cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Social Sciences Other
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 690 Documents
 52   53   54   55   56 
Analisis Keberlakuan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Baku I Dewa Ayu Komang Dinda Warsiki; Kadek Januarsa Adi Sudharma; I Gede Agus Kurniawan; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3269

Abstract

This study aims to analyze the applicability of exoneration clauses in the Indonesian legal system, particularly in banking credit agreements, through a review of their legal basis in the Civil Code, the Consumer Protection Law, and their application in practice based on the Gianyar District Court Decision Number 157/Pdt.G/2018/PN Gin. This analysis aims to assess the extent to which exoneration clauses align with the principles of contractual justice and consumer protection. The method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Primary legal materials include the Civil Code, the Consumer Protection Law, the Banking Law, and court decisions, while secondary materials include legal literature and expert opinions. Data collection was carried out through library research. The analysis of legal materials was conducted descriptively and qualitatively with systematic, grammatical, and teleological interpretations to examine the validity and limitations of the use of exoneration clauses in standard credit agreements. The research findings indicate that exoneration clauses are still frequently found in credit agreements unilaterally drafted by banks. These clauses substantially limit the bank's liability and grant it unilateral authority in the implementation of the agreement, which in practice creates an imbalance in the bargaining position between the bank and the debtor. These clauses contradict Article 18 of the Consumer Protection Law (UUPK) because they contain provisions that shift responsibility and potentially violate the principle of good faith as stipulated in Article 1338 of the Civil Code. An analysis of the Gianyar District Court's decision shows that although the lawsuit was dismissed, the substance of the case demonstrates the practice of exoneration clauses that are detrimental to consumers, particularly related to the lack of information transparency and the bank's dominance in determining credit terms. The research conclusion confirms that exoneration clauses in standard credit agreements are not binding if they contradict the provisions of the UUPK or the principle of contractual balance.
Kuota atau Formalitas? Kritik atas Affirmative Action Perempuan di Partai Islam pada Pemilu 2024 Princess Chika; Haifa Luthfia; Aniqotul Ummah; Anang Setiawan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3272

Abstract

Representasi perempuan dalam politik merupakan indikator penting kualitas demokrasi dan kesetaraan gender dalam kebijakan publik. Dalam konteks partai-partai Islam di Indonesia, keterwakilan perempuan masih bersifat simbolik meskipun kebijakan afirmatif berupa kuota 30 persen calon legislatif perempuan telah diberlakukan sejak Pemilu 2004 dan dipertahankan hingga Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan kebijakan kuota perempuan di partai-partai Islam menghasilkan representasi yang substantif atau sekadar memenuhi persyaratan administratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur yang melibatkan analisis regulasi pemilu, data statistik politik, serta temuan penelitian terdahulu mengenai partisipasi politik perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partai Islam memenuhi kuota perempuan hanya pada batas minimal untuk verifikasi KPU tanpa strategi efektif dalam meningkatkan keterpilihan perempuan di parlemen. Hambatan utama yang diidentifikasi mencakup kuatnya budaya patriarkal, dominasi struktur kepemimpinan laki-laki, serta interpretasi nilai-nilai keagamaan yang konservatif terhadap peran perempuan. Kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan afirmatif belum berfungsi optimal dalam menciptakan kesetaraan gender yang substantif dalam bidang politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi internal partai, peningkatan kapasitas politik kader perempuan, serta pengawasan publik yang lebih kuat diperlukan agar kebijakan kuota benar-benar menjadi instrumen transformasi budaya politik. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi pengalaman caleg perempuan di tingkat lokal dan kontribusinya terhadap penyusunan kebijakan publik berperspektif gender.
Strategi Politik Meningkatkan Elektabilitas Pemilihan Calon Kepala Daerah pada Keterpilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Periode 2024–2029 Mutiara Eliza; Reni Apriani; Taufik Akhyar
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3277

Abstract

Penelitian ini berlatar belakang pada fenomena kemenangan pasangan calon Ratna Machmud dan Suprayitno dalam Pilkada Kabupaten Musi Rawas 2024 meskipun hasil survei awal menunjukkan elektabilitas yang lebih rendah dibandingkan pasangan nomor urut 2. Penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi politik yang diterapkan dalam meningkatkan elektabilitas pasangan calon petahana. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan metode studi kasus. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aktor politisi yang terlibat dalam Pilkada Kabupaten Musi Rawas tahun 2024. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dan snowball sampling hingga mencapai data saturation. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan panduan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan pasangan calon dipengaruhi oleh penerapan strategi ofensif dan defensif yang terintegrasi secara efektif, meliputi komunikasi tatap muka, program sosial, pembangunan infrastruktur, pemanfaatan media sosial, konsolidasi internal partai, dan dukungan tokoh lokal. Perolehan suara final mencapai 64,83 persen, jauh melampaui prediksi survei awal 42,58 persen. Kesimpulan bahwa strategi politik yang efektif memerlukan integrasi komprehensif antara strategi perluasan dukungan dan pemertahanan basis lokal yang didukung oleh konsolidasi internal yang solid.
Strategi Polda Lampung dalam Melakukan Tindakan Preventif Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Perguruan Tinggi Islam di Provinsi Lampung Heru Susilo; Siti Patimah; Andi Warisno; Nurul Murtafiah; A. Gani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3284

