cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 45   46   47   48   49 
PERAN HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs) Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Saragih, Horadin; Bertha, Anna
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7928

Abstract

AbstractCurrently, due to international politics, social and economic needs, legal changes, and the impact of changes, substantial transformations are required. The existing challenges provide evidence that the world is developing more rapidly, significantly affecting national development. One of these challenges is how to achieve the goals outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs) period, which encompass all aspects of national life and governance. The questions that need to be addressed in this research are: What is the concept of sustainable development (SDGs), and what is the role of law in realizing the SDGs? This research employs a qualitative methodology utilizing both primary and secondary data, and it is descriptive in nature. The SDG proposal is the 2030 Sustainable Development Agenda, a new development agreement that promotes changes leading to sustainable development and includes 17 goals. Only law can guarantee the ideology of the SDGs, and the laws that ensure this must continually evolve to achieve national development for the prosperity of the people. The role of law in achieving the SDGs can be seen as one of the 'cross-sectoral goals' among the 16 SDG goals, where the final part of the goal states that 'access to justice for all' is a key element. Developing and enforcing laws assist the most vulnerable groups in exercising their rights within society. Keywords: Sustainable development, the role of law, development goals  AbstrakSaat ini, karena politik internasional, kebutuhan sosial dan ekonomi, perubahan hukum, dan dampak perubahan memerlukan transformasi besar. Tantangan yang ada saat ini membuktikan bahwa dunia berkembang lebih cepat dan berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional. Salah satu tantangan ini adalah bagaimana mencapai tujuan yang digariskan dalam periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah: Apa itu konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan apa peran hukum dalam mewujudkan SDGs? Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder, serta bersifat deskriptif. Proposal SDG adalah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebuah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan menuju pembangunan berkelanjutan dan mencakup 17 tujuan. Hanya hukum yang dapat menjamin ideologi SDGs, dan hukum yang menjaminnya harus terus berkembang untuk mencapai pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Peran hukum dalam mencapai SDGs dapat dilihat sebagai salah satu 'tujuan lintas sektoral' di antara 16 tujuan SDGs, di mana bagian akhir dari tujuan tersebut menyatakan bahwa 'akses terhadap keadilan untuk semua' merupakan elemen kunci. Mengembangkan dan menegakkan hukum membantu kelompok yang paling rentan dalam melaksanakan hak-hak mereka di masyarakat. Kata Kunci:  Pembangunan berkelanjutan, peran hukum, tujuan pembangunan
DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA TERKAIT PROGRAM PEMAGANGAN KETERAMPILAN ORANG ASING ANTARA LPK SHI DAN KHA JEPANG DALAM PERSPEKTIF ASAS REBUS SIC STANTIBUS Budiman, Budiman; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7926

Abstract

AbstractOne of the the sectors affected by the multiplier impact of the increase in fuel prices is the cooperation agreement regarding the skills apprenticeship program for foreigners between LPH KHI and KHA Japan.  If previously the delivery management fee was agreed at 5.000 yen/trainee/mont/, then after the increase in fuel prices it increased to 7.000 yen/trainee/month.  The result of the research show that the cooperation agreement related to the foreign skills apprenticeshed program between LPK SHI and KHA Japan cannot be immediately canceled because the cooperation agreement has fulfilled the conditions for the validity of the agreements asa regulated in Article 1320 of the Civil Code and is not a void condition as regulated in the agreement.  The renegotiation carried out has fulfilled the principle of rebus sic stantibus and is the right step for LPK SHI so that it is not considered in default. Keywords: fuel increases, foreign cooperation aggreements, the priciple of rebus sic stantibus AbstrakSalah satu sektor yang terkena dampak multiplier dari kenaikan harga BBM adalah perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dengan KHA Jepang.  Jika sebelumnya biaya manajemen pengiriman disepakati sebesar 5.000 Yen/peserta pelatihan/bulan, maka setelah kenaikan harga BBM mengalami kenaikan menjadi sebesar 7000 Yen /peserta pelatihan/bulan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian kerjasama terkait program pemagangan keterampilan orang asing antara LPK SHI dengan KHA Jepang tidak dapat serta merta dibatalkan karena perjanjian kerjasama tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan bukan merupakan syarat batal sebagaimana diatur dalam perjanjian.  Renegosiasi yang dilakukan telah memenuhi prinsip rebuc sin stantibus dan merupakan langkah yang tepat bagi PT. SHI agar tidak dianggap wanprestai. Kata Kunci: kenaikan BBM, perjanjian kerjasama orang asing, asas rebus sic stantibus
PENGARUH GERAKAN BOIKOT DIVESTASI SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG WARALABA DAN HAK ASASI MANUSIA Wardhani, Sri Pramudya
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7925

Abstract

AbstrakDengan tidak berhentinya perang antara Israel dengan Palestina menyebabkan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan perekonomian didalam negeri maupun diluar negeri. Hal tersebut dikarenakan adanya seruan untuk memboikot berbagai produk Israel yang di gaungkan di beberapa banyak negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut memboikot produk Israel. Seruan untuk memboikot produk Israel diberitakan melalui media online yang sedang marak saat ini. Penelitian ini mengkaji pengaruh dari boikot produk pro israel bahkan sampai list produk pro israel bertebaran di media online dengan fatwa MUI yang baru-baru ini diterbitkan mengharamkan produk yang pro terhadap israel. Gerakan Boikot Divestasi Sanksi (BDS) adalah sebuah gerakan internasional yang dipimpin oleh kelompok-kelompok pro-Palestina yang bertujuan untuk menekan Israel agar menghormati hak-hak asasi manusia rakyat Palestina. Gerakan boikot produk produk pro Israel ini menyebabkan menurunnya profit bagi sejumlah perusahaan terkait dan cukup berdampak negatif bagi pekerja Indonesia tersebut dapat mencakup berbagai aspek, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Jika gerakan boikot berhasil, produk-produk pro-Israel mungkin akan mengalami penurunan penjualan di Indonesia dan juga nasib dari para pekerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan yang pro terhadap Israel mendapatkan dampak negatif seperti resiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Kata Kunci: Boikot, Fatwa MUI, Dampak AbstractThe non-stopping of the war between Israel and Palestine has had a very broad impact on economic development both domestically and abroad. This is because there are calls to boycott various Israeli products which have been echoed in several countries. Indonesia is one of the countries that has joined in boycotting Israeli products. Calls to boycott Israeli products are currently being reported through online media. This research examines the impact of the boycott of pro-Israeli products, even to the point where lists of pro-Israeli products are scattered in online media with the recently issued MUI fatwa prohibiting products that are pro-Israeli. The Boycott Divestment of Sanctions (BDS) movement is an international movement led by pro-Palestinian groups that aims to pressure Israel to respect the human rights of the Palestinian people. This movement to boycott pro-Israel products has resulted in decreased profits for a number of related companies and has had quite a negative impact on Indonesian workers, covering various aspects, both economically, politically and socially. If the boycott movement is successful, pro- Israel products may experience a decline in sales in Indonesia and also the fate of workers or employees who work in companies that are pro-Israel will experience negative impacts such as the risk of mass layoffs. Keywords: Boycott, MUI Fatwa, Impact
PENGUJIAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENETAPAN TERSANGKA MELALUI LEMBAGA PRAPERADILAN Setiyono, Setiyono
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.8020

Abstract

AbstractThe determination of suspect status against a person suspected of committing a criminal act must of course be based on the condition in the form of preliminary evidence that is the basis for the issuance of a Decree on the Determination of Suspect. If we re-read the Criminal Procedure Code (KUHAP) carefully and thoroughly, in relation to the phrase preliminary evidence, there are three types or categories of nomenclature used in KUHAP, namely the phrase initial evidence, the phrase sufficient evidence or sufficient evidence, and the phrase sufficient preliminary evidence. Regarding the determination of a suspect, sufficient preliminary evidence is used as one of the benchmark variables by the investigator as the basis for exercising discretion to declared a person as a suspect. In its development, the use of sufficient preliminary evidence as a basis to declared a person as a suspect in a criminal case can be tested for its validity in a pre trial institution. The formulation of the problem in this paper is whether the benchmark in testing sufficient preliminary evidence in the determination of the Suspect through a pre trial institution and whether there are restrictions or limitations to test sufficient preliminary evidence in the determination of the Suspect in the pre trial examination. The type of research used is normative, using the approach of laws and other regulations. The nature of the research is descriptive, using secondary data. The research analysis was carried out in a qualitative way and a deductive method of drawing conclusions. Regulations and other legal sources such as the KPK Law, MKRI Decision Number 21/PUU-XII/2014 and Perkabareskrim Number 1 of 2022 have provided a clear benchmark formulation regarding sufficient preliminary evidence to be used as a basis in providing the determination of a suspect to a person suspected of committing a criminal act through a Decree on the Determination of a Suspect. The benchmark for testing sufficient preliminary evidence is the existence of at least 2 (two) pieces of evidence, both those regulated in the provisions of Article 184 paragraph (1) of KUHAP and electronic evidence. In addition, there is a limit to the testing of sufficient preliminary evidence in the determination of the suspect in the pre trial examination, namely the limit of quantitative sufficiency in the form of a minimum number of 2 (two) evidence and the limit of qualitative sufficiency in the form of a tempus for making a witness BAP as preliminary evidence which should ideally be done before the tempus for determining the suspect.Keywords: Sufficient preliminary evidence, Determination of suspects, Pre Trial.AbstrakPenetapan status tersangka terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tentunya harus didasarkan pada syarat berupa adanya bukti permulaan yang menjadi dasar untuk diterbitkannya Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka. Apabila membaca kembali KUHAP secara cermat dan teliti maka berkaitan dengan frasa bukti permulaan terdapat 3 (tiga) jenis atau kategori nomenklatur yang digunakan dalam KUHAP yaitu frasa bukti permulaan, frasa cukup bukti atau bukti yang cukup dan frasa bukti permulaan yang cukup. Berkaitan dengan penetapan tersangka maka bukti permulaan yang cukup digunakan sebagai salah satu variabel tolok ukur oleh penyidik sebagai dasar alasan melaksanakan diskresi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pada perkembangannya maka penggunaan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana dapat dilakukan pengujian keabsahannya dalam lembaga praperadilan. Rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah tolok ukur dalam menguji bukti permulaan yang cukup dalam penetapan Tersangka melalui lembaga praperadilan dan apakah ada pembatasan atau limitasi untuk menguji bukti permulaan yang cukup dalam penetapan Tersangka pada pemeriksaan praperadilan. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan regulasi lainnya. Sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder. Analisis penelitian dilakukan dengan cara kualitatif dan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Regulasi dan sumber hukum lainnya seperti UU KPK, Putusan MKRI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan rumusan tolok ukur yang jelas mengenai bukti permulaan yang cukup untuk digunakan sebagai dasar dalam memberikan penetapan tersangka kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka. Adapun tolok ukur pengujian bukti permulaan yang cukup adalah adanya minimal 2 (dua) alat bukti baik yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP maupun alat bukti elektronik. Selain itu, terdapat adanya limitasi pengujian bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka pada pemeriksaan praperadilan, yaitu limitasi kecukupan secara kuantitatif berupa jumlah minimum 2 (dua) alat bukti dan limitasi kecukupan secara kualitatif berupa tempus pembuatan BAP saksi sebagai bukti permulaan yang idealnya dilakukan sebelum adanya tempus penetapan tersangka.Kata kunci : Bukti Permulaan Yang Cukup, Penetapan Tersangka, Praperadilan.
AN EXAMINATION OF INTELLECTUAL PROPERTY CONTRACTS FROM AN ISLAMIC VIEWPOINT Rohaya, Nizla
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7978

Abstract

The examination of Intellectual Property Contracts from an Islamic viewpoint sheds light on the intricate interplay between legal structures, economic factors, and ethical principles. This study delves into the historical evolution of Intellectual Property Rights (IPR) legislation in Indonesia, emphasizing the nation's commitment to fostering innovation, attracting foreign investment, and safeguarding creators' and innovators' rights. The concept of waqf (endowment) of IPR within Islamic law underscores the potential for utilizing intellectual property for societal benefit, emphasizing ethical considerations. Additionally, the application of Islamic treaty law in IPR contracts underscores the importance of fairness, transparency, and mutual benefit in business transactions. Challenges such as piracy, counterfeiting, and online infringement pose threats to effective IPR protection in Indonesia, necessitating robust enforcement efforts and the application of Islamic economic business ethics. By understanding the social and economic impacts of IPR contracts within an Islamic framework, policymakers and stakeholders can develop strategies that promote innovation, creativity, and economic growth while upholding ethical standards and legal principles. The study advocates for enhancing IPR protection, investing in enforcement mechanisms, and leveraging Islamic law to address digital age challenges, fostering an environment conducive to innovation, respecting intellectual property rights, and promoting ethical business practices for economic development and social welfare.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Produk Gadget Dengan Kesalahan Harga pada Platform E-commerce (Studi Kasus : PT XYZ) Lestama Putra, Naufal
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7976

Abstract

Di era perkembangan zaman seperti saat ini, maka kita tidak akan terlepas dari transaksi melalui platform e-commerce. Di Indonesia sendiri, perkembangan e-commerce memang cukup menakjubkan dan merubah budaya belanja masyarakat. Segala hal bisa ditemukan pada platform e-commerce, termasuk gadget. Tapi dalam perjalanannya, banyak hal yang aneh ditemukan dalam platform e-commerce, salah satunya adalah kesalahan pemberian harga pada suatu produk. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk gadget dengan harga yang salah pada platform e-commerce dan pengaruhnya pada bisnis e-commerce. Penelitian ini mencoba melihat perlidungan konsumen dari sudut pandang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, undang-undang ini tidak secara konkret mengatur hak-hak konsumen pada transaksi di e-commerce serta kedudukan konsumen yang lemah membuat konsumen sulit menggugat pihak e-commerce tersebut.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Transaksi E-commerce, Kesalahan Harga
IMPLEMENTASI PROGRAM PENJAMINAN POLIS ASURANSI DI INDONESIA Widhiawati, Premita Fifi; Fuad, Fokky; Machmud, Aris
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7971

Abstract

Insurance is an important instrument that functions as a savior when someone experiences a disaster, whether in illness, accident, or even death. General insurance is a critical task, especially if it is related to covering disasters that occur in a business. Banking customers have a guarantee of a return of their savings or deposits at the bank's institution and insurance. Customers do not have a guarantee of a return of the premium they have paid for the policy they own. This research aims to study, understand, and analyze the implementation of the Policy Guarantee Program as mandated by the Insurance Law. The research is normative juridical with a statutory regulatory approach involving primary and secondary legal sources and theoretical studies used to analyze problems related to insurance and premium guarantees. The results show that the Government has not seriously handled the issue of policy guarantees because it still imposes this task on the LPS. At the same time, the duties and authority of the PPP are very urgent, and the PPP is an independent institution, as is done by other countries.Keywords: Insurance, Policy, Policy Guarantee Program.
Pertanggungjawaban Influencer terhadap promosi produk melalui media sosial Lailita, Ariska; Setianingrum, Reni Budi
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7947

Abstract

Di era globlalisasi yang semakin modern memunculkan adanya fenomena influencer yang kini mulai mencuri perhatian publik sebagai metode pemasaran yang efektif dalam menjangkau target pasar, strategi promosi produk yang digunakan yaitu dengan melibatkan para influencer untuk mempengaruhi masyarakat agar membeli produk yang mereka promosikan melalui media sosial. Promosi melalui influencer endorser ini dianggap efektif dalam meningkatkan niat beli di era digital. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban beberapa influencer, terhadap promosi produk melalui media sosial Instagram. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisa praktik tanggung jawab dan transparansi influencer dalam mempromosikan produk kepada audines mereka, meliputi analisis promosi produk melalui Instagram, yang menjadi platform paling banyak digunakan dalam praktik promosi influencer saat ini. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendeketan konseptual, Data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode teknik analisis data deskriptif analitik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM AKIBAT LIKUIDASI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA Citra, Lana Fadilla
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7967

