cover
Contact Name
Alfian Rokhmansya
Contact Email
dohgisinunmul@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dohgisinunmul@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Universitas Mulawarman, Gedung LP2M Universitas Mulawarman, Jl. Krayan, Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75242
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Doh Gisin
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : -     EISSN : 30902614     DOI : https://doi.org/10.30872/dohgisin
Core Subject : Humanities, Social,
Doh Gisin originates from the Dayak language and signifies a woman who is strong and resilient, both in thought and action, in facing various struggles and challenges in life. Doh Gisin is an open-access scientific journal published by Mulawarman University and managed by the Pusat Penelitian Kesaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA) Universitas Mulawarman. Doh Gisin was first published in 2024 and is published every six months in June and December. Doh Gisin contains articles from gender, women, and children studies and multidisciplinary fields (sociology, psychology, law, science and technology, medicine, education, language and literature, culture, and other fields of science).
Articles 13 Documents
Efektifitas Klinik Probebaya sebagai Konsultan pada Penerapan Probebaya Perwali Kota Samarinda No 11 Tahun 2022 Johansyah, Marwiah; Herliah, Endang; Suryaningsi, Suryaningsi; Songli, Ariani; Tabina, Farrah Naila
Doh Gisin Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.v1i1.1764

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Klinik Probebeya sebagai konsultan dalam penerapan Probebeya Perwali Kota Samarinda No 11 Tahun 2022.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klinik Probebaya memiliki peran yang efektif dalam membantu masyarakat memahami dan menerapkan Probebaya. Klinik Probebaya menyediakan berbagai layanan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat.
Implementasi Hukum Kesetaraan dan Keadilan Gender di Kota Samarinda (Konsentrasi Yuridis: Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945) Herliah, Endang; Suryaningsi, Suryaningsi; Songli, Ariani; Utsa, M. Nur Darussalam
Doh Gisin Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.v1i1.1765

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda, dengan fokus pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda masih belum optimal. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender di Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian ini, salah satu langkah untuk meningkatkan implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda adalah Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang hukum kesetaraan dan keadilan gender kepada masyarakat.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar di Kabupaten Paser Aprilliani, Nadira; Apriyani, Rini; Wati, Agustina
Doh Gisin Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.v1i1.1766

Abstract

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Melindungi anak adalah melindungi manusia, melindungi manusia adalah membangun manusia seutuhnya. Sedangkan penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan anak termasuk hak anak lainnya. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Dengan demikian maka perlindungan hukum terhadap anak terlantar harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar terpenuhinya hak anak. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan doktrinal dimana pendekatan doktrinal ini juga didukung dengan pendekatan ketentuan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (statute approach). Perlindungan hukum terhadap anak terlantar belum dilakukan secara optimal dikarenakan belum terlaksananya upaya perlindungan hukum secara respresif dimana belum ada penegakan hukum secara pidana terhadap kasus-kasus penelantaran anak di kabupaten paser.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Penelantaran Anak oleh Orang Tua di Kota Samarinda Noor, M. Syahdian; Sabaruddin, Abdul Kadir; Wati, Agustina
Doh Gisin Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.v1i1.2240

Abstract

Setiap anak memiliki hak-hak asasi yang telah dilindungi dan diberikan oleh Negara Hak anak tersebut diatur dalam UUD pada Pasal 28 B ayat (2) dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang. Akan tetapi pada saat ini masih banyak anak yang tidak terpenuhi haknya terutama masih maraknya penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, penanganan terhadap penelantaran anak belumlah berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penelantaran anak oleh orang tua di Kota Samarinda dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri di Kota Samarinda. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial legal riset yang bertujuan untuk mengkaji dua pokok pembahasan: pertama untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Kota Samarinda. Kedua untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya di mana orang tua yang melakukan perbuatan penelantaran dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana selaku pihak yang bertanggungjawab atas anak tersebut, dan perlindungan bagi anak yang menjadi korban penelantaran telah diatur secara khusus pada Pasal 59 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, namun perlindungan hukum terhadap penelantaran anak ini di Kota Samarinda belum berjalan secara optimal baik secara preventif maupun represif.
Stereotip Perempuan dalam Kumpulan Cerpen Jangan Pulang Jika Kamu Perempuan Karya Riyana Rizki: Kajian Gender Lembayung, Puspa; Nugroho, Bayu Aji; Wahyuni, Ian
Doh Gisin Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.v1i1.2272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk relasi gender dan stereotip yang ditemukan dalam kumpulan cerpen Jangan Pulang Jika Kamu Perempuan karya Riyana Rizki menggunakan kajian gender. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan metode kualitatif deskriptif. Cerpen dalam kumpulan cerpen Jangan Pulang Jika Kamu Perempuan karya Riyana Rizki digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis data, diperoleh simpulan bahwa relasi gender yang dibangun dalam kumpulan cerpen ini adalah laki-laki sebagai kelompok dominan memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan perempuan sebagai kelompok inferior. Penelitian ini juga menghasilkan stereotip perempuan sebagai makhluk lemah dan mudah dikuasai.
Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual yang Terjadi di Perguruan Tinggi Kota Samarinda Lidiana, Mita; Lisi, Ivan Zairani; Wati, Agustina
Doh Gisin Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.v1i2.2276

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi Kota Samarinda dan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam kajian. Penelitian ini menggunakan metodologi sosio-legal, dengan menggunakan data primer yang bersumber langsung dari lapangan. Sumber data sekunder berkaitan dengan informasi tambahan mengenai subjek penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana mengenai kekerasan seksual di Universitas Samarinda. Beberapa aspek penegakan hukum pidana terkait kekerasan seksual di Universitas Mulawarman sudah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Faktor-faktor potensial yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi, seperti yang dikaji dalam kriminologi, termasuk faktor internal yang berasal dari pelaku, seperti moral yang kurang baik, dinamika kekuasaan yang tinggi, dan kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Selain itu, faktor eksternal meliputi pengaruh keluarga, kondisi lingkungan, kemajuan teknologi, dan tekanan teman sebaya.
Pentingnya Penerapan Gender Mainstreaming dalam Segala Aspek Kerja Profesional: Strategi untuk Mewujudkan Keadilan dan Efisiensi Organisasi Suryaningsi, Suryaningsi; Johan, Herni; Mulawarman, Widyatmike Gede; Herliah, Endang
Doh Gisin Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.v1i2.2944

Abstract

Penerapan gender mainstreaming di lingkungan kerja profesional merupakan strategi penting untuk menciptakan organisasi yang adil, setara, dan efisien. Pendekatan ini tidak hanya memiliki landasan moral dan hukum, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, efektivitas tim, serta daya saing institusi. Gender mainstreaming dipahami sebagai proses sistemik yang mengintegrasikan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara setara dalam seluruh kebijakan dan praktik organisasi. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan budaya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep dasar gender mainstreaming dalam kerja profesional, menelaah urgensi serta tantangan pelaksanaannya, dan merumuskan strategi guna mewujudkan organisasi yang inklusif dan responsif gender. Metode studi pustaka dengan pendekatan normatif dan sosiologis digunakan untuk mengkaji hubungan antara kebijakan, struktur, budaya organisasi, dan transformasi institusional menuju kesetaraan gender. Gender mainstreaming menuntut kepemimpinan visioner, regulasi mendukung, dan perubahan budaya kerja. Hambatan resistensi struktural dan kultural menuntut sinergi kebijakan, edukasi, dan advokasi. Dalam konteks globalisasi, pengarusutamaan gender menjadi pilar penting bagi tata kelola organisasi modern yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.
Efektivitas Pendidikan Anti Korupsi dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tinjauan Berdasarkan Perspektif Gender Rahayu, Ana; Pujianti, Titin; Elvira, Alma; Puspitasari, Ratiani; Pratama, Ali Gilang; Suryaningsi, Suryaningsi; Herliah, Endang
Doh Gisin Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.v1i2.2956

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas pendidikan antikorupsi dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) melalui pendekatan perspektif gender. Dengan desain eksperimen semu, 200 mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman dibagi menjadi kelompok eksperimen (menggunakan modul berbasis gender) dan kelompok kontrol (menggunakan modul standar). Data dikumpulkan melalui angket, observasi, dan wawancara, lalu dianalisis menggunakan uji-t dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami peningkatan signifikan dalam sikap antikorupsi dan kesadaran HAM dibanding kelompok kontrol. Modul berbasis gender terbukti menumbuhkan kesadaran kritis, empati, dan partisipasi aktif mahasiswa, khususnya perempuan. Pendekatan ini juga meningkatkan efektivitas pendidikan antikorupsi secara keseluruhan. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi yang inklusif gender memiliki dampak transformasional dalam mencegah pelanggaran HAM dan membangun budaya integritas yang lebih adil.
Pertimbangan Anak sebagai Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Tindak Pidana Narkotika Syarifuddin, La; Fauzi, M.; Musthafa, Musthafa
Doh Gisin Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.v2i1.3038

Abstract

Anak sebagai saksi dalam perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP. Namun, menurut pembentuk Undang-Undang, keterangan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Oleh karena itu, mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan; keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya, atau untuk menambah keyakinan hakim. Kemudian, kehadiran anak sebagai saksi mahkota dalam perkara pidana narkotika wajib mendapat perlindungan yang tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum, yang merupakan kaidah tertinggi, harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, serta oleh penguasa negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Digital Consent Anak di Bawah Umur: Batas Etis dan Hukum dalam Persetujuan terhadap Monetisasi Konten Nugroho, Sulung; Suryaningsih, Suryaningsih; Damanik, Amsari
Doh Gisin Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.v2i1.3050

Abstract

Fenomena anak di bawah umur sebagai konten kreator di media sosial memunculkan tantangan baru dalam dunia hukum, khususnya terkait persetujuan digital (digital consent) atas publikasi dan monetisasi konten yang melibatkan anak sebagai subjek utama. Dalam banyak kasus, persetujuan diberikan oleh orang tua atau wali, tanpa keterlibatan langsung dari anak, yang secara hukum belum cakap untuk menyatakan kehendaknya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif/doktrinal, yaitu dengan menelaah prinsip, asas, dan norma hukum positif yang berlaku, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini juga mengkaji konsep the best interest of the child dalam perspektif hukum sebagai pijakan utama dalam pembentukan kebijakan perlindungan anak di ranah digital. Temuan penelitian menunjukkan belum adanya pengaturan hukum yang spesifik dan komprehensif mengenai validitas persetujuan digital anak dalam aktivitas ekonomi berbasis media sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan norma hukum baru yang menjamin perlindungan anak dari potensi eksploitasi digital, serta mekanisme partisipasi anak dalam pemberian persetujuan atas konten yang menyangkut hak dan kepentingannya di dunia maya.

Page 1 of 2 | Total Record : 13