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Polda Lampung dalam melakukan tindakan preventif penyalahgunaan narkoba di lingkungan Perguruan Tinggi Islam di Provinsi Lampung, dengan tujuan utama untuk menganalisis strategi Polda Lampung dalam melakukan tindakan preventif penyalahgunaan narkoba di lingkungan Perguruan Tinggi Islam di Provinsi Lampung berdasarkan perspektif pendidikan islam, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat strategi Polda Lampung dalam melakukan tindakan preventif penyalahgunaan narkoba di lingkungan Perguruan Tinggi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, di mana data dikumpulkan dari berbagai literatur terkait pendidikan multikultural, termasuk jurnal, buku, dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Polda Lampung dalam melakukan tindakan preventif penyalahgunaan narkoba di lingkungan Perguruan Tinggi Islam yaitu: pihak Perguruan Tinggi Islam bekerjasama dengan pihak Polda Lampung, untuk mengadakan acara seminar sosialisasi penyuluhan anti narkoba oleh pihak Polda Lampung. MahaMahasiswa diberi kesibukan dengan kegiatan yang positif yang mereka senangi. Terjalin komunikasi yang baik antar kampus dan orangtua mahasiswa. MahaMahasiswa diberi peringatan, nasehat-nasehat, dan hafalan pada saat pembelajaran, mengadakan program Rohani Islami. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat strategi Polda Lampung dalam melakukan tindakan preventif penyalahgunaan narkoba di lingkungan Perguruan Tinggi Islam mencakup berbagai hambatan faktor kepribadian, seperti konflik individu dan emosi,kebiasaan hidup mewah,tantangan populasi,kurangnya dukungan social, dan tidak terpenuhinya kebutuhan emosional.
Implementasi Kebijakan Polda Lampung dalam Pencegahan Tindak Kekerasan bagi Remaja di Kota Bandar Lampung Berbasis Nilai-Nilai Akhlak Muhammad Priatama; Siti Patimah; Andi Warisno; Nurul Murtafiah; A. Gani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3285

Abstract

Kekerasan remaja di Kota Bandar Lampung—meliputi tawuran, bullying, geng motor, kekerasan seksual, dan kejahatan digital terus meningkat akibat faktor keluarga, lingkungan sosial, lemahnya kontrol diri, dan tingginya penggunaan media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Polda Lampung dalam mencegah kekerasan remaja serta menawarkan pendekatan alternatif berbasis nilai akhlak. Metode yang digunakan adalah studi pustaka melalui telaah buku, jurnal, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan preventif yang telah dirancang dan kondisi empiris, terutama pada aspek pembinaan karakter dan sinergi kepolisian komunitas. Integrasi nilai akhlak, penguatan literasi digital, serta kolaborasi antara Polda Lampung, sekolah, keluarga, dan masyarakat dinilai mampu meningkatkan efektivitas pencegahan. Implikasi praktisnya mencakup perlunya program pembinaan remaja berbasis komunitas dan modul edukasi moral, sementara secara teoretis penelitian ini memperkuat konsep community policing berbasis nilai sebagai model pencegahan kekerasan remaja yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
Penerapan Sumber Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Sampah Kota Depok di Peradilan Tata Usaha Negara Bandung Sila Uthafia; Alfinza Putra; Nawwaf Arkan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sumber hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa persampahan Kota Depok melalui proses pemeriksaan di PTUN Bandung. Fokus penelitian diarahkan pada cara pengadilan menilai legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berkaitan dengan pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir Cipayung, terutama ketika kebijakan tersebut menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan masyarakat sekitar. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pengelolaan sampah dan mekanisme penyelesaian sengketa administratif. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap regulasi yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam mencegah pencemaran, melaksanakan prinsip kehati-hatian, serta memenuhi standar pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran penting dalam menguji legalitas tindakan Pemerintah Kota Depok ketika keputusan yang diterbitkan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pemeriksaan hakim menegaskan bahwa kondisi overload TPA Cipayung menimbulkan risiko serius yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Perbandingan dengan praktik pengelolaan sampah di Bali menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat preventif, partisipatif, dan berkelanjutan terbukti mampu mengurangi munculnya sengketa administratif. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hukum acara PTUN berfungsi sebagai instrumen korektif untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam persoalan lingkungan.
Pengaruh Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Publik Tentang Hukum Fiqri Koestiono; Ayu Paramita Hapsari; Romi Permadi; Mohammad Muchlis; Dewi Metalia
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3287

Abstract

Tulisan ini menganalisis pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik mengenai masalah hukum yang menarik perhatian banyak pihak. Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berkomunikasi, mencari informasi dan membentuk pemahaman terhadap hukum. Kehadiran media sosial sebagai ruang publik digital telah menjadi platform utama bagi masyarakat yang berpengaruh dalam membentuk persepsi dan opini publik atas isu-isu hukum, mulai dari penegakan hukum, dan kebijakan pemerintah hingga kasus-kasus hukum yang viral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi dari berbagai konten di media sosial dalam membentuk persepsi publik terhadap hukum di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat yang berdampak pada legitimasi institusi hukum dan proses penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dipadukan dengan mengkaji fenomena sosial yang terjadi di masyarakat serta data dari berbagai platform media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsi ganda, sebagai instrumen penguatan kontrol sosial dan partisipasi hukum masyarakat namun di sisi lain berpotensi menimbulkan disinformasi dan pembentukan opini yang bias dan tekanan terhadap independensi lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang responsif serta penguatan pemahaman masyarakat terhadap literasi digital hukum guna memastikan media sosial berperan positif dalam pembentukan opini publik yang rasional dan berkeadilan.
Harmonization of International Commercial Law and Personal Data Protection in the Blockchain Era: Challenges and Regulatory Reconstruction in Indonesia Oktafiani Permata Dewi; M. Mabrur Riyamasey M; Carlos Ricardo M; Farha Azra Z
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3288

Abstract

This research examines the urgency of harmonizing international trade law with personal data protection in the blockchain era. The rapid adoption of blockchain technology in global trade transactions presents new legal challenges related to jurisdiction, privacy, and data security. The purpose of this paper is to analyze the legal vacuum in Indonesia regarding data protection within cross-border digital trade and to formulate reconstruction efforts for future regulations that align with international principles. The study employs a normative juridical method with a statutory, conceptual, and comparative approach to examine the synchronization between Indonesian law, international trade conventions, and data protection standards such as the GDPR. The results indicate that Indonesia’s regulatory framework is still fragmented, requiring comprehensive harmonization to ensure legal certainty and international competitiveness. The implication of this research emphasizes the need for a unified regulatory model integrating trade law and data protection to support blockchain-based economic transformation.
Application of the Principle of Freedom of Contract in Nominee Agreements Regarding the Prohibition of Land Ownership by Foreign Citizens Ni Ketut Sucia Dewi Lestari; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3289

Abstract

A nominee agreement is a practice commonly used by foreign nationals to acquire land in Indonesia by using the name of an Indonesian citizen as the formal right holder. This study aims to analyze the legal construction of nominee agreements as a form of legal evasion (rechtsontduiking) and their juridical implications for land ownership status. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that nominee agreements constitute a form of legal circumvention that undermines the prohibition on foreign land ownership under the Basic Agrarian Law (UUPA) through seemingly lawful arrangements that, in essence, violate Articles 21 and 26 of the UUPA. Such agreements fail to meet the objective requirement of a lawful cause as stipulated in the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), rendering them null and void from the outset. The juridical implication is that the foreign national loses all rights to the land and cannot claim restitution of invested funds, while both the foreign national and the Indonesian nominee are deemed to have committed an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code. Courts are therefore obliged to declare nominee agreements null and void by law, in accordance with Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 10 of 2020.
Talak Disabilitas Tunawicara: Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Ulama Kontemporer Oom Mukarromah; Fawaz Fawaz; Moch Asrori Braja
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3290

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pandangan mazhab Hanafi serta ulama kontemporer mengenai pelaksanaan talak menggunakan bahasa isyarat pada individu dengan disabilitas tunawicara. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa baik ulama empat mazhab maupun ulama kontemporer memiliki kesamaan prinsip dalam konsep talak, terutama terkait sumber hukum yang bersandar pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi, serta kesamaan dalam rukun, syarat, dan klasifikasi talak. Secara umum, ulama kontemporer membolehkan talak melalui bahasa isyarat apabila maknanya jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Dalam pandangan mazhab, terdapat perbedaan penekanan: mazhab Hanafi mensyaratkan talak melalui tulisan yang jelas bagi suami tunawicara yang mampu menulis, sedangkan isyarat tidak dianggap sah; jumhur ulama menilai bahwa talak dari suami yang mampu berbicara tidak sah bila hanya dengan isyarat; sementara mazhab Maliki menganggap isyarat setara dengan kinayah dan dapat sah bila disertai niat yang tegas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media penyampaian talak yang digunakan harus bersifat jelas, pasti, dan mudah dipahami untuk menjamin keabsahan hukum.

Page 54 of 69 | Total Record : 690

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): Desember Vol. 6 No. 1 (2026): June Vol. 5 No. 2 (2025): December Vol. 5 No. 1 (2025): June Vol. 4 No. 2 (2024): December Vol. 4 No. 1 (2024): June Vol. 3 No. 2 (2023): Desember Vol. 3 No. 1 (2023): Juni Vol. 2 No. 2 (2022): Desember Vol. 2 No. 1 (2022): June Vol. 1 No. 2 (2021): Desember Vol. 1 No. 1 (2021): JUNI More Issue