelaah kontinuitas dan perubahan tradisi Islam dalam konteks modernitas. Hasilnya menunjukkan bahwa sintesis antara pemikiran Islam klasik dan modernitas menjadi kunci keberhasilan revitalisasi peradaban Islam, termasuk dalam pendidikan dan praktik keagamaan yang semakin inklusif dan kontekstual. Dinamika ini penting untuk menjaga relevansi tradisi Islam sekaligus memperkuat perannya dalam pembangunan masyarakat modern yang berkeadilan dan inklusif
Penguatan Kompetensi Sosial Emosional Mahasiswa sebagai Strategi Pencegahan Konflik di Perguruan Tinggi Universitas Musamus Merauke Nurul Uswatun Hasanah; Adela Anita; Anugerah Mulia Utami; Hermanto Tinambunan; Seven Marganda Bako; Gabriel Gloria Ohee
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/mbdawb67

Abstract

This study offers an in-depth examination of the role of social–emotional competence (SEC) in preventing conflict within higher education institutions, particularly in the multicultural and socioeconomically diverse region of South Papua. Universities in this region operate within a complex intersection of cultural identities, historical tensions, infrastructural limitations, and unstable digital communication, all of which contribute to heightened vulnerability to student conflict. Using an expanded systematic literature review and sociocultural contextual analysis, the study reveals that emotional regulation, empathy, social awareness, intercultural competence, and digital emotional literacy significantly contribute to reducing interpersonal, intergroup, and online conflicts among university students. The findings further indicate that SEC related initiatives in Indonesian universities remain fragmented, limiting their long-term impact on campus harmony. This study proposes a conceptual model for institutionalizing SEC within curriculum design, campus policies, faculty development, and student programming to promote sustainable conflict prevention and social cohesion in multicultural higher education settings.
Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial dalam Ilmu Politik Alya Habibah Tarigan; Muliana; Khoirul Huda
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/48ytw906

Abstract

This paper discusses the relationship between public policy and social policy within the context of political science, aiming to provide a deeper understanding of their concepts, scope, and relevance to social development. Public policy is defined as a series of governmental decisions and actions designed to address social, economic, and political issues, while social policy focuses on fulfilling basic human needs and improving citizens’ welfare. Both are closely interrelated in realizing a system of governance that is just, responsive, and people-oriented. This study employs a descriptive-qualitative approach by reviewing various theories and perspectives from scholars such as Thomas R. Dye, William N. Dunn, and John Rawls, and examines their relevance to the Indonesian context, which is grounded in Pancasila and the 1945 Constitution. The findings indicate that the effectiveness of public and social policies greatly depends on community participation, bureaucratic capacity, and adaptability to global changes. Therefore, strengthening inclusive and participatory public and social policies is essential to achieving social justice and collective welfare.
Penerapan Delik Perusakan Barang terhadap Fasilitas Publik Saat Demonstrasi: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Fuad Nur
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/mf8tqd32

Abstract

Demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945 sebagai wujud kebebasan berpendapat. Namun, demonstrasi seringkali berakhir dengan perusakan fasilitas publik yang menimbulkan kerugian besar. Penelitian ini mengkaji penerapan delik perusakan barang terhadap fasilitas publik saat demonstrasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku perusakan fasilitas publik dapat dijerat dengan tiga instrumen hukum: Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum, dan Pasal 187 KUHP tentang tindak pidana yang membahayakan keamanan umum. Namun, penerapan pasal-pasal tersebut harus mempertimbangkan asas geen straf zonder schuld, asas presumption of innocence, dan asas proporsionalitas untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan HAM dalam kebebasan berpendapat dengan penegakan hukum terhadap tindakan yang membahayakan kepentingan umum.
Pengaruh Self acceptance dan Kepemimpinan Karismatik Kyai Terhadap Self efficacy Pada Perilaku Kewirausahaan Santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Kabupaten Bangkalan Ika Widiyastuti; Wafiqotul Karimah Zain; Zainal Abidin; Edy Purwanto; Yuliati Hotifah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/0q77vv38

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis baik secara simultan maupun parsial mengenai pengaruh self acceptance X1 dan kepemimpinan karismatik kyai X2 terhadap self efficacy Y pada perilaku kewirausahaan santri pondok pesantren Nurul Cholil Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut dilakukan karena adanya fenomena kurangnya seorang wirausahawan yang ada di negara Indonesia membuat Indonesia menempati peringkat ke 40 dari 43 Negara dalam fear of failure (opportunity). Selain itu rasio kewirausahaan Indonesia berada di angka 3,57%. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah populasi 340 santri. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kuesioner. Setelah melakukan pengujian dan analisis data menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh self acceptance dan kepemimpinan karismatik kyai terhadap self efficacy pada perilaku kewirausahaan santri pondok pesantren Nurul Cholil Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk para santri dan sangat diperlukan oleh pondok pesantren. Hal tersebut dikarenkan tidak hanya melihat dari pengaruh lingkungan tetapi melihat dari kondisi psikologis santri yaitu self acceptance.
Analisis Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Kelompok Rentan dalam Konflik Pembangunan Rempang Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 7 Tahun 1984 (CEDAW) Nariswari, Yelly Laksmi; Rizqulloh, Muhamad Rafi Fadly; Artikasari, Annisa
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/cpy8vj71

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan sebagai kelompok rentan dalam konflik pembangunan Rempang, sebuah proyek strategis nasional yang menimbulkan relokasi paksa, ketegangan sosial, dan peningkatan intervensi aparat keamanan. Tujuan penelitian ini adalah menilai pemenuhan kewajiban hukum negara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan CEDAW yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan instrumen hukum internasional terkait perlindungan berbasis gender. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kerangka normatif dan praktik di lapangan. Perempuan mengalami tekanan psikologis, kehilangan akses ekonomi, intimidasi, pembatasan ruang gerak, serta ketiadaan pendampingan psikososial yang memadai dalam proses relokasi. Negara belum menerapkan prinsip responsif gender, nondiskriminasi, partisipasi bermakna, serta perlindungan khusus sebagaimana mandat CEDAW dan hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum dioperasionalkan secara efektif, sehingga perempuan tidak memperoleh perlindungan substantif dalam konflik Rempang. Diperlukan penguatan arus utama gender, transparansi kebijakan, serta mekanisme pemulihan yang komprehensif untuk menjamin hak perempuan dalam agenda pembangunan ke depan.
Diplomasi Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja Cyndi Ardanya; Meylinda Ekalia Wulandari; Kustiawan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/xspyc527

Abstract

This article examines Indonesia’s diplomatic efforts in addressing human trafficking cases in Cambodia, with a focus on protecting Indonesian citizens (WNI) who are victims of cross-border exploitation. The study employs a descriptive qualitative method using a literature review, analyzing scholarly journals, books, official reports, and reliable online sources on human trafficking and international diplomacy. Findings indicate that Indonesia’s diplomacy plays a strategic role through bilateral and multilateral mechanisms, including the signing of Memoranda of Understanding (MoUs) with the Cambodian government, cooperation within ASEAN forums, and collaboration with international organizations such as Interpol, IOM, and ILO. Indonesia has also strengthened migrant worker protection through the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI), improved transparency in migration processes, and provided law enforcement training. Interpol Indonesia contributes significantly to accelerating victim identification and apprehending transnational criminals. These diplomatic initiatives function not only as foreign policy instruments but also as means to protect human rights, effectively enhancing legal protection, expediting victim repatriation, and reducing human trafficking in Southeast Asia, particularly in Cambodia.
Petunjuk Nabi SAW dalam Menjaga Kesehatan Nursalim, Danni; Muhammad Zuldin; Aep Kusnawan; Yusuf Zainal Abidin
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/teyc9v91

Abstract

Health is a very important asset for every person. Maintaining health is a matter that has always received attention from the vast majority of humanity throughout all times, whether at the individual, community, or even national level. Islam, as a religion that encompasses all aspects of human life, also pays attention to the health of its followers. This is because health is one of the things that will facilitate the smooth performance of worship by a servant of God. In fact, in several acts of worship, a person who is less healthy will receive concessions (rukhṣah) to not perform worship, or to substitute their worship with a way that is lighter for them. The Hadiths of Prophet Muhammad SAW, as the second source of Islamic teachings, contain numerous narratives that serve as guidance for Muslims to maintain their health. This is evidenced by the existence of a special chapter entitled Kitāb Aṭ-Ṭibb (Book of Health/Medicine), which contains matters related to disease, health, and methods of treatment. This research aims to analyze the scientific compatibility and practical relevance of health principles in Islam with the principles of modern public health. The research method uses a systematic literature review approach through searching and analyzing more than articles from national and international research journals in various languages. The author chose this approach because the object of study is hadith texts along with their explanations, which are compared with the latest research related to theory and practice of health in the modern era. The research results show that the principles of Aṭ-Ṭibb An-Nabawi (Prophetic Medicine) have high scientific validity through several controlled trials for various Islamic health practices. The framework based on maqāṣid asy-syarī'ah (objectives of Islamic law) shows perfect alignment with the Sustainable Development Goals, with implementation that requires standardization of guidelines and interdisciplinary collaboration. In conclusion, systematic integration between prophetic medicine and evidence-based medicine can optimize health standards and contribute significantly to global health security, particularly in Muslim-majority countries.
Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Komunitas Adat dalam Proses Kebijakan Publik di Wilayah Perbatasan: Studi Empiris di Merauke Katayu, Damianus
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/t7768q55

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan keterlibatan komunitas adat dalam proses kebijakan publik di Kabupaten Merauke, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan komunitas adat dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan dinamika interaksi antara masyarakat adat, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah di tiga desa perbatasan, yakni Kampung Sota, Kampung Okaba, dan Kampung Wasur. Subjek penelitian terdiri dari 30 informan kunci yang dipilih secara purposive, termasuk anggota komunitas adat, tokoh masyarakat, dan pejabat lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan koding tematik dan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat adat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran politik, pengetahuan hak-hak masyarakat, dan nilai-nilai kearifan lokal, serta faktor eksternal seperti dukungan pemerintah, akses informasi, dan kebijakan yang responsif. Komunitas adat berperan penting dalam memberikan masukan, memediasi konflik, dan memastikan keberlanjutan kebijakan lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan komunitas adat merupakan kunci dalam menciptakan kebijakan publik yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan di wilayah perbatasan seperti Merauke