cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedi Sufriadi
Contact Email
dedisufriadi@gmail.com
Phone
+6285260082672
Journal Mail Official
jurnal@indopublishing.or.id
Editorial Address
Jln. Malahayati KM. 9 No. 14 Desa Kajhu Kabupaten Aceh Besar, Indonesia 23373
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Indo Publishing
ISSN : 30901367     EISSN : 3090174X     DOI : https://doi.org/10.1063822/jisoh
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Merupakan Jurnal Ilmiah Nasional yang diterbitkan oleh Indo Publishing menerbitkan artikel hasil penelitian dan gagasan ilmiah dari Dosen, Peneliti, Praktisi dan Mahasiswa dengan fokus dan ruang lingkup terdiri dari; ILMU SOSIAL (Sosiologi, Antropologi, Ilmu ekonomi, Sejarah, Ilmu politik, Ilmu komunikasi, Psikologi sosial) dan HUMANIORA (Filsafat, Sejarah, Bahasa, Sastra, Seni, Agama, Sosiologi, Antropologi Studi media)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 279 Documents
 21   22   23   24   25 
Adab Santri Dalam Persepektif Tubuh: Kajian Etnografi Cium Tangan Dan Jalan Menunduk Rochmad Basuni; Ahmad Ilham Akbar; Muhammad Nawaki; M.Amirul Muttaqin; Moh. Ahsin
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/j6jaxp92

Abstract

Penelitian ini mengkaji adab santri dalam perspektif tubuh melalui praktik kultural cium tangan dan berjalan menunduk sebagai ekspresi penghormatan terhadap kiai dan guru di lingkungan pesantren. Praktik-praktik tersebut tidak hanya dipahami sebagai simbol etika lahiriah, tetapi juga sebagai konstruksi makna yang tertanam dalam habitus santri dan diwariskan secara turun-temurun melalui proses pendidikan informal dan keteladanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, yang melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi terhadap aktivitas keseharian santri di pesantren. Perspektif tubuh digunakan untuk menafsirkan bagaimana gestur, postur, dan gerak tubuh santri berfungsi sebagai medium internalisasi nilai adab, kepatuhan, dan spiritualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cium tangan merepresentasikan relasi kuasa yang dilandasi rasa hormat dan keberkahan (barakah), sementara jalan menunduk mencerminkan sikap tawadhu’, kesadaran diri, dan kontrol tubuh dalam ruang sosial pesantren. Kedua praktik tersebut membentuk disiplin tubuh santri yang berkontribusi pada pembentukan karakter dan identitas keislaman mereka. Selain itu, adab berbasis tubuh ini berperan sebagai mekanisme sosialisasi nilai yang efektif, karena melibatkan pengalaman sensorik dan emosional secara langsung. Penelitian ini menegaskan bahwa adab santri tidak semata bersifat normatif-doktrinal, melainkan juga embodied practice yang hidup dalam keseharian pesantren. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya kajian pendidikan Islam, antropologi tubuh, serta diskursus etika pesantren dalam konteks pendidikan karakter berbasis budaya lokal.
Istinbāṭh Hukum Dan Etika Penciptaan Dalam Film Frankenstein (2025): Analisis Ushul Fiqh Terhadap Fenomena Sains Kontemporer Rizal Nazarudin Firdaus; Muhamad Fuad Ramadhan; Yanwar Faturrahman; Tenny Sudjatnika
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/kt2qds41

Abstract

This study aims to analyse the issue of creation ethics in the film Frankenstein (2025) from the perspective of Islamic legal theory (Uṣūl al-Fiqh), particularly through the process of istinbāṭ al-ḥukm in addressing contemporary legal problems (al-nawāzil). The film portrays the creation of artificial life driven by scientific ambition while neglecting ethical considerations and moral responsibility. This research employs a qualitative approach using content analysis to examine key scenes and dialogues related to the act of creation, the creator–creature relationship, and the resulting social consequences. The analysis is conducted through the framework of maqāṣid al-sharī‘ah, including the principles of ḥifẓ al-nafs (protection of life), ḥifẓ al-‘aql (protection of intellect), ḥifẓ al-‘ird (protection of human dignity), sadd al-dharī‘ah (blocking the means to harm), ma’ālāt al-af‘āl (consideration of consequences), and al-ḍarar yuzāl (harm must be eliminated). The findings indicate that the act of creation depicted in Frankenstein (2025) cannot be normatively justified within Islamic law, as it fails to uphold public welfare, disregards the consequences of actions, and results in harm and social inequality. This study highlights the methodological relevance of Uṣūl al-Fiqh in addressing ethical challenges posed by modern science and technology, emphasizing the necessity of integrating scientific advancement with ethical responsibility and the objectives of Islamic law.  
Riya' sebagai Kritik Moral terhadaap Performative Activism: Kajian Hadis dalam Konteks Bantuan Bencana di Sumatra Mutia Zahara; Nabila Sadida
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/gg3w6y07

Abstract

Pada awal bulan Desember tahun 2025, Sumatra dilanda berbagai musibah bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi. Bantuan kemanusiaan telah disalurkan kepada daerah terdampak. Namun pada  momen yang sama, muncul fenomena Perfomative activism yang dilakukan oleh beberapa oknum penyalur bantuan. Performative activism yaitu perilaku saling membantu yang dipublikasikan ke media demi membangun citra dan pengakuan dari publik. Fenomena tersebut memiliki kesamaan dengan konsep riya dalam islam, yaitu melakukan suatu kebaikan untuk dilihat atau dipuji oleh manusia. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analis persamaan performative activism dalam konsep riya dalam islam dengan menyandingkan hadis hadis tentang riya pada konteks bantuan bencana di Sumatera. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan tematik.dengan menganslis hadis hadis tentang riya lalu menyimpulkan kesamaannya dan membandingkan dengan aksi perfomative activism. Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang riya’ memberikan panduan etis untuk memahami kecenderungan individu maupun institusi dalam menampilkan keterlibatan sosial secara berlebihan saat bencana. Fenomena ini tampak melalui praktik pencitraan, seperti unggahan media sosial, penggunaan simbol atau logo, dan strategi komunikasi publik yang lebih menekankan pengakuan sosial daripada kebermanfaatan bagi korban. Temuan ini menegaskan perlunya pengembalian fokus bantuan kepada nilai-nilai moral, dengan menempatkan penerima manfaat sebagai prioritas utama, agar aktivitas kemanusiaan tidak bergeser menjadi sekadar alat memperkuat citra.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Murniati, Murniati; Nia, Murni; Nurjana, Nurjana; Muh. Syata, Wahyu
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/j3h9ph68

Abstract

This study aims to determine the factors influencing the effectiveness of Islamic microfinance in increasing small business revenues in Kendari. This research uses a quantitative descriptive approach with a survey approach. The study will be conducted in Kendari City, Southeast Sulawesi, specifically in Wowawanggu Village, Kadia District. The sample size for this study is 20 respondents. Data collection techniques will include questionnaires, observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques will include regression and descriptive analysis. The results indicate that factors supporting the effectiveness of Islamic microfinance in Kendari include fair and transparent contracts in accordance with Islamic principles, relatively easy disbursement procedures and monitoring by financial institutions, as well as education, financial guidance, and a sense of security in transactions. Furthermore, factors inhibiting the effectiveness of Islamic microfinance in Kendari include low levels of Islamic financial literacy among the public, initial administration perceived as complicated by some business actors, and less than optimal business locations, resulting in less than optimal results. Therefore, collaboration between financial institutions, the government, and business actors is needed to overcome these obstacles and optimize the benefits of Islamic microfinance
Transformasi Nilai-nilai Sosial dalam Kebijakan Moneter Islam: Tinjauan Sosiologis dan Antropologis Hukum Ekonomi Syariah Khairi, Nur Hafizhatul; Abdal
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/992zma13

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan nilai-nilai sosial dalam kajian moneter Islam dengan memanfaatkan pendekatan sosiologis dan antropologis dalam hukum ekonomi syariah. Sistem moneter syariah memiliki peran lebih dari sekadar menjaga stabilitas nilai tukar atau mengatasi inflasi. Hal ini juga berfungsi untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), manfaat (maslahah), dan solidaritas (ta'awun) yang merupakan nilai-nilai fundamental dalam perekonomian umat. Perkembangan globalisasi, urbanisasi, dan digitalisasi telah mengubah orientasi masyarakat dari nilai-nilai kolektif menjadi keterampilan yang lebih individualistis dan konsumtif, yang menurut hukum ekonomi syariah harus tetap relevan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip maqashid al-syariah. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan literatur melalui analisis buku, jurnal, dan informasi lain yang berkaitan dengan kebijakan moneter syariah di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi nilai-nilai sosial menghasilkan perubahan struktur sosial, pemahaman publik tentang sistem moneter syariah, serta adaptasi budaya dan implementasi keuangan syariah modern. Dari perspektif sosiologis, kebijakan moneter syariah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui penyaluran kekayaan berbasis zakat, wakaf dan pembiayaan bagi hasil. Sementara itu, dari sudut pandang antropologis, budaya dan tradisi lokal merupakan faktor penting untuk memperkuat legitimasi sosial hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan moneter syariah dalam menghadapi tantangan modern sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial dengan instrumen ekonomi syariah secara adil dan berkelanjutan.
Pengalaman Konsumen Dalam Menggunakan Media Sosial Tiktok Faza Syiham Mu’afa; Triana Rusliana; Helin Garlinia Yudawisastra
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/g0ezqt44

Abstract

The internet has become increasingly advanced, with the emergence of various social media platforms, including TikTok. By 2025, TikTok had over 1.9 billion global users, with Indonesia being the largest user country (approximately 194.37 million as of July 2025). This has attracted the attention of researchers studying consumer experiences using TikTok. This study aims to analyze and understand consumer experiences using TikTok. This study uses qualitative methods with a content analysis approach and case studies to understand consumer experiences using TikTok. Data were obtained from observations of TikTok video content, user comments, and consumer experiences using TikTok.
Peran Zikir dan Doa dalam Mewujudkan Ketenangan Jiwa M. Ali Hanafi; Edi Hermanto; M. Hudzaifah; Muhammad Pasha Al Ghifary
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/ryk5hz36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran zikir dan doa dalam mewujudkan ketenangan jiwa berdasarkan perspektif Al-Qur’an, khususnya ayat-ayat dalam Juz 2, serta didukung oleh hadis Nabi saw. dan pandangan para mufasir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari Al-Qur’an, hadis, kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur keislaman yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menafsirkan ayat-ayat tentang zikir dan doa serta mengaitkannya dengan upaya membangun ketenangan jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zikir berfungsi sebagai sarana pengingat Allah yang menumbuhkan ketenangan hati, kesabaran, dan kestabilan emosi, sementara doa menjadi media komunikasi spiritual yang memperkuat harapan, ketergantungan, dan penyerahan diri kepada Allah Swt. Dengan demikian, zikir dan doa tidak hanya bernilai ibadah ritual, tetapi juga memiliki dimensi psikospiritual yang berperan signifikan dalam mewujudkan ketenangan jiwa manusia.
Kewenangan Kelurahan di Kota Surabaya dalam Menemukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Susilo, Eko; Alfath, Tahegga Primananda
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/9gvf3z63

Abstract

This study aims to analyze and identify the authority of urban villages (Kelurahan) in Surabaya City in the context of determining land ownership rights and to examine the legal consequences arising from these policies or actions. This issue is crucial given the frequent ambiguity in the role of urban villages in the field in land administration. The research method used is a juridical-normative approach, analyzing laws and regulations, specifically Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law (UUPA) and its derivative regulations, which are then linked to practical implementation in Surabaya City. The results indicate that, from a juridical-normative perspective, urban villages (Kelurahan) in Surabaya City do not have attributive or substantive authority to determine the legal status of land ownership rights. The exclusive authority to determine rights rests with the National Land Agency (BPN). However, in practice, urban villages (Kelurahan) play a significant role as verifiers of physical ownership and administrators of land history at the local level. This role is realized through the issuance of documents such as the Certificate of Physical Control of a Land Plot (Sporadik), which serves as initial evidence and an essential prerequisite for the initial land registration process at the BPN. Regarding legal consequences, the Village Head's actions are divided into two: first, the issuance of administrative documents (Sporadic) is valid as factual evidence, but does not have final legal force to declare ownership. Second, if the Village Head acts beyond his authority (ultra vires) by attempting to establish rights, then his legal product is null and void because it violates the principles of legality and the hierarchy of laws and regulations. The conclusion of this study emphasizes the need for a clear understanding of the limits of the Village Head's authority to ensure legal certainty and order in the land sector in Surabaya City.
Tanggung Gugat atas Tindakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang Melakukan Pemblokiran Rekening Dormant Nasabah Perbankan Ramadhan, Sandy Resa; Alfath, Tahegga Primananda
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/55mwgr18

Abstract

Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), as an independent institution authorized to prevent and eradicate money laundering (TPPU) when blocking dormant accounts (passive accounts) belonging to banking customers. This blocking is often carried out without any strong initial indication of TPPU, based solely on passive criteria that are feared to become a means of concealing illegal funds. Although PPATK's actions have a legal basis in Law No. 8 of 2010, its implementation causes material and non-material losses for customers whose accounts are blocked, especially for customers who are compliant and not involved in criminal activities. The normative-empirical research method is used to examine related laws and regulations, field practices, and court decisions. The research results indicate that, theoretically, the PPATK's liability can be enforced through an unlawful act lawsuit (PMH) under Article 1365 of the Civil Code, considering that disproportionate and unreasonable blocking can be categorized as an arbitrary act (detournement de pouvoir) that violates the customer's fundamental rights. Furthermore, administrative and criminal liability can also potentially be applied if there is negligence or abuse of authority in the blocking process. These findings emphasize the importance of establishing more specific dormant criteria and establishing clear and expeditious objection and recovery procedures for aggrieved customers, in order to maintain a balance between efforts to eradicate financial crime and protect customers' civil rights.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Anak Berdasarkan Asas Keadilan Perdana, Ega Surya; Huda, Miftakhul
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hzqffj64

Abstract

This study analyzes the implementation of legal protection for children in conflict with the law (ABH) as perpetrators of child molestation, particularly in terms of its compliance with the principles of justice in Indonesia. This study uses a normative-empirical method, focusing on an analysis of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) and court ruling practices. The results indicate that the Indonesian legal framework strives to balance restorative justice (protection and rehabilitation of child offenders) with demands for retributive justice (criminal accountability). The SPPA Law prioritizes the best interests of children through diversion and non-imprisonment sanctions. However, in cases of child molestation, this goal is legally hampered by the threat of criminal penalties exceeding the 7-year prison sentence required for diversion (Article 7 of the SPPA Law). This situation creates a justice dilemma. Justice for victims (which demands severe accountability) often conflicts with the protection of the rights of child offenders. Although diversion is formally difficult to implement, law enforcement officials often use discretion and the results of community research (Litmas) to apply restorative justice principles during trials. However, this practice is often not balanced with adequate fulfillment of victims' rights, such as restitution and rehabilitation, resulting in substantive justice not being achieved holistically. The conclusion of this study confirms that legal protection for child molesters does not fully align with the principle of balanced justice due to normative barriers and the weak integration of victim recovery into the restorative process. It is recommended that the limits of the criminal penalty for diversion in the Child Protection and Protection Act (UU SPPA) be revised and the mandatory restitution mechanism strengthened for victims to achieve complete justice.

Page 23 of 28 | Total Record : 279

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET Vol. 1 No. 2 (2025): APRIL-JUNI 2025 Vol. 1 No. 1 (2025): JANUARI-MARET 2025 Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol. 1 No. 3 (2025): JULI-SEPTEMBER