Garuda - Garba Rujukan Digital

Pros And Cons Of Batuah Market Revitalization Banjarmasin City (Case Study Of Banjarmasin Mayor Decision Number 109 Of 2022) Siti Kholisoh; Sulaiman Kurdi
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.414

Abstract This research was motivated by the Mayor of Banjarmasin issuing Decree Number 109 of 2022. When the Banjarmasin City government wanted to implement this decree, there was resistance from residents who live in Batuah Market, Banjarmasin City. However, traders who traded at Batuah Market just accepted the mayor's decree. Because Batuah Market is land owned by the regional government. This research aims to determine the background to the pros and cons of Batuah Market revitalization and the obstacles in revitalizing it, as well as the solutions provided by the Banjarmasin City Government to traders and residents of Batuah Market, Banjarmasin City. The type of research used is empirical legal research with a case study approach and analyzed using qualitative descriptive methods. Collecting data from informants through interviews and documentation. The research results show that the background to the pros and cons of Batuah Market revitalization is because there is no compensation given to residents who live in Batuah Market. Apart from that, the causes of conflict are differences in interests, socialization carried out by the government is not optimal and is not going well, and residents are threatened with losing the homes they have lived in for decades. Meanwhile, traders are pro for the revitalization of Batuah Market because there is a match between the government's wishes and traders' needs for market improvements. The obstacle in revitalizing it is the resistance from residents who live on the Batuah Market land. Then the solution given by the government to traders is to occupy the same place according to the type of merchandise. The solutions provided to residents include providing flats with free rental fees for one year, being given the opportunity to trade in government-owned markets, recruiting new entrepreneurs, providing educational tools from kindergartens to junior high schools. Keywords: Pros and Cons, Revitalization, Batuah Market Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi Walikota Banjarmasin menerbitkan Surat Keputusan Nomor 109 tahun 2022. Ketika pemerintah Kota Banjarmasin ingin mengimplementasikan surat keputusan tersebut, terjadi penolakan oleh warga yang bermukim di Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Tetapi, pedagang yang berdagang di Pasar Batuah menerima saja terhadap surat keputusan walikota tersebut. Karena Pasar Batuah merupakan lahan milik Pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya pro dan kontra dalam revitalisasi Pasar Batuah dan kendalanya dalam merevitalisasi, serta solusi yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang dan warga Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Mengumpulkan data dari informan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya pro kontra revitalisasi Pasar Batuah karena tidak adanya ganti rugi yang diberikan kepada warga yang bermukim di Pasar Batuah. Selain itu, penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan kepentingan, sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak maksimal dan tidak berjalan dengan baik, dan warga terancam kehilangan tempat tinggal yang sudah dihuni puluhan tahun. Sedangkan pedagang yang pro terhadap revitalisasi Pasar Batuah karena adanya kesesuaian antara keinginan pemerintah dan kebutuhan pedagang akan perbaikan pasar. Adapun kendala dalam merevitalisasi adalah adanya penolakan dari warga yang bermukim di lahan Pasar Batuah. Kemudian solusi yang diberikan pemerintah kepada pedagang yaitu menempati tempat yang sama sesuai dengan jenis dagangannya. Adapun solusi yang diberikan kepada warga seperti diberikan hunian rumah susun digratiskan biaya sewa selama satu tahun, diberikan kesempatan untuk berdagang di pasar milik pemerintah, dijanjikan perekrutan wirausaha baru, bantuan alat pendidikan dari TK-SMP. Kata Kunci: Pro kontra, Revitalisasi, Pasar Batuah

Perspektif Masyarakat Kota Banjarmasin Terhadap Makanan Tanpa Jaminan Produk Halal (Tinjauan Hukum Islam) Amelia Fatmawati; Rahmat Sholihin
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.415

