cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung Nurlaeli, Suci; Jaelani, Elan; Kholid, Muhamad
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7913

Abstract

Law enforcement of the crime of desertion at the Military Court II-09 Bandung is important to be carried out effectively and efficiently, this is because the crime of desertion in the jurisdiction of the Military Court II-09 Bandung is the highest military crime during 2020-2022 and almost every year there are remaining desertion cases that must be resolved in the following year. This study was conducted using an empirical legal method containing three main discussion points to measure the effectiveness of desertion law enforcement at the Military Court II-09 Bandung. The results of this study showed that the process of enforcing the crime of desertion at the Military Court II-09 Bandung had been carried out in accordance with laws and regulations starting from the administrative stage to the reading of the verdict. During 2020-2022, the process of enforcing the law on desertion at the Military Court II-09 Bandung was often hampered by the absence of witnesses and defendants at the trial. In reality, the obstacles that occur can be overcome effectively and efficiently by the Bandung Military Court II-09 by making various efforts depending on the constraints, including by conducting trials electronically, reading witness statements based on the BAP POM, transferring case files to a more authorized court, or by conducting trials in absentia.
PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL 2023-2024 Supriadin, Supriadin
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7757

Abstract

AbstractSentencing guidelines start from the main idea that the criminal law system is a unified system with a purpose (purposive system) and punishment is only a tool, a means to achieve goals which are an integral part of the sub-system of the entire criminal system. Regarding the status, position and guidelines for punishment in the substantive criminal system or national criminal law system. That the three main problems of criminal law are criminal acts (strabaarfeit, criminal act, actus reus), mistakes (schuld, guilt, mens rea). Method is the main method used to achieve a goal, to achieve the level of accuracy, quantity and type encountered. The guidelines for imposing criminal penalties in Article 55 paragraph (1) contain matters that the judge must consider before imposing a crime or sanction, namely the fault of the perpetrator of the criminal act, the motive and purpose of committing the criminal act, the inner attitude of the perpetrator of the criminal act, whether the criminal act was committed with planning, method of committing the crime, attitudes and actions of the perpetrator after committing the crime, life history and socio-economic conditions of the perpetrator of the crime. Reconstruction is rebuilding the national criminal law system. This term is very closely related to the issue of law reform and law development, especially related to reform, development of the criminal law system (penal system reform/development) or often referred to briefly as penal reform. The legal system (legal system) which consists of legal substance, legal structure and legal culture, means reform of the criminal law system (penal system reform). Keywords : Sentencing Guidelines, System Reconstruction, National Criminal Law AbstrakPedoman pemidanaan bermula dari pokok pikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (purposive system) dan pidana hanya merupakan alat, sarana untuk mencapai tujuan yang merupakan bagian integral sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan. Mengenai kedudukan, posisi, dan pedoman pemidanaan dalam sistem pemidanaan substantif atau sistem hukum pidana nasional. Bahwa ketiga masalah pokok hukum pidana yang berupa tindak pidana (strabaarfeit, criminal act, actus reus), kesalahan (schuld, guilt, mens rea). Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Pedoman penjatuhan pidana di dalam Pasal 55 ayat (1) memuat mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana atau sanksi adalah tentang kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana. Rekonstruksi adalah menmbangun kembali sistem hukum pidana Nasional. Istilah itu sangan berkaitan erat dengan masalah law reform dan law development, khususnya berkaitan dengan pembaharuan, pembangunan sistem hukum pidana (penal system reform/ development) atau sering disebut secara singkat dengan istilah penal reform. Sistem hukum (legal system) yang terdiri dari legal substance, legal structure dan legal culture, maka pembaharuan sistem hukum pidana (penal system reform). Kata kunci: Pedoman Pemidanaan, Rekonstruksi Sistem, Hukum Pidana Nasional.
INTERPRETASI NILAI PERLINDUNGAN ANAK DALAM LEGAL REASONING HAKIM PADA PERKARA HADANAH Nazah, Farida Nurun
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7715

Abstract

PERMOHONAN KEPAILITAN ATAS DEVELOPER APARTEMEN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FAKTA YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA SUATU KAJIAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM Slamet, Sri Redjeki; Olivia, Fitria
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7667

Abstract

Mahkamah Agung  memberikan  pedoman melalui Surat Edaran Mahkamah Agung  bahwa pengembang apartemen dapat dimohonkan pailit atau PKPU   pembuktian sederhana tidak terpenuhi. Terkait hak tersebut, permasalahan penelitian mengenai mengapa permohonan  pailit terhadap pengembang (delevoper)  apartemen tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana dan bagaimana keadilan dan kepastian hukum bagi debitor maupun kreditor  terhadap pembatasan  permohonan  pailit terhadap pengembang   apartemen.  Metode  penelitian normatif   yang  datanya dianalisa secara kualitatif. Hasil Penelitian: Permohonan  pernyataan pailit terhadap pengembang   apartemen  tidak memenuhi syarat pembuktian sumir  karena  tidak jelas jenis utangnya apakah utang menyerahkan apartmen  atau mengembalikan dana yang telah disetor sehingga mengenai utang  tersebut memerlukan pembuktian melalui Pengadilan Negeri. Dengan pembatasan permohonan  pailit terhadap pengembang   apartemen, dimana  sengketa utang  harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, maka akan memberikan keadilan dan kepastian hukum  bagi kreditor atas pemenuhan prestasinya dari debitor pengembang   atas pembelian apartemen
PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PENGGUNAAN SHOPEE PAY LATER TINJAUAN HUKUM ISLAM, HUKUM EKONOMI ISLAM DAN KUHPERDATA Hapsari, Nia Puspita; Ruswanti, Endang; Juwita, Silvia Ratna; Fitria, Annisa
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7649

Abstract

AbstractMany Shopee Pay Later users are disappointed with the policies implemented by Shopee Pay Later, such as fines, delays, etc. The research aims to find out comparative practices between Islamic Law, Islamic economic law, and KHUPerdata in the use of Shopee Pay Later online buying and selling. The methods are: normative juridical and qualitative. Legal research on written regulations is carried out by reviewing library materials or secondary materials. Through normative approaches,e namely: approaches based on key legal entities, examining theories, concepts, legal principles, and legal provisions related to this research. The conclusion shows that concept Islamic law violates the law contrary to provisions of Islamic law, namely: regarding the position of Islamic law is invalid. At the same time, this is no allowed administrative processing fees in calculating the percentage of Qardh funds based on the DSN Fatwa of the Al-Qardh contract No.19/DSNMUI/IV/2001 Civil Code and related regulations that remain in effect.
HARMONISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) TERHADAP UNDANG –UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN & PERPAJAKAN Wiraguna, Sidi Ahyar
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7536

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21 Tahun 2011, dan peraturan perpajakan yang relevan di Indonesia. Harmonisasi ini bertujuan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memastikan kesesuaian hukum di era digital. Fokus utama penelitian adalah analisis terhadap pengaturan keamanan transaksi keuangan digital dan pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan digital, serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan pajak. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan kualitatif, analisis dokumen dan studi literatur yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi efektif dalam meningkatkan keamanan transaksi keuangan digital, memperkuat peran OJK dalam pengawasan lembaga keuangan digital, dan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak dan efisiensi penerimaan pajak. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara regulasi yang ketat dan promosi inovasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan dan praktik yang lebih efektif di masa depan. Kata kunci: Harmonisasi; Digital; Otoritas Jasa Keuangan; Perpajakan; Undang-Undang ITE.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MARKETPLACE YANG MELAKUKAN COD FIKTIF Garizahaq, Wirda; Butarbutar, Lizy Marchelina
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7737

Abstract

AbstractOnline trading or electronic trading has a legal relationship with several parties. These parties are business actors, consumers and marketplace organizers, goods delivery services and couriers. Which gives rise to rights and obligations for the parties who will carry out the sale and purchase agreement. Marketplace is a model of e-commerce whose function is as an intermediary between consumers and business actors. Meanwhile, goods delivery services are services whose task is to convey certain goods from one party to another, namely through a goods/service delivery service. This delivery can be done via several routes, namely land, water and air. Cash On Delivery is a payment method that is made when the goods ordered or agreed upon at the beginning have arrived at your home or destination location. However, the presence of this payment method can minimize losses borne by consumers in transactions, but it can be detrimental to business actors if consumers do not have good intentions in carrying out their obligations.Keywords: Consumer Protection, Sellers, marketplace. AbstrakPraktik jual beli online atau perdagangan elektronik ini memiliki suatu hubungan hukum kepada beberapa pihak. Pihak tersebut yaitu pelaku usaha, konsumen dan penyelenggara marketplace, jasa pengiriman barang dan kurir. Yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya yang akan menjalankan perjanjin jul beli. Marketplace merupakan salah satu model dari e- commerce yang fungsinya sebagai perantara antara konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan jasa pengiriman barang merupakan jasa yang bertugas untuk menyampaikan barang tertentu dari satu pihak ke pihak lain, yaitu melalui suatu pelayanan pengiriman barang/jasa. Pengiriman tesebut dapat dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu menggunakan jalur darat, air dan udara. Cash On Delivery merupakan meetode pembayaran yang dilakukan ketika barang yang dipesan atau diperjanjikan diawal sudah sampai rumah atau lokasi tujuan. Namun kehadiran metode pembayaran ini dapat meminimalisir kerugian yang ditanggung oleh konsumen dalam bertransaksi, akan tetapi dapat merugikan pelaku usaha apabila pihak konsumen tidak beritikad baik dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha, Marketplace.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGEMBANG ATAS KETERLAMBATAN PENYERAHAN RUMAH BERDASARKAN JUAL BELI ISTISHNA Winarsih, Winarsih; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7727

Abstract

AbstractThis research discusses consumer protection for developers in the context of delays in handing over houses based on the principle of istishna' buying and selling in sharia law. Delays in handing over a house are a serious problem that consumers often face in property transactions. This research aims to analyze the consumer protection mechanisms available in sharia law related to delays in handing over houses in the context of istishna' buying and selling. The approach used in this research is a normative and empirical approach, by analyzing various legal literature. The research results show that although the istishna' buying and selling principle offers a clear framework for property transactions that are fair and in accordance with sharia principles, further efforts are still needed to strengthen consumer protection against delays in handing over homes. The implication of this research is the importance of strengthening consumer protection mechanisms in property transactions based on sharia principles in order to increase trust and fairness in consumer-developer relationships. It is hoped that this research can contribute to the development of understanding of consumer protection in the context of sharia property transactions, as well as become the basis for developing more effective policies in protecting consumer rights. Keywords: Islamic Law, Consumers, Protection. AbstrakPenelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap pengembang dalam konteks keterlambatan penyerahan rumah berdasarkan prinsip jual beli istishna' dalam hukum islam. Keterlambatan penyerahan rumah merupakan masalah serius yang sering dihadapi oleh konsumen yang membeli properti dari pengembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan konsumen yang tersedia dalam hukum islam terkait dengan keterlambatan penyerahan rumah dalam konteks jual beli istishna'. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dengan menganalisis berbagai literatur hukum dan juga studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip jual beli istishna' menawarkan kerangka kerja yang jelas bagi transaksi properti yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan konsumen terhadap keterlambatan penyerahan rumah. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi properti berdasarkan prinsip syariah guna meningkatkan kepercayaan dan keadilan dalam hubungan konsumen-pengembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman tentang perlindungan konsumen dalam konteks transaksi properti syariah, serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen.Top of Form Kata Kunci: Hukum Islam, Konsumen, Perlindungan
DAMPAK SOSIAL PEMBERIAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN BAGI WARGA NEGARA ASING PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Alfiana, Rita; Purwandhani, Ayu
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8731

Abstract

AbstractLand is a component of the earth's surface that plays an important role in supporting people's lives such as cultural, social, economic, political and legal assets that can be used for the prosperity and welfare of the Indonesia nation. The issuance of Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Regulations on Agrarian Principles or referred to as the UUPA aims to prosper and prosper the Indonesia nation. The UUPA expressly stipulates that holders of Indonesian citizenship (WNI) are specifically entitled to land with land conditions of Property Rights (HM), Building Rights (HGB), and Business Use Rights (HGU), while Foreign Citizens (WNA) are specifically given only land rights in the form of Use Rights and Lease Rights. The issuance of Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation, the ownership of flats is limited to Indonesia, Indonesia legal entities, Foreign Citizens (WNA) who have permits in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and are only granted in Special Economic Zones (SEZs), Industrial Zones, Trade Zones and Free Ports, and other economic areas. Regulations regarding the ownership of flats for Foreign Citizens (WNA) contained in the Basic Agrarian Law (UUPA) and the Job Creation Law, there are indications of overlap in the two laws and regulations. To elaborate on this, in this study, the author uses a normative juridical research method with a statute approach. Keywords: Flats, Foreigners, Ownership AbstrakTanah adalah komponen permukaan bumi yang berperan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat sebagai aset budaya, sosial, ekonomi, politik dan hukum yang dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut dengan UUPA bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. UUPA secara tegas mengatur bahwa pemegang kewarganeraan Indonesia (WNI) secara khusus berhak atas tanah dengan kondisi tanah Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), serta Hak Guna Usaha (HGU), sedangkan Warga Negara Asing (WNA) diberikan secara khusus hanya hak atas tanah berupa Hak Pakai dan Hak Menyewa. Diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kepemilikan rumah susun dibatasi hanya bagi orang Indonesia, badan hukum Indonesia, Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hanya diberikan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas, dan kawasan ekonomi lain. Peraturan mengenai kepemilikan satuan rumah susun bagi Warga Negara Asing (WNA) yang terdapat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat indikasi tumpang tindih dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk menguraikan hal tersebut, maka pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach).Kata Kunci: Satuan Rumah Susun, WNA, Kepemilikan
ESENSI SUMPAH DALAM PERSIDANGAN PERSPEKTIF FILOSOFIS Nazah, Farida Nurun; Astutik, Eka Ayu Astri
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8721

Abstract

This research probes the essence of oaths in trials from a philosophical perspective, utilizing a normative juridical approach. The Oath by the witness in process during trials is a crucial element that cannot be omitted from the Indonesian legal system. The administration of oaths, according to individuals' respective religions and beliefs, embodies moral and ethical values as articulated by Aristotle and Immanuel Kant. Aristotle emphasized the oath as the foundation of trust in law enforcement, while Kant viewed the oath as a moral act demonstrating a commitment to truth. Legally, the oath is governed by the Civil Code and the Criminal Code. Oaths in trials are categorized into oaths as evidence and oaths for giving testimony, with the testimony itself serving as evidence. In practice, oaths function to enhance the veracity of testimony and exert psychological pressure on witnesses to ensure honesty. Breaching an oath can lead to legal repercussions, including sanctions under the perjury provisions of the Criminal Code. The findings of this research indicate that oaths administered during trials in court-room, is not only as legally binding evidence but also impose a moral obligation on individuals to uphold the truth. The study concludes that ethical values are of paramount importance in the administration of justice to ensure the attainment of genuine justice; meaning that the legal process is fair (procedural justice) and the outcomes are just and equitable (substantive justice).Keywords: Oath, Trial, Philosophical

Filter by Year

2003 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue