Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.326
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Salasika Edunesia : jurnal Ilmiah Pendidikan Didactica : Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran Jurnal Madinasika: Manajemen dan Keguruan Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi (JIPPSI) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Journal of Business Technology and Economics (JBTE) PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Doh Gisin
Herliah, Endang
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
The Role of Legal Consultation and Legal Aid Assistance for Disadvantaged Communities Suryaningsi, Suryaningsi; Yulianingrum, Aullia Vivi; Mulawarman, Widyatmike Gede; Rosmini, Rosmini; Marwiah, Marwiah; Herliah, Endang
Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol 10, No 1 (2024): January 2024
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/aksara.10.1.467-476.2024

Abstract

The Constitution mandates that every person receive fair legal recognition, guarantees, protection and certainty as well as equal treatment before the law as the protection of human rights. Therefore, the government is responsible for providing legal assistance to poor people or groups of people as a manifestation of access to justice. Using a qualitative descriptive type with data collection techniques through observation, interviews and documentation with predetermined informants. Data analysis techniques consist of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions or data verification. The subjects of this research are representatives of the management of the Law and Human Rights Council in 9 Regencies and Cities in East Kalimantan as Seekers of Justice. Next, the data obtained is used to analyze roles. The research results show that initial knowledge about the existence of Posbakum is limited within the 'Aisyiyah Organization, highlighting the need for increased outreach efforts. However, after learning about its existence, the community expressed the need for Posbakum as an alternative way to obtain legal assistance, especially in the context of legal problems. The conclusion highlights the importance of outreach efforts, providing information, and the role of Posbakum in providing access to justice. Therefore, this research contributes to the understanding of the effectiveness of Posbakum and its implications in the context of legal services at the local level.
Implementation of Diversion System on Juvenile Delinquency to Manifest Restorative Justice at Badan Pemasyarakatan Kelas II (Class II Correctional Institution) in Samarinda Herliah, Endang
Salasika Vol 7 No 1 (2024): Salasika (Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Stud
Publisher : Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender & Anak Indonesia (ASWGI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36625/sj.v7i1.151

Abstract

This study explores the application of the Diversified Penal System for Children (DPS) in overcoming the phenomenon of juvenile delinquency, focusing on the application of Restorative Justice in Badan Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II (Class II Correctional Institution) in Samarinda. This study aims to analyze the role of the Bapas in handling law cases involving children, especially in the context of sexual crimes. The data were gathered through normative legal research and secondary data sources, such as legal documents and interviews with key stakeholders, including the Head of Client Guidance of Bapas Kelas II Wonosari, the Judge of the Bantul District Court, and child investigators at the Samarinda Regional Police. This study examined the challenges faced by the Bapas in handling cases of child offenders and Bapas’ recommendations and suggestions. The findings of this study are hoped to shed light on the role of Bapas in Indonesia's legal framework, particularly the Juvenile Justice System Law of 2012.
Pola Pembinaan Ibu Rumah Tangga Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Anak Pada Era Pembelajaran 4.0 Herliah, Endang; Zakiyah, Imron Ghulaman
Didactica : Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 1 No. 2 (2021): September
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/didactica.v1i2.504

Abstract

Masalah lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggadilatarbelakangi oleh perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui re-orientasi ibu terhadap pola pembinaan anak di rumah Pada Era Revolusi 4.0. Ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam re-orientasi ibu terhadap pola pembinaan anak di rumah pada Era Revolusi 4.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ibu di zaman milenial sudah berperan aktif dalam mendidik anak di rumah karena telah dimudahkan dengan internet yang dimana segala informasi mengenai anak dalam proses belajar-mengajar sudah bisa di akses di handphone atau media lainnya. Kendala-kendala yang dihadapi ibu di rumah dalam menghadapi anak kurangnya moral, dan rasa ingin tahu.
Manajemen Kesiswaan Dalam Pelaksanaan Program Kerja OSIS Dalam Membentuk Karakter Bernalar Kritis Siswa SMA Negeri 14 Samarinda Ardiyanto, Ardiyanto; Jamil, Jamil; Marwiah, Marwiah; Warman, Warman; Asnar, Asnar; Herliah, Endang
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi Vol 1 No 3 (2024): Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi
Publisher : Pijar Pustaka Widyadhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manajemen kesiswaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan  pengendalian berbagai kegiatan dan aspek yang berkaitan dengan siswa disebuah lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa secara optimal. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Manejemen kesiswaan dalam peranan OSIS untuk membentuk karakter bernalar kritis siswa SMA Negeri 14 Samarinda, mengetahui hambatan OSIS dalam membentuk karakter bernalar kritis siswa SMA Negeri 14 Samarinda serta untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan OSIS dalam membentuk karakter bernalar kritis siswa SMA Negeri 14 Samarinda. Jenis Penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 14 Samarinda pada bulan Februari 2024-Maret 2024. Subjek penelitian ialah Pembina OSIS, Ketua OSIS, dan 3 anggota OSIS dengan menggunakan teknik wawancara, Observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengumpulan data dan menyimpulkan data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Manejemen kesiswaan dalam peranan OSIS untuk membentuk karakter bernalar kritis siswa SMA Negeri 14 Samarinda terbagai menjadi empat bagian yaitu perencanaan, pegorganisasian, pengimplementasian atau pelaksanaan, dan Evaluasi atau pengawasan. (2) Terkait Faktor penghambat OSIS dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk bernalar kritis di SMA Negeri 14 Samarinda yakni efektivitas pembelajar, Motivasi belajar, Sikap belajar, dan Kecerdasan emosional. (3) Solusi dari faktor penghambat yakni dengan lingkungan belajar dan dukungan sosial. Lingkungan belajar dimulai dari guru yang harus mendorong pengurus OSIS dalam lingkungan belajar bernalar kritis seperti organisasi OSIS yang mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang mereka lakukan.  Dukungan sosial yaitu pembina OSIS memberikan pengarahan tentang bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang ada dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut.
Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Juati, Ovi; Pardosi, Jawatir; Wingkolatin, Wingkolatin; Asnar, Asnar; Jamil, M.; Herliah, Endang
Journal of Business Technology and Economics Vol. 1 No. 3 (2024): Journal of Business Technology and Economics
Publisher : Pijar Pustaka Widyadhana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai macam jenis unit usaha yang telah diprogram oleh BUMDes ternyata ada beberapa unit usaha yang tidak berjalan dengan baik. Adapun unit usaha yang masih berjalan di BUMdes Desa Bila Bekayuk ialah perkebunan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sedangkan untuk unit usaha dibidang peternakan, dan tabungan belum berjalan dengan baik. Dari beberapa unit usaha yang telah berjalan di BUMDes Desa Bila Bekayuk, terdapat masyarakat yang telah bergabung dengan BUMDes Desa Bila Bekayuk dengan melakukan simpan pinjam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau dan peran BUMDes dalam meningkatkan Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Bila Bekayuk Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau. Penelitian ini mengunakan analisis kualitatif dengan metode penjabaran deskriptif untuk mengetahui fakta-fakta dan sifat-sifat suatu hubungan antara fenomena yang diselidiki, tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bila Bekayuk telah membuat program-program yang sesuai dengan potensi-potensi di dalam desa, dengan harapan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMDes. BUMDes dianggap memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan pokok desa, namun masih terdapat tantangan dalam pengembangan dan pemasaran produk-produk lokal. Kesimpulan penelitian ini adalah pola pengelolaan BUMDes oleh pemerintah desa telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pemasaran produk serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan usaha-usaha lokal.
Politik Hukum Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Atas Pertambangan Batubara Berbasis Pancasila di PT. Berau Coal Lusiana, Putri; Suryaningsi, Suryaningsi; Majid, Novita; Herliah, Endang
PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2024): PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, April 2024
Publisher : LPPM Institut Teknologi Dan Kesehatan Aspirasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penambangan batubara seringkali menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang serius, memicu kebutuhan akan regulasi yang kuat untuk mengendalikan dampak.   Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis peran Pancasila dalam merumuskan kebijakan hukum lingkungan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memainkan peran penting dalam politik hukum pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan atas pertambangan batubara. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial dan keberlanjutan, menjadi landasan bagi pembentukan regulasi yang mengatur praktik penambangan batubara. Namun, implementasi regulasi ini seringkali terhambat oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial. Kesimpulannya, meskipun Pancasila memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan atas pertambangan batubara, tantangan implementasi masih besar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan hukum, kesadaran masyarakat, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks pertambangan batubara.
PERAN GURU PPKn DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI MORAL PADA DIRI SISWA DI KELAS VIII SMP NEGERI 1 BONTANG Maulinda, Amelia; Herliah, Endang; Warman, Warman; Pardosi, Jawatir
MADINASIKA Vol 6 No 2 (2025): MADINASIKA-APRIL (In Press)
Publisher : Pascasarjana Unviersitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/madinasika.v6i2.13374

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai moral pada diri siswa di kelas VIIII SMP N 1 Bontang, lalu untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai etika moral pada diri siswa di kelas VIII SMP Negeri 1 Bontang dan untuk mengetahui upaya apa saja yang tepat dilakukan oleh guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai moral pada diri siswa di kelas VIII SMP Negeri 1 Bontang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Bontang selama periode Oktober hingga Desember 2024. Subjek penelitian terdiri dari guru PPKn dan siswa-siswi, menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui langkah-langkah pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penyimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru PPKn di SMP Negeri 1 Bontang dalam menanamkan nilai moral dengan menciptakan iklim belajar nyaman, membangun hubungan positif, dan mengelola kelas disiplin. Metode pengajaran yang relevan dan apresiasi terhadap sikap baik siswa mendorong lingkungan belajar kondusif. Namun, terdapat kendala seperti penggunaan bahasa kasar oleh siswa dan tantangan teknologi serta latar belakang keluarga. Guru mengatasi masalah ini dengan menyisipkan pesan moral dalam aktivitas pembelajaran dan menjaga bahasa yang digunakan.
Kebijakan Lahan Pasca Tambang sebagai Investment of Ecotourism Mewujudkan Sustainable Development Goals Suryaningsi, Suryaningsi; Rosmini, Rosmini; Herliah, Endang
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2884

Abstract

Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi penghasil tambang terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan besar terkait dengan dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. pengumpulan data dengan wawancara dengan melakukan analisis SWOT. Temuan menunjukkan bahwa Lahan pasca tambang yang terdegradasi membutuhkan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan. Salah satu alternatif yang menjanjikan adalah pemanfaatan lahan pasca tambang untuk ekoturisme. Ekoturisme menawarkan peluang untuk mengonservasi alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Kebijakan sangat dibutuhkan dalam rangka pengelolaan lahan pasca tambang untuk ekoturisme di Kalimantan Timur, termasuk rehabilitasi lahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta pengawasan yang ketat. Implementasi kebijakan ini dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan memperkuat sektor pariwisata di wilayah tersebut. Namun, tantangan terkait pendanaan, pengelolaan yang tepat, dan pengawasan tetap perlu dihadapi untuk mewujudkan potensi besar ekoturisme di Kalimantan Timur.
Politik Hukum dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis terhadap Proses dan Arah Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Pratama, Ali Gilang; Saputri, Alma Elvira; Rahayu, Ana; Pujianti, Titin; Puspitasari, Ratiani; Suryaningsi, Suryaningsi; Herliah, Endang
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3123

Abstract

Artikel ini mengkaji politik hukum dalam proses legislasi nasional di Indonesia dengan menyoroti dinamika hubungan antara pemerintah, DPR, panitia kerja (panja), kelompok kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana inisiatif legislasi sering kali didominasi oleh pemerintah dan elite politik, sementara partisipasi masyarakat bersifat terbatas. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis grafis alur legislasi, hasil penelitian ini mengungkapkan ketidakseimbangan dalam proses pembentukan undang-undang yang memengaruhi kualitas dan legitimasi produk hukum. bahwa praktik prosedural yang tidak demokratis, marginalisasi partisipasi publik, dan dominasi kekuasaan elit politik kerap kali mengwarnai pembentukan undang-undang. Politik hukum digunakan untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan daripada mewujudkan keadilan hukum dan kepentingan rakyat. Hasil ini menekankan pentingnya masyarakat sipil dan lembaga pengawasan dalam menjaga integritas proses legislasi, dan pentingnya rekonstruksi politik hukum nasional yang lebih bertanggung jawab, terlibat, dan berorientasi pada keadilan substantif. Model ideal politik hukum menjadi rekomendasi yang disesuaikan dengan transformasi sosial sambil tetap berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi.
Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga: Perspektif Gender dan Studi Kasus UPTD-PPA Wahyuni, Putri Sri; Suryaningsi, Suryaningsi; Wingkolatin, Wingkolatin; Hardoko, Aloysius; Marwiah, Marwiah; Herliah, Endang
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3154

Abstract

Sanitasi lingkungan dan akses air bersih merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Masyarakat di wilayah padat seperti Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara belum sepenuhnya menikmati hak tersebut secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jaminan hukum atas sanitasi dan air bersih serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan studi hukum dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas sanitasi bersifat formalistik. Akses terhadap air bersih masih terbatas, kondisi lingkungan tidak sehat, dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan masih rendah. Perubahan regulasi yang berlangsung cepat menyebabkan kesulitan dalam proses sosialisasi serta menghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Program lingkungan seperti TPS 3R dan bank sampah dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menunjukkan adanya inisiatif pemerintah untuk membangun kesadaran kolektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran pemerintah daerah, stabilisasi kebijakan, serta perluasan pendekatan sanitasi berbasis komunitas secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Co-Authors Aloysius Hardoko Ardiyanto Ardiyanto Asnar Asnar, Asnar Elvira, Alma Handayani, Nur Fitri Herni Johan Jamil Jamil Jamil, M. Jawatir Pardosi Juati, Ovi Katty, Katrina Kurniawan, Rio Agung Lusiana, Putri Majid, Novita Marwiah Johansyah, Marwiah Marwiah, Marwiah Maulinda, Amelia Pratama, Ali Gilang Pujianti, Titin Puspitasari, Ratiani RAHAYU, ANA Rosmini Rosmini Saputri, Alma Elvira Songli, Ariani Suryaningsi Suryaningsi Tabina, Farrah Naila Utsa, M. Nur Darussalam Wahyuni, Putri Sri Warman Warman Widyatmike Gede Mulawarman Wingkolatin, Wingkolatin Yulianingrum, Aullia Vivi Zakiyah, Imron Ghulaman