Abstrak This research is motivated by the existence of food sold in Banjarmasin City that does not have a halal product guarantee, this food is food without a halal label that has the possibility of mixing with something haram. The purpose of this study is to determine the perspective of the people of Banjarmasin City on food without a guarantee of halal products and to analyze the review of Islamic law regarding the perspective of the people of Banjarmasin City on food without a guarantee of halal products. This research is qualitative empirical research, which is research that knows the perceptions, habits and facts of the community in the field, analyzed by researchers, and supported by various data derived from library research and analyzed descriptively. The chosen research site is Banjarmasin City. Data collection was done by interviewing informants who have the criteria of being Muslim and living in the Central Banjarmasin District of Banjarmasin City. The results of this study indicate that the people of Banjarmasin City believe that the halal label only provides clarity on packaged food, while there is no similar clarity on non-packaged food. This is because the people of Banjarmasin City know and pay attention to the requirements of halal food, which are not only from the ingredients, but also from other aspects. The people of Banjarmasin City adhere to the arguments of the Qur'an in determining the halal-haram law of a food. However, if they come across food without a halal label that they think might lead to haram, they put the status of the food in the syubhat category and choose not to buy the food. In this case, the people of Banjarmasin City have implemented wara' behavior or the behavior of maintaining and refraining from various things that are not worth doing by someone in order to avoid something haram. Kata Kunci: Banjarmasin, Food, Halal Label Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya makanan yang dijual di Kota Banjarmasin yang tidak memiliki jaminan produk halal, makanan tersebut merupakan makanan tanpa label halal yang memiliki kemungkinan tercampur dengan sesuatu yang haram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat Kota Banjarmasin terhadap makanan tanpa jaminan produk halal dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam mengenai perspektif masyarakat Kota Banjarmasin terhadap makanan tanpa jaminan produk halal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif empiris, yaitu penelitian yang mengetahui persepsi, kebiasaan dan fakta-fakta masyarakat di lapangan, dianalisis oleh peneliti, dan didukung oleh berbagai data yang berasal dari penelitian kepustakaan (library research) dan dianalisis secara deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Banjarmasin. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai informan yang memiliki kriteria beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Banjarmasin meyakini bahwa label halal hanya memberikan kejelasan pada makanan kemasan, sedangkan pada makanan non-kemasan tidak ada kejelasan yang sama. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Banjarmasin mengetahui dan memperhatikan syarat-syarat makanan halal yang tidak hanya dari bahannya saja, tetapi juga dari aspek lainnya. Masyarakat Kota Banjarmasin berpegang teguh pada dalil-dalil Al-Qur'an dalam menentukan hukum halal-haram suatu makanan. Namun, jika mereka menemukan makanan tanpa label halal yang menurut mereka dapat menjurus ke arah haram, mereka memasukkan status makanan tersebut ke dalam kategori syubhat dan memilih untuk tidak membeli makanan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat Kota Banjarmasin telah menerapkan perilaku wara' atau perilaku menjaga dan menahan diri dari berbagai hal yang tidak layak dilakukan oleh seseorang agar terhindar dari sesuatu yang haram. Kata Kunci: Banjarmasin, Makanan, Label Halal. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Judges’ Opinion in Accepting Divorce Cases with Time Limits (Study of Judges of Balikpapan, Banjarmasin, and Pelaihari Religious Court) Rahmawati; Diana Rahmi
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.416

Abstract This research aims to find out the opinions of Balikpapan, Banjarmasin, and Pelaihari Religious Court Judges regarding considerations for accepting divorce cases with a time limit and the reasons underlying these opinions. This type of research is empirical legal research. The data extracted in this research are the opinions and reasons of the Balikpapan, Banjarmasin, and Pelaihari Religious Court Judges regarding divorce with a time limit. The data sources or informants for this research were nine judges. This research is empirical legal research with a sociological approach. Data was collected using interview techniques. After collecting the data, it is processed by editing and matriculation. The data was then analyzed using qualitative descriptive methods. The research results show that the judge stated that divorce with a time limit is a rule that can be negotiated in severe divorce cases. Thus, the judge must make ijtihad with other laws. This is based on Article 50 of Law No. 48 of 2009 and the rules of fiqh, namely, the judge's decision can eliminate differences. Three judges thought that the 6-month time limit for reasons of continuous disputes and quarrels or separation of residence is cumulative, where both reasons must reach the minimum time if they are to be submitted to the court. Six other judges thought that the six-month time limit was an alternative. This is required for reasons of separation of residence. All Judges relied on Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022. Some others added Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law. Keywords: Divorce, Time Limits, Judge's Considerations Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelaihari tentang pertimbangan menerima perkara perceraian dengan batas waktu serta alasan yang mendasari pendapat tersebut. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Data yang digali pada penelitian ini adalah pendapat dan alasan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelaihari mengenai perceraian dengan batas waktu. Sumber data atau informan penelitian ini adalah sembilan orang Hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara. Setelah terkumpul data diolah dengan editing dan matrikasi. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Hakim menyatakan perceraian dengan batas waktu adalah peraturan yang bisa dinegosiasikan pada perkara perceraian yang berat. Dengan demikian Hakim harus berijtihad dengan hukum lain. Hal ini dilandasi oleh Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 dan kaidah fiqih yaitu keputusan Hakim dapat menghilangkan perbedaan. Tiga orang Hakim berpendapat batas waktu 6 bulan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau berpisah tempat tinggal bersifat kumulatif, yang dimana kedua alasan tersebut haruslah mencapai waktu minimal tersebut jika ingin diajukan ke Pengadilan. Enam orang Hakim lainnya berpendapat bahwa batas waktu 6 bulan ini bersifat alternatif. Yaitu diharuskan pada alasan berpisah tempat tinggal. Semua Hakim bersandar pada Surat Edaran Mahkamh Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan sebagian lain menambahkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci: Perceraian, Batas Waktu, Pertimbangan Hakim.

The Role Of The Prosecutor's Office As A State Attorney In Resolving State Administrative Disputes At The Batuah Market In Banjarmasin City Zafirah; Bahran
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.417

Abstract Referring to the Prosecutor's Office Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office, one of the roles of the Prosecutor's Office is as a State Attorney who acts as a mediator or facilitator in disputes or disputes between State Institutions, Central / Regional Government Agencies and BUMN / BUMD in the fields of Civil and State Administration. In accordance with Attorney General Regulation Number 7 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Law Enforcement, Legal Assistance, Legal Consideration, Other Legal Actions, and Legal Services in the Civil and State Administration Sector. One of the Legal Assistance carried out by the Banjarmasin State Attorney's Office is in the settlement of State Administration Disputes at Batuah Market, Banjarmasin City. Keywords: Role of the Prosecutor's Office, State Attorney, Dispute, State Administration Abstrak Mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, salah satu peran Kejaksaan adalah sebagai Pengacara Negara yang berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam perselisihan atau sengketa antar Lembaga Negara, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Salah satu Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin adalah dalam penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara, Sengketa, Tata Usaha Negara

Hukum Menyematkan Nama Suami Di Belakang Nama Istri (Studi Komparatif Lembaga Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi Dan Daarul Ifta’ Mesir) Muhammad Taufiq Rajabbianur
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.418

Abstract Humans began to recognise names since the first man was created by God (Adam alaihi salam). This is explained by the books of the heavenly religions, which are the words of God that are believed to be true by human beings who believe in religion. There are many traditions of name usage in the world that are influenced by each culture that has a long history. Which each region has a different tradition of using names. One of the traditions that exist is the culture of adding the husband's name or the husband's family name behind the wife's name after marriage. The Fatwa of Lajnah Daimah Saudi Arabia and Daarul Ifta' Egypt are two institutions that have released fatwas regarding what is the law of Islam for a Muslim who adding the husband's name behind the wife's name as the culture of people in western countries. The type of research that will be used in this research is descriptive normative legal research through a comparative approach, which focuses on Islamic studies by examining the fatwas of the two institutions concerned, literature related to fiqh issues, as well as other supporting sciences such as history and sociology as tools and materials for analysis in this research. The results of the study found that the fatwa council of Lajnah Daimah Saudi Arabia ruled that it is forbidden to put the husband's name behind the wife's name because the mufti understands that putting the husband's name behind the wife's name is a form of associating oneself with the husband or the husband's family, and this is something that is prohibited and has a great threat. This is also considered as imitating the disbelievers (Tasyabuh bil kufr), which is obligatory for Muslims to be careful and leave such things. In contrast, the Fatwa Council of Daarul Ifta, Egypt, has ruled that it is permissible to add the husband's name after the wife's name because the mufti took into account the 'urf (customs) of the people in the country and was of the view that there is no woman in the practice, when she adopts her husband's name or surname, denies her parental relationship to her biological father. Such an act is merely a form of identification (Ta'rif) that the woman has married a man from a specific family. Keywords: Name, Adding, Attributing, ‘Urf, Lajnah Daimah, Daarul Ifta’ Abstrak Manusia mulai mengenal nama semenjak manusia pertama diciptakan oleh tuhan (Adam alaihi salam). Itulah yang dijelaskan oleh kitab – kitab agama samawi yang merupakan firman tuhan yang diyakini kebenarannya secara benar oleh golongan manusia yang beriman lagi beragama. Terdapat banyak tradisi penggunaan nama di dunia yang dipengaruhi oleh kebudayaan masing - masing yang memiliki sejarah yang panjang. Yang mana masing – masing daerah memiliki tradisi penggunaan nama yang berbeda. Salah satunya tradisi yang ada adalah kebudayaan menyematkan nama suami atau nama keluarga suami di belakang nama istri setelah menikah. Lembaga Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi dan Daarul Ifta’ Mesir merupakan dua lembaga fatwa yang telah mengeluarkan fatwanya terkait bagaimana hukum bagi seorang muslim yang menyematkan nama suami di belakang nama istri layaknya kebiasaan orang-orang di negeri barat. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat yang deskriptif melalui pendekatan komparatif, yang berfokus kepada kajian keislaman dengan mengkaji fatwa kedua lembaga yang bersangkutan, Literatur yang berkaitan dengan masalah fiqh, serta ilmu – ilmu penunjang lain seperti sejarah dan sosiologi sebagai alat dan bahan analisis dalam penelitian kali ini. Dari Hasil penelitian didapati bahwa lembaga fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi memfatwakan haram menyematkan nama suami di belakang nama istri adalah karena mufti memahami bahwa menyematkan nama suami di belakang nama istri merupakan suatu bentuk penasaban diri kepada suami atau keluarga suami, dan ini merupakan suatu hal yang terlarang dan memiliki ancaman yang besar. Perkara ini juga dianggap sebagai meniru – niru orang kafir (Tasyabuh bil kufr) yang mana wajib bagi muslim untuk berhati hati dan meninggalkan perkara yang demikian itu. Berbeda dengan lembaga fatwa Daarul Ifta Mesir yang memfatwakan boleh menyematkan nama suami di belakang nama istri karena mufti mempertimbangkan ‘urf atau kebiasaan masyarakat di suatu negara dan berpandangan bahwa tidak ada satupun perempuan yang pada praktiknya ketika ia mengadopsi nama suami atau nama keluarga suaminya, ia menyangkal hubungan orang tua kepada ayah kandungnya. Perbuatan yang demikian itu hanya sebagai bentuk identifikasi bahwa perempuan tersebut telah menikah dengan seorang pria dari keluarga tertentu. Kata Kunci: Nama, Menyematkan, Menasabkan, Urf, Lajnah Daimah, Daarul ifta’

Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkahan (Studi Kasus Desa Hawang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah) Rusmini; Fauziah Hayati; Rahmat Sholihin
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.422

Abstract This study is related to the review of Islamic law in the Pelangkahan tradition. The main topic is how Islamic law views the Pelangkahan tradition in the people of Hawang Village, Limpasu District, Hulu Sungai Tengah Regency.Pelangkahan is a gift from a man/husband who is going to marry his younger sibling who precedes his sibling above him who is not yet married with the aim of eliminating feelings of sadness and making happiness for the sibling who is stepping. This study was conducted because this tradition has a hereditary element, which means that the practice is passed down from generation to generation.This research is interesting because it digs deeper into the sustainable aspects and relevance of these traditions in the cultural context of society. This research uses qualitative methods by interviewing the people concerned. Research results: The Pelangkahan tradition does not conflict with Islamic law. Keywords: Tradition, Pelangkahan, Review of Islamic Law Abstrak Kajian ini berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dalam tradisi Pelangkahan. Pokok bahasannya adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi Pelangkahan pada masyarakat Desa Hawang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pelangkahan merupakan pemberian seorang laki-laki/suami yang akan mengawinkan adiknya yang mendahului adiknya yang diatasnya yang belum menikah dengan tujuan menghilangkan rasa sedih dan membahagiakan adik yang akan melangkah. Kajian ini dilakukan karena tradisi ini mempunyai unsur turun temurun yang artinya pengamalannya dilakukan secara turun-temurun. Penelitian ini menarik karena menggali lebih dalam aspek keberlanjutan dan relevansi tradisi tersebut dalam konteks budaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mewawancarai orang-orang yang bersangkutan. Hasil Penelitian: Tradisi Pelangkahan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kata Kunci: Tradisi, Pelangkahan, Tinjauan Hukum Islam This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam Pengawasan Peredaran Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantukan Tanggal Kadaluwarsa Layli Nor Syifa; Muhammad Haris
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.424

Abstract This research is motivated by the fact that many business actors in Banjarmasin City do not include expiration dates. Then the question arises how the role of Food and Drug Supervisors (BBPOM) as an institution that has the authority to supervise the circulation of packaged food products that do not include expiration dates. To be able to answer this, research was conducted on the Food and Drug Supervisor (BBPOM) of Banjarmasin City in supervising the circulation of packaged food products that do not include the expiration date. The research method used is empirical law with a side-legal approach. The location of this research is in Banjarmasin City. The data collection techniques are interviews and documentation studies. To analyze the data, it uses descriptive analysis. The findings of this study include, 1). The Center for Food and Drug Supervision (BBPOM) in Banjarmasin City has a supervisory role, namely, Pre Market (supervision before circulation) and Post Market (supervision during circulation), 2). Constraints in the implementation of the role of the Center for Drug and Food Control (BBPOM) due to limited human resources (HR) employees and a very large surveillance area. For business actors, there are still many who do not include expiration dates due to lack of information, minimal capital, the products they sell run out before the expiration date and the quality of the ink used is easily lost. Keywords: Food and Drug Administration (BBPOM), Packaged Food, Expiration date Abstrak Panelitian ini di latar belakangi banyak dari pelaku usaha di Kota Banjarmasin yang tidak mencamtumkan tanggal kadaluwarsa. Lalu memunculkan pertanyaan bagaimana peran Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga yang memiliki wewenang terhadap pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Untuk dapat menjawab hal tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam pengawasan peredaran produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sisio-legal. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Banjarmasin. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Untuk menganalisis data yaitu menggunakan deskriptif analisis. Adapun hasil temuan dari penelitian ini antara lain yaitu, 1). Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Banjarmasin memiliki peran pengawasan yaitu, Pre Market (pengawasan sebelum beredar) dan Post Market (pengawasan selama beredar), 2). Kendala dalam pelaksanaan peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai dan wilayah pengawasan yang sangat luas. Untuk pelaku usaha masih banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa karena kurangnya informasi, modal yang minim, produk yang mereka jual habis sebelum masa kadaluwarsa dan kualitas tinta yang digunakan mudah hilang. Kata kunci: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Makanan Kemasan, tanggal Kadaluwarsa

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Barang Yang Dijual Melalui Platform Digital Di Indonesia Sumiyati; Yanny Christiany
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.425

Abstract The development of information technology, media, and communication that continues to grow today, including trade conducted through various digital platforms, causes people to be increasingly cautious of the risks that may arise from these activities. The state as a community organization tasked with providing legal protection for its people, must strive to compile and stipulate various laws and regulations to overcome the various conditions that can be caused by trading activities through electronic systems. Therefore, in this study, a juridical analysis is carried out related to legal protection for consumers of products traded by an electronic system, through a digital platform. The research uses a qualitative method and a normative juridical approach in the form of a statutory approach, as well as a conceptual approach. While data collection techniques are carried out based on the search for literature studies sourced from secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations, as well as secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research results obtained from the normative study, that the laws and regulations in Indonesia governing legal protection for consumers of digital platform products, are very protective and support and strengthen each other. Keywords: Legal Protection, Consumer Products, Digital Platforms Abstrak Perkembangan teknologi informasi, media, dan komunikasi yang terus berkembang saat ini, termasuk perdagangan yang dilakukan melalui berbagai platform digital, menyebabkan masyarakat semakin harus berhati-hati terhadap risiko yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut. Negara sebagai organisasi masyarakat yang bertugas untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya, harus berupaya untuk menyusun dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatasi berbagai kondisi yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis yuridis terkait perlindungan hukum bagi konsumen produk yang diperdagangkan dengan suatu sistem elektronik, melalui platform digital. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konsep. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan penelusuran kajian literatur yang bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari kajian normatif tersebut, bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi konsumen produk platform digital, sangat melindungi dan saling mendukung serta menguatkan. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen Produk, Platform Digital This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Hukum Berbekam Bagi Orang Yang Berpuasa Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali Muhammad Abdul Rasyid; Zainal Muttaqin
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.426

