cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
gung.wibisana1122@gmail.com
Phone
+6281338824881
Journal Mail Official
gung.wibisana1122@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analogi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27162672     EISSN : 27162680     DOI : 10.22225/jah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official Jurnal Analogi Hukum website. As a part of the spirit of disseminating legal science to the wider community, Jurnal Analogi Hukum Journal website provides journal articles for free download. Jurnal Analogi Hukum is a journal for Law Science that published by Warmadewa University Press. Jurnal Analogi Hukum Journal has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of jurisprudence both from within and outside the country, as well as in the Jurnal Analogi Hukum also contains the field of study related to the Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year of May, August and September submitted and ready-to-publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. Language used in this journal is Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 463 Documents
 33   34   35   36   37 
Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Ni Made Dhea Wijayanti Upadana; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Analogi Hukum 353-357
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.353-357

Abstract

Indonesia menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2020 selama pandemi. Whistleblower merupakan metode yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang. Whistleblower memiliki resiko setelah mengungkap fakta kepada publik. Karena itu, penting sekali untuk menjamin perlindungan hukum bagi whistleblower rahasia. Perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan kejahatan perdagangan orang dan struktur hukum untuk pelaporan tersebut menjadi fokus penelitian ini. Dari perspektif hukum, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa KUHAP dan beberapa peraturan perundang undangan lainnya memberikan pengaturan normatif dan penjelasan singkat bagi pelapor tentang tindak pidana perdagangan orang. Bagi mereka yang melaporkan perdagangan orang, undang-undang memberikan empat bentuk perlindungan hukum
Penerapan Nomor 8 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Minuman Beralkohol Arak di Kecamatan Sidemen Pande Komang Rama Raditya Prameswara; Ni Made Jaya Senastri; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum 358-362
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.358-362

Abstract

Dalam usaha yang sehat, terdapat persamaan dan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha terkhusus pada usaha minuman beralkohol khas Bali. Pelaku usaha menyalurkan dan memasarkan minuman beralkohol khas Bali seperti arak dan tuak tanpa mencantumkan keterangan-keterangan penting akan bertentangan dengan regulasi yang ada. Hal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan alkohol, seperti minum berlebihan serta jika dicampur dengan zat-zat kimia lainnya akan membahayakan Kesehatan Konsumen. Oleh karena itu bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam peredaran minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen? serta bagaimana pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Ketentuan Nomor 8 UUPK belum terlaksanakan dengan baik tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak memiliki surat perizinan dalam mengedarkan minuman beralkohol arak Bali. Pengawasan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu internal dan eksternal
Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Polresta Denpasar Pande Putu Thalia Alma; I Nyoman Gede Sugiartha; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum 363-369
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.363-369

Abstract

Di wilayah hukum Polresta Denpasar untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan penyidik memanfaatkan metode Scientific Crime Investigation (SCI). SCI merupakan suatu metode pembuktian pidana dengan metode ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. SCI pada dasarnya merupakan rangkaian proses penyidikan kejahatan dengan mencari, mengumpulkan alat bukti, dan menemukan fakta-fakta dalam suatu kasus. Hal ini dilakukan jika suatu perkara minim saksi untuk memperoleh informasi secara verbal dengan cara memanfaatkan ilmu kriminalistik yaitu adanya triangle crime scene. Dalam hal ini peran dari micro evidence (unsur mikro barang bukti) menjadi sentral dalam SCI karena akan menghubungkan rantai antara korban, pelaku, serta barang bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode SCI dalam pemeriksaan alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Polresta Denpasar serta apa saja hambatan dari penerapan metode SCI dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, penerapan metode scientific crime investigation dalam pemeriksaan alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polresta Denpasar adalah dilakukan secara analisa kriminalistik.
Pelaksanaan Jual Beli Bahan Bakar Minyak Melalui Pertamini di Kecamatan Denpasar Utara Putri, Putu Angelita; Budiartha, I Nyoman Putu; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Jurnal Analogi Hukum 1-6
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.1-6

Abstract

Nowadays, people have created creative ideas resembling the machinery at PT Pertamina to make profits with the uneven distribution of fuel oil by creating Pertamini. Pertamini traders are unlicensed traders who prey on unsuspecting customers by selling substandard fuel at inflated prices. This is very contrary to consumer rights. The problems are, How the factors that cause consumers to prefer Pertamini in North Denpasar Subdistrict? and How is the responsibility of fuel oil traders through Pertamini for consumers who are harmed in North Denpasar Subdistrict? This research uses empirical methods with sociological, conceptual and statutory approaches. The research location was carried out in North Denpasar District. Related data collected in this study using primary data and secondary data. Therefore, the researcher concludes that the factors that cause consumers to choose to fill fuel oil in Pertamini are in addition to consumers following the latest technological trends, as well as the advantages of Pertamini, including faster and more practical use. Then, consumers who are disadvantaged regarding the price given through Pertamini are more expensive and the dose given is not in accordance with what should be obtained. Therefore, pertamini traders can be held accountable for the losses suffered by the consumers themselves.
Perlindungan Konsumen Akibat Maraknya Pembangunan Toko Swalayan di Kabupaten Gianyar Nawangsari, Ni Made Isadhanti; Mahendrawati, Ni Luh Made; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Jurnal Analogi Hukum 7-13
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.7-13

Abstract

The rise of the construction of supermarkets in Gianyar Regency causes the competitiveness of business actors to be increasingly fierce and the community as consumers who are not sensitive to their own rights, the position of consumers is getting weaker than business actors. The formulation of this research problem includes: What is the form of legal protection for consumers who make transactions at convenience stores in Gianyar Regency? and What are the legal consequences for convenience store businesses that violate consumer rights? This study is carried out using empirical legal research methodology, which involves investigating how the application of law in society and seeing the law in its practical application. The results of this study explain that consumers receive direct legal protection fromConsumer Protection Act. Consumers who are harmed by the convenience store in the form of damage or goods that have expired are held accountable in the form of direct compensation by the convenience store.
Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar dalam Bimbingan Terhadap Klien Anak Pramana, Dwik Aditya; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 65-71
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.65-71

Abstract

Children in conflict with the law must be protected as the nation's successor, therefore the Correctional Center has an important role in guiding the child to be accepted back into society. The formulation of this research problem is , How is the implementation of the main tasks and functions of Denpasar Correctional Center? Factors that hinder the process of guidance to child clients at Denpasar Correctional Center? This research is of the empirical legal type, with a data analysis approach using descriptive methods. The results of the study show that the main tasks and functions of the Correctional Center in providing guidance to juvenile clients have been implemented properly, through two forms of guidance mechanisms. The conclusion of this study, there are obstacles by the Correctional Center in conducting guidance, these obstacles consist of internal obstacles and external obstacles. External barriers consist of communication problems. While external problems consist of the lack of availability of facilities and infrastructure. The author's suggestion in this study is that good coordination between legal agencies and the availability of adequate facilities and infrastructure are needed, so that the guidance process can be carried out properly.
Sanksi Hukum Terhadap Rumah Sakit yang Melakukan Pencemaran Lingkungan dengan Sampah Alat-Alat Kesehatan Priana, Cahya Edy; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 14-20
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.14-20

Abstract

Hospitals are a double burden on society because despite offering much-needed medical care, they also risk spreading disease and contributing to pollution due to the waste they produce. The formulation of the problem from this study is: How is the legal regulation for hospitals that pollute the environment with medical equipment waste? and What are the legal sanctions against hospitals that pollute the environment with medical equipment waste? This type of research uses normative legal research with the type of approach used is a statutory approach. Legal material is collected through literature studies and the analysis method that researchers will use is qualitative descriptive. The results of the analysis of the regulation of the Hospital Law that pollutes the environment with medical equipment waste are contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Legal sanctions against hospitals that pollute the environment with plastic medical device waste where hospitals that dispose of medical waste carelessly will be subject to legal sanctions in the form of revocation of the hospital's operating license and punished with a maximum imprisonment of 3 (three) years and a maximum fine of Rp. 3,000,000,000,000,00 (three billion rupiah)"..
Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabanan Khanna, I Kadek Agus Dimas Harta; Budiartha, I Nyoman Putu; Widiati, Ida Ayu Putu
Jurnal Analogi Hukum 72-78
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.72-78

Abstract

Licensing is an important aspect of public services, one of which is business licensing. The innovation of business services provided by the government is Online Single Submission (OSS) which makes it easier for business actors to take care of business licensing. The implementation of this new system has obstacles to implementation, the fact that OSS is not widely known by the public and is not evenly distributed in the local government sector. The method used in this research is empirical juridical. The results showed that the DPMPTSP of Tabanan Regency in carrying out the implementation of business licensing referred to the Job Creation Law and Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. Risks are classified into low, low medium, high medium, and high risks. The implementation of accelerated licensing at the DPMPTSP of Tabanan Regency consists of the implementation of registration, legality, data collection, risk analysis, permit issuance, facilities, and supervision. The obstacles that occur in the implementation are divided into two, namely internal aspects and external aspects. Internal aspects are Human Resources (HR) and Infrastructure Facilities and external aspects are OSS website barriers, supporting regulations and supervision.
Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kusuma, Ida Bagus Ananta; Sukandia, I Nyoman; Sutama, I Nyoman
Jurnal Analogi Hukum 79-86
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.79-86

Abstract

For Indonesians, transportation is a very significant activity. It is essential to understand the availability of transportation services that are orderly and entertaining, as well as appropriate to the level of traffic demand. Consequently, a single national transportation system must be created to coordinate road and transit traffic. According to Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transport and Carrier Liability regarding passenger accidents in public transport on Road Traffic and Transport, the purpose of this review is to outline the various legal protections available to public transport users. By offering safe, convenient, fast, and affordable services, public transport users are afforded legal protection. Public transport must be accessible as it is a crucial daily necessity. The government is in charge of organizing the public transportation system. There are significant issues with legal protection for passengers in the increasing global competition, which requires legal protection.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Dalam Tindak Pidana Narkotika Raharja, I Made Rauhimas Oka; Budiartha, I Nyoman Putu; Widyantara, I Made Minggu
Jurnal Analogi Hukum 21-27
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.21-27

Abstract

Narcotics abuse is a very complex problem, as evidenced by the increasing use of narcotics in Indonesia every year. In the criminal justice process, one of the pieces of evidence based on Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is witness testimony. The presence of witnesses is an important factor. The term witness is now evolving to include Justice Collaborator. The formulation of the problem in this research is How is the arrangement of Justice Collaborators in the criminal law system in Indonesia?and How is the protection of witnesses who work together (justice collaborators) in narcotics crimes according to Law Number 31 of 2014? This study uses a type of normative legal research. The results of the study found a Justice Collaborator. However, the arrangements regarding perpetrator witnesses are considered to be very minimal and do not provide clear guidelines regarding the prerequisites for being able to designate someone as a Justice Collaborator. The role of an actor who is used as a witness in the existing regulations is only known in Article 10 paragraph (2) of Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014. Law enforcers in providing legal protection to Justice Collaborators are still guided by Law Number 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims, Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2011 Concerning the Treatment of Whistleblowers and the witness of the perpetrator (Justice Collaborator). The rules for the existence of the Justice Collaborator are only briefly discussed. Legal protection is also less clear and firm.

Page 35 of 47 | Total Record : 463

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue 411-416 406-410 405-410 404-408 401-405 399-403 398-404 396-400 393-398 393-397 390-395 388-392 384-389 383-387 382-388 382-387 382-386 378-382 377-383 376-381 375-381 372-377 372-376 370-375 369-375 368-374 366-371 364-369 363-369 363-368 361-367 361-365 360-365 358-362 356-363 356-360 355-362 354-360 354-359 353-357 351-355 350-355 350-354 347-353 347-352 346-353 346-350 344-349 341-346 341-345 338-345 338-343 336-343 336-340 335-340 331-337 331-335 330-335 329-334 328-337 328-332 326-330 324-330 324-329 323-329 323-328 322-327 320-325 318-323 317-323 317-322 317-321 316-321 315-319 312-316 311-317 311-316 311-315 310-316 310-314 306-310 305-311 305-310 305-309 304-310 304-309 300-305 300-304 299-304 299-303 298-304 296-303 294-299 293-298 293-297 289-295 289-293 288-293 288-292 287-292 283-287 282-288 282-287 281-286 279-286 278-282 277-282 277-281 276-281 276-280 273-278 272-276 271-276 270-277 269-275 267-272 266-271 266-270 265-270 264-269 262-268 261-266 261-265 260-265 259-264 258-263 256-262 256-261 256-260 254-259 254-258 252-257 251-255 250-255 249-255 249-253 246-251 245-250 244-248 243-249 243-248 242-248 240-245 240-244 239-244 239-243 238-242 236-242 235-241 235-239 234-239 233-238 232-237 230-234 229-235 229-234 228-233 228-232 227-232 226-231 225-229 224-228 223-228 223-227 221-227 221-224 220-226 220-225 219-223 218-222 217-222 215-220 215-219 214-219 213-217 212-218 210-216 210-214 209-214 207-213 207-212 206-211 206-209 204-208 203-209 203-208 202-206 201-206 201-205 199-205 198-203 197-202 197-201 196-200 195-200 193-198 193-197 192-196 191-196 190-195 188-194 187-192 187-191 185-190 184-189 183-187 182-186 181-186 179-184 179-183 177-182 177-181 176-181 175-180 172-178 172-176 170-176 170-175 169-174 168-174 167-171 166-171 165-169 163-168 162-167 162-166 161-164 160-165 160-164 158-162 156-161 156-160 155-159 154-159 153-157 152-155 151-155 150-155 148-154 148-153 148-152 147-151 146-150 144-149 143-149 143-147 142-147 142-146 141-145 138-143 137-142 136-141 136-140 135-141 132-137 131-136 130-136 130-135 129-135 129-134 128-135 126-131 125-129 124-130 124-128 122-128 121-127 120-125 120-124 119-124 119-123 118-123 116-121 114-119 114-118 112-117 111-120 111-115 110-113 109-113 106-113 106-111 106-110 105-110 104-109 104-108 103-108 101-105 100-105 99-104 99-103 98-103 98-102 96-100 94-99 93-99 93-98 93-97 92-98 90-95 89-93 88-92 87-91 86-92 84-89 83-88 83-87 82-87 81-85 79-86 79-83 78-82 77-82 77-81 76-81 74-80 74-78 73-77 72-78 71-76 71-75 68-73 68-72 67-70 66-70 65-71 64-70 63-67 62-67 62-66 61-66 60-65 59-64 59-62 58-63 57-61 55-60 55-59 54-57 53-58 52-56 51-58 50-54 48-54 48-53 47-52 47-51 46-51 44-50 44-49 42-47 42-46 41-47 40-45 39-43 37-43 37-41 36-41 34-40 34-39 33-38 32-36 31-36 30-35 28-33 28-32 27-31 26-30 23-29 22-27 22-26 21-27 20-25 17-21 16-21 14-20 13-22 12-19 12-16 11-16 11-15 8-13 8-12 7-13 7-11 6-11 6-10 1-7 1-6 1-5 More Issue