SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 17, No 2 (2022)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN PROFESIONAL GURU MELALUI DIKLAT PENDAMPINGAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Yuyun Nuriah]]>;
<![CDATA[Megawati Megawati]]>;
<![CDATA[Muhammad Farid Wiranto]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.40666
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memetakan salah satu program penjaminan mutu dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan kompetensi pedagogik dan professional guru, khususnya di SMK 2 dan SMK 44 Jakarta Pusat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam kompetensi paedagogik dan professional di SMK 2 dan SMK 44 Jakarta Pusat. Pada nilai presentase penyusunan RPP, terjadi peningkatan dari 69,33% pada fase Pra Siklus menjadi 82,65% pada fase siklus satu dan 96,67% pada siklus dua. Dari nilai presentase proses pembelajaran, didapatkan bahwa terjadi peningkatan dari 58,23% pada fase Pra Siklus menjadi 73,54% pada fase Siklus Satu dan 89,37% pada Siklus Dua. Implikasi penelitian ini terhadap kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh LPMP DKI Jakarta dan dilanjutkan Tim Abdimas Unindra Jakarta adalah agar kegiatan pendampingan ini dapat dilaksanakan lebih lanjut dengan melibatkan seluruh guru yang ada di sekolah tersebut. Ini diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas kompetensi pedagogik dan professional guru yang sesuai dengan implementasi kurikulum 2013 revisi 2017.]]>
<![CDATA[PENGARUH INSENTIF, MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN ]]>
<![CDATA[Nur Inawati]]>;
<![CDATA[Muhammad Dinar]]>;
<![CDATA[Rahmatullah Rahmatullah]]>;
<![CDATA[nurdiana nurdiana]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.37620
<![CDATA[Dilakukannya penelitian ini mencoba untuk menganalisis dan melihat bagaimana kinerja karyawan Coto Tamalanrea di Kota Makassar dipengaruhi secara parsial dan simultan oleh insentif, motivasi kerja dan lingkungan kerja. Penelitian yang kuantitatif menjadi jenis penelitian ini dan analisis regresi linear berganda digunakan sebagai pendekatannya. Jumlah populasi sebanyak 80 karyawan sekaligus sebagai sampel dalam penelitian. Pada penemuan penelitian ini bahwasanya kinerja karyawan di Coto Tamalanrea di Kota Makassar secara parsial dipengaruhi oleh insentif dan motivasi kerja, sedangkan kinerja karyawan tidak dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Berdasarkan penemuan secara simultan diketahui kinerja karyawan Coto Tamalanrea di Kota Makassar dipengaruhi oleh insentif, motivasi kerja dan lingkungan kerja, dilihat pada uji simultan di mana sig 0,00 < 0,05.]]>
<![CDATA[DESAIN PEMBELAJARAN BERBASIS PROFIL PELAJAR PANCASILA STUDI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Rahmatullah Rahmatullah]]>;
<![CDATA[A. Siti Mugni Alfiani]]>;
<![CDATA[Inanna Inanna]]>;
<![CDATA[Nurjannah Nurjannah]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.34704
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan sebagai bentuk pengembangan desain pembelajaran berbasis profil pelajar Pancasila bagi Sekolah Menengah Atas(SMA) di Kota Makassar. jenis penelitian ini merupakan jenis yang dilakukan dengan Research and Development yang juga biasa disebut penelitian pengembangan. metode pengumpulan data yang diterapkan dengan melakukan pengamatan atau observasi wawancara dan juga melakukan dokumentasi yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar dengan menggunakan responden tenaga pendidik mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan juga siswa-siswi kelas X. dari penelitian ini dihasilkan dengan cara menggunakan tahapan research and develpoment penyederhanaan dimulai dengan tahap menganalisis pembelajaran yang dibutuhkan dan yang akan dikembangkan kemudian mengidentifikasi desain pembelajaran yang dikembangkan di mana tahap pengembangan ini meliputi 1) perencanaan, 2) pengembangan, 3) uji coba tahap awal4) revisi produk desain pembelajaran yang dikembangkan dan yang terakhir adalah tahap uji coba tahap akhir. dari hasil uji coba desain pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengimplementasikan Silabus dan juga rencana pelaksanaan program yang dibuat dan ditemukan hasil penilaian terhadap desain pembelajaran berbasis profil pelajar Pancasila yang dikembangkan sangat efektif untuk diimplementasikan pada proses pembelajaran di sekolah Madrasah AliyahNegeri 1 Makassar. ]]>
<![CDATA[KEPAILITAN SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DALAM SEPAKBOLA PROFESIONAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nurharsya Khaer Hanafie]]>;
<![CDATA[Fatimah Hidayahni Amin]]>;
<![CDATA[Syarifuddin Syarifuddin]]>;
<![CDATA[Ramli Rasyid]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.40603
<![CDATA[Di Indonesia, olahraga profesional masih akan bergerak ke arah olahraga industri dan bisnis, karena selain prestasi olahraga, Indonesia juga menunjukkan banyak perselisihan/konflik internal, mulai dari konflik dalam kepengurusan organisasi olahraga hingga konflik/perselisihan internal antar pemain olahraga profesional, khususnya sepakbola yang menjadi salah satu pertikaiannya. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan penyelesaian sengketa kontrak dalam sepak bola profesional. Metode kajian menggunakan penelusuran kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan sepak bola sebagai salah satu cabang olahraga profesional terpopuler di Indonesia. para pemain olahraga yang terlibat dalam olahraga tersebut mengikatkan diri dalam suatu kontrak kerja dimana kontrak tersebut merupakan bagian atau unsur penting dalam pengembangan olahraga profesional. Dalam kontrak pelaku olahraga diatur hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban pelaku olahraga, besaran pembayaran dan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa kontrak.]]>
<![CDATA[ANALISIS PRINSIP-PRINSIP HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Mustari Mustari]]>;
<![CDATA[Firman Umar]]>;
<![CDATA[Bakhtiar Bakhtiar]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.40685
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum perlindungan hak-hak pekerja perempuan dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan Fokus penelitian yaitu mengkaji substansi Undang-undang ketenagakerjaan dalam perspektif hak asasi manusia. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muatan materi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja perempuan terkait dengan prinsip-prinsip kemanusiaan sudah tercermin dengan jelas dan tegas, baik yang di atur secara global maupun secara konstitusi, sedangkan prinsip keadilan dan kesetaraan jender dalam Undang-undang ketenagakerjaan belum diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan dampak terhadap pekerja perempuan dengan banyak merugikan posisi pekerja perempuan dalam lingkungan kerja pada perusahaan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ]]>
<![CDATA[Indrawati Pratiwi Natsir]]>;
<![CDATA[Muhammad Said Karim]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham Arisaputra]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.37245
<![CDATA[Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) di kota makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menganalisis data yang terkumpul melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPAT di Kota Makassar telah menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pembuatan aktanya, namun penerapannya belum dapat diwujudkan dikarenakan masih adanya ketakutan dan keraguan dari PPAT untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penghadapnya, kemudian sampai saat ini pembinaan, pengawasan, koordinasi dan kerja sama antara pihak PPATK, Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun organisasi IPPAT di Kota Makassar terkait kewajiban PPAT untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang belum efektif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN REMAJA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Rustan Rustan]]>;
<![CDATA[Anggreany Arief]]>;
<![CDATA[Andi Risma]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.40718
<![CDATA[Di Indonesia telah berkembang pesat e-commerce sebagai wujud kemajuan peradaban yang merupakan tuntutan zaman. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen remaja dalam transaksi online (e-commerce) dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat remaja untuk melakukan transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan hukum. Penelitian empiris dengan mengumpulkan data secara purposive sampling dengan terlebih dahulu menentukan kelas di SMA/MAN yang dijadikan sasaran penelitian. Hasil yang dicapai dari hasil penelitian ini menganilisis mengenai: Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap konsumen remaja belum dilakukan secara serius dan maksimal, meskipun tidak secara tersendiri diatur dalam undang-undang. Remaja dalam melakukan transaksi secara e-commerce dipengaruhi berbagai kemudahan, harga murah, dan lebih efisien karena tidak perlu keluar dari rumah menuju ke toko. Remaja juga tidak terlalu dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga yang sering berbelanja secara online sehingga remaja sering melakukan transaksi online (e-commerce)]]>
<![CDATA[PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP PEMBALAJARAN DARING ]]>
<![CDATA[Hariany Idris]]>;
<![CDATA[Nur Afiah]]>;
<![CDATA[Mukhammad Idrus]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.38697
<![CDATA[Wabah COVID-19 saat ini telah menyebar diseluruh penjuru Dunia termasuk Indonesia memiliki banyak dampak yang salah satunya berdampak pada pembelajaran. Dengan adanya pandemi, kerangka pembelajaran yang terputus telah berubah menjadi kerangka kerja pembelajaran berbasis web/ daring yang memiliki kelemahan antara lain terbatasnya kewenangan inovasi data oleh pendidik dan siswa, kurangnya kantor dan yayasan, terbatasnya akses internet, tidak adanya penyusunan rencana pengeluaran dan ongkos serta biaya yang digunakan selama pembelajaran daring. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa-apa saja persepsi orang tua murid mengenai peraturan pembelajaran online atau daring yang ditetapkan oleh pemerintah. Metode penelitian menggunakan strategi kualitatif deskriptif dengan menggunakan 4 responden. Adapun hasil penelitian didapatkan tentang persepsi orangtua terhadap pembelajaran daring ada 4 kriteria, yaitu kedua orangtua bekerja, salah satu orang tuanya bekerja, kedua orangtua tidak bekerja, dan keduanya bekerja namun bekerja dirumah. Hal tersebut berkaitan pada orangtua dengan anaknya yang melaksanakan proses pembelajaran daring dirumah sehingga terdapat berbagai persepsi orangtua mengenai kendala orangtua dalam mendampingi anak belajar daring, upaya yang dilakukan orangtua dalam mendampingi anak, pemahaman anak terkait pembelajaran daring atau luring, serta rasa optimis orang tua terhadap pembelajaran daring.]]>
<![CDATA[MODEL AKUNTABILITAS ADMINISTRATIF UNTUK PELAKSANAAN MUSRENBANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Mardi Mardi]]>;
<![CDATA[Zulkifli Zulkifli]]>;
<![CDATA[Hasnawati Hasnawati]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.43047
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas administrasi penyelenggaran Musrenbang dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Bone. Penelitian ini mengunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang berhubungan dengan perilaku dan tindakan sosial dari pelaksana Musrenbang kabupaten. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan melalui tahap data collection, data condensation, display data, veifikasi (kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akutanbilitas administrasi penyelenggaraan musrenbang di kabupaten Bone sudah berjalan dengan sangat baik, di lihat dari aspek perencanaan dengan melakukan sosialisasi awal sebelum pra musrenbang, dan membangun komunikasi dengan stakeholder yang berkepentingan dalam merumuskan segala persiapan musrenbng, aspek pengorganisasian dengan mengorganisasir seluruh masyrakat untuk dapat berpartisipasi hadir dalam kegiatan musrenbang kabupaten, aspek penggerakan/pengarahan ini dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti kegiatan musrenbang kabupaten, dan aspek pengawasan dengan dilakukannya pemantauan oleh Bappeda mulai tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap sosialisasi dan tahap hasil musrenbang kabupaten. Keberlangsungan akuntabilitas administrasi penyelenggaraan Musrenbang dalam mewujudkan good governance di kabupaten Bone juga ditandai dengan adanya sistem transparansi dari Bappeda dan tanpa melupakan sistem partisipatif.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PRINSIP KEMANDIRIAN NOTARIS DALAM PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS ]]>
<![CDATA[Ratna Ningsih]]>;
<![CDATA[Anwar Borahima]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham Arisaputra]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.32394
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang mekanisme kerja Notaris dalam persekutuan perdata notaris serta tanggung jawab Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris yang membahas tentang mekanisme kerja serta tanggung jawab Notaris dalam persekutuan perdata notaris, dengan mengumpulkan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun Notaris tergabung dalam satu persekutuan perdata notaris, tetap hanya akan ada satu Notaris yang bertanda tangan dalam satu akta. Hanya Notaris yang membuat akta yang dapat membubuhkan tanda tangan pada akta, baik pada Minuta akta dan Salinan akta, mulai dari awal akta hingga akhir akta. Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris dalam menjalankan jabatannya tetap bertindak secara sendiri-sendiri dan segala tanggung jawab atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menjadi tanggung jawab secara pribadi, termasuk pula segala dokumen protokol yang disimpannya.]]>
