cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 44   45   46   47   48 
(REVISI) PERLUASAN OBJEK GUGATAN DAN PERUBAHAN PROSEDUR BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Siswanto, Ade Hari; Olivia, Fitria
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perluasan objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara dan perubahan prosedur beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara studi dokumen. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini yakni adanya perluasan objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara yakni berupa tindakan faktual. Adanya prosedur upaya administratif yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Melalui peraturan Mahkamah Agung, ditetapkan bahwa jangka waktu pengajuan gugatan ialah terhitung sejak diterimanya keputusan upaya administratif.
PERTIMBANGAN HAKIM KASASI DALAM KASUS SAMBO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN NORMA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KUHP 2023 Isman, Isman
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7329

Abstract

Riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertimbangan hakim kasasi dalam putusan kasus Sambo dan implikasinya terhadap penerapan norma pembunuhan berencana dalam KUHP 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai kerangka penelitiannya. Data diperoleh melalui analisis putusan hakim kasasi dalam kasus Sambo dan wawancara dengan beberapa ahli hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun argumentasi hukum yang lebih koheren dengan KUHP 2023 yang mengusung pendekatan yang berbeda dalam menilai tindak pidana. Putusan hakim kasasi dalam kasus Sambo memiliki potensi sebagai judge made law yang dapat digunakan sebagai yurisprudensi untuk memproyeksikan keselarasan antara formulasi norma hukum tertentu dengan pertimbangan hakim. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan rasa keadilan masyarakat.
EXAMINING THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF THE CORRECTIONAL SYSTEM IN LAW NO. 22 OF 2022 ON CORRECTIONS (STUDY IN CLASS IIA PAMEKASAN NARCOTICS PRISON) Mohammad, Mohammad; Syahroni, Abdul Wahab; Rohaya, Nizla; Sari, Insana Meliya Dwi Cipta Aprila
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7284

Abstract

ABSTRACTClass IIA Pamekasan Narcotics Correctional Institution as a National Pilot Correctional Institution has a very big challenge with the birth of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections because there is a paradigm shift, especially the principles of correctional reform in Law Number 22 of 2022. Not only that, the implementation of correctional principles is a test for the Class IIA Pamekasan Narcotics Penitentiary as a coaching effort for Prisoners. Whatever the embodiment of its implementation, of course the Government through the Ministry of Law and Human Rights will be declared a test failure if prisons in Indonesia cannot apply the new principles in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, especially the Class IIA Pamekasan Narcotics Correctional Institution as a national symbol as a prison that is legally and socially successful in realizing its role in fostering Prisoners.Keywords: Testing, Principles of the Correctional SystemABSTRACTThe Pamekasan Class IIA Narcotics Correctional Institution as a National Pilot Prison has enormous challenges with the issuance of Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections because there has been a paradigm shift, especially the principles of correctional reform in Law Number 22 of 2022. Not only that, the implementation of Correctional principles is a test for the Pamekasan Class IIA Narcotics Penitentiary as a coaching effort for Correctional Inmates. Whatever the implementation, of course the Government through the Ministry of Law and Human Rights will be declared a test failure if Correctional Institutions in Indonesia cannot apply the new principles in Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections, especially the Pamekasan Class IIA Narcotics Correctional Institution as a national symbol as a legal and social prison. realize the ideals in the development of Correctional Inmates.Keywords: Testing, Correctional System Principles
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE Suartini, Suartini; Nurhidayati, Maslihati
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7269