Abstract Fasting is an obligation for a mature Muslim as an expression of the fear of a servant of God, some things can cancel fasting such as eating, drinking, putting something into the body cavities deliberately, in this case there are differences of opinion about the abolition of fasting, bekam is a type of treatment by sucking blood from the skin to cleanse the blood from toxins and increase the flow of blood. The author is interested in two major mazhabs, the mazhab of Shafi’i and the mazbab of Hambali, which have different views on the law of fasting. This study aims to study and analyze the views of both Mazhab on the Law of Fasting for the fasting people. The results of this study found that the two mazhab have differences of opinion about the law of fasting for people who are fasting although the same use of the sohih law of the hadith, the Mazhab Shafi’i argued that fasting during fasting does not cancel the fasting with the Hadith that was preached by Ibn Abbas, but there is a makruh opinion because it can weaken the body. Meanwhile, the mazhb Hambali viewed that the fast when fasting cancelled the fast, based on the good-bye hadith of Syaddad bin Aus. Keywords: fasting, cupping, mazhab of Shafi’i, mazbab of Hambali Abstrak Puasa adalah kewajiban bagi seorang muslim yang sudah dewasa sebagai sebuah ungkapan ketakwaan seorang hamba kepada Allah, beberapa hal dapat membatalkan puasa seperti makan, minum, memasukan sesuatu kedalam rongga tubuh dengan sengaja, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat tentang pembatal puasa, bekam adalah jenis pengobatan dengan penghisapan darah dari kulit untuk membersihkan darah dari racun dan meningkatkan aliran darah. Penulis tertarik pada dua mazhab besar yaitu mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali, yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang hukum berbekam saat sedang berpuasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pandangan kedua mazhab terhadap hukum berbekam bagi orang yang sedang berpuasa. Hasil penelitian ini mendapati bahwa kedua mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang hukum berbekam bagi orang yang sedang berpuasa meskipun sama sama menggunakan dasar hukum hadis yang sohih, mazhab Syafi’i berpendapat bahwa berbekam saat berpuasa tidak membatalkan puasa dengan dalil Hadis yang diriwayatkan Oleh Ibnu Abbas , namun ada pendapat makruh karena dapat melemahkan tubuh. Sementara itu, mazhab Hambali berpandangan bahwa berbekam saat berpuasa membatalkan puasa, didasarkan pada hadis sahabat Syaddad bin Aus. Kata Kunci: Puasa, Bekam, Mazhab Syafi’i, Mazhab Hambali This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Pengaruh Senam Aerobik Low Impac Terhadap Gangguan Nyeri Haid Di Sanggar Senam Rahayu Rajabasa Rachmat Dody Ariesna; Jimi Harianto
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Integration of Islamic Knowledge and Values in Education, Islamic Studies, Loca
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i1.429

Abstract This research aims to determine the effect of aerobic exercise on menstrual pain disorders in Studio Gymnastics Rahayu. This research is experimental uses a quasi experiment in one group ( one group pretest - posttest design). The samples used were young women aged 18,19,20 years , amounting to 30 people by means of sampling consequotive. Data collection study using a questionnaire pain scale ( bourbanis ) and documentation. Analysis of the results of studies using a regression equation with the test results of Y = 18.60 + 0,16X and t -test test the results showed t value 8.889 greater than t tabl ( 2.042) and significant value of 0.05 significance Ho rejected and Ha meaning accepted, so there is the effect of aerobic exercise on menstrual pain interference is received. Keywords : dismenore, teenagers, impact low aerobic gymnastics Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh senam aerobik terhadap gangguan nyeri haid di Sanggar Senam Rahayu. Penelitian ini merupakan penelitian experimen. menggunakan quasi eksperimen dalam satu kelompok (one group pre test-post test design). Sampel yang digunakan adalah remaja putri usia 18,19,20 tahun yang berjumlah 30 orang dengan cara consequotive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket skala nyeri (bourbanis) dan dokumentasi. Analisa hasil penelitian menggunakan uji persamaan regresi dengan hasil Y = 18,60+0,16X dan uji T-test yaitu one simple t-test. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung 8,889, lebih besar dari t tabel (2,042) dan nilai signifikansi hasil 0,05 artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan senam aerobik low impac terhadap gangguan nyeri haid diterima. Kata kunci : dismenore, remaja, senam aerobik low impac

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Anwar Hafidzi

Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Phone
+6285251295964

Journal Mail Official
shariajournaledu@gmail.com

Editorial Address
Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Anwar Hafidzi

Contact Email anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Phone +6285251295964

Journal Mail Official shariajournaledu@gmail.com

Editorial Address Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Anwar Hafidzi

Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Phone
+6285251295964

Journal Mail Official
shariajournaledu@gmail.com

Editorial Address
Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA