cover
Contact Name
Faisol
Contact Email
joebis@unt.ac.id
Phone
+6281913000021
Journal Mail Official
faisol91@unt.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 11, Randar Kumalas, Banyuanyar, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69216
Location
Kab. sampang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Economic and Business
ISSN : 30474345     EISSN : 3046918X     DOI : -
Core Subject : Economy,
Journal of Economic and Business e-ISSN: 3046-918X -p-ISSN: 3047-4345 diterbitkan oleh Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang yang terbit dua kali dalam satu tahun bulan Maret dan September. Jurnal ini bertujuan menyediakan wadah bagi peneliti maupun praktisi untuk berbagi ilmu dari hasil penelitian di Bidang Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Agribisnis, dan Binis Digital. Jurnal ini menerima hasil dari penelitian asli, studi kasus, eksperimen, maupun literatur review.
Articles 52 Documents
Digitalisasi Verifikasi SPM Belanja Persediaan dan Modal pada BPPKAD Kabupaten Sampang Anisatul Maulidina; Moh. Syifauddin
Journal of Economic and Business Vol 3 No 2 (2026): September
Publisher : Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52298/joebis.v3i2.202

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan digitalisasi verifikasi SPM, mengidentifikasi kendala, serta mendeskripsikan kontribusinya terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan verifikasi dilaksanakan melalui tiga tahap: pemeriksaan pencatatan SPM di buku persediaan atau buku inventaris, pencocokan nilai nominal, dan penelaahan kode rekening belanja. Kendala yang ditemukan meliputi gangguan server, insiden keamanan siber, ketidaktertiban pencatatan OPD, serta rendahnya pemahaman petugas terhadap klasifikasi rekening belanja yang mengakibatkan selisih pencatatan saat rekonsiliasi akhir periode. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa digitalisasi verifikasi SPM merupakan instrumen pengendalian internal sekaligus sarana pembinaan OPD yang berkontribusi nyata terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi BPPKAD dalam menyempurnakan sistem Versi Barada-e, dan secara akademis diharapkan memperkaya literatur digitalisasi pengelolaan keuangan daerah sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
Pengaruh Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Tengah Rima Harati
Journal of Economic and Business Vol 3 No 2 (2026): September
Publisher : Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52298/joebis.v3i2.199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2013–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel upah minimum dan IPM terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2013–2025. Artinya, peningkatan upah minimum dan peningkatan kualitas pembangunan manusia cenderung mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,749 yang menunjukkan bahwa 74,9% variasi ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat bagi perumusan kebijakan publik, khususnya sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.