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu istri (perempuan) dan anak telah secara tegas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa terdapat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Namun demikian, masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT tidak mendapatkan hak nya. Korban dalam kekerasan dalam rumah dapat melaporkan tindakan tersebut ke dalam tindak pidana aduan. Untuk menghindari sanksi berbentuk pemenjaraan maka dapat dilakukan model pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sumber sekunder yang mencoba menjawab bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT melalui pendekatan restorative justice. Hasil dari penelitian ini adalah pendekatan restorative justice dalam rangka melindungi korban KDRT adalah dengan cara mengedepankan upaya penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun masih terlihat belum maksimal penerapan restorative justice dalam penanganan kasus KDRT diharapkan dengan metode pendekatan tersebut hak-hak dari korban KDRT dapat terpebuhi dengan sempurna.Kata kunci : KDRT, Restorative Justice, Perlindungan 
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN DARAT KABUPATEN BANGKA robuwan, rahmat
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7241

Abstract

Sumber daya ikan sendiri memiliki pengertian bahwa potensi semua jenis ikan. Ketentuan ini dilaksanakan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikana. Yang dilaksanakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 dan diatur dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Konservasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 belum maksimal. Adanya konservasi daerah yang masih belum diatur lebih lanjut dengan peraturan dibawahnya. Kabupaten Bangka keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah dijabarkan dalam Perda Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, namun belum mengatur mengenai sumber daya ikan di perairan darat. Padahal Kabupaten Bangka memiliki potensi besar dari wilayah sungai dan mata air yang dapat menjadi sumber daya ikan yang signifikan. Arah penelitian difokuskan pada analisis problematika hukum yang dihadapi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan di perairan darat Kabupaten Bangka. Melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis, jurnal ini bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai pentingnya regulasi hukum dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan di wilayah tersebut
PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA NURHAYATI, EKA
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7091

Abstract

ABSTRAK Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting pemerintah dalam rangka membersihkan diri dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Selain menjadi agenda nasional, pemberantasan korupsi juga merupakan agenda internasional. Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintahan suatu negara. Saat ini persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan menjadi isu internasional. Bagi negara-negara sedang berkembang, keberhasilan menekan angka korupsi merupakan sebuah prestasi tersendiri. Hal ini akan berdampak pada arus investasi asing yang masuk ke negara tersebut. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi tentunya akan kehilangan daya saing untuk merebut modal asing yang sangat dibutuhkan oleh negara yang sedang berkembang. Negara-negara maju dan lembaga donor internasional sangat menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga survei internasional seperti Transparancy International dan PERC. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upayanya adalah membentuk lembaga anti korupsi yang diberi nama KPK. Kata Kunci: korupsi, kolusi, nepotisme, kejahatan luar biasa, kejahatan sistematis, Komisi Pemberantasan Korupsi
EFEKTIFITAS KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBATASAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Rifandhana, raditya Feda; Angkoso, Bambang; Nurita, Riski Febria; Dianningtias, Ayu; Suardi, Suardi; Muhajir, Muhajir
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7065

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang dimana memiliki peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan negara, mengatur kepentingan negara ini meliputi kepentingan pendirian partai politik yang dimana partai politik tersebut bertujuan untuk mengantarkan anggota partai menjadi anggota dewan bahkan menjadi kepala pemerintahan, apabila anggota dewan dan kepala pemerintahan dalam hal ini adalah presiden yang dipilih oleh rakyat, maka kepala pemerintahan memiliki kewenangan yang telah di cover oleh Peraturan perundang-undangan untuk memberikan instruksi kepada instansi-instansi tertentu untuk tunduk pada  instruksi kepala pemerintahan atau presiden, bahkan presiden sebagai kepala pemerintahan dapat membuat peraturan-peraturan yang dapat membatasi  pendirian  partai politik untuk  .  Adanya jumlah partai politik yang begitu banyak di indonesia, semakin banyak pula oknum partai politik yang berkesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan yang luar biasa, dalam hal ini adalah korupsi. Metode penilitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan teori-teori hukum, sehingga dapat  membantu menyelesaikan penulisan penelitian ini 
PEMBATALAN AKTA NOTARIS: MEKANISME DAN PENYEBABNYA Keumala, Dinda
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7924

Abstract

AbstractA Notary Deed is an authentic deed made by or before a Notary at the request of interested parties to be stated in the deed. In practice, the parties who have made the Notary deed want the Notary deed that has been made to be canceled for various reasons. The problem in this study is what is the mechanism for canceling notary deeds and what is the cause of the cancellation of notary deeds. This study uses a normative research type with the nature of descriptive research. Secondary data collection is carried out by literature methods and qualitative data analysis. The process of concluding is carried out by the deductive method. The results obtained from this study are that the mechanism for canceling the deed can be carried out by making a deed of cancellation in front of a Notary or filing a lawsuit for cancellation of the deed in the District Court. The cause of the cancellation of the Notary deed can be based on the agreement of the parties, one of the parties is in default, does not comply with the procedure for making a Notary Deed by the Notary Position Law and its amendments, the Notary is not authorized to do the deed, the substance of the deed is not by the applicable legal provisions, the deed is formally defective and the deed made is detrimental to one of the parties in the deed.Keywords: Annulment, Deed, Notary  AbstrakAkta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris atas permintaan para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta. Dalam prakteknya, para pihak yang telah membuat akta Notaris menghendaki agar akta Notaris yang telah dibuat dibatalkan dengan berbagai macam alasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme pembatalan akta notaris dan apakah yang menjadi penyebab dibatalkannya akta notaris. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode kepustakaan dan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa mekanisme pembatalan akta dapat dilakukan dengan membuat akta pembatalan dihadapan Notaris atau mengajukan gugatan pembatalan akta di Pengadilan Negeri. Penyebab dibatalkannya akta Notaris bisa berdasarkan kesepakatan para pihak, salah satu pihak wanprestasi,  tidak memenuhi prosedur pembuatan Akta Notaris sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan perubahannya, Notaris tidak berwenang untuk membuat akta, substansi akta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, aktanya cacat formil dan akta yang dibuat merugikan salah satu pihak dalam akta tersebut.Kata kunci : Pembatalan, Akta, Notaris
KEDUDUKAN PERJANJIAN SEWA DALAM UPAYA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Judge, Zulfikar; Kurniawan, I Gede Hartadi; Muliawan, Anatomi; Simanjuntak, Adolf
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7950

Abstract

AbstractThe high public interest in owning a place to live in the form of an apartment is an opportunity that can be seen by apartment developers, so this makes apartment development organizers continue to compete to try to attract consumer interest by offering more complete facilities and with sufficient promotional prices. tempting. However, sometimes developers are negligent in carrying out their obligations. This research discusses the obligations that are not carried out by the apartment developer, namely PT Multi Karya Utama Abadi, where the rental agreement deed states that the construction of the Bandung Tecnoplex Living Apartment will be completed in 2019. It turns out that the process of building the Bandung Tecnoplex Living Apartment has not been completed in 2022. Efforts in order to obtain justice, it turns out that it must be stopped due to the rejection of the PKPU Application by the Commercial Court with the consideration that the PKPU Petitioner cannot yet be said to be a creditor and proof is still required whether the delay in handing over the units is an act of default or an unlawful act. The problem that will be discussed in this research is what is the position of the rental agreement in seeking to postpone debt payment obligations? The research carried out is normative legal research with a legislative approach and is descriptive in nature. The conclusion is that the Rental Agreement that has been mutually agreed upon between PT MKUA and the consumer is a binding rental agreement and provides legal consequences in the event that one of the parties does not carry out the contents of the agreement. PT MKUA's failure to carry out its obligations as agreed is an act of default. Therefore, the rental agreement can be used as the basis for a PKPU application Keywords: Rental agreement, bankruptcy application, debt payment AbstrakTingginya minat masyarakat untuk memiliki tempat tinggal dalam bentuk apartemen merupakan suatu peluang yang dapat dilihat oleh para pengembang apartemen, sehingga hal ini menjadikan pihak penyelenggara pembangunan apartemen terus bersaing untuk berusaha menarik minat para konsumen dengan cara menawarkan fasilitas yang lebih lengkap serta dengan harga promosi yang cukup menggiurkan. Namun adakalanya pengembang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini membahas kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pengembang apartemen yaitu PT Multi Karya Utama Abadi dimana dalam akta perjanjian sewanya menyatakan bahwa pembangunan Apartemen Bandung Tecnoplex Living akan selesai dilakukan pada tahun 2019, ternyata proses pembangunan Apartemen Bandung Tecnoplex Living belum selesai juga di tahun 2022. Upaya untuk mendapatkan keadilan ternyata harus terhenti sehubungan dengan ditolaknya Permohonan PKPU oleh Pengadilan Niaga dengan pertimbangan bahwa Pemohon PKPU belum dapat dikatakan sebagai kreditor dan masih harus dibutuhkan pembuktian apakah keterlambatan penyerahan unit merupakan perbuatan wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum. Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan perjanjian sewa dalam upaya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang? Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekataan perundang undangan dan bersifat deskriptif. Adapun kesimpulannya adalah bahwa Perjanjian Sewa yang telah disepakati bersama antara PT MKUA dan konsumen merupakan perjanjian sewa yang mengikat dan memberikan konsekuensi hukum dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian. Kelalaian PT MKUA dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan merupakan suatu tindakan wanprestasi. Oleh karena itu perjanjian sewa persebut dapat dijadikan dasar dalam permohonan PKPU Kata Kunci :   Perjanjian sewa, permohonan pailit, pembayaran utang
KAJIAN TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN GUGATAN HAK ANAK LUAR KAWIN MELALUI ALAT BUKTI TES DNA DIKAJI DARI PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII-2010, KUHPERDATA DAN TEORI KEADILAN Lisasih, Nin Yasmine; Wahyudi, Endik
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7940

Abstract

AbstractIllegitimate children can still receive protection in the form of support, inheritance and love from their biological father on condition that the woman must file a lawsuit against the law and can prove that he is the biological father of the child she is carrying. The thing that occurs to ordinary people in general to prove that the child is the son of the man is to do a DNA test. DNA testing is believed by experts to be an accurate test to match the DNA between the biological father and the illegitimate child. Article 184 of the Civil Code states that there are 5 pieces of evidence, one of which is written evidence. DNA testing is written evidence that has binding and decisive evidentiary power. However, it turns out that there are many things that sometimes become obstacles to being able to carry out a DNA test. This writing aims to examine the process of proving claims for the rights of illegitimate children through DNA testing as evidence based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII-2010 and the Civil Code. The results of the research show that based on DNA testing it cannot be forced to be carried out because there are no statutory regulations that regulate it so that DNA testing cannot be forced does not fulfill the elements of justice for illegitimate children based on the theory of justice.Key words: illegitimate children, DNA testing, theory of justice ABSTRAKAnak luar kawin masih bisa mendapatkan perlindungan berupa nafkah, warisan dan kasih sayang dari ayah biologisnya dengan syarat pihak wanita harus melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan dapat membuktikan bahwa ia adalah ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Hal yang terlintas orang awam pada umumnya untuk membuktikan anak tersebut adalah anak dari pihak laki-laki ialah dengan melakukan tes DNA. Test DNA diyakini oleh para ahli merupakan test yang akurat untuk mencocokkan DNA antara ayah biologis dengan anak luar kawin tersebut.Pasal 184 KUHPerdata menyebutkan ada 5 alat bukti, salah satunya ialah alat bukti tertulis. Tes DNA merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan. Namun ternyata banyak hal-hal yang terkadang menjadi hambatan untuk dapat dilaksanakan Tes DNA. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti tes DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 dan KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tes DNA tidak dapat dipaksakan untuk dilakukan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga tidak dapat dipaksakannya tes DNA tersebut tidak memenuhi unsur keadilan bagi anak luar kawin berdasarkan teori keadilan. Kata kunci : anak luar kawin, tes DNA, teori keadilan

Page 46 of 52 | Total Record : 519

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue