cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedi Sufriadi
Contact Email
dedisufriadi@gmail.com
Phone
+6285260082672
Journal Mail Official
jurnal@indopublishing.or.id
Editorial Address
Jln. Malahayati KM. 9 No. 14 Desa Kajhu Kabupaten Aceh Besar, Indonesia 23373
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Indo Publishing
ISSN : 30901367     EISSN : 3090174X     DOI : https://doi.org/10.1063822/jisoh
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Merupakan Jurnal Ilmiah Nasional yang diterbitkan oleh Indo Publishing menerbitkan artikel hasil penelitian dan gagasan ilmiah dari Dosen, Peneliti, Praktisi dan Mahasiswa dengan fokus dan ruang lingkup terdiri dari; ILMU SOSIAL (Sosiologi, Antropologi, Ilmu ekonomi, Sejarah, Ilmu politik, Ilmu komunikasi, Psikologi sosial) dan HUMANIORA (Filsafat, Sejarah, Bahasa, Sastra, Seni, Agama, Sosiologi, Antropologi Studi media)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 570 Documents
 52   53   54   55   56 
Pengawasan Aktivitas Limbah Cair Pertambangan Emas di PT. Agincourt Resources Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Falah Hayati Naz Lubis; Muklir Muklir; Lisa Iryani; Muryali Muryali; Nazaruddin Nazaruddin
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/ssk3tm13

Abstract

Pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan limbah cair pertambangan emas menjadi penting untuk memastikan kegiatan industri tetap memenuhi ketentuan lingkungan dan melindungi masyarakat di sekitar kawasan tambang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap limbah cair PT. Agincourt Resources, mekanisme pengawasan langsung dan tidak langsung, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori pengawasan George R. Terry, tipologi pengawasan Sondang P. Siagian, dan Collaborative Environmental Governance Ansell dan Gash. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap lima informan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui inspeksi lapangan, pengambilan sampel, evaluasi laporan laboratorium, dan pemantauan dokumen lingkungan. Secara teknis, limbah cair memenuhi baku mutu, tetapi masih ditemukan persoalan penurunan debit Sungai Aek Pahu, sedimentasi Sungai Tortornadi, serta keluhan masyarakat terkait air sumur. Efektivitas pengawasan terhambat oleh kondisi geografis, cuaca, dan keterbatasan kewenangan daerah. Penguatan kolaborasi dan pemantauan lingkungan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam  Menangani Pengelolaan Sampah di Kota Bireuen (Studi TPS Pasar Induk Cureh dan TPA Blang Beruru di Kota Juang) Deya Dara Ponna; Teuku Alfiady; Depita Kardiati; Muhammad Hasyem; Muklir Muklir
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/yfvk7e02

Abstract

Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan sampah dianalisis untuk mengetahui pelaksanaan strategi serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah telah dilakukan melalui pelayanan pengangkutan dan TPS, pengembangan TPS3R, Program Adiwiyata, Program Kampung Iklim (ProKlim), serta penguatan Bank Sampah. Namun, implementasinya belum optimal karena keterbatasan anggaran, defisit armada dan personel, belum aktifnya TPS3R, penggunaan metode open dumping di TPA Blang Beururu, rendahnya penerapan prinsip 3R, dan partisipasi masyarakat yang masih pasif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pembiayaan dan sarana-prasarana, revitalisasi TPS3R, modernisasi TPA, penegakan regulasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Implementasi Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Studi di Sd Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan Annisa Farizki; Muhammad Hasyem; Syamsuddin Syamsuddin; Muklir Muklir; Lisa Iryani
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/70smtc83

Abstract

  Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak merupakan aspek penting dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang aman, sehat, nyaman, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 di SD Negeri 013817 Sei Pasir, Kabupaten Asahan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan disposisi telah berjalan relatif baik melalui koordinasi antarpihak serta komitmen kepala sekolah dan guru dalam mempertahankan proses pembelajaran. Namun, aspek sumber daya dan struktur birokrasi masih menjadi kendala utama. Keterbatasan anggaran, kewenangan sekolah, kerusakan ruang kelas dan toilet, serta panjangnya prosedur pengajuan bantuan menyebabkan pemenuhan standar belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif dan realitas fasilitas pendidikan di wilayah pesisir. Penelitian merekomendasikan penetapan prioritas bantuan berdasarkan tingkat kerusakan, keselamatan, dan kelayakan sanitasi.    
Pengaruh Motivasi Berprestasi terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa dalam Menghadapi Dunia Kerja Naila Nur’aulia Gunawan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/mftmex76

Abstract

Perubahan lingkungan kerja yang semakin dinamis menuntut mahasiswa sebagai calon tenaga kerja untuk memiliki kesiapan yang memadai sebelum memasuki dunia profesional. Kesiapan kerja tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh faktor psikologis yang mendorong individu untuk mengembangkan kompetensi dan mencapai tujuan. Salah satu faktor yang diduga berperan dalam kesiapan kerja adalah motivasi berprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi berprestasi terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif menggunakan skala Likert. Motivasi berprestasi digunakan sebagai variabel independen, sedangkan kesiapan kerja digunakan sebagai variabel dependen. Data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran motivasi berprestasi dalam membentuk kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja serta memberikan implikasi bagi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi.
Konsep Kekuasan Niccolo Machiavelli: Studi Kasus Kekuasan Jokowi-Ma’ruf dalam Menyikapi Kelompok Koalisi dan Oposisi Muhdar Muhdar; Usni Usni
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/0kqda842

Abstract

This study aims to analyze Niccolò Machiavelli’s concept of power within the context of the Jokowi-Ma’ruf Amin administration, specifically regarding efforts to maintain political stability through the management of relationships with coalition and opposition parties. In his seminal work *The Prince*, Machiavelli emphasizes the importance of pragmatism, cunning, and flexibility in maintaining power. This approach serves as the theoretical framework for understanding the Jokowi-Ma’ruf administration's strategies in managing Indonesia's political dynamics. The study employs a qualitative method using a case study approach. Data were collected through document analysis—including speeches, policies, and public statements by leaders—and analyzed descriptively to identify connections between Machiavelli’s theories and the political practices of the Jokowi-Ma’ruf administration. The findings indicate that the government employs strategies of compromise and accommodation to strengthen coalition support while simultaneously embracing the opposition through inclusive policies. In certain respects, this pattern aligns with Machiavellian principles, such as the strategic and manipulative use of power to ensure the administration's stability and continuity. The study concludes that Machiavelli’s concept of power remains relevant for interpreting political realities in Indonesia, particularly within the context of a pluralistic and dynamic administration. Consequently, this research offers insights into the importance of a pragmatic approach to managing political relationships in order to maintain harmony and governmental effectiveness amidst the challenges of modern democracy.
Jualan Identitas: Systematic Literature Review tentang Komodifikasi Budaya Lokal oleh UMKM di Instagram dan TikTok Shop Hidayah Rahman
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/zbzb0j21

Abstract

Kehadiran media sosial berniaga seperti Instagram dan TikTok Shop mengubah cara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memasarkan produk berbasis budaya lokal. Artikel ini bertujuan memetakan pola komodifikasi budaya lokal oleh UMKM pada kedua platform tersebut dan memaknainya melalui perspektif antropologi digital. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berpedoman pada PRISMA 2020, dengan penelusuran pada basis data Google Scholar, Garuda, dan repositori jurnal nasional terindeks Sinta serta basis data internasional periode terbitan 2015–2026, menggunakan kombinasi kata kunci “komodifikasi budaya”, “UMKM digital”, “Instagram”, “TikTok Shop”, dan “antropologi digital”. Artikel-artikel yang lolos tahap identifikasi, skrining, dan penilaian kelayakan kemudian disintesis secara tematik. Hasil kajian menunjukkan tiga pola dominan, yaitu: (1) estetisasi simbol budaya berupa motif, bahasa daerah, dan ritual sebagai konten visual di Instagram untuk membangun citra merek; (2) performativitas budaya dalam siaran langsung (live shopping) di TikTok Shop yang mengubah artefak budaya menjadi objek transaksi instan; serta (3) pergeseran makna budaya dari nilai guna komunal menuju nilai tukar pasar digital. Dengan bertumpu pada teori nilai tukar budaya Arjun Appadurai, komodifikasi etnisitas Comaroff dan Comaroff, serta prinsip dasar antropologi digital Horst dan Miller, artikel ini berargumen bahwa komodifikasi budaya oleh UMKM bersifat ambivalen: memperluas visibilitas dan potensi pelestarian budaya lokal, tetapi sekaligus berisiko mereduksi kedalaman makna budaya menjadi estetika permukaan yang diproduksi ulang untuk memenuhi logika algoritma dan konsumsi cepat. Artikel ini merekomendasikan penguatan literasi budaya digital bagi pelaku UMKM serta pelibatan komunitas pemilik budaya agar komodifikasi tetap berpijak pada etika representasi.
Pengaruh Pelatihan Membatik Terhadap Peningkatan Keterampilan dan Kemandirian Ekonomi Ibu-Ibu Majelis Taklim Masjid Ibadurrahman di Kelurahan  Pancoran Mas Kota Depok Tuty Kurniaty Saragih; Yeni Handayani; Rina Marlia; Sri Mardiyati; Ni Putu Anita Devi
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/jsgxsx31

Abstract

This study aims to analyze the impact of batik training on enhancing the skills and economic independence of women from the Ibadurrahman Mosque Majelis Taklim (religious study group) in Pancoran Mas Subdistrict, Depok City. A quantitative approach using a survey method was employed. Data were collected via a Likert-scale questionnaire distributed to 15 respondents and subsequently analyzed using SPSS software. Instrument testing revealed that all statement items for variables X, Y1, and Y2 were valid and demonstrated very high reliability (Cronbach’s Alpha: X = 0.914; Y1 = 0.928; Y2 = 0.961). Normality testing using the Shapiro-Wilk test indicated a normal data distribution, while linearity testing confirmed a linear relationship between the variables. Regression analysis results showed that batik training had a positive and significant effect on skill enhancement (Sig = 0.000; R² = 0.985) and on economic independence (Sig = 0.000; R² = 0.960). Furthermore, skill enhancement also positively and significantly influenced economic independence (Sig = 0.000; R² = 0.978). Thus, it can be concluded that batik training is effective in improving the batik skills of the Majelis Taklim women and fosters economic independence through productive activities and opportunities for independent or group-based batik business development.
Analisis Yuridis atas Akses Informasi Publik sebagai Hak Konstitusional Warga Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Rayhan Almer; Akbar Sayudi
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/ezjffz28

Abstract

The right of access to public information is a constitutional right of citizens as stipulated in Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and implemented through Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure to create an open, accountable, and participatory government. However, its implementation still faces various challenges, such as low compliance of public institutions, closed bureaucratic culture, and weak execution of Information Commission decisions. This normative legal research aims to analyze the regulation of the right of access to public information as a constitutional right and examine its implementation in government practice. The approaches used include statutory, conceptual, and case approaches, with primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively through literature study. The results show that the right of access to public information has a strong legal foundation, both in the constitution and the Public Information Disclosure Law, so this right must be respected, protected, and fulfilled by the state. However, its implementation is still constrained by broad interpretations of exempted information, low compliance of public bodies, weak enforcement of Information Commission decisions, and a bureaucratic culture that has not been fully open.  
Perdagangan Orang Berkedok “Pengantin Pesanan”: Analisis Viktimologi Terhadap Kerentanan Perempuan Asal Sulawesi Tenggara Dewi Ratnasari Rustam; Eva Jariah Saputri
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/cg1w3v75

Abstract

The "mail-order bride" phenomenon frames marriage as a context that can be exploited for the recruitment, transportation, harboring, or control of women for the purpose of exploitation. From a victimological perspective, the central issue is not merely whether a marriage appears voluntary, but rather how factors such as socio-economic vulnerability, gender inequality, deception, abuse of a position of vulnerability, dependency on intermediaries, and post-departure isolation shape the victimization process. This study employs a normative-juridical method—incorporating statutory, conceptual, victimological, and contextual socio-legal approaches—based on a literature review of regulations, scholarly works, prior court rulings and studies, and official sources regarding human trafficking. The analysis reveals that the mail-order bride scheme is covert in nature, as trafficking relationships can be disguised as marital unions. A victim's consent to the marriage does not automatically negate the possibility of human trafficking if elements such as deception, abuse of a position of vulnerability, payments or benefits to those controlling the victim, and an intent to exploit are present. In Southeast Sulawesi, a research gap exists regarding the lack of developed databases and empirical studies that specifically map the pathways to victimization for women in the region—including factors such as migration, poverty, access to employment, legal and digital literacy, and inter-regional or transnational recruitment mechanisms.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Pelaku Skizofrenia Paranoid Dewi Ratnasari Rustam; Richi Candra Pratama
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/bmnqgg90

Abstract

Law enforcement against offenders afflicted with severe mental disorders, particularly paranoid schizophrenia, frequently generates juridical controversy regarding the fulfillment of the geen straf zonder schuld principle (no punishment without fault) as stipulated in Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This phenomenon is vividly illustrated in Decision Number 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt, in which the defendant, Andi Andoyo, was sentenced to sixteen years of imprisonment for the premeditated murder of Fresa Danella, despite medical evidence comprising a Visum et Repertum Psychiatricum and sworn forensic psychiatric expert testimony confirming his diagnosis of paranoid schizophrenia. This study aims to examine the construction of criminal responsibility (toerekeningsvatbaarheid) attributed to the paranoid-schizophrenic perpetrator in the decision in question and to analyze it from a criminological perspective in order to trace the criminogenic factors underlying the offense. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, this study qualitatively analyzes secondary legal data through descriptive analysis. The findings indicate that the panel of judges disregarded the medical evidence and nonetheless constructed the defendant as a legal subject possessing full capacity for criminal responsibility, a conclusion that contradicts Van Hamel's cumulative parameters of responsibility as well as the juridical recognition afforded by Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health. Criminologically, the element of "prior planning" used as the basis for aggravating the sentence is more accurately understood as a pseudo-adaptive response to command hallucinations and delusions, compounded by a systemic failure of social and medical supervision as explained through social control theory. This study concludes that retributive imprisonment without an accompanying order for comprehensive psychiatric rehabilitation fails to address the criminogenic root of the problem and risks becoming a flawed precedent for the future adjudication of persons with mental disorders (ODGJ), thereby underscoring the need for consistent application of Article 44 of the KUHP grounded in a multidimensional approach integrating legal, psychopathological, and social dimensions

Page 54 of 57 | Total Record : 570

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): APRIL-JUNI 2026 Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET Vol. 1 No. 2 (2025): APRIL-JUNI 2025 Vol. 1 No. 1 (2025): JANUARI-MARET 2025 Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER Vol. 1 No. 3 (2025): JULI-SEPTEMBER