Abstract

AbstrakPerlindungan hukum terhadap pihak ketiga (pekerja, kreditur dan pemegang saham) akibat likuidasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bertujuan untuk menemukan perlindungan hukum yang ideal terhadap pihak ketiga jika terjadi pembubaran dan likuidasi PT PMA di Indonesia. Metode Penelitian adalah metode kualitatif dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan: (1) pendekatan undang-undang (statute approach), fokus kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, diperkuat oleh objek penulisan yaitu substansi hukum, artinya pendekatan ini meneliti ratio legis dan dasar ontologis, (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), dilakukan dengan cara gagasan atau teori yang ideal kemudian berkembang menjadi tesis atau antitesis, sehingga menjadi doktrin. Hasil penelitian ini adalah perlu adanya perlindungan hukum ideal terhadap pihak ketiga akibat likuidasi PMA di Indonesia, yaitu dalam proses likuidasi sebaiknya ada harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 16 Tahun 2009, UU Nomor 25 Tahun 2007, UU Nomor 2 Tahun 2004. Dengan adanya harmonisasi tersebut diharapkan dapat membuat proses likuidasi tetap dapat berjalan lancar jika terjadi masalah seperti perselisihan hubungan industrial, gugatan perdata dan perpajakan sehingga kepentingan pihak ketiga dapat terlindungi. AbstractLegal protection for third parties (workers, creditors and shareholders) due to the liquidation of a Foreign Investment Company (PMA) in Indonesia Based on Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies aims to find ideal legal protection for third parties if PT PMA was dissolved and liquidated in Indonesia. The research method is a qualitative method and the nature of the research is analytical descriptive. The author uses 2 (two) approaches: (1) the statute approach, focuses on the statutory regulations relating to this writing, reinforced by the object of writing in this approach is the legal substance, meaning that this approach examines the legis ratio and and the ontological basis (2) the conceptual approach, carried out by means of an ideal idea or theory which then develops into a thesis or antithesis, so it becomes a doctrine. The results of this reasearch are the need for ideal legal protection to third parties, due to the liquidation of the PT PMA in Indonesia, namely in the liquidation process there should be harmonization between the applicable laws and regulations namely the Law Number 40 Year 2007, Law Number 13 Year 2003, Law Number 16 Year 2009, Law Number 25 Year 2007, Law Number 2 Year 2004. This harmonization is expected to make the liquidation process continue to run smoothly in the event of problems such as industrial relations disputes, civil lawsuits and taxation so that the interests of third parties can be protected.
PSIKOLOGI KRIMINAL TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANG DEWASA ( SUATU KAJIAN MENS REA) Ramadhan, Muhammad; Ariyanti, Dwi Oktafia
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7841

Abstract

Abstrak Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh pasangan suami istri, tidak hanya itu saja tetapi juga generasi penerus bangsa sebagai penerus yang membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi. Hak seorang anak diberikan oleh undang-undang sejak masih dalam kandungan hingga ia tetap hidup dan berkembang, pemberian hak kepada anak tidak hanya sebatas dalam kandungan saja melainkan sampai ia tumbuh menjadi dewasa. Dalam ketentuan hukum positif, anak mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan sebagainya. Namun tak heran jika terkadang anak-anak kerap menjadi korban karena tidak berdaya dalam menjaga dirinya. Anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan bahkan terkadang sering terjadi di lingkungan sekitar, yang lebih miris lagi perlakuan tersebut justru datang dari orang-orang terdekat korban yaitu lingkungan keluarga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji lebih mendalam mengenai kejiwaan atau kejiwaan para pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak, atau yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah mes rea, bagaimana terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Analitik (Analitic Approach), yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan penelitian pokok dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.Kata Kunci: Penganiyaan Anak, Mens Rea, Psikologi Kriminal

Page 47 of 52 | Total Record : 519

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue