cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 550 Documents
 40   41   42   43   44 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam Adinda, Nendena Rizqi; Rosadi, Aden; Naisabur, Nanang
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1518

Abstract

Sexual violence crime (TPKS) is a crucial issue in Indonesia, which received a significant response through the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This research aims to critically and deeply compare the concept of TPKS in Indonesian Positive Law (UU TPKS) and Islamic Law (Fiqh Jinayah), reinforced by the foundation of Islamic Social History. Positive Law, through the UU TPKS, adopts a progressive and victim-centered framework, expanding the definition of offense to include non-physical harassment and sexual exploitation, and emphasizing the principle of lack of consent. This Law guarantees the rights to recovery, restitution, and assistance, although its implementation still faces structural and cultural obstacles, including the risk of secondary victimization and issues in proof. Meanwhile, Fiqh Jinayah classifies sexual violence into several categories: Jarimah Hudud (such as zina or fornication, though the victim of rape is exempted from the hadd punishment due to coercion), Ightishab (rape) which can be equated with Hirabah (brigandage), and Jarimah Ta’zir (for broader offenses). Although the standard of proof for zina in classical view is very strict (four witnesses), modern scholars tend to accept non-traditional evidence for ightishab (such as medical examination/visum and victim's testimony) to impose a firm ta’zir punishment. The analysis of Islamic Social History affirms that Islamic legal norms regarding sexual protection are dynamic, stemming from efforts to eliminate pre-Islamic patriarchal practices, and are oriented towards the protection of honor (hifz al-‘ird). The harmonization of these two systems is possible through the integration of the principle of Maqashid Syariah (the objectives of Sharia), which provides theological legitimacy for the contemporary efforts to combat TPKS. By optimizing the flexible Ta’zir punishment, Islamic Law can accommodate a more adaptive model of proof and victim recovery, aligned with the spirit of contemporary restorative justice.
Konsep Hasan Wa Qabih Sebagai Dasar Etika Hukum Islam: Kajian Normatif Terhadap Moralitas Dalam Penetapan Hukum Riani, Khafifah Anjar; Hafidzi, Anwar
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1520

Abstract

Konsep moralitas hasan wa qabih (baik dan buruk) memiliki urgensi sebagai dasar etika fundamental dalam pembentukan dan penetapan hukum Islam. Hukum Islam ditegaskan tidak boleh bersifat value-free (bebas nilai), melainkan harus merefleksikan keadilan dan kemaslahatan Ilahi. Secara metodologis, penelitian normatif-doktrinal ini menganalisis posisi hasan wa qabih melalui perdebatan teologis antara Mu'tazilah (al-hasan wa al-qabih bi al-'aql) dan Asy'ariyah (al-hasan wa al-qabih bi al-naql), serta fungsinya dalam ushul fiqih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlepas dari sumber penetapannya, hasan wa qabih bertindak sebagai pilar etika dan filter moral yang wajib dipatuhi oleh mujtahid. Konsep ini dioperasionalisasikan melalui maqashid syariah, yang mendefinisikan hasan sebagai tercapainya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta qabih sebagai setiap tindakan yang merusaknya. hasan wa qabih berfungsi sebagai filter etis yang memandu metode ijtihad rasional (seperti istihsan, mashlahah mursalah, dan sadd al-dzarā'i') untuk memastikan hukum yang ditetapkan senantiasa mewujudkan keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah). Relevansi kontemporer konsep ini terlihat jelas dalam isu hukum keluarga, khususnya poligami, di mana status hukum yang mubah (boleh) harus tunduk pada pertimbangan moral hasan wa qabih, menuntut verifikasi ketat kemampuan adil sebagai pencegahan terhadap qabih (kezaliman).
Ijtihad Kolektif Dalam Penetapan Hukum Islam Modern: Kajian Normatif Terhadap Mekanisme Majelis Ulama Indonesia Agusriyani, Laila Rahma
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1521

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi dan peran ijtihad dalam konteks hukum Islam di era modernisasi, terutama dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Di tengah tantangan eksternal seperti globalisasi, perkembangan teknologi, pluralisme, dan keberadaan hukum positif, ijtihad tidak lagi efektif dilakukan secara individual (fardi), melainkan harus dilakukan secara kolektif (jama’i) melalui lembaga-lembaga ijtihad. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai manifestasi dari ijtihad kolektif ini, yang bertujuan untuk membimbing umat dan mengeluarkan fatwa sebagai alternatif hukum dalam memberikan solusi atas persoalan kehidupan. Proses penetapan fatwa oleh MUI mencerminkan praktik ijtihad kolektif, dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti maslahah (kemaslahatan umum) dan 'urf (adat istiadat). Metodologi ijtihad yang digunakan MUI meliputi pendekatan nash qath’i, qauli, dan manhaji, serta metode ijtihad bayani, ta’lili, dan istishlahi untuk problematika kontemporer. Meskipun fatwa MUI tidak memiliki status hukum yang mengikat dalam sistem hukum positif Indonesia, fatwa tersebut terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan kebijakan hukum nasional. Fatwa MUI berperan sebagai instrumen moral dan religius yang menjembatani agama dan hukum positif negara, memastikan bahwa hukum nasional responsif terhadap kebutuhan umat Islam dan menciptakan harmoni sosial.
Peran BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Rahmaniah, Amelia; Nashiyah, Raudatun; Rahmie, Aliya; Fauzan, Muhammad; Abdillah, Muhammad Rizki; Padillah, Muhammad Rayhul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1522

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) punya peran krusial sebagai lembaga di luar pengadilan untuk atasi masalah antara konsumen dan pelaku usaha. Dibentuk dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), BPSK tangani sengketa lewat tiga cara utama: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Prosesnya cepat, murah, serta adil, tanpa perlu pengacara atau sidang panjang. BPSK bisa beri sanksi administratif seperti ganti rugi hingga Rp200 juta, atau sanksi perdata berupa pengembalian uang dan barang, tapi urusan pidana diserahkan ke pengadilan. Artikel ini uraikan tugas BPSK, wewenangnya berdasarkan Pasal 52 UUPK, prinsip aksesibilitas-fairness-efisiensi, serta jenis putusan seperti perdamaian atau penolakan gugatan. Tujuannya, konsumen lebih gampang dapat haknya tanpa ribet.
Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani pada Pengangkatan Anak dalam Islam Hidayah, Nurul Fadhilatul; Sar’an, Mohamad
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1523

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Islam yakni epistemologi bayani, burhani dan irfani. Dalam hal ini untuk menganalisis ketiga epistemologi tersebut yang digunakan untuk memahami konsep-konsep yang penting dalam pemahaman dan dalam konteks agama, yakni pada isu-isu hukum keluarga salah satunya mengenai pengangkatan anak dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) dengan mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis, baik primer dan sekunder, guna untuk menjawab atau mengembangkan landasan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi bayani menekankan teks suci Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber utama pengetahuan, epistemologi burhani berlandaskan dengan kekuatan akal dan logika deduktif/menekankan rasionalita, sementara epistemologi irfani menekankan aspek spiritual dan etika. Adapun dalam relevansinya contohnya pada surah Al-Ahzab, pengangkatan anak diperbolehkan dengan syarat nasab anak tersebut tetap kepada garis keturunan ayah biologisnya. Fatwa MUI secara eksplisit tidak melarang pengangkatan anak oleh wali yang berbeda agama, namun hal ini tetap bertentangan dengan hukum Islam dan regulasi Indonesia. Dalam maqasid syariah, menjaga agama ialah prioritas utama, sehingga mengenai pengangkatan anak oleh wali yang berbeda agama sebaiknya dihindari demi kepentingan terbaik anak dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Import Deregulation: a Strategy to Improve Food Security in Indonesia Jaya, Eni; Suprapti, Endang; Tarigan, Arihta Esther Br; Anggriani, Jum; Utama, Mohamad Wira
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1527

Abstract

Food security remains a crucial challenge for Indonesia, a country with a large population facing climate uncertainty and limited domestic productivity. This study analyzes the role of import deregulation as a strategy to improve national food security. Through a comprehensive literature review and policy analysis, the article explores how non-tariff barriers, quota systems, and complex licensing processes have contributed to high domestic food prices compared to international market prices. The study shows that strict protectionist policies are often counterproductive to food accessibility, especially for low-income groups. The proposed deregulation strategy includes a transition from quota systems to more transparent tariffs, streamlining import licensing bureaucracy, and synchronizing national food data. The study argues that import deregulation, if managed with proper oversight, not only increases the physical availability of food but also strengthens food security through price stability and supply chain efficiency. These policy implications are expected to provide a framework for the government to balance the protection of domestic farmers with consumers' rights to affordable food.
Kaidah Fiqh: Konsep Murabahah Dalam Perbankan Syariah Nuranisya, Siti; Januri, Fauzan; Al-Hakim, Sofyan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1528

Abstract

This study discusses murabahah contracts from the perspective of fiqh muamalah rules and their implementation in Islamic banking in Indonesia. Murabahah is a sale and purchase contract with the principle of transparency of the cost price and profit margin that is clearly agreed upon between the seller and the buyer, in accordance with the principles of justice and the prohibition of usury in Islam. This study uses a normative legal method with a literature review to understand the legal basis and requirements of murabahah contracts. The results of the study show that murabahah contracts must meet the validity requirements such as tamyiz, ta'addud at-tarfain, tatabuq al-iradatain, ittihad at-tarfain, wujud al-mal 'inda al-'aqd or al-qudrah 'ala at-taslim, salahiyah al-mal li at-ta'amuli, at-ta'yin au qabiliyyah al-mahal li at-ta'amuli, and must not contain adamu mukhalafah asy-syari'i. However, Islamic banking practices often face obstacles, such as unclear ownership of goods and a lack of transparency regarding profit margins, which reduces customer trust. This study recommends strengthening internal supervision and public education to align murabahah contract practices with the objectives of Sharia. Thus, murabahah can become an effective Islamic financial instrument in supporting the economic growth of the community, especially the MSME sector in Indonesia, in a fair manner and in accordance with Islamic principles.
Studi Komparatif Konsep Perdamaian (Ash-Shulhu) dalam Kitab Bulughul Maram dan Implementasinya pada Akad Kontemporer Nuranisya, Siti; Najib, Moh
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1529

Abstract

This research aims to analyze the legal standing and mechanisms of settlement (ash-shulhu) in muamalah (Islamic transactions) based on the perspective of hadith ahkam (legal hadiths). Amidst the complexity of modern economic disputes, peace settlements often emerge as a more effective solution than court litigation. This study employs a qualitative method with a library research approach and thematic analysis (maudhu’i) of hadiths related to reconciliation, specifically the hadith "Ash-shulhu jaizun baina al-muslimin" (settlement is permissible among Muslims). The results indicate that hadith ahkam provides strong legitimacy for ash-shulhu as a legal instrument to resolve material disputes, provided it does not permit what is forbidden or forbid what is permitted. Practically, the concept of ash-shulhu in hadith is highly relevant to modern Alternative Dispute Resolution (ADR) principles, which emphasize justice, mutual consent, and collective benefit in economic transactions.
Mengungkap Jerat Hukum Pelaku Kekerasan Seksual Analisis Kritis UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Najmudin, Nandang; Adinda, Nendena Rizqi; Toisuta, Usman Abdul Jihad; Huda, Tamimil
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1530

Abstract

This study aims to critically and legally analyze the concept of criminal liability for perpetrators of sexual violence and identify the advantages and challenges of implementing Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law). The background to the problem is driven by the failure of previous regulations (the Criminal Code) to cover the various modes of operation of TPKS and provide comprehensive protection for victims. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials (TPKS Law) and secondary materials (criminal law doctrine and scientific journals) were analyzed qualitatively and descriptively to examine the formulation of offenses, the punishment system, and the victim-centered approach philosophy contained therein. The results of the study show that the TPKS Law has become a significant milestone in criminal law reform through the expansion of strafbaarfeit. This law has successfully closed the criminalization gap by criminalizing eight new types of TPKS, including Non-Physical Sexual Harassment and Electronic-Based Sexual Violence (KSBE), whose definitions emphasize the absence of consent and power relations. In addition, the TPKS Law expands the subjects of law that can be held accountable to include corporations and introduces progressive additional penalties, such as the obligation of restitution and disclosure of the perpetrator's identity, as well as strictly limiting the use of restorative justice mechanisms in serious cases. Although innovative, the effectiveness of the legal provisions in the TPKS Law still faces serious implementation challenges, particularly regarding the issue of proving non-physical/electronic crimes and the gap between legal certainty of punishment and the fulfillment of restorative justice for victims. Therefore, it is recommended that the government immediately strengthen the technical readiness of law enforcement officials and allocate adequate resources for integrated service infrastructure and restitution enforcement mechanisms at the regional level to ensure the successful implementation of a victim-centered legal paradigm.
Peran Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Kesadaran Pendaftaran Merek: Studi Terhadap UMKM Yang Diwawancarai Di Kota Banjarbaru Dan Banjarmasin Sa’adah, Sa’adah; Hidayat, Aliefiyan Achmad; Rahman, Gazali
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1531

Abstract

Penelitian ini menganalisis tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek serta faktor penyebab rendahnya pendaftaran merek pada UMKM di Banjarbaru dan Banjarmasin. Permasalahan ini penting dalam konteks perlindungan hukum Kekayaan Intelektual (KI) karena merek berfungsi sebagai identitas usaha, penjamin kepercayaan konsumen, dan asset komersial jangaka panjang. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan wawancara terstruktur terhadap tiga UMKM kuliner: Ini Kopi Express, Need Matcha, dan Dimsum Delidish. Hasil penelitian menunjukkan variasi kesadaran hukum, mulai dari memahami urgensi merek tetapi belum mendaftar, memahami konsep dasar tanpa mengetahui prosedur, hingga pelaku usaha yang sedang menjalani proses pendaftaran. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan finansial, kurangnya pemahaman prosedur hukum, rendahnya prioritas usaha, dan kendala waktu. Ketiga UMKM telah memiliki logo grafis yang memenuhi syarat merek grafis dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga berpotensi kuat untuk didaftarkan. Para pelaku usaha juga mengharapkan sistem pendaftaran daring yang lebih sederhana dan terjangkau. Dengan demikian, peningkatan kesadaran pendaftaran merek tidak hanya terkait aspek administratif, tetapi juga pemahaman hukum dan pengelolaan usaha. Pendampingan administratif, edukasi hukum, serta peningkatan akses digital diperlukan agar UMKM mampu memaksimalkan perlindungan merek sebagai dasar keberlanjutan usaha.

Page 42 of 55 | Total Record : 550

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue