cover
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
shariajournaledu@gmail.com
Editorial Address
Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
ISSN : 30321069     EISSN : 30321069     DOI : https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1120
The Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) is a peer-reviewed academic journal that provides an international platform for scholars and researchers to share innovative and cross-disciplinary studies. IERJ publishes original research articles, reviews, and scholarly papers that advance theoretical understanding and practical applications across diverse academic fields, including science, technology, social sciences, and the humanities. The journal welcomes interdisciplinary research and community service-based studies that offer new insights, foster collaboration, and address global challenges. By promoting intellectual dialogue and cross-field exploration, IERJ aims to contribute to the integration of knowledge, encourage academic innovation, and support impactful research that benefits both scholarship and society.
Articles 201 Documents
Penyelesaian Sengketa Sanda Berlapis Di Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung Khairatun Nisa
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.396

Abstract

Abstract This research is motivated by the sanda transaction carried out by the Belawang Village Community where there is a problem of multiple sanda disputes. This research aims to find out how the dispute resolution mechanism used by the Belawang Village Community in Kapuas Murung Sub-district in resolving this layered sanda. This research uses empirical legal research which is also called sociological legal research or in general is a field study research. The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is an approach by looking at something legal reality in the community. The results of this study indicate that the settlement of the layered sanda dispute used by the Belawang Village Community is to use the Non-litigation route in the form of mediation but it turns out that the dispute settlement is not included in the mediation category but negotiation and in Islamic Law the dispute settlement is included in the Negotiation category. Keywords: Settlement, Dispute, Layered Sanda Introduction Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transaksi sanda yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Belawang yang terjadi masalah sengketa sanda berlapis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan Masyarakat Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung dalam menyelesaikan sanda berlapis ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau secara umum merupakan penelitian studi lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam mayarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa sanda berlapis yang digunakan Masyarakat Desa Belawang adalah menggunakan jalur Non-litigasi dalam bentuk mediasi namun ternyanta penyelesaian sengketa tersebut bukan termasuk kategori mediasi melainkan Negosiasi dan dalam Hukum Islam penyelesaian sengketa tersebut termasuk dalam kategori sulhu . Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Sanda Berlapis
Upaya Baznas Kabupaten Banjar Dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat Pada Sektor Pertanian Hagis Adetiana; Abdul Hafiz Sairazi
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.397

Abstract

Abstract This study aims to examine the efforts of Baznas Banjar Regency in optimizing the collection of agricultural zakat in Banjar Regency. Zakat is one of the pillars of Islam that must be implemented for every Muslim. Agricultural products that have a high enough value that has reached the nishab must be issued zakat. However, in reality, there are still many farmers in Banjar Regency who do not know to whom this agricultural zakat is distributed, causing the distribution of agricultural zakat to miss the eight asnaf that must be given zakat, therefore Baznas Banjar Regency also plays a role in optimizing the collection of agricultural zakat in Banjar Regency This research uses empirical legal research, namely one type of legal research that analyzes and examines the legal behavior of individuals or communities in relation to the law and the data sources used come from primary data. Data were collected through interviews with Baznas Banjar Regency and documentation. The data were analyzed using descriptive analysis techniques. This research found that Baznas Banjar Regency optimizes the collection of agricultural zakat by using four methods, namely: 1) Socialization to the farming community of Banjar Regency, 2) Providing fertilizer assistance to farmers, 3) Cooperating with the Social Service and the Agriculture Office to reach further agricultural information in Banjar Regency, 4) Forming a Zakat Collection Unit (UPZ). Keywords: Efforts, Optimal, Collection, Agricultural Zakat, Baznas. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Baznas Kabupaten Banjar dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian pada Kabupaten Banjar. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Hasil pertanian yang mempunyai nilai cukup tinggi yang sudah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun dalam kenyataanya pada petani masyarakat Kabupaten Banjar dalam penyaluran zakat pertaniannya masih banyak yang belum mengetahui kepada siapa zakat pertanian ini disalurkan sehingga menyebabkan penyaluran zakat pertanian ini luput pada delapan asnaf yang wajib diberikan zakatnya, maka dari itu Baznas Kabupaten Banjar juga berperan dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian pada Kabupaten Banjar Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada pihak Baznas Kabupaten Banjar dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menemukan Baznas Kabupaten Banjar dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat pertanian dengan menggunakan empat cara yaitu: 1) Sosialisasi kepada masyarakat petani Kabupaten Banjar, 2) Memberikan bantuan pupuk kepada petani, 3) Bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pertanian aga menjangkau lebih jauh informasi pertanian pada Kabuapaten Banjar, 4) Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Kata kunci : Upaya, Optimal, Pengumpulan, Zakat Pertanian, Baznas.
Perlindungan Konsumen Di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Merkuri Nor Latifah; Amelia Rahmaniah
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.398

Abstract

Abstract One of the hazardous substances that are not allowed in the composition of cosmetics is mercury, the issue of consumer comfort, peace, and welfare is the most basic and main thing for consumer protection. This research aims to find out how the form of consumer protection against cosmetics containing mercury. The method used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the law has clearly regulated business actors still do not fulfill their obligations, so that consumer right are not fulfilled. The cause of weak consumer protection against cosmetic products containing mercury is due to the lack of knowledge possessed by business actors or consumers. The causes of weak consumer protection against mercury-containing cosmetic products are the lack of knowledge possessed by business actors or consumers, the sense of responsibility possessed by business actors, the absence of socialization provided, consumers who are tempted by low prices, and the lack of supervision or protecton Keywords: Consumer protection, Cosmetics, Mercury. Abstrak Salah satu substansi berbahaya yang tidak diperkenankan ada dalam komposisi kosmetik adalah merkuri, permasalahan kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraan konsumen merupakan hal paling mendasar dan utama bagi perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang mengandung merkuri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang sudah mengatur dengan jelas pelaku usaha masih tidak memenuhi kewajibannya, sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Penyebab dari lemahnya perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha ataupun konsumen, rasa tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha, tidak adanya sosialisasi yang diberikan, konsumen yang tergiur dengan harga murah, dan kurangnya pengawasan ataupun perlindungan yang dimiliki. Kata kunci : Perlindungan konsumen, Kosmetik, Merkuri.
Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek Rizeka Yuliani; Sa’adah
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.401

Abstract

Abstract In cases of divorce, both under Islamic law and positive law, there are certain rights and obligations that must be fulfilled by both former spouses. These include maintenance after divorce, which the former husband must provide, and the iddah period that the former wife must observe, during which she is entitled to iddah maintenance. When the divorce process is carried out through the court, there are procedures to be followed, such as registering the case and undergoing trial. However, sometimes a respondent or defendant may not be present, leading to a verstek, or default, decision. This research explores a case at the Marabahan Religious Court where the former wife did not receive her rights, even though they were stipulated in the divorce verdict. The court plays a role in ensuring the fulfillment of women's rights after divorce, but there are obstacles that arise, mainly from the former wife or respondent. While the court's role in guaranteeing the wife's rights in the payment of iddah alimony and mut'ah maintenance has been carried out according to regulations, external factors still hinder the fulfillment of these rights. Keywords: Marabahan Religious Courts, Wife's Rights, Iddah Maintenance, Divorce Verstek Abstrak Dalam kasus perceraian, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan pasangan. Hal ini termasuk nafkah setelah perceraian yang harus diberikan oleh mantan suami, dan masa iddah yang harus dijalani oleh mantan istri, di mana ia berhak mendapatkan nafkah iddah. Ketika proses perceraian dilakukan melalui pengadilan, ada prosedur yang harus diikuti, seperti mendaftarkan perkara dan menjalani persidangan. Namun, terkadang pihak tergugat atau tergugat tidak hadir, sehingga menyebabkan putusan verstek, atau putusan verstek. Penelitian ini membahas sebuah kasus di Pengadilan Agama Marabahan di mana mantan istri tidak mendapatkan hak-haknya, meskipun hak-hak tersebut telah ditetapkan dalam putusan perceraian. Pengadilan berperan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, namun terdapat hambatan yang muncul, terutama dari pihak mantan istri atau tergugat. Meskipun peran pengadilan dalam menjamin hak-hak istri dalam pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah telah dilakukan sesuai peraturan, namun faktor eksternal masih menghambat pemenuhan hak-hak tersebut. Kata kunci: Pengadian Agama Marabahan, Hak Istri, Nafkah Iddah, Cerai Talak Verstek
The Role Of Batulicin Class III Community Institution In Developing Teenage Prisoners Abusing Narcotics Nila Alda Sari; Ergina Faralita
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.404

Abstract

Abstract The abuse and danger of narcotics is increasing and it cannot be denied that among teenagers and students it can be said to be difficult to overcome. Indonesia is a legal state that provides punishment for perpetrators of violations and crimes, so there are correctional institutions available as a place of guidance and protection for those who are punished for what they have done. The research method used in this research is empirical legal research with a legal sociology approach. The results of the research show that the Batulicin Class III Penitentiary, in cultivating teenage convicts who abuse narcotics, has provided quite good protection, guidance and security for the inmates, even though the security officers and there is not as much guidance as other correctional institutions, but they provide guidance in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Keywords : Narcotics, Teenagers, Correctional Institutions Abstrak Penyalahgunaan dan bahaya narkotika semakin meningkat dan tidak bisa di pungkiri di kalangan remaja dan pelajar dapat di katakan sulit untuk di atasi. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memberikan hukuman bagi para pelaku pelanggaran dan kejahatan maka tersedianya Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perlindungan bagi mereka yang mendapatkan hukuman dari apa yang telah mereka lakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin dalam Membina Narapidana Usia Remaja Penyalahgunaan Narkotika sudah memberikan perlindungan, pembinaan dan keamanan yang cukup baik bagi para warga binaan, walaupun petugas penjagaan dan pembinaan belum sebanyak seperti Lembaga Pemayarakatan yang lainnya tetapi mereka memberikan pembinaan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kata Kunci : Narkotika, Remaja, Lembaga Pemasyarakatan
The Level Of Community Compliance With The Use Of Traffic Signs In Barito Kuala District Norjannah; Arie Sulistyoko
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.406

Abstract

Abstract This research started from the increasing number of traffic accidents that occurred due to a lack of compliance, understanding and awareness among the public regarding the importance of obeying existing traffic rules and signs, starting from the large number of traffic violations from various ages due to this lack of understanding. The problem that researchers took in this research was regarding "The Level of Community Compliance with the Use of Traffic Signs in Barito Kuala Regency" which was motivated by the increasing number of traffic accidents. The aim of this research is to find out the level of compliance and obstacles of the Barito Kuala community regarding the use of traffic signs. The method used in this research is an empirical legal or sociological method and the type of approach used is a legal sociology approach, namely an approach to studying law in a social context. The results of this research are that the level of community compliance is in categories that fluctuate from data on the number of traffic violations in Barito Kuala Regency in 2021, there were 1,700 cases of violators, while in 2022 there was an increase to 2,787 cases of violations, but in 2023 it decreased to 1,408 cases. violation. Meanwhile, the obstacles faced by the community are lack of knowledge, awareness and understanding of traffic signs, lack of willingness to know traffic signs and never participating in socialization held by the police, especially from traffic police. Keywords: Compliance, Traffic signs, Violations Abstrak Penelitian ini berawal dari semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kurangnya kepatuhan, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada, berawal dari banyaknya pelanggaran lalu lintas dari berbagai kalangan usia karena kurangnya pemahaman tersebut. Permasalahan yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah mengenai "Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Barito Kuala" yang dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan hambatan masyarakat Barito Kuala terhadap penggunaan rambu-rambu lalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris atau sosiologis dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu suatu pendekatan yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan masyarakat berada pada kategori yang berfluktuatif dari data jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 terdapat 1.700 kasus pelanggar, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 2.787 kasus pelanggaran, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1.408 kasus pelanggaran. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah kurangnya pengetahuan, kesadaran dan pemahaman tentang rambu-rambu lalu lintas, kurangnya kemauan untuk mengetahui rambu-rambu lalu lintas dan tidak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak kepolisian khususnya dari polisi lalu lintas. Kata kunci: Kepatuhan, Rambu Lalu Lintas, Pelanggaran: Kepatuhan, Rambu Lalu Lintas, Pelanggaran
Supervisory Role of The Republic of Indonesia Judicial Commission Liaison Office in The Province South Kalimantan Agnes Gunawan Putri Mega Wijaya; Ergina Faralita
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.407

Abstract

Abstract This research aims to determine the role of the Judicial Commission Liaison. The Judicial Commission Liaison is a specific institution regulated in Judicial Commission Regulation Number 1 of 2017 concerning the formation, structure and work procedures of Judicial Commission Liaison in the regions. Its function is to assist the implementation of the duties of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia at the regional level. The South Kalimantan Judicial Commission Liaison was established in 2022. The South Kalimantan Judicial Commission Liaison is still facing a number of obstacles, both from internal and external factors of the institution. This research uses empirical legal research. The nature of this research is qualitative, namely a research process with results in the form of analytical descriptive data. Based on the method used, the research results were obtained as follows: first, the role of the South Kalimantan Judicial Commission Liaison with Judges regarding monitoring and supervision has been maximized in carrying out their duties, in accordance with Article 20 of Law Number 18 of 2011 in the context of maintaining and upholding the honor, nobility and behavior of judges, the Liaison Role of the South Kalimantan Judicial Commission reflects efforts to maintain the honor, nobility and behavior of judges in the region. With community involvement in providing reports and openness in the monitoring process. Several problems that need to be updated include: (i) the lack of human resources available at the Judicial Commission Liaison for the South Kalimantan region, (ii) the limited authority possessed by the Judicial Commission Liaison, and (iii) lack of optimization of the budget given to the institution the. Keywords: Judicial Commission, Judicial Commission Liaison, Judge Supervision Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penghubung Komisi Yudisial Penghubung Komisi Yudisial merupakan lembaga yang spesifik diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Fungsinya adalah membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia di tingkat daerah. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Selatan berdiri sejak tahun 2022. Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan masih menghadapi sejumlah kendala, baik itu dari faktor internal maupun eksternal lembaga. Penelitan ini menggunakan penelitian hukum empiris. Adapun sifat penelitan ini adalah kualitatif yaitu suatu proses penelitian dengan hasil dalam bentuk data deskriptif analitis.Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitan sebagai berikut: pertama, peran Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan terhadap Hakim mengenai pemantauan dan pengawasan sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Pasal 20 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Peran Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Selatan mencerminkan upaya untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim di wilayah tersebut. Dengan keterlibatan masyarakat dalam memberikan laporan dan keterbukaan dalam proses pengawasan. Beberapa masalah yang perlu diperbaharui antara lain adalah: (i) kurangnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia di Penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Selatan, (ii) keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Penghubung Komisi Yudisial, dan (iii) kurangnya optimalisasi anggaran yang diberikan kepada lembaga tersebut. Kata kunci: Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Keabsahan Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Tunanetra Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Muhammad Siraji; Imam Alfiannor; Ruslan
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.409

Abstract

Abstract The scholars state that the original law in Muamalah is permissible, unless there is evidence that forbids it. Thus, the original law in buying and selling is halal. However, to be considered valid, buying and selling transactions must fulfill the pillars and conditions in accordance with the views of the madhhabs adopted. The Hanafi Mazhab and the Shafi'i Mazhab have different views on the pillars and conditions of buying and selling. One of the striking differences is related to visual impairment, especially for blind people. The Hanafi Mazhab considers the sale and purchase transactions of blind people to be valid, while the Shafi'i Mazhab states that it is not valid because it involves the element of gharar. This research aims to find out why the Hanafi and Shafi'i Mazhabs differ in their opinions in punishing sale and purchase transactions carried out by the blind. The type of research that will be used in this research is descriptive normative legal research through a comparative approach. The results of this study found that the Hanafi Mazhab is of the opinion that the sale and purchase transactions carried out by the blind are valid on the condition that there is a khiyar nature plus the hadith that Umar bin Khattab saw that Hibban bin Munqidz was a blind man who was given khiyar rights for 3 days to transact buying and selling for blind buyers, and the existence of Ijmak Sukuti at the time of the companions, namely there is no prohibition on buying and selling transactions carried out by the blind. This is different from the Shafi'i school of thought which argues that the sale and purchase transactions carried out by the blind are not valid according to their shahih school of thought because of the hadith evidence that the prophet Muhammad SAW prohibited buying and selling that contained elements of deception because in the sale and purchase transactions carried out by the blind there was a great deception. Keywords: Buying and Selling, Visually Impaired, Hanafi Mazhab, Shafi'i Mazhab Abstrak Para ulama menyatakan bahwa hukum asal dalam Muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, hukum asal dalam jual beli adalah halal. Namun, untuk dianggap sah, transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan pandangan mazhab yang dianut. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i memiliki pandangan berbeda mengenai rukun dan syarat jual beli. Salah satu perbedaan mencolok adalah terkait keterbatasan penglihatan, khususnya pada orang tunanetra. Mazhab Hanafi menganggap transaksi jual beli orang tunanetra sah, sementara Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa tidak sah karena melibatkan unsur gharar.maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa mazhab Hanafi dan Syafi’i berbeda pendapat dalam menghukumi transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif melalui pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini didapati bahwa Mazhab Hanafi berpendapat sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra dengan syarat adanya khiyar sifat ditambah adanya hadits bahwa Umar bin Khattab yang melihat bahwa Hibban bin Munqidz seorang buta yang diberikan hak khiyar selama 3 hari untuk bertransaksi jual beli untuk pembeli yang tunanetra,dan adanya Ijmak Sukuti pada zaman sahabat yaitu tidak adanya larangan transkasi jual beli yang dilakukan oleh Tunanetra. berbeda dengan mazhab Syafi’i yang berpendapat tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra menurut pendapat shahih mazhab mereka karena adanya dalil hadits bahwa nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan karena dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra terdapat tipuan yang besar. Kata kunci: Jual Beli, Tunanetra, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
A Case Study Of Jujuran Money For Bank Loans In The Community Of Kusan Hilir Sub-District, Tanah Bumbu District Hallymah Thussadyah Maura Putri; Wahidah
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.410

Abstract

Abstract The practice of jujuran in the community of Kusan Hilir Sub-district sets a high nominal amount, due to the insufficiency of the nominal demand, causing the prospective bridegroom to owe the bank to fulfill it. This research aims to find out the practice of utilization of jujuran money from bank loan and the impact of jujuran money from bank loan in the community of Kusan Hilir Sub-district, Tanah Bumbu Regency. This type of research is empirical legal research with a legal sociology approach. The research subject is the parties involved or who know about the practice. Data collection through interviews that are open ended questions. Furthermore, the data is processed in the form of editing and matrix. The data was analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of this study found that dowry and jujuran are two different things. Jujuran is a tradition, but in determining it the community sets a high nominal. So that because of the insufficiency of the nominal requested causes the prospective husband to borrow money from the bank as the fastest alternative. In the practice of utilization, most use it for the luxury of walimatul 'ursy events, and some use it for living capital after marriage. The impact of the jujuran money as a result of borrowing from the bank has more disadvantages, such as pressure to meet the high nominal value, regret after borrowing, dishonesty about the origin of the jujuran money, and conflict after the marriage because it must be burdened by debt. This appears to be an obstacle in a marriage that should apply the principle of raf' al-taysir (prioritizing convenience) in all matters, especially in marriage. So this custom is classified as 'urf fasid and maslahah mulghah because it contradicts the principles of Islamic law. Keywords: Utilization, Impact, Honest Money Abstrak Praktik jujuran pada masyarakat Kecamatan Kusan Hilir menetapkan dalam jumlah nominal yang tinggi, akibat belum tercukupinya permintaan nominal tersebut sehingga menyebabkan pihak calon mempelai lak-laki berhutang pada bank untuk memenuhinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemanfaatan uang jujuran atas hasil peminjaman bank dan dampak dari uang jujuran atas hasil peminjaman bank pada masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Dengan subjek penelitian tersebut yaitu para pihak yang terlibat atau yang mengetahui mengenai praktik tersebut. Pengumpulan data melalui wawancara yang bersifat open ended question. Selanjutnya data diolah dalam bentuk editing dan matriks. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa antara mahar dan jujuran adalah dua hal yang berbeda. Jujuran adalah sebuah tradisi, akan tetapi dalam penentuannya masyarakat mematok nominal yang tinggi. Sehingga karena tidak tercukupinya nominal yang diminta menyebabkan pihak calon suami meminjam uang pada bank sebagai alternatif tercepat. Dalam praktik pemanfaatnya sebagian besar menggunakannya untuk kemewahan acara walimatul ‘ursy, dan ada juga yang menggunakannya untuk modal hidup setelah pernikahan. Dampak dari uang jujuran atas hasil meminjam pada bank ini lebih banyak kemudharatannya, seperti tekanan untuk memenuhi nominal yang tinggi, rasa penyesalan setelah meminjam, ketidak jujuran atas asal usul uang jujuran tersebut, hingga konflik setelah pernikahan karena harus terbebani oleh hutang. Hal ini tampak sebagai hambatan dalam pernikahan yang seharusnya menerapkan prinsip raf’ al-taysir (mengutamakan kemudahan) dalam segala urusan terlebih lagi dalam pernikahan. Sehingga kebiasaan ini tergolong ‘urf fasid dan maslahah mulghah karena bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Kata Kunci: Pemanfaatan, Dampak, Uang Jujuran
Hukum Sujud Syukur Tanpa Berwudu menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i Laila Azizah; Ruslan
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.411

Abstract

Abstract As we know, prostration is a part that cannot be left behind in worshiping Allah Swt. With that, every prostration that we make in prayer contains something of the power to draw us closer to Allah Swt. There are many types of prostration in Islamic teachings, one of which is prostration of gratitude, some of these prostrations of gratitude require that you perform ablution first, there are also opinions that prostrations of gratitude do not require wudu. The Maliki School and the Syafi’i School have different views regarding whether to prostrate in gratitude without performing ablution first. One of the striking differences is that the Maliki School allows prostrations of thanks without performing ablution first, while the Syafi’i School states that prostrations of thanks must be in a state of ablution as is a valid requirement for prayer. The type of research that the author uses in this research is descriptive normative legal research using a comparative approach, which focuses on Islamic studies by examining Islamic law books, schools of Islamic jurisprudence books in particular as material for analysis. The results of this research show that the Maliki School and the Syaf’i School have different opinions regarding prostrating gratitude without performing ablution. The Maliki Absolute School states that there are no conditions before performing prostrations of gratitude. Meanwhile, in the Syafi’i School, before performing prostrations of gratitude, you must first be in a pure state. Regarding the istinbath method in adopting the law regarding prostration of gratitude without ablution, the Maliki School and the Syafi’i School both use authentic hadith arguments as the legal basis for prostrating gratitude without ablution. However, the Maliki School considers the hadith argument regarding prostration of gratitude to be ‘am’ so that to complete the prostration with wudu must require a sharih argument. Meanwhile, the Syafi’i School considers the argument of this hadith to be general because the hadith has ihtimal (possibility) and the hadith is still within the scope of Ijmal so one has to wait for the opinion to explain it Keywords: Law of Prostration of Gratitude, Without Wudu, Maliki School, Shafi’i School Abstrak Seperti yang kita ketahui sujud adalah bagian yang tidak akan tertinggal dalam beribadah kepada Allah Swt. Dengan itu pula setiap sujud yang kita lakukan di dalam salat itu di dalamnya ada sesuatu kekuatan untuk banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Swt. Terdapat banyak macam sujud di dalam ajaran Islam, salah satunya adalah sujud syukur, sujud syukur ini ada yang mensyariatkan harus berwudu terlebih dahulu ada juga pendapat bahwa sujud syukur tidak perlu adanya wudu. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i memiliki pandangan berbeda mengenai sujud syukur tanpa berwudu terlebih dahulu atau tidak. Salah satu perbedaan mencolok adalah Mazhab Maliki membolehkan sujud syukur tanpa berwudu terlebih dahulu, sementara Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa sujud syukur itu harus dalam keadaan berwudu sebagaimana syarat sah salat. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan komparatif, yang berfokus kepada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum Islam, kitab-kitab fikih mazhab khususnya sebagai bahan analisis. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Mazhab Maliki dan Mazhab Syaf’i memiliki perbedaaan pendapat tentang sujud syukur tanpa berwudu. Mazhab Maliki Mutlak menyebutkan bahwa tidak ada syarat sebelum melakukan sujud syukur. Sedangkan Mazhab Syafi’i sebelum melakukan sujud syukur harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Mengenai metode istinbath dalam pengambilan hukum tentang sujud syukur tanpa berwudu Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i sama sama menggunakan dalil hadist sahih sebagai dasar hukum sujud syukur tanpa berwudu. Namun, Mazhab Maliki menganggap dalil hadis tentang sujud syukur itu ‘am’ sehingga untuk men-takhsis sujud dengan wudu itu harus memerlukan dalil yang sharih. Sedangkan Mazhab Syafi’i mengganggap dalil hadis tersebut menunjukkan umum karena hadis tersebut memiliki ihtimal (kemungkinan) dan hadis tersebut masih dalam lingkup Ijmal sehingga harus menunggu bayan yang menerangkannya Kata Kunci: Hukum Sujud Syukur, Tanpa Berwudu, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i

Page 4 of 21 | Total Record : 201