cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
gung.wibisana1122@gmail.com
Phone
+6281338824881
Journal Mail Official
gung.wibisana1122@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analogi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27162672     EISSN : 27162680     DOI : 10.22225/jah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official Jurnal Analogi Hukum website. As a part of the spirit of disseminating legal science to the wider community, Jurnal Analogi Hukum Journal website provides journal articles for free download. Jurnal Analogi Hukum is a journal for Law Science that published by Warmadewa University Press. Jurnal Analogi Hukum Journal has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of jurisprudence both from within and outside the country, as well as in the Jurnal Analogi Hukum also contains the field of study related to the Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year of May, August and September submitted and ready-to-publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. Language used in this journal is Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 463 Documents
 32   33   34   35   36 
Aspek hukum pemindahan hak atas tanah melalui risalah lelang IDA AYU NGURAH KEMENUH; I Nyoman Putu Budiartha; Putu Suwantara
Jurnal Analogi Hukum 207-213
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.207-213

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tetang PetunjukPelaksanaan Lelang menjelaskan lelang,terkait objek yang dibahas yakni lelang atas tanah, yang dimaksudadalah lelang hak atas tanah menjadi sarana bagi pihak penjual dan pembeli tanah dalam penguasaan dandimanfaatkannya peruntukan tanah tersebut kepada yang akan membeli secara sah pada saat pembayaran,seperti lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Menggunakan jenis Penelitian hukum normatife. Adapunmasalah yang di rumuskan adalah Apakah pemindahan hak atas tanah melalui risalah lelang dapat memberikankepastian hukum Serta Bagaimana pemindahan hak atas tanah melalui lelang. Mengenai Risalah Lelang suatubukti secara otentik yang dibuat dengan adanya dasar aturan hukum dan dibuat oleh penjabat lelang yangdiberikan kewenangan khusus dalam melaksanakan penjualan barang secara lelang, adanya kesempurnaandalam pembuktian yaitu dengan adanya akta otentik yang dimiliki setelah lelang dengan berita acara sehinggadapat memberikan kepastian hukum dengan mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempatkarena pendaftaran tanah mempunyai sifat terbuka diatur pada Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997pada Pasal 41 mengenai Syarat Sah dan mekanisme agar tidak terjadi kendala dalam administrasi pertanahan.
Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan di kota denpasar (studi kasus putusan nomor 363/pid.b/2022/pn.denpasar) Mutiara Devina Toshi; I Wayan Rideng; I Wayan Werasmana Sancaya
Jurnal Analogi Hukum 220-226
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.220-226

Abstract

Penganiayaan merupakan bentuk kejahatan terhadap tubuh, tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tingkat tindak Pidana penganiayaan di Kota Denpasar bersifat fluktuatif. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak Pidana penganiayaan?, Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan perkara Nomor 363/Pid.B/2022/P.N Denpasar?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan penganiayaan terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor dalam diri pelaku, bakat dalam diri pelaku, umur, spiritual, nafsu, dan emosional. Faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan, minuman keras atau beralkohol, kurangnya kesadaran terhadap hukum dan faktor dari korban itu sendiri. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu dengan melihat fakta-fakta dan alat bukti yang terdapat dalam persidangan tersebut. Sehingga Hakim dapat memutus Hukuman yang akan dijatuhi kepada terdakwa, Hakim telah terikat oleh surat dakwan yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Hakim mengadili perkara tersebut dengan penuh keadilan dan rapat permusyawaratan, dengan mengadili bahwa terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan tindak Pidana penganiayaan sebagaimana dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) tentang tindak Pidana penganiayaan dan menjatuhkan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Efektivitas penggunaan quick response code indonesian standard (qris) dalam transaksi jual beli di pasar kumbasari denpasar Ni Kadek Wulan Juliandini; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum 227-232
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.227-232

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Transaksi Jual Beli di Pasar Kumbasari Denpasar. Berkembangnya industri Indonesia akan mengalami banyak perubahan salah satunya bidang pembayaran yang menggunakan pembayaran non tunai melalui QRIS, yang disusun oleh Bank Indonesia, wajib dilakukan setiap transaksi pembayaran di Indonesia, Pasal 6 PADG Nomor 24/1/PADG/2022. Nyatanya, masih terdapat pedagang yang tidak menggunakan QRIS dalam setiap transaksi. Maka penting dilakukan penelitian untuk mengetahui metode transaksi jual beli di Pasar Kumbasari serta bagaimana efektivitas penggunaan QRIS dalam pelaksanaan transaksi digital pada Pasar Kumbasari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil studi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan QRIS di Pasar Kumbasari masih belum efektif dilakukan oleh para pedagang. Hambatan yang membuat belum efektifnya penggunaan QRIS yaitu, kurangnya antusias pedagang dalam menggunakan QRIS dikarenakan mayoritas pedagang lansia dan ada biaya MDR 0,6% yang diberlakukan kepada pedagang, membuat para pedagang tidak menerapkan QRIS.
Implikasi perkawinan campuran yang tidak didaftarkan terhadap hak milik atas tanah bagi warga negara indonesia Ni Putu Diah Agustini Devi; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum 233-238
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.233-238

Abstract

ABSTRAK Perkawinan campuran melibatkan dua hukum yang berbeda. Sehingga berimplikasi terhadap Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaturan dan implikasi perkawinan campuran yang tidak didaftarkan terhadap Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia. Dalam penelitian digunakannya hukum normatif sebagai metode dengan dua sumber hukum yaitu dengan primer dan sekunder. Dengan adanya hasil dalam penelitian yang menjelaskan bahwa pengaturan hak milik atas tanah bagi pelaku perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Nomor 103 Tahun 2015 bahwa WNI adanya pihak yang melakukan perkawinan beda kewarganegaraan tetap memiliki hak namun tidak bersama dan harusnya ada bukti dalam dipisahnya harta. Perkawinan campuran yang tidak didaftarkan jika status kepemilikan tanah adalah atas nama WNI dan telah memiliki perjanjian pemisahan harta maka hak dalam kepemilikan tanah masih bisa dipunyai oleh warga indonesia jika tidak ada terjadinya pelepasan kewarganegaraan setelah dilakukannya perkawinan campuran, serta Hak Milik Atas Tanah yang dimiliki tidak berdampak untuk dilepaskan atau tanahnya jatuh kepada negara.
Perjanjian Sewa Menyewa Hak Tanah Jangka Waktu Seumur Hidup (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 PK/PDT/2019) Nyoman Surya Bramantya; Anak Agung Istri Agung; Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Jurnal Analogi Hukum 239-244
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.239-244

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan aturan pasal 1548 KUH perdata menjelaskan bahwasanyapersetujuan yang menyebabkan satu pihak mengikatkan diri dengan memberi kenikmatan barang untuk pihaklainnya dalam kurun waktu tertentu, melalui pembayaran harga yang telah disanggupi pihak lainnya tersebut.Dalam hal ini terdapat kekaburan dan penafsiran atas pasal tersebut tentang pengertian dengan suatu waktutertentu pada perjanjian sewa menyewa. Studi ini membahas terkait ketentuan jangka waktu dalam perjanjiansewa berdasarkan KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 376PK/pdt/2019 terkait ketentuanjangka waktu seumur hidup dalam perjanjian sewa menyewa hak atas tanah. Penelitian ini memakai metodedengan tipe penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitianmenunjukan bahwa ketentuan “Waktu Tertentu” dalam Pasal 1548 KUHPerdata menimbulkan adanyapenafsiran dan berpotensi melahirkan adanya sengketa diantara para pihak terkait jangka waktu sewa menyewa,sebagaimana pandangan R. Subekti bahwa “Waktu Tertentu” Memunculkan adanya pertanyaan terkaitpengertian dari waktu tertentu sebab pada konteks sewa-menyewa tidak diharuskan untuk menyebutkan jangkawaktu barang tersebut disewa, asalkan telah terdapat persetujuan harga dalam perharinya, perbulannya maupunpertahunnya.Mahkamah Agung RI Nomor 376PK/pdt/2019 adalah sah telah berakhir, karena jangka waktuseumur hidup dalam sewa menyewa bertentangan dengan undang-undang, menciderai rasa keadilan dan nilaikepatutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Pada Anak Serta Upaya Pemulihan Untuk Korban (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Denpasar) Triana Agus Widiasih; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum 245-250
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.245-250

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak serta upayapemulihan untuk korban. Anak merupakan golongan sosial yang paling rawan menjadi korban kekerasan.Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dengan maksud mendidik termasuk dalam tindakpidana kekerasan kepada anak, sehingga diperlukannya upaya perlindungan hukum untuk anak yang menjadikorban kekerasan. Permasalahan yang akan dibahas yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yangmenjadi korban kekerasan pada perkara dengan nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022? (2) Bagaimanaupaya untuk pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan pada perkara dengan nomor register PDM-1849/DNPSR/06/2022? Empiris adalah metode yang digunakan pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian iniyaitu, anak telah dijamin perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak yangmenjadi korban kekerasan dalam menjalani proses perkaranya akan mendapatkan pendampingan dari dinasperlindungan perempuan dan anak serta mendapat bantuan dari tenaga medis maupun psikolog untukmemulihkan kondisinya. Sanksi bagi orang tua yang memperlakukan tindakan kekerasan kepada anak mereka,dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Maka untuk mencegah anak terkena tindakankekerasan dilakukanlah upaya preventif dan represif.
Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Kadek Puspayoga; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum 329-334
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.329-334

Abstract

Hak asuh anak saat terjadi perceraian dengan situasi adanya seorang anak, menimbulkan akibat dari adanya perceraian yakni persoalan hak asuh anak, maka dengan itu baik ayah atau ibu berhak mengajukan permohonan atas hak asuh anak mereka ke pengadilan. Adapun rumusan masalah yaitu;1)Bagaimanakah pengaturan terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua? 2)Bagaimana akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua? Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan hukum mengenai hak asuh anak sangat berkaitan dengan perlindungan anak baik itu mengenai adanya pengarahan dalam hak yang dilakukan oleh orang tua. Akibat hukum bagi anak dari perceraian orang tua atau adanya keputusan dalam putusnya hubungan keluarga menjadikan tetap wajib dalam mendidik anak tersebut, karena bagi anak pendidikan secara biologis, sosial serta mental sangat penting bagi anak dari orang tua. Bagi Pemerintah atau penegak hukum dengan berupa penegakkan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak dengan menggunakan sistem yuridis mengenai perlindungan yang dilakukan sesuai dengan dasar hukum undangundang yang berkaitan.
Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak (Studi Pada Kejaksaan Negeri Denpasar) Komang Agus Adi Gunawan; I Made Sepud SH.,MH; Ketut Adi Wirawan SH.,MH
Jurnal Analogi Hukum 335-340
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.335-340

Abstract

Dengan maraknya berita dan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah harus memperketat regulasi yang ada, karena anak – anak juga menjadi korban dari adanya pelecehan tersebut, yaitu pencabulan terhadap anak. Anak – anak merupakan manusia yang masih harus didampingi orang dewasa yang tidak bisa menjelaskan apa yang mereka alami sebagai korban maka undang – undang memiliki aturan dalam perlindungan yang diberikan untuk anak – anak tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Peran Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana pada Kejaksaan Negeri Denpasar terhadap pelaku pencabulan anak dan Apakah kendala Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan empiris. Sumber utama dan pendukung digunakan. hasil penelitian peran JPU dalam penerapan sanksi pidana pada kasus pencabulan tindak pidana pencabulan anak Jaksa memberlakukan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dari hukum dengan sifat umum ke khusus. kendala atau hambatan penerapan sanksi pidana yaitu surat visum. Kepada Lembaga Kejaksaan khususnya kepada Jaksa untuk meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian khususnya Polisi PPA, pendampingan kemasyarakatan, sehingga pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak benar- benar dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menemukan kebenaran materiil.
Upaya Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Jembrana Komang Agus Budiyasa; I Ketut Kasta Arya Wijaya; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum 341-346
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.341-346

Abstract

Kegiatan yang merubah kegunaan tanah dari satu jenis kegiatan menjadi kegiatan lain yang lebih beragam disebut sebagai alih fungsi lahan. Perubahan kepemilikan lahan timbul selaku dampak dari pembangunan dan kenaikan populasi penduduk. Pada setiap tahunnya, Kabupaten Jembrana kerap mengalami perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Apabila perubahan fungsi berlangsung secara terus-menerus dan tidak diawasi secara khusus, maka lahan pertanian di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan bertahap dari tahun ketahun. Dari dampak berbahaya yang disebabkan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah bentuk penanggulangan terhadap perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Jembrana serta Bagaimana upaya hukum pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten jembrana. Digunakan metode penelitian empiris serta pendekatan fakta, perundang-undangan, dan menganalisa dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, yaitu dikatakan masih belum optimal karena penerapan terhadap lahan pertanian yang mempunyai garis batas zona hijau dan pada tiap tahunnya masih didapatkan aktivitas perubahan fungsi terhadap kawasan/lahan pertanian pangan di Kabupaten Jembrana.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Penyeberangan Pejalan Kaki Sebagai Ajang Pagelaran Busana Ni Komang Yolla Jonewabar Sanjiwani; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum 347-352
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.347-352

Abstract

Penyeberangan pejalan kaki telah diatur Berdasarkan UU No dana. 22 tahun 2009 perihal lalu lintas dan angkutan jalan(UU LLAJ). Fungsi penyebrangan Jalan bagi pejalan kaki yang awalnya guna memberi kemudahan untuk pejalan kaki berpindah dari sisi jalan ke sisi jalan lainnya mulai disalahgunakan menjadi tempat untuk memamerkan busana atau menjadi tempat pagelaran busana. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pagelaran busana yang digelar di penyeberangan pejalan kaki ini telah melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Dengan demikian masalah yang diangkat pada studi ini yaitu Bagaimanakah akibat hukum terhadap penyalahgunaan penyeberangan penjualan kaki sebagai ajang pagelaran busana dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap penyalahgunaan penyeberangan pejalan kaki sebagai ajang pagelaran busana berdasarkan UU LLAJ. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual Dan perundangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwasanya pejalan kaki yang melakukan ajang pagelaran busana atau fashion show dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pejalan kaki yang menyalahgunakan penyeberangan pejalan kaki telah melanggar pasal 274 dan pasal 275 UU No. 22 Tahun 2009 perihal LLAJ.

Page 34 of 47 | Total Record : 463

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue 411-416 406-410 405-410 404-408 401-405 399-403 398-404 396-400 393-398 393-397 390-395 388-392 384-389 383-387 382-388 382-387 382-386 378-382 377-383 376-381 375-381 372-377 372-376 370-375 369-375 368-374 366-371 364-369 363-369 363-368 361-367 361-365 360-365 358-362 356-363 356-360 355-362 354-360 354-359 353-357 351-355 350-355 350-354 347-353 347-352 346-353 346-350 344-349 341-346 341-345 338-345 338-343 336-343 336-340 335-340 331-337 331-335 330-335 329-334 328-337 328-332 326-330 324-330 324-329 323-329 323-328 322-327 320-325 318-323 317-323 317-322 317-321 316-321 315-319 312-316 311-317 311-316 311-315 310-316 310-314 306-310 305-311 305-310 305-309 304-310 304-309 300-305 300-304 299-304 299-303 298-304 296-303 294-299 293-298 293-297 289-295 289-293 288-293 288-292 287-292 283-287 282-288 282-287 281-286 279-286 278-282 277-282 277-281 276-281 276-280 273-278 272-276 271-276 270-277 269-275 267-272 266-271 266-270 265-270 264-269 262-268 261-266 261-265 260-265 259-264 258-263 256-262 256-261 256-260 254-259 254-258 252-257 251-255 250-255 249-255 249-253 246-251 245-250 244-248 243-249 243-248 242-248 240-245 240-244 239-244 239-243 238-242 236-242 235-241 235-239 234-239 233-238 232-237 230-234 229-235 229-234 228-233 228-232 227-232 226-231 225-229 224-228 223-228 223-227 221-227 221-224 220-226 220-225 219-223 218-222 217-222 215-220 215-219 214-219 213-217 212-218 210-216 210-214 209-214 207-213 207-212 206-211 206-209 204-208 203-209 203-208 202-206 201-206 201-205 199-205 198-203 197-202 197-201 196-200 195-200 193-198 193-197 192-196 191-196 190-195 188-194 187-192 187-191 185-190 184-189 183-187 182-186 181-186 179-184 179-183 177-182 177-181 176-181 175-180 172-178 172-176 170-176 170-175 169-174 168-174 167-171 166-171 165-169 163-168 162-167 162-166 161-164 160-165 160-164 158-162 156-161 156-160 155-159 154-159 153-157 152-155 151-155 150-155 148-154 148-153 148-152 147-151 146-150 144-149 143-149 143-147 142-147 142-146 141-145 138-143 137-142 136-141 136-140 135-141 132-137 131-136 130-136 130-135 129-135 129-134 128-135 126-131 125-129 124-130 124-128 122-128 121-127 120-125 120-124 119-124 119-123 118-123 116-121 114-119 114-118 112-117 111-120 111-115 110-113 109-113 106-113 106-111 106-110 105-110 104-109 104-108 103-108 101-105 100-105 99-104 99-103 98-103 98-102 96-100 94-99 93-99 93-98 93-97 92-98 90-95 89-93 88-92 87-91 86-92 84-89 83-88 83-87 82-87 81-85 79-86 79-83 78-82 77-82 77-81 76-81 74-80 74-78 73-77 72-78 71-76 71-75 68-73 68-72 67-70 66-70 65-71 64-70 63-67 62-67 62-66 61-66 60-65 59-64 59-62 58-63 57-61 55-60 55-59 54-57 53-58 52-56 51-58 50-54 48-54 48-53 47-52 47-51 46-51 44-50 44-49 42-47 42-46 41-47 40-45 39-43 37-43 37-41 36-41 34-40 34-39 33-38 32-36 31-36 30-35 28-33 28-32 27-31 26-30 23-29 22-27 22-26 21-27 20-25 17-21 16-21 14-20 13-22 12-19 12-16 11-16 11-15 8-13 8-12 7-13 7-11 6-11 6-10 1-7 1-6 1-5 More Issue