cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
gung.wibisana1122@gmail.com
Phone
+6281338824881
Journal Mail Official
gung.wibisana1122@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analogi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27162672     EISSN : 27162680     DOI : 10.22225/jah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official Jurnal Analogi Hukum website. As a part of the spirit of disseminating legal science to the wider community, Jurnal Analogi Hukum Journal website provides journal articles for free download. Jurnal Analogi Hukum is a journal for Law Science that published by Warmadewa University Press. Jurnal Analogi Hukum Journal has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of jurisprudence both from within and outside the country, as well as in the Jurnal Analogi Hukum also contains the field of study related to the Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year of May, August and September submitted and ready-to-publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. Language used in this journal is Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 483 Documents
 33   34   35   36   37 
Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Ni Made Dhea Wijayanti Upadana; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.353-357

Abstract

Indonesia menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2020 selama pandemi. Whistleblower merupakan metode yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang. Whistleblower memiliki resiko setelah mengungkap fakta kepada publik. Karena itu, penting sekali untuk menjamin perlindungan hukum bagi whistleblower rahasia. Perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan kejahatan perdagangan orang dan struktur hukum untuk pelaporan tersebut menjadi fokus penelitian ini. Dari perspektif hukum, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KUHAP dan beberapa peraturan perundang undangan lainnya memberikan pengaturan normatif dan penjelasan singkat bagi pelapor tentang tindak pidana perdagangan orang. Bagi mereka yang melaporkan perdagangan orang, undang-undang memberikan empat bentuk perlindungan hukum
Penerapan Nomor 8 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Minuman Beralkohol Arak di Kecamatan Sidemen Pande Komang Rama Raditya Prameswara; Ni Made Jaya Senastri; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.358-362

Abstract

Dalam usaha yang sehat, terdapat persamaan dan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha terkhusus pada usaha minuman beralkohol khas Bali. Pelaku usaha menyalurkan dan memasarkan minuman beralkohol khas Bali seperti arak dan tuak tanpa mencantumkan keterangan-keterangan penting akan bertentangan dengan regulasi yang ada. Hal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan alkohol, seperti minum berlebihan serta jika dicampur dengan zat-zat kimia lainnya akan membahayakan Kesehatan Konsumen. Oleh karena itu bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam peredaran minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen? serta bagaimana pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Ketentuan Nomor 8 UUPK belum terlaksanakan dengan baik tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak memiliki surat perizinan dalam mengedarkan minuman beralkohol arak Bali. Pengawasan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu internal dan eksternal
Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Polresta Denpasar Pande Putu Thalia Alma; I Nyoman Gede Sugiartha; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.363-369

Abstract

Di wilayah hukum Polresta Denpasar untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan penyidik memanfaatkan metode Scientific Crime Investigation (SCI). SCI merupakan suatu metode pembuktian pidana dengan metode ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. SCI pada dasarnya merupakan rangkaian proses penyidikan kejahatan dengan mencari, mengumpulkan alat bukti, dan menemukan fakta-fakta dalam suatu kasus. Hal ini dilakukan jika suatu perkara minim saksi untuk memperoleh informasi secara verbal dengan cara memanfaatkan ilmu kriminalistik yaitu adanya triangle crime scene. Dalam hal ini peran dari micro evidence (unsur mikro barang bukti) menjadi sentral dalam SCI karena akan menghubungkan rantai antara korban, pelaku, serta barang bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode SCI dalam pemeriksaan alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Polresta Denpasar serta apa saja hambatan dari penerapan metode SCI dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, penerapan metode scientific crime investigation dalam pemeriksaan alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polresta Denpasar adalah dilakukan secara analisa kriminalistik.
Pelaksanaan Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Pertamini di Kecamatan Denpasar Utara Putu Angelita Putri; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.1-6

Abstract

Nowadays, people have created creative ideas resembling the machinery at PT Pertamina to make profits with the uneven distribution of fuel oil by creating Pertamini. Pertamini traders are unlicensed traders who prey on unsuspecting customers by selling substandard fuel at inflated prices. This is very contrary to consumer rights. The problems are, How the factors that cause consumers to prefer Pertamini in North Denpasar Subdistrict? and How is the responsibility of fuel oil traders through Pertamini for consumers who are harmed in North Denpasar Subdistrict? This research uses empirical methods with sociological, conceptual and statutory approaches. The research location was carried out in North Denpasar District. Related data collected in this study using primary data and secondary data. Therefore, the researcher concludes that the factors that cause consumers to choose to fill fuel oil in Pertamini are in addition to consumers following the latest technological trends, as well as the advantages of Pertamini, including faster and more practical use. Then, consumers who are disadvantaged regarding the price given through Pertamini are more expensive and the dose given is not in accordance with what should be obtained. Therefore, pertamini traders can be held accountable for the losses suffered by the consumers themselves.
Perlindungan Konsumen Akibat Maraknya Pembangunan Toko Swalayan di Kabupaten Gianyar Ni Made Isadhanti Nawangsari; Ni Luh Made Mahendrawati; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.7-13

Abstract

The rise of the construction of supermarkets in Gianyar Regency causes the competitiveness of business actors to be increasingly fierce and the community as consumers who are not sensitive to their own rights, the position of consumers is getting weaker than business actors. The formulation of this research problem includes: What is the form of legal protection for consumers who make transactions at convenience stores in Gianyar Regency? and What are the legal consequences for convenience store businesses that violate consumer rights? This study is carried out using empirical legal research methodology, which involves investigating how the application of law in society and seeing the law in its practical application. The results of this study explain that consumers receive direct legal protection fromConsumer Protection Act. Consumers who are harmed by the convenience store in the form of damage or goods that have expired are held accountable in the form of direct compensation by the convenience store.
Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar dalam Bimbingan Terhadap Klien Anak Dwik Aditya Pramana; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.65-71

Abstract

Children in conflict with the law must be protected as the nation's successor, therefore the Correctional Center has an important role in guiding the child to be accepted back into society. The formulation of this research problem is , How is the implementation of the main tasks and functions of Denpasar Correctional Center? Factors that hinder the process of guidance to child clients at Denpasar Correctional Center? This research is of the empirical legal type, with a data analysis approach using descriptive methods. The results of the study show that the main tasks and functions of the Correctional Center in providing guidance to juvenile clients have been implemented properly, through two forms of guidance mechanisms. The conclusion of this study, there are obstacles by the Correctional Center in conducting guidance, these obstacles consist of internal obstacles and external obstacles. External barriers consist of communication problems. While external problems consist of the lack of availability of facilities and infrastructure. The author's suggestion in this study is that good coordination between legal agencies and the availability of adequate facilities and infrastructure are needed, so that the guidance process can be carried out properly.
Sanksi Hukum Terhadap Rumah Sakit yang Melakukan Pencemaran Lingkungan dengan Sampah Alat-Alat Kesehatan Cahya Edy Priana; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.14-20

Abstract

Hospitals are a double burden on society because despite offering much-needed medical care, they also risk spreading disease and contributing to pollution due to the waste they produce. The formulation of the problem from this study is: How is the legal regulation for hospitals that pollute the environment with medical equipment waste? and What are the legal sanctions against hospitals that pollute the environment with medical equipment waste? This type of research uses normative legal research with the type of approach used is a statutory approach. Legal material is collected through literature studies and the analysis method that researchers will use is qualitative descriptive. The results of the analysis of the regulation of the Hospital Law that pollutes the environment with medical equipment waste are contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Legal sanctions against hospitals that pollute the environment with plastic medical device waste where hospitals that dispose of medical waste carelessly will be subject to legal sanctions in the form of revocation of the hospital's operating license and punished with a maximum imprisonment of 3 (three) years and a maximum fine of Rp. 3,000,000,000,000,00 (three billion rupiah)"..
Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabanan I Kadek Agus Dimas Harta Khanna; I Nyoman Putu Budiartha; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.72-78

Abstract

Licensing is an important aspect of public services, one of which is business licensing. The innovation of business services provided by the government is Online Single Submission (OSS) which makes it easier for business actors to take care of business licensing. The implementation of this new system has obstacles to implementation, the fact that OSS is not widely known by the public and is not evenly distributed in the local government sector. The method used in this research is empirical juridical. The results showed that the DPMPTSP of Tabanan Regency in carrying out the implementation of business licensing referred to the Job Creation Law and Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. Risks are classified into low, low medium, high medium, and high risks. The implementation of accelerated licensing at the DPMPTSP of Tabanan Regency consists of the implementation of registration, legality, data collection, risk analysis, permit issuance, facilities, and supervision. The obstacles that occur in the implementation are divided into two, namely internal aspects and external aspects. Internal aspects are Human Resources (HR) and Infrastructure Facilities and external aspects are OSS website barriers, supporting regulations and supervision.
Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ida Bagus Ananta Kusuma; I Nyoman Sukandia; I Nyoman Sutama
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.79-86

Abstract

For Indonesians, transportation is a very significant activity. It is essential to understand the availability of transportation services that are orderly and entertaining, as well as appropriate to the level of traffic demand. Consequently, a single national transportation system must be created to coordinate road and transit traffic. According to Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transport and Carrier Liability regarding passenger accidents in public transport on Road Traffic and Transport, the purpose of this review is to outline the various legal protections available to public transport users. By offering safe, convenient, fast, and affordable services, public transport users are afforded legal protection. Public transport must be accessible as it is a crucial daily necessity. The government is in charge of organizing the public transportation system. There are significant issues with legal protection for passengers in the increasing global competition, which requires legal protection.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Dalam Tindak Pidana Narkotika I Made Rauhimas Oka Raharja; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.21-27

Abstract

Narcotics abuse is a very complex problem, as evidenced by the increasing use of narcotics in Indonesia every year. In the criminal justice process, one of the pieces of evidence based on Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is witness testimony. The presence of witnesses is an important factor. The term witness is now evolving to include Justice Collaborator. The formulation of the problem in this research is How is the arrangement of Justice Collaborators in the criminal law system in Indonesia?and How is the protection of witnesses who work together (justice collaborators) in narcotics crimes according to Law Number 31 of 2014? This study uses a type of normative legal research. The results of the study found a Justice Collaborator. However, the arrangements regarding perpetrator witnesses are considered to be very minimal and do not provide clear guidelines regarding the prerequisites for being able to designate someone as a Justice Collaborator. The role of an actor who is used as a witness in the existing regulations is only known in Article 10 paragraph (2) of Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014. Law enforcers in providing legal protection to Justice Collaborators are still guided by Law Number 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims, Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2011 Concerning the Treatment of Whistleblowers and the witness of the perpetrator (Justice Collaborator). The rules for the existence of the Justice Collaborator are only briefly discussed. Legal protection is also less clear and firm.

Page 35 of 49 | Total Record : 483

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 3 (2022): Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 3 (2021): Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3 (2019): Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum More Issue